Upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi serbuan produk impor

Dokumentasi - Pengunjung melihat produk kerajinan yang dijual saat Pameran Kerajinan Kreatif di Solo, Jawa Tengah, Kamis (5/3/2020). Pameran tersebut digelar sebagai upaya pengenalan serta penjajakan peluang pasar bagi produk kerajinan kreatif dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Soloraya. ANTARA FOTO/Maulana Surya/ama.

Sebaran Normal adalah sebaran peubah acak yang berbentuk lonceng, simetri terhadap mean/median/modus, sehingga peluang disebelah kiri dan kanan dari n … ilai mean sama besar yaitu 0.5​

apa artinya jika dalam suatu penelitian melibatkan dua variabel bebas dan satu variabel terikat di peroleh nilai koefisien determinasi sebesar 0.8756 … atau 87.56​

Jelaskan kemampuan seseorang untuk meningkatkan Interpersonal skil . Listening, Publik Speaking, dan Negosiasing skil​

Berapa GDP indonesia pada tahun 2019 dan 2020. Hitung lah pertumbuhan GDP-nya tahun 2019 dan 2020​

GDP indonesia pada tahun 2019 dan 2020. hitunglah pertumbuhan GDPnya pada tahun 2019 dan 2020​

1. Jelaskan bagaimana perusahaan melakukan analisis atas pilihan strategi yang akan diambil, dan dengan cara apa perusahaan melakukannya?2.Dalam imple … mentasi atas strategi yang dipilih, perusahaan harus mengidentifikasi sasaran- sasaran tahunan yang dapat diukur, mengapa demikian? Dan apa hubungan antara strategi fungsional dan sasaran tahunan? 3.Menurut anda, seberapa besar kesadaran perusahaan atas keunggulan yang dimilikinya akan dapat membantu perusahaan tumbuh dan berkembang, Jelaskan argumentasi anda?4. Jelaskan apa hubungan antara lingkungan perusahaan dan pemilihan strategi yang dilakukan perusahaan? 5.Jelaskan bagaimana sebuah struktur organisasi dapat mendukung sebuah strategi yang dipilih perusahaan?6. Jelaskan apakah ada perbedaan antara sasaran jangka panjang dan tujuan jangka panjang? Jika terdapat perbedaan, sebutkan sedikitnya 3 hal yang membedakan antara kedua hal tersebut. 7.Sebutkan kriteria sebuah sasaran jangka panjang yang baik, dan jelaskan masing-masing kriteri tersebut? 8.Jelaskan mengenai perbedaan antara strategi Generic dan strategi umum? Dan pertimbangan apa yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam memilih kedua stratgi tersebut?

Pertanyaan: 1. Pembangunan koperasi di Indonesia dihadapkan pada 2 (dua) masalah pokok yaitu, masalah internal dan eksternal koperasi. Sebutkan dan je … laskan kendala yang dihadapi oleh koperasi secara internal (di dalam tubuh koperasi itu sendiri)! 2. Kalau ada koperasi berdiri disebelah koperasi milik saudara, apakah koperasi tersebuti itu merupakan Ancaman atau Saingan bagi koperasi saudara. Jelaskan! 3. Pendirian koperasi dan pengelolaan koperasi yang baik sangat diharapkan oleh pemerintah Indonesia. Coba saudara jelaskan, apa kaitan pengelolaan koperasi yang baik dengan pemerintah/negara ! 4. Adapun tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Coba saudara jelaskan, bagaimana cara pengurus agar bisa meningkatkan kesejahteraan anggotanya ! Pertanyaan : 1. Pembangunan koperasi di Indonesia dihadapkan pada 2 ( dua ) masalah pokok yaitu , masalah internal dan eksternal koperasi . Sebutkan dan jelaskan kendala yang dihadapi oleh koperasi secara internal ( di dalam tubuh koperasi itu sendiri ) ! 2. Kalau ada koperasi berdiri disebelah koperasi milik saudara , apakah koperasi tersebuti itu merupakan Ancaman atau Saingan bagi koperasi saudara . Jelaskan ! 3. Pendirian koperasi dan pengelolaan koperasi yang baik sangat diharapkan oleh pemerintah Indonesia . Coba saudara jelaskan , apa kaitan pengelolaan koperasi yang baik dengan pemerintah / negara ! 4. Adapun tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya . Coba saudara jelaskan , bagaimana cara pengurus agar bisa meningkatkan kesejahteraan anggotanya !​

