Dinas polisi rahasia bentukan pemerintahan militer Jepang yang terkenal sangat kejam adalah

Full PDF PackageDownload Full PDF Package

This Paper

A short summary of this paper

37 Full PDFs related to this paper

Download

PDF Pack

C. DAMPAK PENDUDUKAN MILITER JEPANG TER-

Kata Kunci

HADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT INDONESIA DALAM BIDANG SOSIAL-EKOMONI- POLITIK,

Cou Sangi In, Seinendan, Keibodan, Seisyintai,

BUDAYA, SERTA MILITER DI INDONESIA

Gakutotai, Fujinkai, Sendenbu, Kaigun, Ika Daikagu, Baperpri,

1. Dampak terhadap Kehidupan Ekonomi

Persatuan Mahasiswa, Peta, Tonarigumi, Gunseikan,

Pendudukan Jepang membawa dampak yang besar terhadap

Gunseikanbu, syucokan, Jawa

kehidupan ekonomi Indonesia. Ketika Jepang menduduki

Hohokai, mobilitas sosial,

Indonesia, objek-objek vitak alat-alat produksi telah hancur

Keimin Bunka Shidoso,

sehingga pada awal pendudukan Jepang sebagian besar kehidupan

Kempeitai, MIAI, BPUPKI, Tonariguna, Dokuritsu Junbi

ekonomi lumpuh. Pemerintah pendudukan Jepang mulai

Cosakai, Jakarta Charter,

mengeluarkan peraturan-peraturan untuk menjalankan roda

UUD, Panitia Kecil, PPKI

ekonomi. Pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan sisa- sisa persedian barang diperketat. Untuk mencegah meningkatnya harga barang, dikeluarkan peraturan pengendalian harga dan dijatuhkan hukuman berat bagi pelanggarnya.

Bab 8 Dampak Pendudukan Militer Jepang Terhadap Kehidupan Masyarakat Indonesia

Pemerintah Jepang mengembangkan pola Ekonomi Perang di mana setiap wilayah harus melaksanakan autarki, artinya setiap daerah harus memenuhi kebutuhannya sendiri dan memenuhi kebutuhan perang. Tuntutan kebutuhan pangan pada tahun 1942 semakin meningkat. Pengerahan kebutuhan perang semakin meningkat. Dilancarkanlah kampanye pengerahan dan penambahan bahan pangan secara besar-besaran. Rakyat dituntut untuk menaikkan produksi tanaman jarak dan menjadi pekerja romusha .

2. Dampak terhadap Mobilitas Sosial

Di samping menguras sumber daya alam, Jepang juga melakukan eksploitasi tenaga manusia. Puluhan hingga ratusan penduduk dikerahkan untuk kerja paksa guna membangun sarana dan prasarana perang. Mereka dipaksa bekerja keras sepanjang hari tanpa diberi upah, makan pun sangat terbatas, sehingga banyak yang kelaparan, sakit dan meninggal. Untuk mengerahkan tenaga kerja, tiap-tiap desa dibentuk panitia pengerahan tenaga yang disebut Rumokyokai. Jepang memobilisasi para pemuda untuk membentuk tentara cadangan, yang diharapkan membantu Jepang melawan Sekutu.

Pengerahan tenaga di desa-desa, menimbulkan perubahan sosial yang luas. Para romusha yang berhasil melarikan diri kembali ke desanya masing-masing membawa pengalaman baru dan membuka isolasi desa. Pada Januari 1944, Jepang memperkenalkan sistem tonarigumi (rukun tetangga). Tonarigumi merupakan kelompok-kelompok yang masing-masing terdiri dari 10-20 rumah tangga. Sistem tonarigumi ini bertujuan mengawasi aktivitas penduduk yang dicurigai. Untuk situasi perang, tonarigumi difungsikan untuk latihan pencegahan bahaya udara, kebakaran, pemberantasan kabar bohong dan mata-mata musuh.

3. Dampak dalam Bidang Birokrasi

Setelah Jepang berhasil menguasai wilayah Indonesia maka Jepang segera membagi wilayah Indonesia, dalam tiga pemerintahan militer pendudukan sebagai berikut. (a) Wilayah I, meliputi Jawa dan Madura, yang diperintah oleh

angkatan darat yang berpusat di Jakarta (Tentara Keenam Belas).

(b) Wilayah II, meliputi Sumatera seluruhnya, diperintah oleh angkatan darat yang berpusat di Bukittinggi (Tentara Kedua Puluh Lima).

(c) Wilayah III, meliputi Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku yang Diperintah oleh angkatan laut yang berpusat di Makasar (Armada Selatan Kedua).

