Berikut ini bukan termasuk penyebab perjalanan demokrasi pada masa Orde Baru dianggap gagal adalah

Berikut ini bukan termasuk penyebab perjalanan demokrasi pada masa Orde Baru dianggap gagal adalah

Berikut ini bukan termasuk penyebab perjalanan demokrasi pada masa Orde Baru dianggap gagal adalah
Lihat Foto

Kemendikbud RI

Dekrit Presiden 1959.

KOMPAS.com - Pelaksanaan demokrasi pada masa pemerintahan parlementer (1949-1959) merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia.

Akan tetapi kesuksesan demokrasi parlementer tidak berumur panjang.

Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, demokrasi parlementer hanya bertahan selama sembilan tahun.

Demokrasi parlementer berakhir saat dikeluarkannya Dekrit oleh Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan kembali pada UUD 1945.

Presiden menganggap demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat gotong royong.

Sehingga Soekarno menganggap sistem demokrasi ini telah gagal mengadopsi nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia.

Baca juga: Bukti Normatif dan Empirik Indonesia Negara Demokrasi

Akhir demokrasi parlementer

Mengapa demokrasi parlementer gagal? Berikut ini beberapa alasan kegagalan demokrasi parlementer:

  • Pertama, munculnya usulan Presiden yang dikenal dengan konsepsi presiden.

Konsepsi Presiden untuk membentuk pemerintahan yang bersifat gotong royong yang melibatkan semua kekuatan politik yang ada termasuk Partai Komunis Indonesia.

Melalui konsepsi ini presiden membentuk Dewan Nasional yang melibatkan semua organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan.

Konsepsi Presiden dan Dewan Nasional ini mendapat tantangan yang sangat kuat dari sejumlah partai politik terutama Masyumi dan PSI.

Mereka menganggap pembentukan Dewan Nasional adalah pelanggaran sangat fundamental terhadap konstitusi negara, karena lembaga tersebut tidak dikenal dalam konstitusi.

  • Kedua, Dewan Konstituante mengalami jalan buntu untuk mencapai kesepakatan merumuskan ideologi nasional.

Karena tidak tercapainya titik temu antara dua kubu politik, yaitu kelompok yang menginginkan Islam sebagai ideologi negara dan kelompok lain yang menginginkan Pancasila sebagai ideologi negara.

Ketika voting dilakukan ternyata suara mayoritas yang diperlukan tidak pernah tercapai.

Baca juga: 10 Pilar Demokrasi Indonesia

  • Ketiga, dominannya politik aliran sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik.

Akibat politik aliran tersebut, setiap konflik yang terjadi cenderung meluas melewati batas wilayah, yang pada akhirnya membawa dampak yang sangat negatif terhadap stabilitas politik.

  • Keempat, basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah.

Struktur sosial yang dengan tegas membedakan kedudukan masyarakat secara langsung tidak mendukung keberlangsungan demokrasi.

Akibatnya semua komponen yang di masyarakat sulit dipersatukan.

Sehingga hal tersebut mengganggu stabilias pemerintahan. Dampaknya, begitu mudahnya pemerintahan yang sedang berjalan dijatuhkan atau diganti sebelum masa jabatannya selesai.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Berikut ini bukan termasuk penyebab perjalanan demokrasi pada masa Orde Baru dianggap gagal adalah

Berikut ini bukan termasuk penyebab perjalanan demokrasi pada masa Orde Baru dianggap gagal adalah
Lihat Foto

KOMPAS/Rakaryan Sukarjaputra

Para aktivis korban kekerasan Orde Baru mengingatkan akan korban yang hilang dan belum kembali dengan memamerkan photo-photo korban serta aksesorisnya pada 1999 silam.

KOMPAS.com - Indonesia merupakan negara demokrasi. Hal ini terbukti dari sudut pandang normatif dan empirik yang dimiliki bangsa Indonesia. 

Berdasarkan situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bukti empirik bahwa Indonesia adalah negara demokrasi dilihat dari alur sejarahnya. 

