Selama masa penjajahan Jepang menerapkan sistem ekonomi perang di Indonesia yang artinya

Kebijakan Ekonomi Perang – Saat masa pendudukan Jepang terjadi perubahan dalam suatu periode yang penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Kala itu, terjadi perubahan mendasar dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Setelah Belanda menyerahkan wilayah Indonesia kepada Jepang, kehidupan Ekonomi disana berubah menjadi lemah. Ekonomi menjadi melemah karena Belanda melakukan sistem Bumi Hangus setelah kalah dalam pertempuran melawan pasukan perang Jepang. Ketika wilayah Indonesia jatuh ke tangan Jepang, pemerintah Jepang menerapkan Ekonomi Perang.

Apasih itu Ekonomi Perang? Yang dimaksud dengan definisi ekonomi perang adalah tindakan/kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap negara modern untuk memenuhi semua kebutuhan perang. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Philippe Le Billon, ekonomi perang ialah sistem produksi, mobilisasi, dan alokasi sumber daya untuk bertahan dari segala serangan.

Kegiatan ekonomi yang dilakukan terdiri dari kenaikan pajak dan penerapan program alokasi sumber daya. Setiap negara menata ulang kondisi ekonominya dengan cara yang bermacam-macam. Tujuan dari ekonomi perang adalah untuk melemahkan dan menghancurkan perekonomian negara yang menjadi musuh dalam perang.

Adapun cara yang dilakukan untuk menjalankan tujuan ekonomi perang adalah dengan peningkatan persenjataan, blockade, dan lain-lain. Tujuan Ekonomi Perang dilakukan Jepang serupa dengan apa yang menjadi definisi ekonomi perang diatas, yaitu untuk menyuplai logistik yang memadai dalam perang melawan sekutu di Asia Pasifik.

Dalam melaksanakan Ekonomi Perang di Indonesia, langkah pertama Jepang adalah merehabilitasi Prasarana Ekonomi contohnya saja seperti Jemebatan, Alat Transportasi dan komunikasi yang awalnya milik pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Bukan hanya soal prasarana ekonomi, melainkan juga pengklaiman atas Bank, perusahaan, kebun-kebun, dan kekayaan milik musuh (Belanda) yang terdapat dalam wilayah Indonesia.

Selain itu, Jepang melainkan eksploitasi akan SDA dan SDM dengan berupa tindakan seperti dengan mewajibkan para petani dan peternak untuk menyerahkan hasil panen padi dan beras serta daging ternak kepada pasukan Jepang guna bahan konsumsi tentara,

Bahkan Jepang juga memerintahkan penebangan pohon jati besar-besaran untuk bahan dasar pembuatan senjata api, dan pemusnahan besar-besar terhadap kebun-kebun yang tidak ada kaitannya dengan logistik perang.

Mengapa Jepang Menerapkan Kebijakan Ekonomi Perang Adalah?

Menyoal mengenai mengapa jepang mengeluarkan kebijakan ekonomi perang usai belanda menyerah tidak hanya dari kondisi nasional melainkan lebih kepada faktor global atau internasional yang sedang terjadi Perang II.

Dalam sejarahnya, Jepang mengambil perang yang besar sebab wilayah ekspansinya adalah Asia Tenggara. Adapun jawaban kongkrit mengenai mengapa jepang menerapkan kebijakan ekonomi perang adalah:

1. Untuk memenuhi kepentingan pemerintah Jepang dengan melakukan proses pungutan dan penyaluran tanaman pangan serta menentukan harganya sehingga dibentuk Shokuryo Kanri Zimusyo (SKZ)/Badan Pengelolaan Pangan.
2. Untuk menopang kegiatan Perang Jepang dengan mengusahakan produksi barang-barang bahan mentah untuk industri perang, khususnya minyak bumi. Jepang juga membuka pabrik mesin, paku, kawat, dan baja pelapis granat, namun tidak berkembang karena kekurangan suku cadang.
3. Mengubah sistem ekonomi peninggalan Belanda yang notabenenya adalah sistem ekonomi liberal. Dalam waktu singkat Jepang dapat menang dan melarang semua kegiatan ekspor dan impor kecuali demi kepentingan perang.
   