Sejarah SMA/MA Program IPS Jilid 2 Kelas XI

Masing–masing ketiga wilayah itu dipimpin oleh kepala staf tentara/armada dengan gelar gunseikan (kepala pemerintahan militer) dan kantornya disebut gunseikanbu. Usaha membentuk pemerintahan militer pendudukan sementara ternyata banyak mengalami kesulitan karena Jepang kekurangan staf pegawai– pegawainya. Dengan demikian, Jepang terpaksa mengangkat pegawai dari bangsa Indonesia. Pada saat pemerintahan sementara tersebut, orang–orang Indonesia banyak menduduki jabatan– jabatan tinggi. Namun demikian, pada Agustus 1942 masa pemerintahan militer sementara berakhir. Jepang telah mengirimkan tenaga pemerintahan sipil ke Indonesia. Sejak itu, jabatan–jabatan penting yang diduduki oleh orang Indonesia mulai diganti.

Pada pertengahan 1943 kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik mulai terdesak, maka jepang kembali memberi kesempatan kepada bangsa Indonesia, untuk turut mengambil bagian dalam pemerintahan. Untuk itu, pada 5 September 1943 Jepang membentuk Badan Pertimbangan Keresidenan (Syu Sang Kai) dan Badan Pertimbangan Kotapraja Istimewa (Syi Sang In). Banyak orang Indonesia yang menduduki jabatan–jabatan tinggi dalam pemerintahan, antara lain: Prof. Husein Djajadiningrat sebagai kepala Departemen Urusan Agama, Sutarjo Kartohadikusumo sebagai kepala pemerintahan (syucokan) di Jakarta, dan R.M.T.A Suria sebagai kepala pemerintahan (syucokan) di Bojonegoro. Di samping itu ada 7 orang Indonesia yang menduduki jabatan sebagai penasehat pada pemerintahan militer, di antaranya: Ir. Soekarno (Departemen Urusan Umum), Mr. Suwandi dan dr. Abdul Rasyid (Departemen Urusan Dalam Negeri), Prof. Dr. Mr. Supomo (Departemen Kehakiman), Mochtar bin Prabu Mangkunegara (Departemen Lalu Lintas), Mr. Muh. Yamin (Departemen Propaganda), dan Prawoto Sumodiloyo (Departemen Ekonomi).

Dengan demikian pendudukan Jepang di Indonesia membawa dampak yang sangat besar, dalam birokrasi pemerintahan. Selama zaman Hindia Belanda, jabatan–jabatan penting dalam pemerintahan tidak pernah diberikan kepada Indonesia.

4. Pengaruh dalam Bidang Militer

Awal 1943, keadaan Perang Pasifik mulai berubah. Ekspansi tentara Jepang berhasil dihentikan Sekutu dan Jepang beralih sikap bertahan. Karena sudah kehabisan tenaga manusia, Jepang menyadari bahwa mereka memerlukan dukungan dari penduduk masing–masing daerah yang diduduki. Pemerintahan militer Jepang mulai memikirkan pengerahan pemuda–pemudi Indonesia guna membantu perang melawan Sekutu.

Bab 8 Dampak Pendudukan Militer Jepang Terhadap Kehidupan Masyarakat Indonesia

Jepang lalu membentuk kesatuaan–kesatuaan pertahanan sebagai tempat penggemblengan pemuda–pemuda Indonesia di bidang kemiliteran. Pemuda yang tergabung dalam berbagai kesatuan pertahanan menjadi pemuda–pemuda yang terdidik dan terlatih dalam kemiliteran. Dalam perjuangan untuk merebut kemerdekaan dan perjuangan mempertahankan Kemerdekaan Indonesia di kemudaian hari, pelatihan militer ini akan sangat

Sumber: Himpunan Peladjaran Sedjarah

berguna.

Gambar 8.11

Pasukan Seinendan tengah

a. Seinendan (Barisan Pemuda)

dilatih oleh tentara Jepang

Seinendan dibentuk pada 9 Maret 1943. Anggota terdiri atas para pemuda yang berumur 14 sampai 22 tahun. Mereka dididik secara militer agar nantinya dapat mempertahankan tanah air mereka dengan kekuatan sendiri; meski tujuan yang sebenarnya adalah mempersiapkan para pemuda Indonesia untuk membantu tentara Jepang dalam menghadapi Sekutu dalam Perang Asia Timur Raya (Perang Pasifik).

b. Keibodan (Barisan Pembantu Polisi)

Anggota Keibodan terdiri atas pemuda berusia 23 sampai 25 tahun yang dibentuk pada 29 April 1943. Barisan ini di Sumatera disebut Bogodan , di Kalimantan disebut Borneo Konen Hokukudan. Mereka memperoleh pendidikan guna dapat membantu tugas–tugas polisi Jepang. Organisasi Keibodan berada di bawah pengawan polisi Jepang secara ketat agar anggotanya tidak terpengaruh oleh

Sumber: Himpunan Peladjaran Sedjarah

golongan nasionalis.

