Apa yang ingin dilawan oleh Soekarno melalui Gerakan Non Blok

Latar Belakang Gerakan Non Blok – Pada pembahasan kali ini ppkn.co.id akan memberikan ulasan mengenai Latar Belakang Gerakan Non Blok, yuk disimak ulasannya dibawah ini :

Ini adalah organisasi internasional yang terdiri dari lebih dari 120 negara yang tidak menganggap diri mereka milik atau aliansi dengan atau melawan blok kekuatan besar mana pun di dunia.

Sejarah Gerakan Non Blok

Kata “Non-Blok” pertama kali diperkenalkan oleh Perdana Menteri India Nehru dalam pidatonya tahun 1954 di Kolombo, Sri Lanka.

Dalam pidatonya, Nehru memaparkan tentang lima pilar yang dapat dijadikan pedoman untuk membentuk hubungan Sino-India yang disebut dengan Panchsheel (lima pengendali).

Prinsip inilah yang kemudian dijadikan dasar bagi Gerakan Non Blok. 5 pandangan itu ialah:

• Sepakat meng hormati integritas dan kedaulatan wilayah.
• Perjanjian non-agresi
• Jangan ikut campur dalam urusan internal negara lain
• Kesetaraan dan saling menguntungkan
• Jaga perdamaian

Gerakan Non Blok sendiri lahir dari KTT Asia-Afrika pada konferensi yang diadakan di Bandung, Indonesia, tahun 1955.

Di sana, negara-negara yang tidak berpihak pada blok tertentu telah menyatakan keinginannya untuk tidak terlibat dalam konfrontasi Ideologi Barat-Timur.

Tokoh tidak diam diri ini ialah 5 pe mimpin dunia: Josip Broz Tito Pemimpin Yugoslavia, Soekarno Pemimpin Indonesia, Gamal Abdul Nasser Pemimpin Mesir, Pandit Jawaharlal Nehru, Per dana Menteri India, serta Kwame Nkrumah Pemimpin Ghana.

Gerakan ini kehilangan kredibilitasnya pada akhir 1960-an ketika para anggotanya mulai terpecah dan bergabung dengan blok lain, khususnya Blok Timur.

Muncul pertanyaan tentang bagaimana negara yang bersekutu dengan Uni Soviet seperti Kuba dapat mengklaim sebagai negara disonansi. Gerakan itu kemudian terbagi total selama invasi Soviet ke Afghanistan pada 1979.

Gerakan Non Blok adalah organisasi negara-negara yang tidak berpihak pada Blok Barat dan Blok Timur. Latar belakang berdirinya Gerakan Non Blok adalah sebagai berikut.

Terinspirasi oleh Konferensi Asia Afrika di Bandung (1955) di mana negara-negara yang pernah dijajah perlu membangun solidaritas untuk menghapus segala bentuk penjajahan.

Krisis Kuba tahun 1961 dimana Uni Soviet membangun pangkalan rudal besar-besaran di Kuba, hal ini mengakibatkan Amerika Serikat merasa terancam sehingga suasana menjadi mencekam.

Ketegangan antara Blok Barat dan Blok Timur menyebabkan terbentuknya GNB. Berikut yang memprakarsai berdirinya Gerakan Non Blok, antara lain:

• Presiden Soekarno dari Indonesia,
• Presiden Gamal Abdul Nasser dari Republik Arab-Mesir Bersatu,
• Perdana Menteri Pandith Jawaharlal Nehru dari India,
• Presiden Josep Broz Tito dari Yugoslavia, dan
• Presiden Kwame Nkrumah dari Ghana.

Tujuan Gerakan Non Blok

Di bawah ini adalah beberapa tujuan dari gerakan non-blok

1). Menjaga Perdamaian Dunia

Tujuan utama Gerakan Non-Blok adalah untuk menjaga perdamaian dunia. Perang dingin mengakibatkan kedua blok tersebut berusaha untuk terus memperluas wilayah pengaruh ideologis mereka.

Akibatnya perdamaian dunia terus terganggu. Ada banyak metode yang digunakan oleh blok barat dan timur untuk menanamkan ideologi mereka, baik secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi, misalnya seperti mengirim mata-mata.

2). Menjamin kemerdekaan dan keutuhan wilayah negara anggota

Tujuan kedua dari Gerakan Non Blok adalah untuk menjamin kemerdekaan, kedaulatan dan keutuhan wilayah negara-negara anggota.

Berbagai program dilakukan untuk memastikan ketiga hal tersebut. Sebut saja kerjasama internasional di bidang militer, misalnya seperti mengadakan latihan bersama untuk mempertahankan wilayah perairannya.

3). Melawan Segala Bentuk Kolonialisme

Tujuan ketiga Gerakan Non Blok di dunia adalah melawan segala bentuk penjajahan di dunia.