Buat 3 kasus mengenai perusahaan agribisnis ttg pengambilan keputusan sampai ttg pembiayaan​

1. Jelaskan penyebab inflasi dengan teori Aggregate Demand dan Aggregate supply disertai gambar. 2. Jelaskan mengapa inflasi berhubungan terbalik deng … an pengangguran disertai gambar. ​

Jika anda seorang akuntan sector public, coba anda evaluasi mengenai efesiensi dan efektifitas pengelolaan dan penggunaan keuangan di dalam birokrasi … di negeri Indonesia kita sat ini? Coba anda kaitkan dengan bidang ilmu akuntansi sector public yang kamu ketahui.

Suara.com - Pemerintah diminta segera memberikan perlindungan terhadap pengusaha pribumi dalam mengembangkan usahanya sebagai upaya meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Salah satunya adalah dengan memberlakukan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi produk-produk dalam negeri.

Ketua Bidang Perdagangan HIPPI Hardini Puspasari mengatakan, skema pemberlakukan sertifikasi SNI bisa diterapkan pada seluruh pintu masuk perdagangan di Indonesia, baik di pelabuhan, bandara, maupun lokasi-lokasi perbatasan di seluruh wilayah Indonesia.

“Sudah menjadi tugas pemerintah untuk melindungi produk dalam negeri bagi perekonomian nasional. Dengan sertfikasi SNI maka ada filterisasi yang dilakukan pemerintah dalam mengijinkan masuknya produk murah meriah asal Cina dan negara-negara lain ke dalam negeri,” kata Hardini dalam siaran pers yang diterima suara.com, Selasa (18/3/2014).

Hardini menambahkan, bermodalkan jumlah penduduk yang mencapai 245 juta jiwa, maka potensi pasar besar seperti ini harus dioptimalkan bagi pengusaha pribumi. Artinya, pemerintah harus segera mengurangi impor sekaligus memperkuat petani dan peternak Indonesia, untuk menangkap momentum pertumbuhan yang tercipta dari permintaan dalam negeri.

“Pemberlakuan sertifikasi SNI kami yakini sangat menolong anggota HIPPI dalam mengembangkan usahanya. Utamanya, menghadapi serangan-serangan produk-produk impor murah. Jadi, kami mendesak pemerintah pusat untuk segera memberlakukan SNI pada sektor perdagangan dan impor Indonesia. Kalau negara lain bisa memberlakukan hal itu, kenapa Indonesia tidak? Kan toh tujuannya untuk melindungi produk dalam negeri,” tutup Hardini.

Masalah mutu produk  menjadi salah satu faktor yang melemahkan produk anak negeri kalah bersaing dengan produk impor. Bila faktor itu terabaikan, produk impor akan membanjiri pasar dalam negeri.

Pasar bebas bagai dua sisi mata uang atas eksistensi produk dalam negeri. Di satu sisi, produk dalam negeri dapat memperluas akses pasar tanpa ada barrier tariff yang kerap menjadi proteksi suatu barang masuk ke suatu negara. Tapi di sisi lain, bila produk dalam negeri tak mampu bersaing, bukan tidak mungkin pasar dalam negeri akan kebanjiran produk impor.

Meskipun sejak tahun 2015 neraca perdagangan Indonesia, menurut data Biro Pusat Statistik (BPS) masih surplus. Tahun 2015, dengan nilai surplus 7,67 miliar dolar AS dan tahun 2016 surplus 9,53 miliar dolar AS. Secara kumulatif, nilai ekspor tahunan Indonesia pada 2017 mencapai 168,73 miliar dolar AS atau meningkat 16,22 persen dibanding tahun 2016, sedangkan nilai impor tahun 2017 mencapai 156,893 miliar dolar AS atau meningkat 15,66 persen dibanding tahun 2016.