Gambar 8.12

Keibodan

c. Heiho (Pembantu Prajurit Jepang)

Heiho adalah organisasi militer yang anggotanya adalah orang– orang pribumi, dibentuk pada April 1943. Para anggotanya mendapat pelatihan kemiliteran yang lengkap. Setelah lulus anggotanya langsung dimasukkan ke dalam kesatuan komando tentara Jepang dan siap dikirim ke medan pertempuran, seperti ke Malaya, Birma, dan Kepuluan Solomon.

d. Fujinkai (Barisan Wanita)

Fujinkai dibentuk pada Agustus 1943, anggotanya adalah kaum wanita berusia 15 tahun ke atas. Tujuannya juga untuk membantu tentara Jepang dalam perang.

e. Jawa Hokokai ( Perhimpunan Kebaktian Rakyat Jawa)

Perkumpulan ini dibentuk pada 1 Maret 1994 setelah Pusat Tenaga Rakyat dibekukan. Jawa Hokokai adalah organisasi resmi pemerintah yang diawasi langsung oleh para pejabat militer yang dipersiapkan sebagai gerakan total dalam menghadapi serangan

Sejarah SMA/MA Program IPS Jilid 2 Kelas XI

Sekutu. Tugas pokoknya adalah mengumpulkan dana, bahan pangan, dan besi–besi tua untuk keperluan perang. Karena organisasi ini membuat rakyat resah, susah, dan menderita, maka tidak mendapat dukungan rakyat.

Kegiatan Jawa Hokokai meliputi usaha-usaha dalam hal: (1) melaksanakan segala sesuatu dengan nyata dan ikhlas untuk menyumbangkan segenap tenaga kepada Jepang; (2) memimpin rakyat untuk menyumbangkan tenaga berdasarkan semangat persaudaraan antarsesama bangsa; (3) memperkokoh pembelaan terhadap tanah air; (4) memperteguh kehidupan pada masa perang.

f. Seisyintai (Barisan Pelopor)

Sumber: Album Pahlawan Bangsa

Badan ini bagian dari Jawa Hokokai, dibentuk pada 25 September

Gambar 8.13

1944. Tujuannya adalah meningkatkan kesiapsiagaan rakyat,

R.P. Soeroso

terutama para pemudanya untuk bertahan total bila diserang Sekutu. Oleh karena Seisyintai merupakan kekuatan inti Jawa Hokokai, maka pimpinan diserahkan kepada tokoh–tokoh pergerakan seperti: Bung Karno, R.P. Soeroso, Otto Iskandardinata, dan Buntaran Martoatmojo. Badan ini juga diberi latihan dasar kemiliteran.

g. Pembela Tanah Air (Peta)

Pembela Tanah Air dibentuk pada 3 Oktober 1943. Tugasnya: mempertahankan Indonesia dengan sekuat tenaga dan daya bila datangnya serangan Sekutu. Pembentukan Peta dilakukan atas perintah Gatot Mangkupraja kepada panglima tertinggi Jepang Letjen Kumaichi Harada pada 7 September 1943). Untuk menjadi anggota Peta, para pemuda dididik secara militer secara khusus di Tangerang. Latihannya sangat disiplin dan berat, sedangkan untuk menjadi komandan Peta mereka dididik lewat Pendidikan Calon Perwira di Bogor. Dari Peta ini muncul tokoh–tokoh militer yang militan, antara lain Jenderal Soedirman, Jenderal Gatot Subroto, Supriyadi, Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Soeharto (Presiden RI) dan sebagainya. Pelatihnya adalah Kapten Yanagawa.

5. Bidang Kebudayaan

Pada masa Jepang, bidang pendidikan dan kebudayaan diperhatikan dan bahasa Indonesia mulai dipergunakan. Bahasa Indonesia dijadikan sebagai pelajaran utama, sedangkan bahasa Jepang dijadikan sebagai bahasa wajib. Dengan semakin meluasnya penggunaan bahasa Indonesia, komunikasi antarsuku di Indonesia semakin intensif yang pada akhirnya semakin merekatkan keinginan untuk merdeka. Pada 1 April 1943 dibangun pusat kebudayaan di Jakarta, yang bernama “Keimin Bunka Shidoso”.

