Ketika perekonomian menghadapi tekanan inflasi kebijakan fiskal yang seharusnya diterapkan adalah

Kerangka Kebijakan Fiskal (Fiscal Policy Framework) 

Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal dalam rangka mengatur peredaran uang di masyarakat (inflasi) yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan 3 (tiga) hal berikut ini:

• Pertumbuhan ekonomi (Economic Growth)

• Kekayaan (Wealth)

• Kesejahteraan masyakarat (Social Welfare)

Richard Musgrave, seorang ekonom asal Amerika Serikat memperkenalkan konsep Rationale For Fiscal Policy (Rasionalisasi Kebijakan Fiskal) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan fiskal dapat mencapai:

• Stabilitas Nasional. Musgrave membagi stabilisasi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu stabilitas jangka pendek dan jangka panjang.

Stabilitas jangka pendek berfokus pada eliminasi gap antara permintaan agregat dan penawaran yang dapat mencegah pengangguran dan tekanan inflasi. Sedangkan stabilitas jangka panjang ditujukan untuk mengatur defisit fiskal dan tingkat utang negara dalam rangka mencapai pertumbuhan jangka panjang dan mengurangi tingkat kemiskinan.

• Alokasi Sumber Daya yang berfokus pada peningkatan efisiensi ekonomi suatu negara dan pencegahan kegagalan pasar melalui kebijakan fiskal. Sebagai contoh, pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk membangun infrastruktur. Konstruksi infrastruktur tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sektor konstruksi. Sedangkan terkait kegagalan pasar, Musgrave tidak hanya berfokus pada kegagalan pasar yang diakibatkan oleh externalities (contoh: meningkatnya polusi) maupun meningkatnya IRS (Increasing Returns To Scale), namun juga terkait asimetri informasi.

• Pemerataan Distribusi yang berfokus pada pemerataaan pendapatan, kesempatan, aset, atau risiko yang muncul dari sektor privat.

Implementasi kebijakan fiskal mungkin tidak ditujukan untuk mencapai seluruh tujuan pembangunan. Meskipun begitu, implementasi untuk 1 (satu) tujuan akan mempengaruhi kedua tujuan lainnya, tergantung karakteristik implementasi kebijakan fiskal itu sendiri. Sebagai contoh, pengeluaran pemerintah untuk membangun jalan raya untuk tujuan pertumbuhan (growth) berpotensi mempengaruhi kekayaan (wealth) dan kesejahteraan sosial (social welfare) apabila pembangunan jalan raya ditujukan untuk menghubungkan daerah pusat ekonomi dengan pedesaan. Hal ini disebabkan pembangunan jalan raya memudahkan masyarakat pedesaan untuk mencari lapangan kerja dan meraih pendidikan di kota (daerah pusat perekonomian) serta memperluas area pemasaran produk bagi masyarakat pedesaan sebagai produsen barang/jasa tertentu. Di sisi lain, apabila pembangunan jalan raya ditujukan untuk meghubungkan 2 (dua) daerah pusat perekonomian, maka tujuan yang akan dicapai dari pembangunan ini hanyalah pertumbuhan ekonomi (growth).

Baca Juga : Penjelasan Lengkap Pajak Penghasilan PPh Final

Instrumen Kebijakan Fiskal

Dalam kebijakan fiskal ekspansif, pemerintah akan meningkatkan pengeluaran, menurunkan tarif pajak penghasilan, atau kombinasi antara keduanya. Dengan meningkatnya pengeluaran, pemerintah dapat membeli barang/jasa dari sektor privat, sehingga mendorong perekonomian sektor yang bersangkutan. Dengan turunnya tarif pajak penghasilan, maka besarnya pendapatan bersih (disposable income) akan semakin meningkat yang dapat mendorong konsumsi masyarakat. Dengan demikian, kebijakan fiskal ekspansif cocok digunakan ketika ekonomi sedang lesu, karena kebijakan ini mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari resesi ekonomi (contoh: pengangguran, menurunnya investasi). Apabika kebijakan ekspansif diterapkan di ekonomi yang sedang memuncak, kebijakan ini berpotensi mempercepat inflasi dan meningkatkan tingkat suku bunga.

Di sisi lain, dalam kebijakan fiskal kontraktif, pemerintah akan mengurangi pengeluaran, meningkatkan tarif pajak penghasilan, atau kombinasi antara keduanya. Dengan menurunnya pengeluaran, pemerintah tidak dapat membeli barang/jasa dari sektor privat, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat akan semakin menurun. Dengan meningkatnya tarif pajak, maka disposable income akan semakin sedikit dan masyarakat akan mengurangi konsumsi.

Pada umumnya, dalam rangka mengimplementasikan kebijakan fiskal (baik ekspansif maupun kontraktif), perusahaan harus meningkatkan jumlah fiscal deficit dan meminjam uang untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut. Di periode waktu tertentu, terdapat penawaran terbatas untuk dana pinjaman (loanable funds) untuk pemerintah dan masyarakat. Apabila pemerintah meminjam uang dalam jumlah yang banyak, maka dana pinjaman yang tersedia (supply) akan menurun. Di sisi lain, permintaan (demands) akan dana pinjaman akan terus meningkat. Sesuai dengan teori permintaan, dengan asumsi tidak ada penawaran (supply) tambahan, bertambahnya permintaan akan meningkatkan harga dana pinjaman, yang direfleksikan dengan tingkat bunga pinjaman (interest rates).

Baca Juga : Simak Materi Berikut Biar Ga Rugi Karena Pajak Investasi

Mengukur Keberhasilan Implementasi Kebijakan Fiskal

Untuk mengukur dampak implementasi kebijakan fiskal, pemerintah dapat menggunakan fiscal multiplier, yang merupakan rasio perbandingan antara jumlah output keseluruhan dengan pengeluaran/pendapatan pemerintah yang menyebabkan perubahan output tersebut. Fiscal multiplier dengan hasil kurang dari 1 (satu) mengindikasikan perekonomian turun kurang dari 1 (satu) rupiah. Sebaliknya, hasil fiscal multiplier yang bernilai lebih dari 1 (satu) menandakan bahwa setiap 1 rupiah yang dikeluarkan pemerintah, perekonomian tumbuh lebih besar dari 1 rupiah. Hal ini dapat terjadi apabila fiscal stimulus oleh pemerintah berujung pada meningkatnya pengeluaran masyarakat.

Sebagai contoh, pengeluaran pemerintah untuk membangun infrastruktur akan meningkatkan permintaan agregat. Selain itu, pembangunan ini juga berpotensi meningkatkan perekonomian di sektor konstruksi dan para pekerja di sektor tersebut berpotensi memperoleh pendapatan tambahan. Apabila para pekerja ini melakukan pembelian (konsumsi) dengan pendapatan yang diperoleh, maka permintaan agregat akan semakin bertambah.

"Kebijakan mengenai pajak, penerimaan lain, utang-piutang dan pengeluaran pemerintah dengan tujuan tertentu, seperti menunjang kestabilan ekonomi, keseimbangan moneter, peningkatan pembangunan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja (fiscal policy)."

Otoritas Jasa Keuangan

Kebijakan Fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan perekonomian dengan perubahan pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Instrumen utama yang digunakan dalam Kebijakan Fiskal adalah pengeluaran pemerintah/belanja negara dan pajak.

Pajak merupakan instrumen fiskal yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Pajak bersifat memaksa dan tercantum dalam undang-undang, di mana semua wajib pajak yang berupa badan usaha ataupun perorangan wajib membayarkan pajak pada negara.

Sedangkan pengeluaran/belanja negara sendiri ada banyak jenisnya, seperti biaya untuk perbaikan kualitas pendidikan, pembangunan infrastruktur, pembiayaan operasional, dan seterusnya. Semua pengeluaran ini disusun di dalam APBN (Anggaran Pembelanjaan Negara).

Kebijakan Fiskal memiliki sejumlah tujuan, yaitu:

• Menciptakan stabilitas perekonomian negara
• Menciptakan pertumbuhan ekonomi negara
• Memperluas lapangan pekerjaan
• Menciptakan keadilan sosial termasuk dalam distribusi pendapatan
• Menstabilkan harga/mengatasi inflasi

Kebijakan fiskal terbagi menjadi 3:

• Kebijakan fiskal fungsional. Kebijakan fiskal fungsional adalah kebijakan dalam pertimbangan pengeluaran dan penerimaan anggaran pemerintah yang ditentukan dengan melihat akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional terutama untuk meningkatkan kesempatan kerja.
• Kebijakan fiskal yang disengaja. Kebijakan fiskal yang disengaja adalah kebijakan yang digunakan untuk mengatasi masalah ekonomi dengan cara memanipulasi anggaran belanja secara sengaja, baik melalui perubahan perpajakan ataupun perubahan pengeluaran pemerintah. 3 bentuk kebijakan fiskal yang disengaja adalah; (1) membuat perubahan pada pengeluaran pemerintah, (2) membuat perubahan pada sistem pemungutan pajak, dan (3) membuat perubahan secara serentak baik dalam pengelolaan pemerintah ataupun sistem pemungutan pajaknya.
• Kebijakan fiskal yang tidak disengaja. Kebijakan fiskal yang tidak disengaja adalah kebijakan dalam mengendalikan kecepatan siklus bisnis agar tidak terlalu fluktuatif. Jenis kebijakan fiskal tak disengaja adalah proposal, pajak progresif, kebijakan harga minimum, dan asuransi pengangguran.

Berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluaran

Berikut adalah jenis kebijakan fiskal berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluaran:

• Kebijakan fiskal seimbang. Kebijakan fiskal seimbang adalah kebijakan yang membuat penerimaan dan pengeluaran menjadi seimbang atau sama jumlahnya. Dampak positif dari kebijakan ini adalah negara jadi tidak usah meminjam sejumlah dana, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun dampak negatifnya adalah kondisi perekonomian negara bisa terpuruk jika ekonomi negara sedang dalam kondisi yang tidak menguntungkan.
• Kebijakan fiskal surplus. Dalam kebijakan fiskal surplus, jumlah pendapatan harus lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran. Kebijakan ini merupakan cara untuk menghindari inflasi.
• Kebijakan fiskal defisit. Kebijakan fiskal defisit merupakan kebijakan yang berlawanan dengan kebijakan surplus. Kebijakan fiskal defisit mampu mengatasi kelesuan dan depresi pertumbuhan perekonomian, yang merupakan kelebihan dari kebijakan ini. Sedangkan kekurangannya adalah negara selalu dalam keadaan defisit.
• Kebijakan fiskal dinamis. Kebijakan fiskal dinamis menyediakan pendapatan yang bisa digunakan oleh pemerintah dalam pemenuhan kebutuhannya yang terus bertambah seiring berjalannya waktu.

Berdasarkan penggolongannya, kebijakan fiskal dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu:

• Kebijakan Fiskal Ekspansif: Adalah kebijakan yang dilakukan ketika perekonomian mengalami penurunan daya beli masyarakat dan jumlah pengangguran yang tinggi, yakni dengan cara meningkatkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak.

• Kebijakan Fiskal Kontraktif: sebaliknya, kebijakan fiskal jenis ini merupakan kebijakan yang dilakukan untuk membuat pemasukan lebih besar dibandingkan pengeluarannya, dengan cara menurunkan tingkat belanja negara dan meningkatkan tingkat pajak. Hal ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat sekaligus mengatasi inflasi. Kebijakan ini termasuk jarang digunakan dan akan dikeluarkan pada saat kondisi perekonomian mengalami ekspansi yang memanas (overheating) untuk menentukan permintaan.

Berikut instrumen - instrumen pada kebijakan fiskal:

• Kebijakan Perpajakan: Kebijakan ini berkaitan erat dengan amandemen baru dalam hal pajak langsung dan tidak langsung. Kebijakan fiskal perpajakan merupakan salah satu instrumen kebijakan yang memiliki otoritas publik yang kuat dan mempengaruhi perubahan pendapatan, investasi, dan konsumsi. Pemerintah akan membuat kebijakan perpajakan secara progresif setelah menganalisa efek dari peningkatan maupun penurunan pajak.

• Kebijakan Pengeluaran Pemerintah: kebijakan ini memprioritaskan pengeluaran pemerintah untuk sektor yang penting dan mendesak, seperti pembukaan sekolah, pembangunan jalan umum, jembatan, jalur transportasi, serta biaya operasional pemerintah.

• Kebijakan Pembiayaan Defisit: Merupakan instrumen kebijakan yang dikeluarkan apabila pemerintah mengalami defisit atau jumlah pengeluaran lebih besar dibandingkan pendapatan. Salah satu caranya bisa dengan mengeluarkan mata uang baru dari bank sentral negara, namun di sisi lain hal ini juga dapat menyebabkan daya beli mata uang turun dan terjadinya inflasi.

• Kebijakan Utang Publik: Kebijakan ini dikeluarkan apabila kebijakan pembiayaan defisit dinilai tidak cukup untuk memenuhi pengeluaran publik. Kebijakan utang publik bertujuan untuk meningkatkan kas pemerintahan dengan menggunakan utang yang berasal dari  sumber internal seperti pinjaman pasar, obligasi kompensasi, atau SBN (Surat berharga negara), dan sumber eksternal dari pinjaman pasar eksternal atau lembaga internasional seperti IDA, Bank Dunia, IMF, dan rekanan lainnya.

Budgeting: kebijakan ini juga dikenal sebagai kebijakan anggaran. Hal ini dikarenakan kebijakan fiskal beroperasi melalui anggaran atau budgeting. Anggaran yang dimiliki suatu negara berfungsi untuk menilai fluktuasi ekonomi..

Berikut kelebihan yang dimiliki oleh Kebijakan Fiskal:

• Kebijakan fiskal lebih mudah untuk mengontrol pendapatan dan pengeluaran negara.
• Kebijakan fiskal berguna untuk menutupi kekurangan dari kebijakan moneter dan keduanya sama-sama berperan penting untuk mengatasi masalah deflasi-inflasi.
• Kebijakan fiskal banyak dinilai lebih efektif dibandingkan kebijakan moneter.

Sementara, kebijakan fiskal juga memiliki sejumlah kelemahan seperti di bawah ini:

• Kebijakan fiskal lebih bersifat kaku atau kurang fleksibel karena harus melewati birokrasi yang cukup rumit, yakni APBN.
• Kebijakan fiskal dapat menimbulkan pandangan negatif dari publik atau masyarakat karena berkaitan dengan peningkatan jumlah pajak.