Misalnya kolonialisme seperti kolonialisme, imperialisme, neo-kolonialisme, rasisme, apartheid, dan segala bentuk agresi atau agresi militer, dominasi negara asing, pendudukan, dan intervensi negara lainnya dalam urusan dalam negeri. Semua itu harus dilawan agar perdamaian bisa tercipta.

4). Menentang Semua Bentuk Blok Politik

Tujuan keempat Gerakan Non Blok untuk perdamaian dunia adalah menentang segala bentuk blok politik.

Artinya semua negara anggota tidak akan berpihak pada salah satu blok yang melakukan perang dingin agar dampak perang tidak sampai. lebih besar dan perdamaian dunia selalu bisa dipertahankan.

Peran Indonesia dalam Gerakan Non Blok

Indonesia berperan sebagai pemrakarsa GNB

Indonesia merupakan salah satu negara yang memprakarsai pembentukan gerakan nonblok. Ia diwakili oleh Presiden Soekarno sebagai kepala negara.

Pemimpin gerakan nonblok pada tahun 1991

Indonesia adalah pemimpin gerakan ini pada tahun 1991. Presiden Soekarno terpilih sebagai Presiden GNB.

Penyelenggara KTT X gerakan non-blok

Sementara Indonesia bertanggung jawab atas NAM, Indonesia memegang NAM X SUMMIT. KTT ini berlokasi di Jakarta, Indonesia dan dikunjungi oleh 106 negara.

KTT GNB X berlangsung dari tanggal 1 sampai 6 September 1992 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.

Selesaikan masalah dunia berdasarkan prinsip keadilan

Indonesia adalah negara yang juga menyelesaikan masalah dunia atas dasar perdamaian dunia.

Selain itu, Indonesia juga memperjuangkan hak asasi manusia dan tata kelola ekonomi dunia berdasarkan asas keadilan.

Salah satunya adalah peran penting Indonesia dalam détente di bekas Yugoslavia pada tahun 1991.

Baca Juga:

Demikianlah ulasan dari ppkn.co.id mengenai Latar Belakang Gerakan Non Blok, semoga bisa bermanfaat.

Profil Menteri

Tentang Kami

Struktur Organisasi

AKIP

Kinerja

Lembar Informasi

Perwakilan

Merdeka.com - Masyarakat Indonesia pasti sudah tahu dengan momen bersejarah Konferensi Asia Afrika (KAA). Konferensi ini juga dikenal sebagai Konferensi Bandung yang merupakan sebuah konferensi tingkat tinggi yang diadakan oleh negara-negara dari Asia dan Afrika.

Melansir Encyclopaedia Britannica (2015), KAA digelar di Bandung pada 18-24 April 1955. KAA Bandung dihadiri 29 pemimpin dari Asia dan Afrika. Mereka adalah perwakilan dari separuh penduduk dunia.

Konferensi Asia Afrika adalah salah satu warisan Indonesia untuk perdamaian dunia. Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika ini. Tujuan KAA di Bandung melahirkan Gerakan Non-Blok yang berusaha menahan Perang Dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Selain itu tujuan KAA di Bandung sebagai wujud upaya melawan kolonialisme yang masih ada.

Lebih jauh lagi, berikut ulasan tujuan KAA di Bandung beserta dampak hasil bagi dunia, dan keuntungannya bagi Indonesia melansir dari laman bem.unej.ac.ic dan Kemdikbud.go.id.

2 dari 4 halaman

©2021 indonesia.go.id/Merdeka.com

Tujuan KAA di Bandung antara lain untuk mempererat solidaritas negara-negara di Asia dan Afrika,  meninjau masalah-masalah hubungan sosial ekonomi dan kebudayaan dari negara-negara Asia dan Afrika, menjalin kerukunan antar umat beragama di wilayah Asia dan Afrika, hingga memberikan sumbangan untuk memajukan perdamaian dan kerja sama dunia.

Selain itu, tujuan KAA di Bandung untuk mencanangkan gerakan politik untuk melawan kapitalisme asing dan terakhir melawan kolonialisme dan neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet dan negara imperialis lainnya.

Negara Panitia dan Peserta Konferensi Asia Afrika

Negara penggagas KAA di Bandung kala itu berasal dari Indonesia, India, Birma (Myanmar) Pakistan, dan Sri Lanka. Dari Indonesia sendiri kegiatan KAA di Bandung dikoordinasi oleh Sunario selaku Menteri Luar Negeri Indonesia di era itu. Konferensi Asia Afrika diselenggarakan pada 18-24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat.
Kelima negara ini punya keresahan masing-masing, di antaranya ialah:

• Keengganan Barat untuk berunding terkait nasib bangsa Asia
• Ketegangan antara China dan Amerika Serikat
• Keinginan untuk menciptakan perdamaian dengan China dan Barat
• Perlawanan terhadap kolonialisme, terutama pengaruh Prancis di Afrika Utara
• Sengketa Indonesia dengan Belanda atas Irian Jaya