Bab 8 Dampak Pendudukan Militer Jepang Terhadap Kehidupan Masyarakat Indonesia

6. Pengaruh dalam Kehidupan Politik

Pada masa Jepang, semua organisasi kebangsaan yang telah berdiri sejak zaman Hindia Belanda dibubarkan dan dilarang. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Bala Tentara Jepang No.

2 tanggal 8 Maret 1942 yang berisi bahwa bangsa Indonesia dilarang berserikat dan berkumpul. Segenap pelanggaran terhadap undang-undang larangan ini, akan diambil tindakan oleh Dinas Polisi Rahasia Jepang yaitu Kempeitai dengan siksaan yang sangat kejam. Para pemimpin organisasi kebangsaan yang telah dibubarkan tadi selalu dicurigai dan diawasi. Jepang betul-betul mengetahui keaadan politik Indonesia. Ini terlihat ketika Jepang hendak menduduki Indonesia mereka telah dilengkapi dengan berbagai macam dokumen yang berisis tentang situasi politik zaman Hindia Belanda, termasuk pata tokoh pemimpin bangsa Indonesia.

Semua organisasi pergerakan nasional dibubarkan, kecuali golongan Islam yang mendapatkan perlakuan lain karena sikapnya yang anti Barat. Sampai November 1943, Jepang memperkenankan berdirinya Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) yang dibentuk pada zaman Hindia Belanda. Namun, setelah MIAI mengalami perkembangan pesat, para tokohnya mulai diawasi secara ketat. Akhirnya MIAI dibubarkan dan diganti oleh Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Walapun secara tegas Jepang memberlakukan undang-undang larangan berserikat dan berkumpul, para tokoh pergerakan nasional tetap berusaha membela dan memperbaiki nasib rakyat Indonesia. Mereka tetap memperjuangkan Indonesia merdeka. Mereka dalam perjuangannya harus ekstra berhati-hati karena Jepang tidak segan membunuh siapa saja yang menentangnya.

Melihat situasi seperti itu tokoh-tokoh pergerakan tidak mengambil sikap radikal atau nonkooperatif, melainkan kooperatif. Sikap kooperatif ini memungkinkan mereka bekerja sama dengan Jepang dan duduk di badan-badan bentukan Jepang. Beberapa kebijaksanaan pemerintahan Jepang dimanfaatkan untuk kepentingan perjuangan nasional serta kasatuan-kesatuan pertahanan.

Pada akhir 1944, pasukan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya mulai terdesak. Pulau Salpan yang strategis sudah dikuasai oleh pasukan Amerika Serikat sehingga mengancam posisi tentara Jepang. Peristiwa tersebut mengakibatkan Perdana Menteri Tojo digantikan oleh Perdana Menteri Koiso. Keadaan Jepang pada waktu itu semakin buruk ditambah dengan perlawanan rakyat yang semakin menyala. Untuk menyikapi hal tersebut pada 9 September 1944 pada sidang parlemen Jepang, Koiso mengemukakan janji kemerdekaan di kemudian hari kepada Indonesia.

Sejarah SMA/MA Program IPS Jilid 2 Kelas XI

Akhir dari penjajahan Jepang sudah di ambang pintu. Sekutu melancarkan bom ke dua kota sentral di jepang, Hirosima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus. Pada tanggal 14 Agustus 1945, ketiga pemimpin Indonesia, Soekarno, Moh Hatta dan dr, Radjiman kembali dari Da Lat, Vietnam, untuk bertemu dengan pimpinan Jepang di sana guna membahas kemerdekaan Indonesia. Keseokan harinya mereka bertiga sampai di Indonesia setelah sebelumnya mendarat di Singapura. Karena informasi yang belum begitu canggih dan larangan Jepang, masyarakat Indonesia tidak mengetahui tentang janji kemerdekaan tersebut, begitu pun dengan para pemimpin Indonesia.

Akhirnya setelah melalui proses melelahkan, Jepang menyerah kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945. Peristiwa menyerahnya Jepang kepada Sekutu merupakan peristiwa bersejarah yang mengubah kondisi Indonesia.

a. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)

Pada 1944, kedudukan tentara Jepang di medan Perang Pasifik makin terdesak. Di berbagai medan pertempuran, Jepang menderita kekalahan. Ditambah dengan timbulnya pemberontakan oleh rakyat Indonesia maka kedudukan Jepang semakin terjepit. Pertahanan Jepang sudah rapuh dan bayangan kekalahan sudah semakin nyata. Namun, Jepang masih berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan di kemudian hari.

