KOMPAS.com – Gerakan Benteng adalah program perekonomian yang berlaku pada masa Kabinet Natsir dari September 1950 hingga April 1951. Kebijakan ini dicetuskan oleh Soemitro Djojohadikusumo, Menteri Perdagangan era Kabinet Natsir. Show
Gerakan Benteng berlangsung selama tiga tahun (1950-1953) dan berakhir setelah Kabinet Natsir tak lagi berkuasa. Program Gerakan Benteng yang bertujuan melindungi pengusaha pribumi ini akhirnya dihentikan karena dianggap gagal. Latar belakangDi awal kemerdekaan, perekonomian Indonesia masih carut marut akibat penjajahan. Indonesia juga masih menanggung utang kepada Belanda hasil dari Konferesi Meja Bundar. Belum lagi revolusi dan perang yang terjadi setelah itu. Kolonial mewarisi perekonomian yang timpang di mana yang berkuasa yang menguasai sumber daya. Akibatnya, rakyat pribumi biasa sulit mencapai kesejahteraan. Di masa Kabinet Natsir (September 1950-Maret 1951), Menteri Perdagangan Sumitro Djojohadikusumo pun mencanangkan Gerakan Benteng yang dimulai sejak April 1950. Baca juga: Kebijakan Ekonomi pada Masa Demokrasi Liberal Gerakan Benteng terdiri dari dua kebijakan. Pertama, Gerakan Benteng mengistimewakan importir pribumi. Importir pribumi diberi kewenangan impor khusus. Selain itu, mereka juga menerima jatah devisa dengan kurs murah. Kedua, kebijakan ekonomi dilakukan dengan pemberian kredit modal pada pengusaha yang selama ini sulit memperoleh pinjaman dari lembaga pendanaan seperti bank. Lewat Gerakan Benteng, pemerintah memilih pengusaha-pengusaha pribumi yang akan menerima bantuan. Para pengusaha yang dinamakan importir Benteng ini telah lulus sejumlah persyaratan di antaranya:
Selama pelaksanaan Gerakan Benteng, persyaratan ini beberapa kali diubah dan diperbaiki agar benar-benar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pengusaha yang tidak berhak. Baca juga: Kondisi Ekonomi pada Masa Demokrasi Liberal Selama tiga tahun pelaksanaan, ada sekitar 700 perusahaan yang menerima bantuan dari program Gerakan Benteng. Namun ditengarai banyak penerima bantuan yang curang. Para pengusaha pribumi hanya dijadikan sebuah alat bagi para pengusaha nonpribumi untuk bisa mendapatkan kredit dari pemerintah. Ini menjadi salah satu penyebab berakhirnya sistem ekonomi Gerakan Benteng. Banyak penerima lisensi impor menjual lisensinya kepada importir yang sudah mapan. Mereka dikenal dengan istilah "aktentas". Selain itu, persyaratan kepemilikan modal juga menjadi perdebatan karena mendiskriminasi pengusaha Tionghoa. Pada September 1955, Gerakan Benteng dikaji oleh Kabinet Burnahuddin Harahap dan Sumitro yang saat itu menjabat Menteri Keuangan. Persyaratan berdasarkan etnis akhirnya dihapus dan diganti dengan persyaratan uang muka. Pada bulan Maret dan April 1957, Kabinet Karya atau yang disebut Kabinet Djuanda menghentikan Gerakan Benteng seiring dengan transisi ke demokrasi terpimpin. KOMPAS.com - Sistem ekonomi Ali Baba adalah sistem ekonomi yang pernah diterapkan pada masa Demokrasi Liberal. Lewat sistem ekonomi ini, pengusaha non-pribumi diharuskan membantu orang pribumi dalam menjalankan usahanya, dengan cara memberi pelatihan dan memberi kredit kepada mereka. Istilah Ali Baba sendiri berasal dari kata Ali (untuk pengusaha pribumi) dan Baba (pengusaha non-pribumi). Baca juga: Sistem Ekonomi: Definisi dan Jenisnya Sistem Ekonomi Ali Baba dicetuskan oleh Mr. Iskaq Cokrohadisuryo saat menjabat sebagai Menteri Perekonomian masa pemerintahan Kabinet Ali Sostroamidjojo I pada 31 Juli 1953 - 12 Agustus 1955. Kebijakan ini diberlakukan dalam rangka untuk memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia yang carut-marut pasca-kemerdekaan. Kondisi ekonomi di Indonesia pada masa itu menunjukkan arah yang tidak stabil, di mana pemerintah mengalami defisit. Defisit yang harus ditanggung oleh pemerintah saat itu sejumlah Rp 5,1 miliar. Selain itu, Indonesia memiliki utang luar negeri sebesar Rp 1,5 triliun dan Rp 2,8 triliun utang dalam negeri. Situasi diperparah dengan kondisi para pengusaha pribumi saat itu juga sudah sangat tertinggal dibanding kaum non-pribumi, seperti pengusaha Eropa, Arab, dan China. Untuk menanggulangi hal tersebut, maka Menteri Perekonomian Iskaq Cokrohadisuryo mencetuskan Sistem Ekonomi Ali Baba. Baca juga: Gerakan Benteng: Latar Belakang, Pelaksanaan, dan Kegagalan Tujuan utama diberlakukannya Sistem Ekonomi Ali Baba adalah untuk memajukan pengusaha pribumi supaya dapat bersaing dengan pengusaha asing, seperti pengusaha China. Tujuan lain dari Sistem Ekonomi Ali Baba yakni:
Pelaksanaan Sistem Ekonomi Ali BabaDalam menjalankan kebijakan ini, pemerintah berusaha membantu para pengusaha pribumi dengan cara memberikan mereka pelatihan. Selain itu, langkah kerja Sistem Ekonomi Ali Baba adalah dengan memberikan bantuan kredit lunak kepada para pengusaha pribumi. Tidak hanya kredit, pemerintah juga memberikan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Baca juga: Deklarasi Ekonomi: Pencetus, Tujuan, Penyebab Kegagalan, dan Dampak Kegagalan Sistem Ekonomi Ali BabaSayangnya, Sistem Ekonomi Ali Baba mengalami kegagalan. Pasalnya, kebijakan ini tidak mendorong para pengusaha pribumi untuk berkembang, melainkan malah menciptakan kelompok makelar lisensi. Berikut ini adalah beberapa penyebab gagalnya kebijakan Sistem Ekonomi Ali Baba.
Dampak yang dirasakan dari adanya Sistem Ekonomi Ali Baba adalah berkembangnya peranan pengusaha pribumi untuk memajukan perekonomian Indonesia. Selain itu, bank swasta nasional dan perusahaan perkapalan swasta nasional juga sudah mulai bertumbuh karena adanya bantuan kredit yang diberikan pemerintah. Namun, di balik dampak positif tersebut, ada juga dampak negatif yang mengikuti. Sisi negatif Sistem Ekonomi Ali Baba adalah adanya penjualan lisensi secara ilegal. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ekonomi gerakan Benteng dan Alibaba?Jawaban. Gerakan banteng merupakan pergerakan untuk membantu usaha pribumi, Misalnya modal usaha nya. Program Alibaba merupakan program yang bertujuan untuk menyatukan usaha dari pribumi dan non pribumi.
Mengapa usaha pembangunan ekonomi Indonesia melalui gerakan benteng mengalami kegagalan?Dalam praktiknya, program ekonomi Gerakan Benteng mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan karena para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha etnis Tionghoa yang berpengalaman dalam kerangka sistem ekonomi liberal. Kegagalan program Gerakan Benteng menjadi salah satu sumber defisit keuangan negara.
Mengapa kabinet Natsir menjalankan sistem ekonomi gerakan banteng?Mengapa Kabinet Natsir menjalankan sistem ekonomi gerakan benteng? Pembahasan: Tujuan dilaksanakannya sistem ekonomi gerakan benteng adalah untuk membangun kelas pengusaha pribumi, dalam arti non-Tionghoa.
Mengapa Program Benteng tidak berjalan dengan baik?Banyak faktor yang menyebabkan kegagalan Program Benteng, di antaranya faktor ekonomi seperti kurangnya modal, kurangnya pengalaman, kurangnya keterampilan dan kesempatan dan kurangnya kegiatan inovatif serta tidak adanya hubungan dengan jaringan bank-bank asing di antara para pengusaha pribumi, merupakan sebab ...
|