Untuk mencapai tujuan KAA di Bandung penyelenggara mengundang berbagai peserta yang keseluruhan berasal dari negara:

Afghanistan, Arab Saudi, Burma (sekarang Myanmar), Ceylon (sekarang Sri Lanka), China, Ethiopia, Filipina, India, Indonesia, Irak, Iran, Jepang, Kamboja, Laos, Lebanon, Liberia, Libya. Mesir, Nepal, Pakistan, Sudan, Suriah, Thailand, Turki, Vietnam, Vietnam Selatan, Yaman, Yordania

Mereka membahas masalah-masalah yang dihadapi negara-negara bekas koloni Barat yang baru berkembang. Mulai dari masalah perdamaian, perkembangan ekonomi, peran negara dunia ketiga atau negara berkembang dalam Perang Dingin, dan dekolonisasi. Banyak di antara peserta yang datang, khususnya di Afrika, mewakili dan menyampaikan aspirasi negara-negara yang masih dalam proses kemerdekaan.

3 dari 4 halaman

1. Memperoleh Dukungan Merebut Irian Barat dari Kolonial

Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung ini secara bulat mendukung upaya bangsa Indonesia untuk memperoleh kembali Irian sebagai wilayah yang sah dari RI.

Melalui Konferensi Asia Afrika lahirlah Gerakan Non Blok (GNB). GNB mempunyai arti khusus bagi bangsa Indonesia, sebagai negara netral yang tidak memihak. Hal tersebut tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa “kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

2. Persetujuan Dwi Kewarganegaraan antara Indonesia dan RRC

Pada tanggal 22 April 1955 Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Indonesia telah menandatangani Perjanjian mengenai soal Dwikewarganegaraan. Kedua negara telah mencapai persesuaian paham sebagai berikut : 

• Kedua Pemerintah menyetujui dalam Pelaksanaan Perjanjian tersebut di atas, untuk mengambil segala tindakan-tindakan yang seperlunya dan memberikan segala kelonggaran sehingga segenap orang yang mempunyai. Dwikewarganegaraan dapat memilih kewarganegaraannya menurut kehendak sendiri. 

• Kedua Pemerintah menyetujui bahwa di antara mereka yang serempak berkewarganegaraan Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok terdapat suatu golongan, yang dapat dianggap mempunyai hanya satu kewarganegaraan dan tidak mempunyai dwikewarganegaraan. 

• kedua pemerintah menyetujui bahwa orang-orang yang sekali telah memilih kewarganegaraannya sesuai dengan Perjanjian tersebut di atas, tidak akan diwajibkan memilih lagi setelah jangka waktu 20 tahun itu berakhir. 

• kedua pemerintah menyetujui membentuk di Jakarta suatu Panitia Bersama. Tugas Panitia Bersama itu ialah memperbincangkan dan merencanakan cara pelaksanaan Perjanjian Dwikewarganegaraan tersebut di atas. 

• Sebelum jangka waktu dua tahun yang ditetapkan untuk memilih kewarganegaraan berakhir, kedudukan yang sekarang ini daripada orang-orang yang mempunyai Dwi Kewarganegaraan tidak akan berubah sampai dan setelah mereka melakukan pilihan kewarganegaraannya

4 dari 4 halaman

Dasasila Bandung menjadi harapan semua peserta KAA Bandung, utamanya karena sebagian besar pernah merasakan penjajahan. Inilah alasan penting tujuan KAA di Bandung berupa perlawanan terhadap kolonialisme. KAA Bandung kelak menginspirasi Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, dan Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser dalam membentuk Gerakan Non-Blok.

Konferensi Asia Afrika ditutup dengan menghasilkan beberapa keputusan dalam bentuk Dasasila Bandung.  Terdapat 10 poin dalam Dasasila Bandung antara lain :

1. Menghormati hak-hak asasi manusia dan menghormati tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB.

2. Menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah semua negara.

3. Mengakui persamaan derajat semua ras serta persamaan derajat semua negara besar dan kecil.

4. Tidak campur tangan di dalam urusan dalam negeri negara lain.

5. Menghormati hak setiap negara untuk mempertahankan dirinya sendiri atau secara kolektif, sesuai dengan Piagam PBB.

6. (a) Tidak menggunakan pengaturan-pengaturan pertahanan kolektif untuk kepentingan khusus negara besar mana pun.
(b) Tidak melakukan tekanan terhadap negara lain mana pun.

7. Tidak melakukan tindakan atau ancaman agresi atau menggunakan kekuatan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara mana pun.

8. Menyelesaikan semua perselisihan internasional dengan cara-cara damai, seperti melalui perundingan, konsiliasi, arbitrasi, atau penyelesaian hukum, ataupun cara-cara damai lainnya yang menjadi pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam PBB.

9. Meningkatkan kepentingan dan kerja sama bersama.

10. Menjunjung tinggi keadilan dan kewajiban-kewajiban internasional.