Pada 1 Maret 1945, pemerintahan Jepang di Jawa dipimpin Saiko Syikikan Kumakici Harada, membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dalam bahasa Jepangnya disebut Dokuritsu Junbi Cosakai. Yang diangkat sebagai ketua BPUPKI ialah Dr. K.R.T. Rajiman Wedyodiningrat. Ia dibantu oleh 2 ketua muda yaitu seorang Jepang (Syucokan Cirebon) dan R.P. Suroso. Ia diangkat pula sebagai kepala sekretariat BPUPKI, dibantu oleh Toyohiko Masuda dan Mr. A.G. Pringgodigo. Anggotanya 60 orang ditambah 7 orang Jepang tanpa hak suara. Dalam kesempatan itu Ir. Soekarno tidak menjadi ketua, karena ia ingin lebih aktif dalam berbagai diskusi. Pelantikan anggota-anggota BPUPKI dilakukan pada tanggal 2 Mei 1945, bertepatan dengan hari ulang tahun raja Jepang (Tenno Heika). Pelantikan itu dihadiri oleh dua pembesar Jepang, yaitu Jenderal Itagaki dan Jenderal Yiciro Najano. Pada peresmian itu, bendera Merah Putih dikibarkan di samping bendera Hinomaru.

Tugas pokok BPUPKI adalah melakukan penyelidikan terhadap usaha-usaha persiapan Kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, BPUPKI, telah membentuk beberapa panitia kerja, yakni:

Bab 8 Dampak Pendudukan Militer Jepang Terhadap Kehidupan Masyarakat Indonesia

(1) Panitia perumus terdiri atas 9 orang diketuai Ir. Soekarno. Tugasnya merumuskan naskah Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar.

(2) Panitia Perancang UUD diketuai Ir. Soekarno. Dari sini dibentuk lagi panitia kecil, yang diketuai oleh Prof. Dr. Mr. Supomo.

(3) Panitia ekonomi dan keuangan, diketuai oleh Drs. Moh. Hatta. (4) Panitia Pembela Tanah Air, diketuai oleh Abikusno

Cokrosuyoso.

1) Masa Sidang Pertama (29 Mei 1945 – 1 Juni 1945) Setelah panitia terbentuk, BPUPKI segera mengadakan bersidang

yang akan dilaksanakan dalam dua tahap.Dalam persidangan ini dibicarakan masalah dasar negara. Beberapa orang tokoh yang berpidato untuk mengusulkan konsepsi yaitu: Mr. Muh. Yamin, Ir. Soekarno dan Prof. Mr. Supomo.

Pada 29 Mei 1945 Mr. Muhammad Yamin berpidato dengan judul: asas dan dasar Negara kebangsaan Republik Indonesia. Dalam pidatonya ia mengusulkan lima pokok yang akan dijadikan dasar negara, yaitu:

1. Peri Kebangsaan;

2. Peri Kemanusiaan;

3. Peri Ketuhanan;

4. Peri Kerakyatan;

5. Kesejahteraan Rakyat. Pada 31 Mei 1945 Prof. Dr. Mr. Supomo berpidato tentang

masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara yang berisikan lima asas, yaitu:

1. Paham negara persatuan;

2. Perhubungan negara dan agama;

3. Sistem badan permusyawaratan;

4. Sosialisme negara;

5. Hubungan antarbangsa. Tetapi ia tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa kelima

hal tersebut diusulkan sebagai dasar negara. Keterangan itu diajukan untuk dijadikan bahan masukan dalam merumuskan dasar negara Indonesia merdeka nanti.

Sumber: Ensiklopedi Nasional Indonesia

Pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno tampil berbicara

Gambar 8.14

tentang dasar falsafah negara Indonesia merdeka yang juga terdiri

Ir. Soekarno sebagai anggota

atas lima asas, yaitu:

BPUPKI sedang mengucapkan pidatonya.Usul yang

1. Kebangsaan Indonesia;

dibacakannya dasar negara

2. Internasionalisme atau Peri-Kemanusiaan;

Indonesia yang kini dikenal

3. Mufakat atau Demokrasi;

dengan nama Pancasila.