   3 Alasan Mengapa Jepang Menerapkan Kebijakan Ekonomi Perang Adalah (Foto: Artikelsiana.com)

Demikianlah informasi mengenai pertanyaan yang judul Mengapa Jepang Menerapkan Kebijakan Ekonomi Perang Adalah?. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Salam berbagi teman-teman. 

Setiap negara pasti melakukan perencanaan ekonomi secara matang pada masa perang. Perencanaan mencakup penjatahan wajib militer untuk pertahanan sipil seperti Women’s Land Army dan Bevin Boys di Britania Raya pada Perang Dunia kedua.

Definisi Ekonomi Perang

Ekonomi perang adalah semua tindakan/kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap negara modern untuk memenuhi semua kebutuhan perang. Definisi menurut Philippe Le Billon, ekonomi perang adalah sistem produksi, mobilisasi, dan alokasi sumber daya untuk bertahan dari segala serangan.

Kegiatan ekonomi yang dilakukan terdiri dari kenaikan pajak dan penerapan program alokasi sumber daya. Setiap negara menata ulang kondisi ekonominya dengan cara yang bermacam-macam. Ekonomi perang bertujuan melemahkan, bahkan menghancurkan perekonomian negara yang menjadi musuh dalam perang. Cara-cara yang dilakukan seperti peningkatan persenjataan, blockade, dan lain-lain.

Sudut Pandang Ekonomi Perang

Dalam permintaan agregat, ekonomi perang berkaitan dengan konsep “Keynesianisme militer”, yaitu ketika anggaran militer pemerintah bertujuan menstabilkan siklus bisnis dan fluktuasi untuk menghambat resesi ekonomi. Dalam penawaran agregat, ketika perang mempercepat kemajuan teknologi sehingga ekonomi negara pascaperang menjadi sangat kuat terutama jika negara tersebut terhindar dari kehancuran akibat perang.

Konsep ini dialami oleh Amerika Serikat pada Perang Dunia ! dan II. Menurut Seymour Melman (ekonom), kegiatan ekonomi militer cenderung membuang sumber daya sehingga kemajuan teknologi terhambat.

Ekonomi Perang di Indonesia

Konsep ekonomi perang diterapkan selama masa pendudukan Jepang di Indonesia karena semua kekuatan ekonomi di Indonesia dilakukan untuk menopang kegiatan perang. Sebelum Perang Dunia II, Jepang telah berkembang menjadi negara industri dan kelompok negara imperialis di Asia sehingga Jepang melakukan berbagai upaya untuk memperluas wilayahnya. Sasaran utama dari ekonomi perang adalah Korea dan Indonesia sebagai negara jajahan. Di bidang ekonomi, Indonesia sangat menarik bagi Jepang karena negara kepulauan yang sangat kaya akan berbagai sumber daya. Kekayaan Indonesia ini sangat cocok untuk kepentingan industri Jepang. Indonesia juga dijadikan tujuan ekspor produk-produk industrinya.

Setelah Indonesia berhasil dikuasai, Jepang mengambil kebijakan di bidang ekonomi yang disebut self help. Hasil dari Indonesia dijadikan modal untuk memenuhi semua kebutuhan Jepang yang sedang berkuasa pada saat itu. Pada saat Jepang mendarat di Indonesia (1942) ternyata tentara Hindia Belanda berhasil menghanguskan objek-objek vital di Indonesia agar Jepang mengalami kesulitan untuk menguasai Indonesia. Akibatnya, keadaan perekonomian Indonesia menjadi lumpuh total.

