Upaya apa saja yang dilakukan ASEAN untuk meningkatkan kualitas di bidang sosial?

Upaya-upaya Meningkatkan Kerja Sama di Antara Negara-Negara ASEAN Upaya meningkatkan kerja sama antarnegara-negara ASEAN yang telah terbangun melalui Tiga Pilar ASEAN dalam rangka pembentukan Masyarakat ASEAN tahun 2015 terus ditingkatkan. Tiga pilar tersebut yakni kerja sama dalam bidang politik, keamanan, ekonomi, & sosial budaya.

Peningkatkan kerja sama itu memerlukan dorongan antara lain kekompakan, konsistensi, keterbukaan, rasa “ke-kekita-an” (we feeling), saling menghormati & kesetiakawanan sosial (a caring and sharing community), serta dinamis dalam menjalani kerja sama. Kerja sama yang dibangun harus berfokus pada masyarakat (people-centered approach) dalam berbagai sektor (multisektor). Dalam pilar sosial budaya, masyarakat ASEAN akan bersama-sama mengatasi berbagai tantangan di bidang kependudukan, kemiskinan, ketenagakerjaan, & kesejahteraan masyarakat. Dalam memperkuat daya saing kawasan, ASEAN berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia & kualitas lingkungan hidup. ASEAN membuka akses yang seluas-luasnya bagi seluruh penduduk di negara-negara anggotanya di berbagai bidang, seperti di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan & teknologi, kesehatan, serta lingkungan hidup.

Dalam bidang politik & keamanan, ASEAN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kemampuan pemerintahan & pelibatan masyarakat madani (civil society) dalam pengambilan keputusan. Masyarakat ASEAN dapat lebih mengenali keragaman budaya negara anggota, saling menghargai identitas nasional masing-masing, serta mewariskan sebuah kawasan Asia Tenggara yang aman, damai, & makmur kepada generasi penerus.

Pertemuan ke-1 ASEAN Ministerial Meeting on Women di Vientiane, Laos, 16-19 Oktober 2012 telah mengadopsi Vientiane Declaration on Enhancing Gender Perspective and ASEAN Women’s Partnership for Environmental Sustainability.

Deklarasi tersebut merupakan komitmen ASEAN untuk meningkatkan:

Pengetahuan & keterampilan perempuan dalam bidang lingkungan;
Akses, kepemilikan, & kontrol terhadap sumber daya;
Pembuatan kebijakan, strategi, & program mengenai lingkungan berkelanjutan untuk perempuan terutama yang berasal dari kelompok rentan. Selanjutnya, AMMW menugaskan ASEAN Commission on Women (ACW) untuk mengimplementasikan deklarasi tersebut melalui kolaborasi & koordinasi dengan badan sektoral terkait, seperti ASEAN Senior Officials Meeting on Environment (ASOEN) & ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM).

Dengan berperan dalam kerja sama ASEAN, Indonesia selayaknya dapat meningkatkan daya tawarnya. Dalam pilar politik & keamanan, secara historis Indonesia adalah pendiri ASEAN sehingga secara politis mempunyai pengaruh yang kuat. Selain itu, militer Indonesia diyakini masih yang terkuat di ASEAN. Pilar sosial budaya menempatkan Indonesia sebagai negara dengan sumber daya manusia yang banyak dengan usia produktif yang meningkat. Secara kultural, Indonesia memiliki kebudayaan yang paling banyak & beragam di antara negara-negara ASEAN sehingga menjadi daya tarik tersendiri. Pada pilar ketiga, yaitu ekonomi, pertumbuhan Indonesia masih yang tertinggi & produk kreatif yang dihasilkan memiliki daya saing yang cukup bagus. Dalam pilar ekonomi ini, koperasi dapat dijadikan suatu program yang menarik karena sektor menengah ke bawah adalah salah satu komponen penunjang ekonomi. Jadi kita sebagai penerus bangsa harus melangkah lebih jauh lagi dengan pembenahan tiap-tiap lini pilar. Pembenahan itu meliputi pembenahan struktur politik, kekuatan penegak hukum & militer, penyatuan visi & semangat kultural, pembenahan kesejahteraan sosial, & juga penguatan ekonomi & daya saing produk kita. Berbagai upaya dalam meningkatkan kerja sama antara negara-negara Asia Tenggara bisa dilakukan dalam berbagai bidang, yakni sebagai berikut;

a. Bidang Politik & Keamanan

Berbagai macam perkembangan situasi kawasan negara-negara Asia Tenggara, akhirnya melibatkan kerja sama politik & keamanan. Kerja sama bidang politik & keamanan ASEAN dimulai sejak pertemuan para menteri luar negeri negara anggota ASEAN di Kuala Lumpur, pada 27 November 1971. Saat itu perang Vietnam sedang berkecamuk. Di samping itu, negara-negara adikuasa (Amerika, RRT, & Uni Soviet) ikut ambil bagian di balik pertikaian itu. Dalam pertemuan di Kuala Lumpur, ditandatangani Deklarasi Kuala Lumpur. Deklarasi itu berisi kesempatan untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, bebas, & netral, atau umumnya dikenal dengan ZOPFAN (Zone of Peace, Freedom, and Neutrally). Kerja sama bidang politik & keamanan ASEAN lebih ditegaskan lagi dalam pertama di Bali, 23-25 Febuari 1976. Dalam KTT itu akhirnya menghasilkan “Declaration of ASEAN Concord” yang salah satu isinya antara lain berupa penegasan tentang keterikatan para negara anggota ASEAN untuk membina perdamaian, di samping kemajuan & kesejahteraan. Contoh hasil kerja sama negara-negara Asia Tenggara di bidang politik & keamanan, antara lain;