4. Kesejahteraan Sosial;

5. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sejarah SMA/MA Program IPS Jilid 2 Kelas XI

Kelima asas itu, “atas petunjuk seorang ahli bahasa”, oleh Ir. Soekarno diberi nama Pancasila, kemudian disusulkan dijadikan dasar Negara Indonesia. Dalam masa siding tersebut belum didapat kata sepakat mengenai Dasar Negara Indonesia. Setelah pembicaraan selesai, sidang berikutnya ditunda sampai bulan Juli. Sambil menunggu masa siding berikutnya maka 9 orang BPUPKI membentuk Panitia Kecil yang beranggotakan ke-9 orang: Ir. Soekarno (Ketua), Drs. Moh. Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abikusno Cokrosutoso, Abdulkahar Muzakkir, Haji Agus Salim, Mr. Achmad Soebarjo, K.H.A Wachid Hasyim, dan Mr. Moh. Yamin. Panitia Kecil (Panitia Sembilan) tersebut terus bekerja keras merumuskan rancangan Pembukaan Undang- Undang Dasar yang nanti harus mengandung “asas dan tujuan negara Indonesia merdeka.” Akhirnya tugas itu terselesaikan pada 22 Juni 1945 dan hasil rumusannya disebut Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, sesuai dengan nama yang diberikan oleh Mr. Muh. Yamin.

Di dalam Piagam Jakarta alinea ke-4 dirumuskan lima asas falsafah negara Indonesia merdeka yaitu:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya;

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;

3. Persatuan Indonesia;

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan;

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Piagam Jakarta dengan beberapa perubahan, terutama

mengenai rumusan Pancasila, kemudian dijadikan pembukaan UUD 1945.

2) Masa Sidang Kedua (10 Juli – 17 Juli 1945) Dalam sidang kedua ini, yang dibahas adalah Rancangan Undang-

Undang Dasar beserta pembukaannnya. Panitia perancang UUD yang diketuai Ir. Soekarno, menyetujui bahwa Pembukaan UUD diambilkan dari Piagam Jakarta. Untuk merumuskan UUD panitia perancang membentuk lagi panitia kecil, yang diketuai oleh Prof. Dr. Hoesein. Pada 14 Juli 1945 Ir. Soekarno melaporkan hasil kerja panitia perancang UUD kepada sidang, yaitu: (a) Pernyataan Indonesia Merdeka; (b) Pembukaan Undang-Undang Dasar; (c) Undang-Undang Dasar (Batang Tubuh).

Akhirnya, sidang BPUPKI menerima bulat hasil kerja panitia itu. Setelah BPUPKI berhasil menyelesaikan tugasnya maka pada 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan.

Bab 8 Dampak Pendudukan Militer Jepang Terhadap Kehidupan Masyarakat Indonesia

Setelah BPUPKI dibubarkan, pemerintahan Jepang di Jawa atas perintah Jenderal Terauchi membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Inkai. Para anggotanya akan dipilih langsung oleh Jenderal Terauchi. Penguasa perang tertinggi di Asia Tenggara yang berkedudukan di Saigon (Vietnam). Untuk menyempurnakan PPKI, pada tanggal 9 Agustus 1945 Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan dr. Rajiman Wedyodiningrat dipanggil ke Da Lat (Vietnam) oleh Jenderal Terauchi . Dalam pertemuan itu Ir. Soekarno diangkat menjadi ketua PPKI dan Moh. Hatta menjadi wakil ketua. Jepang berjanji akan mengesahkan Kemerdekaan Indonesia, besok pada 24 Agustus 1945. Jika Indonesia sudah merdeka, wilayahnya meliputi seluruh bekas wilayah kekuasaan Hindia Belanda.

Setelah mereka tiba kembali di Indonesia (15 Agustus 1945) maka susunan anggota PPKI segera disempurnakan, yakni terdiri atas 12 orang wakil dari Jawa, 2 orang wakil dari Sumatra, 2 orang wakil dari Sulawesi, seorang wakil dari Nusa Tenggara, dan 2 orang wakil dari golongan Cina. Jumlah seluruhnya 21 orang, sebagai penasihat PPKI ialah Mr. Achmad Soebarjo. Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, PPKI dijadikan badan nasional dan anggotanya ditambah 6 orang lagi tanpa sepengetahuan Jepang. Dengan demikian, PPKI bukan merupakan panitia pemberian Jepang tetapi milik bangsa Indonesia sendiri. PPKI telah menjadi badan perwakilan seluruh rakyat Indonesia dan dijadikan wadah perjuangan oleh pemimpin nasional, guna mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian, pemerintahan Jepang berhasil melakukan pengekangan terhadap berbagai kegiatan pergerakan nasional. Namun mereka tidak berhasil melakukan pengekangan terhadap kesadaran nasional rakyat Indonesia.