Alur sejarah yang menyatakan bahwa Indonesia negara demokrasi sebagai berikut: 

  1. Pemerintahan masa revolusi kemerdekaan Indonesia (1945-1949)
  2. Pemerintahan parlementer (1949-1959)
  3. Pemerintahan demokrasi terpimpin (1959-1965)
  4. Pemerintahan Orde Baru (1965-1998)
  5. Pemerintahan Orde Reformasi (1998-sekarang)

Kali ini akan dijelaskan mengenai pelaksaan demokrasi di Indonesia masa Orde Baru (1965-1989). 

Demokrasi Indonesia periode orde baru (1965-1998)

Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat yaitu antara 1966-1968. Ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia.

Baca juga: Isi Pokok Demokrasi Pancasila dan Asasnya

Era pemerintahan pada masa Soeharto dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep Demokrasi Pancasila.

Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan harapan bagi rakyat Indonesia. Terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik.

Perubahan politik dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis pada Orde Baru.

Rakyat percaya terhadap pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto atas dasar beberapa hal, yaitu:

  1. Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang sebagai sosok pemimpin yang mampu mengeluarkan bangsa Indonesia dari keterpurukan.
  2. Soeharto berhasil membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang menjadi musuh Indonesia pada masa ini.
  3. Soeharto berhasil menciptakan stabilitas keamanan Indonesia pasca pemberontakan PKI dalam waktu relatif singkat.

Baca juga: Asas Pokok Demokrasi

Tetapi harapan rakyat tersebut tidak sepenuhnya terwujud. Karena sebenarnya tidak ada perubahan subtantif dari kehidupan politik Indonesia.

Antara Orde Baru dan Orde lama sebenarnya sama-sama otoriter.

Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan Presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia.

Lembaga kepresidenan adalah pengontrol utama lembaga negara lain yang bersifat suprastruktur (DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA) maupun infrastruktur (LSM, Partai Politik dan sebagainya).

Soeharto mempunyai sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapa pun seperti Pengemban Supersemar, Mandataris MPR, Bapak Pembangunan dan Panglima Tertinggi ABRI.

Berdasarkan kondisi tersebut, pelaksanaan demokrasi Pancasila masih jauh dari harapan.

Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan alat politik penguasa.

Kenyataan yang terjadi, pelaksanaan Demokrasi Pancasila sama dengan kediktatoran.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Alasan demokrasi pada masa orde baru dianggap gagal ?

Jawaban pendek:

Alasan demokrasi pada masa Orde Baru dianggap gagal adalah karena:

1. Banyaknya korupsi, kolusi dan nepotisme 2. Banyaknya kecurangan dalam pemilihan umum 3. Tidak adanya kebebasan berpendapat dan berpolitik

4. Banyaknya pelanggaran terhadap hak asasi manusia

Jawaban panjang:

Masa Orde Baru adalah masa pemerintahan Presiden Soeharto. Masa ini berlangsung dari pengakatannya sebagai Pejabat Presiden pada Sidang Istimewa MPR 1967 hingga pengunduran dirinya pada tahun 1998. Presiden Soeharto mengklaim dirinya menerapkan Pancasila dan melakukan pembangunan, namun demokrasi pada masa ini mengalami kegagalan. Kegagalan ini karena:

1. Banyaknya korupsi, kolusi dan nepotisme

Pada masa Orde Baru, terjadi kolusi antara para pengusaha konglomerat dengan pejabat negara. Pengusaha akan menyuap para pejabat untuk mendapatkan kontrak proyek, perizinan usaha atau agar bisa lepas dari jerat hukum.

Para pejabat juga melakukan korupsi untuk memperkaya diri dengan menggelapkan aset dan keuangan negara. Akibatnya para pejabat bisa kaya namun pembangunan di daerah menjadi terhambat.

Pejabat ini juga melakukan nepotisme dengan menempatkan kerabatnya sebagai pegawai negeri. Akibatnya aparatur negara ditempati orang-orang yang tidak ahli dibidangnya, dan hanya mendapatkan jabatan karena kedekatan saja.