Mengadakan perjanjian ekstradisi (penyerahan pelarian yang tertangkap kepada negara asal) antarnegara anggota.
Penandatanganan kesepakatan tentang Asia Tenggara sebagai kawasan yang bebas senjata nuklir.
Penyelenggaraan kerja sama guna menjaga stabilitas keamanan kawasan wilayah Asia Tenggara. Pelepasan tuntutan kepemilikan atas wilayah Sabah oleh Filipina kepada Malaysia, sebaliknya, malaysia tidak boleh membantu para gerilyawan Moro.

b. Bidang Ekonomi Kerja sama di bidang ekonomi negara-negara kawasan Asia Tenggara mencakup perdagangan ekspor-impor barang-barang mentah serta jadi, pengelolaan tanaman pangan & hutan, pendirian pabrik bersama, juga pengiriman tenaga kerja, dll. Proyek industri bersama juga telah diselenggarakan;

Pendirian parbrik pupuk Urea di Indonesia
Pendirian pabrik tembaga di Filipina
Pendirian pabrik pupuk Urea di Malaysia
Proyek Vaksin di Singapura
Proyek abu soda di Thailand

c. Bidang Sosial Budaya Kerja sama negara-negara ASEAN di bidang sosial & budaya dilaksanakan COSD (Committe on Social Devolepment). Kerja sama sosial budaya antar negara Asia Tenggara di antaranya meliputi; Program peningkatan kesehatan (makanan & obat-obatan). Pertukaran budaya & seni, juga festival film ASEAN Tourism Agreement (ATA) serta penyelenggaraan pesta olahraga dua tahun sekali SEA GAMES. Sudah di Revisi

Menko PMK : Kita Siap Memajukan Pilar Sosial Budaya ASEAN

KEMENKO PMK -- Setelah Negara Kamboja menjadi Keketuaan ASEAN di tahun 2022, selanjutnya giliran pemerintah Indonesia yang akan menjadi Keketuaan ASEAN pada tahun 2023.

Terdapat tiga pilar kerjasama dalam ASEAN yaitu Pilar Kerjasama Masyarakat Politik dan Keamanan, Pilar Kerjasama Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan Pilar Kerjasama Masyarakat Sosial Budaya.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendapatkan amanat dari Presiden untuk mengkoordinasikan kepada Kementerian/Lembaga lainnya terkait Pilar Kerjasama Masyarakat Sosial Budaya.

Pilar Kerjasama Masyarakat Sosial Budaya (ASEAN Socio-Cultural Community) bertujuan untuk memperkuat integrasi ASEAN dan memperkokoh kesadaran, kesetiakawanan, kemitraan, serta rasa kebersamaan masyarakat terhadap ASEAN.

Sesuai dengan hasil Rapat Koordinasi Teknis antara pengampu Pilar Ekonomi, Pilar Politik dan Keamanan, serta Kementerian Luar Negeri pada 11 Agustus silam, terdapat beberapa usulan isu prioritas yang telah teridentifikasi di Pilar Kerjasama Masyarakat Sosial Budaya ASEAN.

Usulan isu prioritas yang telah teridentifikasi tersebut terdiri dari usulan isu tentang pendidikan tinggi dan vokasi, serta budaya dan identitas ASEAN, usulan isu prioritas tentang perubahan iklim, usulan isu prioritas tentang perlindungan pekerja migran, usulan isu prioritas tentang pemulihan pasca pandemi, dan usulan isu prioritas tentang jejaring pembangunan desa.

Menko Muhadjir mengatakan bahwa Kementerian/Lembaga terkait, diharapkan dapat lebih mematangkan identifikasi isu prioritas dan potensi deliverables lainnya di Pilar Kerjasama Masyarakat Sosial Budaya ASEAN.

"Kami harapkan dua pending isu saat ini terkait Keketuaan ASEAN yaitu mengidentifikasi isu prioritas dan potensi deliverables di Pilar Sosial Budaya ASEAN sudah bisa ditentukan sebelum Desember 2022," Jelas Muhadjir.

Menko Muhadjir juga meyakini bahwa Kementerian/Lembaga terkait siap untuk bersama-sama dalam memajukan Pilar Kerjasama Masyarakat Sosial Budaya ASEAN.

"Saya yakin pada tahun 2023 nanti, kita siap untuk bersama-sama lebih memajukan Pilar Sosial Budaya ASEAN," Tuturnya.

Dari hasil rapat tersebut, terdapat beberapa poin penting untuk penguatan Pilar Sosial Budaya diantaranya adalah agar K/L pengampu dapat secara berkelanjutan melaporkan hasil pertemuan-pertemuan Pilar Sosial Budaya kepada Menko PMK.

Selain itu, K/L pengampu dapat mengevaluasi mana saja komitmen Indonesia yang belum ditindaklanjuti dan dikawal agar menjadi isu prioritas, serta dapat lebih memanfaatkan gedung Sekretariat ASEAN dalam menyelenggarakan pertemuan pada level teknis.

Pada Rapat Koordinasi tersebut dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G Plate, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Sekretaris Jenderal Kemendikbud Suharti, dan Sekretaris KemenPPA Pribudiarta Nur Sitepu.