Mengapa berita hoax yang beredar dapat membahayakan integrasi nasional

10 Februari 2022 02:23

Mahasiswa/Alumni Universitas Negeri Semarang

10 Februari 2022 14:04

Hai Aulia, kakak bantu jawab ya. Jawaban yang benar adalah karena dapat memecah belah bangsa dan juga mendorong masyarakat untuk bertindak impulsif. Soal menanyakan tentang mengapa berita hoax dapat merusak integrasi bangsa. Yuk simak penjelasan berikut. Integrasi Nasional merupakan suatu proses penyatuan atau pembauran berbagai aspek sosial budaya dalam kesatuan wilayah dan pembentukan identitas nasional atau bangsa yang dapat menjamin terwujudnya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam mencapai tujuan bersama sebagai suatu bangsa. Untuk mewujudkan suatu integrasi nasional terdapat berbagai macam ancaman salah satunya adanya berita hoax. Berita hoax adalah berita yang belum diketahui kebenarannya. Berita hoaks dapat mencakup seluruh aspek ancaman integrasi nasional yang telah disebutkan diatas, propaganda gerakan etnosentrisme, separatisme, radikalisme, dan terorisme juga seringkali disisipkan pada berita. Berita hoaks yang beredar memecah belah masyarakat dan menggiring opini negatif terhadap suatu persoalan. Berita hoaks ini dapat mengancam integrasi bangsa karena dapat memecah belah bangsa dan juga mendorong masyarakat untuk bertindak impulsif. Dengan demikian, berita hoax dapat merusak integrasi bangsa >> karena dapat memecah belah bangsa dan juga mendorong masyarakat untuk bertindak impulsif. Semoga membantu.

Penyebaran berita bohong, fitnah atau biasa disebut hoaks di tahun politik seperti saat ini, semakin menunjukkan pengaruh dan efek yang negatif bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Terlebih, berita bohong atau fitnah yang menyebar, telah dimanfaatkan untuk kepentingan politik maupun ekonomi tertentu dari pihak yang menghendaki kerusakan dalam hidup bermasyarakat.

Beredarnya berita bohong, palsu, fitnah atau hoaks, yang menjadi konsumsi sehari-hari masyarakat, telah dianggap sebagai informasi atau berita yang benar akibat masifnya berita hoaks itu. Sementara, masyarakat juga tidak memiliki pengetahuan dan sumber yang cukup, untuk membedakan informasi atau berita yang diperolehnya benar atau salah.

Menurut Khanis Suvianita, aktivis dan mahasiswi program S3 untuk studi antar agama, maraknya peredaran berita hoaks tidak dapat dilepaskan dari orang atau pihak yang bertindak sebagai pembuat atau penyebar berita hoaks itu. Dilihat dari sisi psikologis, pembuat dan penyebar berita hoaks adalah pribadi yang ingin dikenal dan diakui keberadaannya oleh orang lain, melalui sesuatu yang ia hasilkan atau bagikan.

“Orang itu kan secara natural ingin di-recognize, ingin diketahui, ingin dilihat. Demokrasi yang berkawin dengan sosial media itu memberi ruang, karena saya bisa mengcreated berita, saya bisa meng-created narasi, cerita, lalu saya bisa membagikannya, atau saya mendapat dari mana dan saya membagikannya. Lalu kemudian orang ingin di-confirm bahwa dia betul, bahwa dia benar, kadang-kadang kisah yang saya buat itu untuk mengatakan bahwa saya benar,” kata Khanis Suvianita, Aktivis dan Mahasiswi Program S3 Studi Antar Agama.

Adven Sarbani Koordinator Mafindo Surabaya menyampaikan materi mengenai hoax, di kampus Universitas Surabaya, Jumat, 31 Agustus 2018. (Foto:VOA/Petrus)

Penyebaran berita atau informasi hoaks, menurut Koordinator Mayarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Surabaya, Adven Sarbani, menjadi isu yang berbahaya dalam hidup berbangsa dan bermasyarakat. Isu Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA) hingga ujaran kebencian menjadi materi berbahaya dalam penyebaran berita hoaks, terutama memasuki tahun politik menjelang pemilu 2019. Adven menegaskan pentingnya peran serta pemerintah maupun masyarakat untuk mengatasi dan mengantisipasi bahaya hoaks, dengan melakukan klarifikasi berita yang benar kepada masyarakat.

“Pemerintah harus pro aktif, semua pemangku kepentingan, media, semuanya harus merasa bertanggung jawab untuk mengendalikan, untuk mengantisipasi, untuk juga mengklarifikasi. Bahwa suatu isu itu segera, jangan sampai menyebar terlalu lama, jangan sampai hitungan hari, hitungan jam segera harus ada klarifikasi, kebenarannya seperti apa, dan mendudukkan pada tempat yang semestinya,” kata Adven Sarbani, Koordinator Mafindo Surabaya.

Presidium Mafindo, Rovien Aryunia menambahkan, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu melawan dan meredam penyebaran hoaks yang masif. Gerakan melawan penyebaran hoaks telah dilakukan oleh Mafindo, antara lain lewat edukasi dan penyampaian berita yang benar kepada masyarakat, baik melalui sosialisasi langsung kepada maupun melalui media sosial.

“Kita selalu menggunakan media sosial dengan sebaik-baiknya, terutama dalam hal ini supaya kita berhati-hati dalam melakukan posting, apa yang kita posting, selalu mencek ricek sebelum kita berbagi informasi, termasuk juga kita juga mengedukasi WA-WA grup yang kita ikuti. Kita selalu melakukan debunk atau kita memaparkan bahwasannya ini loh berita yang sebenarnya,” jelas Rovien Aryunia, Presidium Mafindo.

Presidium Mafindo, Anita Wahid mengatakan, pertarungan politik nasional maupun daerah yang berlangsung beberapa tahun terakhir, telah membuktikan bahwa hoaks telah menjadi senjata yang efektif dalam mencapai kepentingan politik tertentu. hoaks juga menjadi alat untuk mempengaruhi masyarakat Indonesia yang tingkat literasinya masih rendah.

Berita Hoaks, Ancaman Serius Persatuan Bangsa Memasuki Tahun Politik

Pemakaian hoaks dengan muatan isu SARA, harus menjadi kewaspadaan masyarakat agar jangan mau lagi dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Kemampuan memproduksi hoaks yang jauh lebih banyak dan cepat dibanding upaya pencegahan dan pemberantasannya, harus diantisipasi dengan pembekalan literasi digital dan non-digital, sehingga masyarakat mampu membedakan hoaks serta tidak mudah dipancing provokasi yang dapat mengobarkan konflik.

“Mungkin banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa fitnah itu adalah alat, senjata konflik yang paling besar saat ini di era informasi. Itu sebabnya kalau kita melihat di semua kontestasi politik yang kita punya beberapa tahun terakhir, semuanya mempergunakan fitnah, mempergunakan hoaks, mempergunakan berita palsu. Itu sebabnya, sekarang sangat penting buat elemen masyarakat untuk membekali dirinya dengan literasi digital, literasi apa pun termasuk juga yang non-digital karena sekarang juga banyak fitnah yang disebarkan melalui selebaran, atau yang lain-lainnya,” jelas Anita Wahid. [pr/em]

Penyebaran informasi hoax menimbulkan keresahan. Untuk itu masyarakat perlu diingatkan agar memanfaatkan media sosial secara positif dan jangan mudah termakan isu tidak benar. 

Ketua Masyarakat Indonesia Anti Hoax (MIAH) Septiaji Eko Nugroho mengimbau media sosial dimanfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya sinergis dan edukatif. Untuk itu dia getol melakukan gerakan nasional anti hoax ke seluruh Indonesia. 

"Hoax sudah menyebar dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Jangan saling memecah belah," katanya, Rabu (25/1),

Menurutnya, gerakan ini lebih banyak gerakan moral untuk menyadarkan masyarakat tentang bagaimana Medsos digunakan secara positif. Kedua mengajarkan dan mengajak masyarakat untuk memahami bahaya penyebaran hoax dari sisi hukum, agama, kesusilaan, dan kesopanan. 

"Kita juga mensinergikan kekuatan relawan dari berbagai daerah untuk bersama-sama menjadi pendorong sebagai duta anti hoax," tuturnya. 

Dari sisi hilir, Septiaji menilai, pemerintah sudah menyuarakan antisipasi hoax. Dia juga mengaku sudah beraudiensi dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Dia berharap ke depan ada sinergi dengan Polri untuk mensosialisasikan penyebaran ditinjau dari sisi hukum. 

"Di Indonesia sudah ada KUHP tentang fitnah dan hasut, serta UU ITE Pasal 28 tentang penyebar berita bohong yang menyesatkan," imbuhnya. 

Selain itu, dia juga sudah sempat sowan ke Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara. Menurutnya, hoax ini menyebar karena banyaknya akun anonim. 

"Kami ingin dari pemerintah dalam hal ini Kominfo minimal bisa meminta dan memberikan ketegasan operator agar tidak menjual kartu perdana tanpa identitas yang jelas," jelasnya.

Septiaji juga mendorong pemerintah berani menekan penyedia media sosial seperti facebook, google, twitter, instagram untuk serius menangani konten menyesatkan. Dia mencontoh Jerman yang sudah ada rancangan undang-undang untuk mendenda berita hoax di media sosial dengan ancaman denda Rp 7 miliar.

Dia juga berharap bisa bersinergi dengan Kemendikbud dan Kemenag untuk memasukkan konten-konten bermedsos secara positif dan menghindari hoax melalui kurikulum pendidikan. Kedua kementerian itu dipilih karena memiliki jaringan ke sekolah dan madrasah, dan mungkin jaringan ke pendakwah besar. 

"Gerakan kami lebih banyak literasi, membaca, dan menulis di medsos supaya masyarakat tidak main share, tanpa tahu berita itu benar atau tidak, tapi bisa memilah mana berita benar, mana yang tidak," tandasnya.

Sejauh ini, MIAH telah melakukan deklarasi anti hoax. Di awali Solo, 11 Desember, kemudian deklarasi digelar serentak di Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Solo, Wonosobo, 8 Januari, diikuti Yogyakarta, Batam, 22 Januari, juga Tuban, Bogor, Purwakarta.

sumber :https://www.merdeka.com/peristiwa/penyebaran-informasi-hoax-menimbulkan-keresahan-di-masyarakat.html

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, perayaan Natal tahun 2020 mengajarkan kasih dan kepekaan terhadap Selengkapnya

Direktorat Pengembangan Pitalebar, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mi Selengkapnya

Untuk memaksimalkan potensi bangsa dalam ekonomi digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah membangun infrastruktur digital yang Selengkapnya

Untuk memaksimalkan potensi bangsa dalam ekonomi digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah membangun infrastruktur digital yang Selengkapnya