2. Banyaknya kecurangan dalam pemilihan umum

Pada masa ini Golongan Karya (Golkar) selalu memenangi pemilihan umum, karena adanya kecurangan dari pemerintah Orde Baru. Pemerintah melakukan intimidasi kepada para pegawai sipil agar memilih golkar, bila tidak akan dipecat. Selain itu pemerintah juga melarang adanya partai politik selain Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Aktivitas kedua partai ini juga mendapat tekanan dan halangan agar tidak mengancam kemenangan Golkar. Akibatnya politik Indonesia benar-benar didominasi Presiden Soeharto melalui Golkar.

BACA:  SEBUTKAN 15 PULAU BERPENGHUNI DI INDONESIA ​

3. Tidak adanya kebebasan berpendapat

Pada masa Orde Baru tidak ada kebebasan berpendapat. Pada masa ini pengkritik kebijakan Presiden Soeharto dan Golkar akan mendapat hukuman yang berat. Misalnya koran Tempo dibredel karena mengkritik pembelian kapal selam bekas eks Jerman Timur. Sementara aktifis buruh, Marsinah, diculik dan tewas karena mengupayakan kenaikan gaji buruh.

4. Banyaknya pelanggaran terhadap hak asasi manusia

Pada masa ini banyak terjadi tindakan semena-mena dari pemerintah Orde Baru terhadap rakyat. Banyak terjadi kasus penembakan terhadap orang yang memprotes kebijakan Orde Baru seperti penembakan Santa Cruz di Timor Timur, peristiwa Tanjung Priok di Jakarta dan peristiwa Talang Sari di Lampung. Peristiwa-peristiwa ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat yang menewaskan puluhan orang tanpa ada tanggung jawab dari pemerintah Orde Baru.

A.  Penyebab Gagalnya Pelaksanaan Demokrasi Pancasila Pada Orde Lama Dan Orde Baru

1.      Pelaksanaan Demokrasi Pada Orde Lama

Pada masa Orde lama, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi. Pada saat itu kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial-budaya berada dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah (inlander) menjadi masyarakat merdeka. Masa orde lama adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa orde lama. Terdapat 3 periode implementasi Pancasila yang berbeda, yaitu periode 1945-1950, periode 1950-1959, dan periode 1959-1966.

Pada massa ini kekuatan demokrasi belum tampak karena demokrasi dan pemerintahan masih berpusat pada bangsawan dan kaum terpelajar,sehingga rakyat kebanyakan tidak mengerti apa itu demokrasi,mengingat usia kemerdekaan Indonesia yang masih muda saat itu dan keadaan sosial politik yang belum stabil setelah penggantian konstitusi,maka tak ayal banyak rakyat Indonesia yang terutama berada di bawah garis kemiskinan lebih memikirkan kelangsungan hidupnya daaripada harus memikirkan tentang demokrasi dan pemerintahan.

2.      Pelaksanaan Demokrasi Pada Orde Baru

Dinamakan juga demokrasi pancasila. Pelaksanaan demokrasi orde baru ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966, Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. AwalOrde baru memberi harapan baru pada rakyat pembangunan disegala bidang melalui Pelita I, II, III, IV, V dan pada masa orde baru berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Namun demikian perjalanan demokrasi pada masa orde baru ini dianggap gagal disebabkan beberapa hal: rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada, rekrutmen politik yang tertutup, Pemilu yang jauh dari semangat demokratis, pengakuan HAM yang terbatas, dan tumbuhnya KKN yang merajalela.

Demokrasi pancasila berakhir dengan jatuhnya Orde Baru yang disebabkan hancurnya ekonomi nasional (krisis ekonomi), terjadinya krisis politik, TNI juga tidak bersedia menjadi alat kekuasaan orba, dan gelombang demonstrasi yang menghebat menuntut Presiden Soeharto untuk turun jadi Presiden. Berakhirnya masa orde baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden BJ Habibie pada tanggal 21 Mei 1998.

B.     Mana Yang Lebih Baik Implementasi Demokrasi Liberal Atau Demokrasi Pancasila

Pada demokrasi liberal, Demokrasi pada masa itu telah dinilai gagal dalam menjamin stabilitas politik. Ketegangan politik demokrasi liberal atau parlementer disebabkan hal – hal sebagai berikut ; 1. Dominannya politik aliran maksudnya partai politik yang sangat mementingkan kelompok atau alirannya sendiri dari pada mengutamakan kepentingan bangsa, 2. Landasan sosial ekonimi rakyat yang masih rendah, 3. Tidak mampunya para anggota konstituante bersidang dalam menentukan dasar negara.

Pada masa ini kekuatan demokrasi belum tampak karena demokrasi dan pemerintahan masih berpusat pada bangsawan dan kaum terpelajar, sehingga rakyat kebanyakan tidak mengerti apa itu demokrasi, mengingat usia kemerdekaan Indonesia yang masih muda saat itu dan keadaan sosial politik yang belum stabil setelah penggantian konstitusi, maka tak ayal banyak rakyat Indonesia yang terutama berada di bawah garis kemiskinan lebih memikirkan kelangsungan hidupnya daripada harus memikirkan tentang demokrasi dan pemerintahan.

Semetara Pelaksanaan demokrasi pancasila masa “Orde Baru” ditandai perbedaan, yaitu dilaksanakan pemilihan umum dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia lebih dari lima kali untuk memilih anggota DPRD tingkat I, DPRD tingkat II, dan DPRD. Pemilihan tersebut kemudian membentuk MPR yang bertugas menetapkan GBHN dan memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Dari hasil pemilu 1971 sampai pemilu 1997, pucuk pemerintahan tidak pernah mengalami pergantian, hanya pejabat setingkat menteri yang silih berganti. Pucuk kekuasaan tidak pernah digantikan orang lain, Soeharto menjabat 32 tahun karena pada masa itu belum dikenal adanya pembatasan kekuasaan presiden tentang periode jabatan.

Kekuasaan “Orde Baru” sampai tahun 1998 dalam ketatanegaraan Indonesia tidak mengamalkan nilai – nilai demokrasi. Praktik kenegaraan “Orde Baru” dijangkiti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa demokrasi pada masa orde baru hanya sekedar formalitas belaka, pada akhirnya rezim yang berkuasa akan tetap menekan kita untuk memilihnya kembali menjadi penguasa di negeri ini.demokrasi

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan demokrasi pancasila orde baru lebih baik dari pada penerapan demokrasi liberal orde lama.

Perbandingan Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, Dan Demokrasi Pancasila

Demokrasi Liberal

Demokrasi Terpimpin

Demokrasi Pancasila

Pelaksanaan demokrasi liberal sesuai dengan konstitusi yang berlaku saat itu, yakni Undang Undang Dasar Sementara 1950. Kondisi ini bahkan sudah dirintis sejak dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 16 Oktober 1945 dan maklumat tanggal 3 November 1945, tetapi kemudian terbukti bahwa demokrasi liberal atau parlementer yang meniru sistem Eropa Barat kurang sesuai diterapkan di Indonesia.

Sering bergantinya kabinet sering menimbulkan ketidakstabilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal disebabkan oleh: Dominannya partai politik, landasan sosial ekonomi yang masih lemah, tidak mampunya konstituante bersidang untuk mengganti UUDS 1950. Atas dasar kegagalan itu maka Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959: 1. Bubarkan konstituante, 2. Kembali ke UUD 1945 tidak berlaku UUD S 1950, 3. Pembentukan MPRS dan DPAS.

Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi dimana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Konsep sistem Demokrasi Terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956.

Penyimpangan masa demokrasi terpimpin antara lain: Mengaburnya system kepartaian, pemimpin partai banyak yang dipenjarakan, peranan parlemen lemah bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan presiden membentuk DPRGR, jaminan HAM lemah, terjadi sentralisasi kekuasaan, terbatasnya peranan pers, kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC (Blok Timur). Akhirnya terjadi peristiwa pemberontakan G 30 September 1965 oleh PKI yang menjadi tanda akhir dari pemerintahan Orde Lama.

Pelaksanaan demokrasi orde baru ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966, Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen.

Namun demikian perjalanan demokrasi pada masa orde baru ini dianggap gagal disebabkan beberapa hal: rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada, rekrutmen politik yang tertutup, Pemilu yang jauh dari semangat demokratis, pengakuan HAM yang terbatas, dan tumbuhnya KKN yang merajalela.


Page 2

Video yang berhubungan