Di balik surplus tersebut, ada beberapa negara yang neraca perdagangan nonmigas yang defisit terjadi pada negara China (14,20 miliar dolar AS), Thailand (3,76 miliar dolar AS), dan Australia (3,10 miliar dolar AS). Ini artinya komoditas impor dari negara-negara tersebut lebih besar ketimbang ekspor dari Indonesia ke sana.

Perdagangan Indonesia dan China masih mencatatkan defisit sejak 5 tahun terakhir, berdasarkan sumber BPS minggu kedua April 2016. Negara ini membuka luas pasar dengan serbuan barang impor dari China, sementara Indonesia mengalami kesulitan menembus pasar China yang sedemikian besar, terutama untuk ekspor ‎produk hortikultura dan produk kreatif.

Produk ponsel dan komputer, itu adalah dua produk terbesar impor kita dari China. Impor barang tersebut sudah tidak bisa dihindari lagi karena orang kita juga suka dengan produk yang mereka tawarkan. Menurut Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Sasmito Hadi Wibowo, produk China memiliki kelebihan dari sisi harga. Negara ini mampu menawarkan harga super murah atas produk-produknya sehingga dapat bersaing di pasar global. Kondisi tersebut berbeda dengan produk Indonesia yang lebih mahal karena sistem distribusi yang panjang.

Tak ingin terus menerus tekor, pemerintah melalui BPS akan membentuk tim dengan pihak pemerintah China dalam membenahi maupun memperbaiki neraca perdagangan Indonesia dengan China. Tujuannya untuk menyeimbangkan kembali neraca perdagangan kedua negara, yang salah satunya akibat perbedaan pencatatan ekspor impor.

“‎Kita minta China jangan terlalu ketat lah, buka pasar lebih luas buat kita ekspor komoditas atau produk yang mereka tidak punya, seperti sayuran, buah-buahan salak, manggis, serta produk kreatif batik, batu akik, dan lainnya. Ini yang ingin kita perjuangkan supaya neraca perdagangan kita lebih seimbang, dan untuk masuk ke pasar China yang besar dengan penduduk 1,5 miliar jiwa,” jelas Sasmito Hadi Wibowo, sebagaimana dikutip dari liputan6.com.

Pemerintah Indonesia telah membentuk tim dengan pihak Pemerintah China untuk mengimbangan neraca perdagangan kedua belah pihak. Hasilnya neraca perdagangan Indonesia dengan China sampai tahun lalu masih negatif.

Boleh jadi sejak diberlakukannya ACFTA (Asean  China Free Trade Agreement) yang berlaku mulai, Januari 2010 lalu, membuat produk-produk China seakan tak terbendung menggrogoti pangsa pasar produk-produk dalam negeri. Pasca diberlakukannya ACFTA, mulai terlihat imbasnya. Produk elektronik lokal, misalnya, kalah bersaing dengan produk elektronik China. Produk elektronik China – berlahan mulai  menguasai pasar domestik. Bila fenomena ini dibiarkan terus menerus, produk domestik akan tergerus.

Keberhasilan China melakukan penetrasi pasar, bahkan mampu menguasai pangsa pasar karena industri China memproduksi produk  dalam skala besar. Dari segi harga jual dapat ditekan. Ini yang menjadi salah satu faktor produk China dapat lebih kompetitif dibandingkan produk domestik.

Tapi ingat, masih banyak produk China yang masuk ke Indonesia tidak memiliki standar atau  tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Kementerian Perdagangan (Kemendag) menemukan 171 jenis produk beredar tak sesuai ketentuan. Barang-barang tersebut berasal dari dalam negeri dan hasil impor. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Syahrul Mamma, mengatakan Barang-barang tidak seusai ketentuan mayoritas impor dari China. “Komposisi yang melakukan pelanggaran dari dalam dan luar negeri.  Lebih banyak dari impor, mayoritas buatan China,” katanya di Kemendag, Jakarta, Desember tahun lalu..

