Bagaimana perkembangan budaya politik di indonesia saat ini jelaskan

Indonesia saat ini ditandai oleh kedaulatan rakyat termanifestasi dalam pemilihan parlemen dan presiden setiap lima tahun. Sejak berakhirnya Orde Baru yang dipimpin presiden Suharto dan mulainya periode Reformasi, setiap pemilu di Indonesia dianggap bebas dan adil. Namun, Indonesia belum bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme maupun 'politik uang' di mana orang bisa membeli kekuasaan atau posisi politik. Misalnya, segmen miskin dari masyarakat Indonesia 'didorong' untuk memilih calon presiden tertentu pada hari pemilihan dengan menerima uang kecil di dekat kotak suara. Strategi seperti ini masih tetap dilakukan, bahkan digunakan oleh semua pihak politik yang terlibat (dan ini sebenarnya berarti race-nya lumayan adil maka berbeda dengan pemilu era Orde Baru).

Kami menganggap soal tersebut bagian dari proses Indonesia untuk berkembang menjadi demokrasi 'penuh' (saat ini - berdasarkan Indeks Demokrasi yang dirilis Economist Intelligence Unit - Indonesia masih dianggap sebagai demokrasi 'cacat'). Perlu ditekankan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang muda dan karena itu wajar kalau kadang-kadang mengalami 'sakit tumbuh'.

Kondisi politik Indonesia itu pasti penting sekali untuk mereka yang berencana berinvestasi di Indonesia atau mereka yang mau menjadi terlibat dalam hubungan bisnis dengan Indonesia. Di bagian ini kami menyajikan gambaran komposisi politik Indonesia saat ini serta ikhtisar bab-bab penting dalam sejarah politik negara ini.

Ikhtisar Struktur Politik Indonesia

Bagian ini membahas struktur sistem politik di Indonesia saat ini. Topik-topik termasuk peran agama (terutama agama Islam) dalam pengambilan kebijakan politik dan keterangan pemisahan kekuasaan (trias politica), yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif tersedia dalam bagian ini. Kini, Kabinet Kerja (2014-sekarang) di bawah kepemimpinan Joko Widodo sedang memerintah Indonesia (sampai dengan tahun 2019).

Lanjut baca mengenai Ikhtisar Struktur Politik Indonesia

Masa Prakolonial Indonesia

Sumber-sumber menunjukkan bahwa Nusantara berisikan berbagai entitas politik sejak awal sejarah. Entitas ini berevolusi dari pusat politik di sekitar perorangan di mana kepemimpinannya diwujudkan dalam diri seseorang yang mempunyai ketrampilan tertentu dan kharisma dan juga menyatakan diri sebagai seseroang yang mirip Tuhan dan mempunyai kekuatan supernatural serta didukung oleh tentara dan rakyat yang membayar upeti kepada raja.

Lanjut baca mengenai Masa Prakolonial

Masa Penjajahan Indonesia

Kedatangan bangsa Eropa yang tertarik dengan potensi menjanjikan yaitu perdagangan rempah-rempah adalah salah satu titik balik utama dalam sejarah kepulauan. Memiliki teknologi yang lebih canggih dan persenjataan baru di tangan, orang Portugis dan khususnya orang Belanda, berhasil menjadi pemegang kekuatan ekonomi dan politik yang berpengaruh dan mampu mendominasi kepulauan ini serta mulai menciptakan kerangka politik dan batas-batas baru.

Lanjut baca mengenai Masa Penjajahan Indonesia

Orde Lama Soekarno

Soekarno, presiden pertama Indonesia, adalah ikon perjuangan nasionalis yang melawan para penjajah. Akan tetapi setelah kemerdekaan dicapai, ia memiliki tugas berat untuk memimpin sebuah negara baru yang masih memiliki trauma dari masa lalu dan konflik kekuatan politik dan sosial yang muncul di masa kemerdekaan. Ternyata politisi generasi muda yang tidak punya pengalaman sebelumnya ini kesulitan membimbing negaranya. Keadaan itu memuncak dalam kekacauan pada pertengahan tahun 1960.

Lanjut baca mengenai Orde Lama Soekarno

Orde Baru Suharto

Suharto, presiden kedua Republik Indonesia, berhasil mengambil kekuasaan pada tahun 1960an di tengah pergolakan yang ada. Pemerintah Orde Baru memerintah Indonesia selama lebih dari tiga puluh tahun dan pemerintahan itu ditandai oleh perkembangan ekonomi (yang mengakibatkan pengurangan kemiskinan yang mengesankan) tetapi juga oleh penindasan dan korupsi. Namun, ketika ekonomi domestik - dasar legitimasi kekuatannya - runtuh pada tahun 1990an, Suharto cepat kehilangan kendali kekuasaan.