Gambar 8.16

Tokoh-tokoh PPKI

Sumber: Ensiklopedi Nasional Indonesia

Sejarah SMA/MA Program IPS Jilid 2 Kelas XI

KEGIATAN 8.3

Untuk mengembangkan kecakapan personal, bacalah salah satu novel yang berlatar belakang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Kalian, misalnya, dapat membaca Dan Perang Pun Usai karya Djamil Suherman atau Perburuan karya Pramoedya Ananta Toer. Bacakanlah di kelas secara bergantian, diawasi gurumu! Tulislah tema dan pesan novel tersebut pada kertas kosong. Kumpulkan pada gurumu. Selamat membaca!

RANGKUMAN

Pada 7 Desember 1941 tentara Jepang melakukan serangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbour, Hawaii. Perang Pasifik yang dimulai pada 1941 telah memunculkan Jepang sebagai kekuatan baru di wilayah Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Pasifik. Jepang berkeinginan untuk meguasai wilayah-wilayah tersebut. Salah satu tujuan Jepang dalam usaha untuk menguasai daerah tersebut adalah Indonesia yang dianggap kaya akan sumber daya alam dan tenaga manusia serta dapat membantunya dalam Perang Asia Timur Raya. Penguasaan Jepang atas Indonesia ditandai dengan menyerahnya Belanda di Kalijati, Subang, 8 Maret 1942.

Kedatangan Jepang ke Indonesia pada awalnya dianggap akan memperjuangkan nasib rakyat Indonesia yang telah mengenyam penjajahan oleh Belanda. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang mempropagandakan Gerakan Tiga A dengan semboyan: Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Pada masa pendudukan Jepang, rakyat dilarang untuk mendirikan organisasi pergerakan sebagai wadah untuk berserikat dan berkumpul, apalagi yang berhaluan politik. Sebagai penggantinya, Jepang membentuk organisasi buatannya yang di dalamnya melibatkan peran-serta para pemuda Indonesia, seperti Putera, Seinendan, Keibodan, Jawa Hokokai, Heiho, Gakukotai , dan sebagainya.

Pendudukan Jepang atas bangsa Indonesia telah membuat rakyat semakin sengsara dibandingkan dengan pada masa Belanda. Hal ini terlihat dari kejamnya perlakuan Jepang terhadap rakyat dengan melakukan berbagai penyiksaan dan pemaksaan dalam berbagai hal. Dengan keadaan seperti itu, para pejuang Indonesia mulai berpikir untuk melawan kekuatan Jepang, baik itu melalui jalur kooperasi, gerakan bawah tanah ataupun perang bersenjata.

Pada 1944, kekuatan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya semakin melemah dan terjepit. Keadaan seperti itu membuat Jepang takut akan kehilangan dukungan dari rakyat Indonesia. Sebagai imbalan, Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan Indonesia setelah perang berakhir. Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah Jepang membentuk BPUPKI dan PPKI yang bertugas menyelidiki dan memersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sidang yang dilaksanakan oleh badan ini telah berhasil membuat rancangan dan konstitusi negara Indonesia.

Bab 8 Dampak Pendudukan Militer Jepang Terhadap Kehidupan Masyarakat Indonesia

SOAL-SOAL EVALUASI

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Akhir Perang Dunia II di wilayah Asia Pasifik ditandai dengan….

a. dibomnya Hiroshima dan Nagasaki

b. dibomnya pangkalan militer Pearl Harbour oleh Jepang

c. serangan Jepang atas Cina dan Korea

d. serangan Amerika Serikat atas wilayah Asia

e. penyerahan kekuasaan dari Belanda kepada Jepang di Kalijati, Subang

2. Berkut ini adalah semboyan buatan Jepang yang terdapat dalam gerakan tiga A yaitu, kecuali ….

a. Nippon Pelindung Asia

d. Nippon Pemimpin Asia

b. Nippon Pemersatu Asia

e. Nippon Raja-Diraja Asia

c. Nippon Cahaya Asia

3. Pada masa Jepang, semua organisasi pergerakan Indonesia dilarang secara keras untuk berdiri karena dianggap membahayakan posisi Jepang di Indonesia. Namun ada satu organisasi pergerakan bersifat keagamaan yang diperbolehkan berdiri, yaitu ….

a. Putera

d. Sarekat Islam

b. Peta

e. Masyumi

c. MIAI

4. Pada 9 Maret 1943 dibentukalah organisasi buatan Jepang pertama Putera yang dipimpin oleh ....

a. Ir. Soekarno

d. Empat Serangkai

b. Ki Hajar Dewantara

e. Mas Mansyur

c. Tiga Serangkai

5. Berikut ini yang tidak termasuk bentuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang di beberapa daerah beserta para pemimpinnya, adalah ….