Mengapa produk-produk China yang tidak berkualitas dan disangsikan dari aspek keamanan masih bisa diterima di pasar dalam negeri? Ada beberapa faktor hal itu terjadi. Pertama, daya beli masyarakat yang masih rendah menjadi salah satu pemicu. Masyarakat ingin membeli produk berstandar SNI, tapi harga jualnya lebih mahal. Akibatnya masyarakat memilih harga yang lebih murah. Kedua, kesadaran masyarakat atas produk  kualitas bermutu juga masih rendah. Hal ini mungkin disebabkan karena tingkat pendidikan yang rendah, sehingga akses memperoleh informasi tentang kualitas produk bermutu pun rendah.

Tichenor dan kawan-kawan (1970)  mengatakan, jika arus informasi dalam suatu sistem sosial meningkat, maka orang-orang lebih lebih berpendidikan, yang lebih tinggi status ekonominya, akan lebih dapat menyerap informasi daripada orang-orang yang kurang berpendidikan dan berstatus rendah. Meningkatnya informasi dengan demikian memperluas jurang pengetahuan, bukannya menghilangkan jurang itu, (Model-Model Komunikasi, Oleh Denis McQuail dan Sven Windahl).

Dari hipotesa tersebut, tidak menutup kemungkinan ada kesenjangan pengetahuan tentang kualitas suatu produk dan indikator keamanan suatu produk. Mengingat tingkat pendidikan dan status ekonomi masyarakat kita masih rendah. Kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya dinikmati segelintir masyarakat Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak berbanding lurus dengan pemerataan ekonomi.

Namun demikian, harus diakui bahwa sertifikat SNI menjadi salah satu instrumen untuk membendung serbuan produk asing, terutama produk China yang  masuk ke Indonesia. SNI diyakini mampu mendorong daya saing produk Indonesia, baik domestik maupun mancanegara.

Dalam sistem perdagangan bebas, tidak dikenal tarif masuk bagi produk-produk yang negaranya menandatangani agreement tersebut. Arus barang dengan sangat mudah mengalir ke suatu negara tanpa perlindungan. Mekanisme pasar yang mengendalikan perdagangan. Apakah Indonesia mampu?

Tak heran bila Pemerintah China sungguh-sungguh dalam menghadapi ACFTA. Sebagai bukti, Badan Standarisasi China membeli banyak buku dan pedomanan SNI agar produk-produknya  tak mendapatan hambatan masuk ke Indonesia. Sebab, SNI merupakan salah satu barrier non-tariff yang dapat dilakukan suatu negara dalam membendung masuknya produk luar negeri.

Upaya pemerintah meredam serbuan impor produk China melalui penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dinilai tidak efektif. Pasalnya, negara tirai bambu ini  — setahun setelah diberlakukankannya ACFTA – langsung  menguasai 653 SNI. Apalagi mekanisme jual beli standar itu diperbolehkan dalam aturan internasional, sehingga BSN tidak bisa menolak ketika China membeli SNI tersebut.

Sebab, di tengah derasnya aliran barang dan jasa antar negara saat ini, mutu produk nasional mesti digebrak agar dapat bersaing dengan produk impor yang masuk ke pasar domestik maupun untuk dapat memanfaatkan peluang ekspor ke manca negara. Dengan alasan itu, Badan Standardisasi Nasional (BSN) berupaya mendorong masyarakat agar peduli terhadap mutu dan menyadari pentingnya standar dalam meningkatkan kualitas kehidupan.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah untuk serius melindungi kepentingan konsumen di dalam negeri dari serbuan barang impor yang tidak jelas mutu dan kualitasnya.Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, semua barang impor, harus memenuhi semua ketentuan yang diwajibkan pemerintah dan mengikuti aturan. Misal, jika produk kosmetik impor, merujuk pada ketentuan Badan POM.

Menurut Tulus, penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk semua produk termasuk produk impor, sudah harus diterapkan. Pasalnya, sekarang ini, juga sifatnya masih sukarela. “Tentu idealnya semua wajib SNI, cuma sekarang belum dengan alasan mempertimbangkan kepentingan nasional sudah siap atau belum,” ujarnya, sebagaimana dikutip dari http://moneter.co.id.

Ia juga mengingatkan, agar setiap aturan yang tidak memiliki perlindungan terhadap konsumen, maka harus dibatalkan atau dicabut. Misal,  Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/2015 tentang Angka Pengenal Importir. Beleid ini, seperti diakui oleh asosiasi kosmetik, telah memicu banjir aneka barang impor, termasuk produk kosmetika.

Kementerian Perdagangan melakukan pengawasan atas 3.224 jenis merek dari 582 kategori produk yang beredar di pasaran sepanjang 2017. Angka tersebut naik 23 persen dari jumlah produk yang diawasi pada tahun lalu.

Adapun beberapa ketentuan yang diperhatikan Kemendag atas produk-produk tersebut meliputi kepemilikan Standar Nasional Indonesia (SNI), pencantuman Bahasa Indonesia pada label produk, serta kelengkapan manual dan kartu garansi (MKG) berbahasa Indonesia bagi produk elektronik dan telematika.

Terkait dengan penerapan sertifikat SNI bagi produk-produk nasional, apakah pemerintah sudah mempersiapkan infrastruktur pendukung untuk memperoleh sertifikat tersebut?

Realisasi penerapan SNI bukanlah  hal yang sederhana, karena memprasyaratkan  komitmen dan kesanggupan pelaku industri.  Jika hal tersebut gagal dipenuhi, produk yang  dihasilkan tidak dapat dipasarkan baik di dalam  negeri maupun internasional. Selain itu, juga  harus tersedia infrastruktur penunjang untuk  penerapan SNI seperti lembaga sertifikasi,  lembaga inspeksi, dan laboratorium uji yang  terakreditasi.

SNI adalah singkatan dari Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Segala kebijakan dan ketetapan yang diatur oleh BSN berlaku secara nasional.Sebenarnya penerapan SNI ini pada dasarnya bersifat sukarela. Namun untuk yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan, keselamatan, keamanan serta pelestarian fungsi lingkungan hidup (K3L), atau atas dasar pertimbangan tertentu dapat diberlakukan secara wajib. Berdasarkan alasan tersebut maka pemerintah Indonesia melalui Badan Standardisasi Nasional dan Kementerian Perindustrian telah melakukan penerapan beberapa SNI secara wajib.

Menurut Bacharuddin Jusuf Habibie sebagai  The Founding Father of  BSN, pada peringatan ulang tahun BSN ke-20,  30 Maret 2017 lalu,  pemenuhan standar yang diberlakukan kepada produk-produk para pelaku usaha dalam negeri adalah suatu keharusan agar tercapainya tujuan SNI meningkatkan daya saing produk-produk bangsa.

Perlu diketahui, SNI ini diterapkan sebagai salah satu upaya perlindungan untuk industri dalam negeri sekaligus perlindungan terhadap konsumen pengguna produk. Produk berlabel SNI tentunya sudah melalui pengujian standar produk dan standar pengukurannya sampai dengan penilaian kesesuaian seperti sertifikasi sistem mutu, laboratorium uji dan kalibrasi hingga peraturan perundang-undangannya sendiri.

Penyediaan fasilitas infrastruktur untuk memperoleh SNI perlu diperbanyak untuk memudahkan kalangan industri memproses mendapat sertifikat SNI. Pemerintah perlu memberi insentif bagi lembaga-lembaga (laboraterium, lembaga infeksi dan sebagainya) dalam menyediakan peralatan yang dibutuhkan.

Oleh karena itu, perlu kesadaran di kalangan industri untuk mendapat sertifikat SNI bagi produk-produk yang diciptakan. Pasalnya, perdagangan bebas, khusunya ACFTA yang sudah berlangsung, merupakan ajang penetrasi produk di kawasan China dan ASEAN. Ini merupakan pasar potensial yang harus dilirik kalangan industri dalam negeri. Jangan justru produk domestik kalah bersaing dengan produk asal China.[] Yuniman T Nurdin