Lanjut baca mengenai Orde Baru Suharto

Reformasi Indonesia

Setelah berada di bawah pemerintahan otoriter selama 30 tahun lebih, politik Indonesia mengalami proses pembaruan untuk memberikan kekuatan lebih banyak kekuasaan dan politik kepada masyarakat Indonesia. Periode ini dikenal sebagai periode Reformasi. Tak hanya ditandai oleh perubahan struktural (seperti desentralisasi kekuasaan ke daerah dan pembatasan kekuasaan presiden), tetapi juga ditandai oleh kesinambungan (misalnya korupsi, kemiskinan dan pengelompokan modal di kalangan atas).

Lanjut baca mengenai Era Reformasi di Indonesia

Kabinet Indonesia Sekarang

Bagian ini menampilkan daftar anggota kabinet Presiden Joko Widodo yang dinamai Kabinet Kerja, yang diresmikan pada tanggal 27 Oktober 2014, dan akan memerintah sampai dengan tahun 2019, saat pemilu baru akan diadakan. Presiden Widodo boleh berpartisipasi dalam pemilihan presiden baru pada tahun 2019 karena konstitusi memperbolehkan kepresidenan sampai dua kali masa jabatan (masing-masing lima tahun).

Lanjut baca mengenai Kabinet Indonesia

Budaya politik merupakan sebuah pola tingkah laku individu beserta pandangannya terhadap tatanan kehidupan politik tertentu. Mengutip dari Pendidikan Kewarganegaraan, Hasim (2007: 6), budaya politik menurut Almond dan Powell dianggap sebagai dimensi psikologi dari sistem politik yang bersumber dari penalaran sikap, nilai-nilai, dan keterampilan masyarakat dalam kehidupan berpolitik. Budaya politik pada dasarnya memiliki bentuk atau pola yang beragam, namun pada artikel berikut ini kita hanya akan mengulas tentang budaya politik yang berkembang di masyarakat Indonesia saja.

Secara umum model budaya politik suatu bangsa dapat terbentuk akibat adanya pengaruh dari beberapa aspek, seperti berikut:

1. Tingkat pendidikan warga negara, yang mana aspek satu ini sudah baik maka dapat terbentuk sistem politik yang baik pula dan demokratis

2. Tingkat ekonomi, semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara, maka pastisipasi politiknya juga cenderung semakin tinggi. Meskipun begitu, namun aspek ini juga tidak bersifat mutlak

3. Reformasi politik atau keinginan untuk memperbaiki sistem politik menjadi lebih baik

4. Supremasi hukum, yakni penengakan hukum yang adil, bebas, dan independen dapat melahirkan kepastian hukum guna membentuk sistem politik yang taat hukum

5. Media komunikasi yang independen untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman bagi masyarakat akan budaya politik yang sehat

Selain pendapat tersebut, menurut Prof. Miriam Budiardjo, budaya politik juga bisa dipengaruhi oleh faktor lain seperti berikut:

1. Sejarah perkembangan sistem politik

2. Agama yang diyakini suatu kelompok masyarakat

3. konsep atau orientasi individu terhadap kekuasaan dan kepemimpinan

Budaya Politik yang Berkembang di Masyakarat Indonesia

Berdasarkan aspek-aspek yang memengaruhi budaya politik tadi, maka budaya politik yang berkembang di masyarakat Indonesia tentunya tidak bisa disamakan dengan budaya politik yang berkembang di negara lain. Mengutip dari buku Kewarganegaraan, Aim Abdulkarim (2008: 3), menurut Rusadi Kantaprawira, budaya politik di Indonesia yang sangat kuat terdiri dari tiga tipe, diantaranya:

1. Politik Parokial, yakni budaya politik yang bersifat kedaerahan (ruang lingkup yang sempit), dengan adanya partisipasi dari masyarakat tradisional dan sederhana. Dengan demikian, maka budaya politik parokial sangat menonjolkan kesadaran warga terhadap kekuasaan politik di kelompok masyarakatnya. Contohnya seperti sistem politik adat.

2. Politik Kaula, yakni budaya politik di mana masyarakat bersikap pasif dan tidak bisa memengaruhi atau mengubah sistem politik, serta hanya bisa menunggu kebijakan pemerintah atau penanggung kekuasaan.

3. Politik Partisipan, yakni budaya politik dimana masyarakat cukup sadar akan orientasi politiknya dan ikut berpartisipasi secara aktif dalam proses politik.

Demikianlah ulasan tentang bentuk atau pola budaya politik yang berkembang di masyarakat Indonesia. Semoga informasi tadi dapat menambah wawasan masyarakat terhadap budaya politik di Indonesia. (HAI)