Jepang melakukan pengawasan dan perbaikan prasarana ekonomi seperti jembatan, alat transportasi, alat telekomunikasi, dan bangunan-bangunan. Beberapa peraturan yang mendukung program pengawasan kegiatan ekonomi diterapkan termasuk peraturan dalam pengendalian kenaikan harga. Para pelanggar dijatuhi hukuman yang berat.

• Kegiatan Ekonomi di Bidang Perkebunan

Pada masa kolonial Jepang, sektor perkebunan Indonesia mengalami kemunduran karena adanya kebijakan Jepang yang memutuskan hubungan dengan Eropa yang menjadi pusat perdagangan dunia. Tidak adanya perdagangan hasil perkebunan seperti tebu (gula), tembakau, teh, dan kopi maka Jepang tidak lagi memajukan tanaman-tanaman tersebut. Tanah-tanah perkebunan diubah menjadi tanah pertanian untuk menanam padi sesuai dengan kebutuhan Jepang.

Penanaman jarak juga digalakkan oleh Jepang karena dipakai sebagai minyak pelumas mesin-mesin termasuk mesin pesawat terbang pada masa itu. Tanaman kina juga digalakkan karena penyakit malaria sedang mewabah sehingga sangat mengganggu dan melemahkan kemampuan tempur para prajurit Jepang dan Indonesia.

• Kegiatan Ekonomi di Bidang Pertanian

Kebutuhan pangan untuk menopang kegiatan perang semakin meningkat sehingga penanaman bahan pangan seperti padi dan jagung terus ditingkatkan. Organisasi Jawa Hokokai yang didirikan oleh Jepang tengah giat melakukan kampanye untuk meningkatkan usaha pengadaan pangan. Tanah pertanian baru dan bekas perkebunan dibuka untuk menambah produksi beras. Di Sumatra Timur, daerah bekas perkebunan dengan luas ribuan hektar ditanami kembali sehingga menjadi daerah pertanian baru.

Di Sumatera Utara juga dibuka lahan pertanian baru dengan memakai tenaga para tawanan. Di Kalimantan dan Sulawesi juga dibuka tanah pertanian baru untuk menambah hasil beras. Demi kepentingan penambahan lahan pertanian, Jepang melakukan penebangan hutan secara besar-besaran seperti di Pulau Jawa, sekitar 500.000 hektar menjadi gundul sehingga terjadi erosi dan banjir pada musim hujan.

Penebangan hutan secara liar juga berdampak pada berkurangnya sumber mata air. Tanah pertanian yang semakin luas tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah kolonial Jepang mengeluarkan beberapa ketentuan yang sangat ketat berkaitan dengan produksi padi sebagai berikut.

• • Penanaman padi langsung diawasi oleh pemerintah Jepang baik jumlah produksi, penyaluran padi, dan harga padi. Jepang mendirikan badan yang diberi nama Shokuryo Konri Zimusyo (Kantor Pengelolaan Pangan).
  • Penggiling dan pedagang padi tidak boleh berproduksi tanpa diatur dan diawasi oleh Kantor Pengelolaan Pangan.
  • Para petani harus menjual hasil produksi padi kepada pemerintah Jepang sesuai dengan kuota dan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah Jepang. Ketentuan yang berlaku adalah petani berhak sebanyak 40% dalam hasil padi, 30% disetor kepada pemerintah Jepang melalui penggilingan yang
    telah ditunjuk, dan sisanya sebesar 30% menjadi persiapan bibit dan harus disetor ke lumbung desa.

Itulah ekonomi perang yang pernah diterapkan di dunia pada masa perang. Diharapkan pada masa yang akan datang tidak ada lagi perang antarnegara karena perang tidak pernah menguntungkan berbagai pihak. Perdamaian dunia harus terus dipelihara agar pemerintah di setiap negara bisa fokus untuk memajukan negaranya masing-masing.

Artikel Terkait

Demikianlah artikel tentang apa itu ekonomi perang, semoga bermanfaat bagi Anda semua.