a. perlawanan Tasikmalaya oleh K.H. Zaenal Mustofa

b. perlawanan rakyat Aceh oleh Cut Nyak Dien

c. pemberontakan Blitar oleh Supriyadi

d. perlawanan penduduk Indramayu pimpinan Haji Madriyas

e. perlawanan masyarakat Cot Plieng di Aceh pimpinan Teungku Abdul Djalil

6. Pada masa pendudukanya di Indonesia, Jepang melakukan aksi pemerasan terhadap tenaga rakyat Indonesia yang disebut ….

a. romusha

d. Seinendan

b. rodi

e. Kenpetai

c. Seikeirei

7. Organisasi bentukan Jepang yang bertujuan mendidik dan melatih pemuda Indonesia agar mampu menjaga dan memeprtahankan tanah air dengan kekuatannya sendiri adalah ….

a. Putera

d. Keibodan

b. Jawa Hokokai

e. Peta

c. Seinendan

Sejarah SMA/MA Program IPS Jilid 2 Kelas XI

8. BPUPKI dibentuk pada ....

a. 1 Maret 1945

d. 15 Agustus 1945

b. 9 Maret 1945

e. 17 Agustus 1945

c. 7 Agustus 1945

9. Pada awal terbentuknya, BPUPKI beranggotakan 68 orang yang diketuai oleh ….

a. Mr. Soepomo

d. Drs. Muhammad Hatta

b. Ir. Soekarno

e. Dr. Hoesein Djajadiningrat

c. Dr. Radjiman Widyodiningrat

10. PPKI berhasil mengadakan sidang pada 18 Agustus 1945 dengan hasil mengesahkan dan menetapkan ….

a. Pancasila

d. Piagam Kemerdekaan

b. UUD 1945

e. Batang Tubuh UUD

c. Piagam Jakarta

11. Berikut ini adalah nama-nama yang masuk dalam panitia sembilan, kecuali ….

a. Muhammad Yamin

d. Mr. Soepomo

b. A.A Maramis

e. Ir. Soekarno

c. Ahmad Subardjo

12. Tokoh yang termasuk terkenal sebagai empat serangkai dari golongan agamawan adalah ….

a. Soekarno

d. Ahmad Soebardjo

b. M. Hatta

e. Mas mansyur

c. Ki Hajar Dewantara

13. Pada zaman Jepang terjadi pemberontakan di Blitar yang dipimpin oleh salah seorang syodanco Pembela Tanah Air yang bernama ….

a. Urip Sumohardjo

d. Slamet Riyadi

b. Gatot Subroto

e. Soedirman

c. Supriyadi

14. Keberhasilan Jepang mengusai Indonesia ditandai dengan menyerahnya Belanda tanpa syarat pada 8 Maret 1942 di Kalijati yang terdapat di Kota .…

a. Sumedang

d. Jakarta

b. Subang

e. Bandung

c. Surabaya

15. Selama pendudukannya, Jepang telah membuka lembaga kebudayaan di Jakarta yang bernama .…

a. Keimin Bunka Shidoso

d. Dokuritsu Junbi Cosakai

b. Cou Sangi In

e. syi sang in

c. Seisyantai

16. Berikut ini adalah organisasi yang anggotanya kaum perempuan yang didirikan pemerintahan militer Jepang adalah ....

a. Heiho

d. Keibodan

b. Fujinkai

e. Seinendan

c. Seisyintai

17. Untuk memperketat penjagaan di desa-desa, pemerintahan Jepang membentuk kesatuan desa yang kemudian hari disebut ”rumah tangga”, yakni ....

a. Bogodan

d. Pembela Tanah Air

b. Konen Hokukudan

e. Tonarigumi

c. Seisyinta

Bab 8 Dampak Pendudukan Militer Jepang Terhadap Kehidupan Masyarakat Indonesia

18. Kelompok pemuda yang mendirikan asrama politik “Angkatan Baru Indonesia” pada masa pendudukan Jepang adalah ....

a. Kelompok Syahrir

d. Persatuan Mahasiswa

b. Kelompok Sukarni

e. Asrama Indonesia Merdeka

c. Kelompok Ahmad Subarjo

19. Ketiga pemimpin Indonesia: Soekarno, Moh Hatta dan Radjiman, diundang ke Da Lat oleh pemimpin militer untuk membahas hari kemerdekaan Indonesia. Da Lat merupakan kota di negara ....

a. Vietnam

d. Myanmar

b. Kamboja

e. Thailand

c. Laos

20. Dinas Polisi Rahasia bentukan pemerintahan militer Jepang yang terkenal sangat kejam adalah ....

a. Kempetai

d. Syodanco

b. Seikerei

e. Guguyun

c. Gunseikan

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas!