Selama memerintah di Indonesia Gubernur Jenderal Daendels melakukan beberapa perubahan antara lain

DARI DAENDELS HINGGA RAFFLES 

 

1. Masa Pemerintahan Marsekal Herman Willem Daendels.

Pada tahun 1789, terjadi Revolusi di Prancis, Raja Louis XVI yg absolut (otoriter) digulingkan dan beberapa tahun kemudian Ia, istrinya dan orang-orang setianya dihukum mati oleh rakyatnya. Revolusi ini membuat Kerajaan2 lain di Eropa ketakutan, mereka khawatir rakyatnya akan melakukan hal yg sama seperti di Prancis (mereka takut rakyatnya marah sama Rajanya). Akibatnya Prusia (kerajaan terbesar di Jerman) dan Kerajaan Austria( Marie Antoniete istri Louis XVI merupakan keturunan Raja Austria) menyerang Prancis dengan harapan bisa mengembalikan sistem kerajaan, namun serangan itu gagal. Prancis malah balik menyerang, yang pertama kali kena serangan adalah Belanda.

Akhirnya Pada tahun 1795, negeri Belanda berhasil dikuasai oleh bangsa Prancis. Perlu kalian tahu, ketika menguasai Belanda, Prancis dibantu oleh sekelompok orang-orang Belanda yang ingin menggulingkan  penguasa di sana. Kelompok ini disebut juga Kaum Patriot. Kaum Patriot ini anti Raja dan anti feodalisme. Mereka terinspirasi dari Peristiwa Revolusi Prancis itu. Mereka menginginkan revolusi yg sama di negerinya. Pada akhirnya kaum Patriot dibantu oleh pasukan Prancis berhasil menjatuhkan Stadtholder Pangeran William V , penguasa para bangsawan Belanda pada saat itu hingga dia kabur ke Inggris. Sejak saat itu Kerajaan Belanda dihapuskan diganti dengan Republik Bataaf  dan berada di bawah penjajahan Prancis

Muncul pertanyaan, bagaimana dengan wilayah jajahan Belanda yaitu Indonesia????? Kita akan bahas di bawah ini.

Ketika William V berhasil melarikan diri ke Inggris pada tahun 1795, dia diberi tempat mengungsi di Kota Kew. Dari sana dia mengeluarkan “SURAT-SURAT KEW”. Surat ini isi nya memerintahkan pejabat-pejabat Belanda yg ada di Indonesia untuk menyerahkan Indonesia kepada Inggris agar tidak jatuh ke tangan Prancis.  Karena waktu itu Belanda sedang dijajah Prancis.

Namun sebelum perintah yang diberikan William V dari Kew itu sampai di Indonesia, Inggris telah lebih dahulu mencoba menguasai Indonesia bahkan berhasil mengambil alih beberapa wilayah Indonesia, seperti Padang dan Malaka (1795), Ambon dan Banda (1796). Sejak tahun 1795, Inggris juga memblokade/mengacaukan jalur masuk ekspor impor ke Batavia (Jakarta).  Intinya semua wilayah penting Indonesia sudah dikuasai Inggris kecuali Pulau Jawa.

Kenapa Pulau Jawa belum berhasil ditaklukkan Inggris????? Kita akan bahas….

Tadi sudah dijelaskan di atas, Prancis menyerang semua Kerajaan-Kerajaan  Eropa, penyerangan ini semakin dahsyat ketika pada tahun 1804 Napoleon Bonaparte menjadi Kaisar Prancis, Prancis semakin agresif memperluas wilayah jajahannya ke seluruh Eropa, terutama Inggris dan Rusia. Napoleon menunjuk adiknya sendiri yaitu Louis Napoleon sebagai Raja di Belanda, maka berakhirlah masa pemerinthan Republik Bataaf digantikan menjadi Kerajaan Belanda, Lousi Napoleon menjadi rajanya.

              Raja Belanda yang baru, Louis Napoleon melihat bahwa Indonesia, terutama Pulau Jawa, penting dipertahankan dari ancaman Inggris. Akhirnya dia mengirimkan salah seorang pemimpin kaum Patriot Belanda yaitu HERMAN WILLIAM DAENDELS ke Indonesia sebagai Gubernur Jenderal pada tahun 1808. Dengan tugas utama “MEMPERTAHANKAN PULAU JAWA DARI SERANGAN INGGRIS”….

Kenapa hanya Pulau Jawa yg dipertahankan Pak? Ya kemungkinan karena wilayah Indonesia yg lain sudah dikuasai oleh Inggris. Kedatangan Daendels semakin memperkuat Pulau Jawa dari ancaman serangan Inggris. Dia anti terhadap feodalisme dan kerajaan. Selama 3 tahun di Indonesia (1808-1811) dia banyak melakukan hal-hal yang kontroversial di berbagai bidang antara lain

Membentuk 3 jenis lembaga peradilan. Yaitu Peradilan untuk Orang Eropa, Peradilan untuk Orang Timur Asing dan Peradilan untuk orang Pribumi.

Menghapuskan penghormatan kepada Sultan

Meningkatkan perbudakan dan kerja  rodi (kerja paksa)

1. Membentuk Dewan Pengawas Keuangan Negara.
2. Mengeluarkan uang kertas
3. Memperbaiki gaji pegawai
4. Meningkatkan pembayaran pajak (contingenten) dan Verplichte Levarantie (Penyerahan Wajib)
5. Monopoli perdagangan beras
6. Mengadakan Preanger Stelsel (kewajiban menanam kopi) di wilayah Priangan (sekitar Provinsi Jawa Barat sekarang).

• Militer dan Infrastruktur

Membangun dan menyambungkan Jalan Raya Pos, Anyer hingga Panarukan (kurang lebih 1000 km)

Membangun gudang persenjataan di Kalisosok, Surabaya.

Demikianlah beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Daendels selama 3 tahun menjadi Gubernur Jenderal di Indonesia.  Kebijakan-kebijakan ini pada akhirnya membawa kepada ketidaksukaan rakyat Indonesia terhadap Daendels karena dianggap semena-mena dan kejam. Pada akhirnya Daendels ditarik ke Belanda dan dijadikan sebagai Panglima Perang yg dikirim ke Rusia.    

Bulan Mei 1811, kedudukan Daendels digantikan oleh Willem Jansen. Namun Jansen tidak setangguh Daendels, September 1811, apa yang ditakutkan dulu terjadi. Inggris mendarat di Pulau Jawa, Jansen menyerah, mundur ke Semarang, diserang lagi mundur lagi ke sebuah kampung bernama Tuntang, dan menyerah di sana dan menandatangani Perjanjian Tuntang yg isinya

1. Seluruh Jawa dan sekitarnya diserahkan kepada Inggris
2. Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris
3. Semua pegawai Belanda yg mau bekerja sama dengan Inggris tidak akan dipecat dari jabatannya
4. Semua utang Pemerintah Belanda dulu, tidak menjadi utang Inggris.

Perjanjian ini menandai berakhirnya kekuasaan Prancis di Indonesia. Digantikan oleh Inggris. Gubernur Jenderal Inggris di India, menunjuk Sir Thomas Stanford Raffles sebagai Letnan GubernurInggris di Indonesia, sekaligus pemimpin tertinggi Inggris di Indonesia. Berbeda dengan Daendels, Raffles justru cenderung ditanggapi positif oleh rakyat Indonesia, terutama karena dia tidak “sekejam” Daendels. 

Lalu selama lima tahun di Indonesia (1811-1816) apa saja yg dilakukan oleh Raffles????

1. Membagi pulau Jawa menjadi 16 Karesidenan (Provinsi) yg terdiri dari beberpa distrik (Kabupaten). Distrik ini terdiri dari beberapa Divisi (kecamatan). DIvisi ini merupakan kumpulan dari beberapa desa.dengan tujuan memudahkan pengawasan dan pengumpulan sewa tanah dan pajak.
2. Jika sebelumnya penguasa daerah diserahkan kepada Raja-Raja lokal, pada masa Raffles dirubah menjadi sistem pemerintahan kolonial bercorak barat. (seperti PNS : Pegawai Negeri Sipil).
3. Bupati dan Penguasa Pribumi (Raja-Raja Pribumi) dijadikan pegawai pemerintah Inggris di Indonesia.

1. Contingenten dan Verplichte Leverantie dihapuskan, karena dianggap dapat mengurangi daya beli masyarakat
2. Menerapkan system sewa tanah (Land Rent). Raffles menganggap bahwa tanah-tanah yg ada di Indonesia merupakan milik INggris, maka rakyat Indonesia yg menggunakan tanah tersebut dianggap sebagai penyewa yg harus bayar sewa dalam bentuk pajak (waduh dasar Raffles tanah nenek moyang kita kok diklaim milik Inggris

1. Menghapuskan kerja rodi (kerja paksa)
2. Penghapusan perbudakan
3. Menghapuskan Pynbank (penyiksaan dengan dimasukkan ke kandang Harimau)

Raffles  bersama seorang Botanis bernama Arnoldi menemukan Bunga Bangkai yang akhirnya diberi nama Rafflesia Arnoldi. Dia juga menulis Buku History of Java.  

Pada tahun 1814, setahun sebelum berakhirnya Perang Napoleon, Inggris dan Belanda menyepakati beberapa hal dalam Convention Of London yang paling utama dari perjanjian tersebut adalah Inggris bersedia mengembalikan Indonesia kepada Belanda. Pada tahun 1816, Perjanjian ini dilaksanakan. 5 hari sebelum Pelaksanaannya Raffles menyerahkan jabatannya kepada John Fendall. Artinya John Fendall menjabat sebagai Letnan Gubernur Inggris di Indonesia selama 5 hari, untuk kemudian menyerahkan Indonesia kepada Belanda.

Pak sebentar, Prancis kemana dong? Kan tadi Belanda masih dijajah ama mereka? Oh iya hampir lupa. 18 June 1815, dekat Waterloo, Belgia saat ini, Napoleon kalah perang dalam pertempuran melawan pasukan gabungan Inggris, Belanda dan Austria di bawah pimpina Jenderal Wellington.  Pada tahun yg sama dia mengundurkan diri sebagai Kaisar Prancis dan ditawan oleh Inggris di Pulau St. Helena, 1821 dia meninggal di tempat itu. Berakhir sudah Perang di Eropa, semuanya kembali kepada kondisi semual. Akhirnya William V dan menjadi Raja Belanda pertama, dia kembali ke negerinya dan bersiap menerima kembali Indonesia dari Inggris. 1816, Indonesia diserahkan kembali oleh Inggris kepada Belanda. Sejak saat itu hingga nanti tahun 1942, Indonesia dikuasai oleh Belanda dengan nama Pemerintah Hindia Belanda.

tirto.id - Kapal yang membawa Herman Willem Daendels berlabuh di Anyer pada awal Januari 1808. Berbulan-bulan ia berlayar menuju Jawa: mengitari Tanjung Harapan, terombang-ambing ganasnya Samudra Hindia, sampai akhirnya tiba di negeri yang hanya ia kenal dari mulut para pejabat di Den Haag. Saat kapalnya melempar sauh, lima ajudannya tetap setia mengawal Sang Marsekal dari Gelderland itu.

Setahun sebelumnya, pada 29 Januari 1807, Raja Belanda Louis Napoleon mengangkatnya sebagai Gubernur Jenderal Hindia Timur. Pengangkatan ini perintah langsung dari Kaisar Napoleon Bonaparte. Pertimbangannya: sebagai mantan komandan Legiun Asing Perancis (Legion Etrangere), Daendels adalah perwira tinggi Belanda paling cakap untuk membereskan administrasi sekaligus menata pertahanan perang. Ia juga dikenal sebagai loyalis Prancis.

Saat itu, Belanda sedang berada di bawah kekuasaan Prancis. Sejak 1795, negeri kincir angin berhasil ditaklukkan Napoleon. Penguasaan tidak hanya sebatas Belanda, tapi juga beserta seluruh koloninya.

Daendels merasa dirinya sebagai anak kandung Revolusi Prancis. Liberte, egalite, fraternite (kebebasan, kesetaraan, persaudaraan)—tiga semboyan Revolusi Prancis—begitu memesonanya. Napoleon, orang yang dianggap menyebarkan spirit revolusi itu ke seluruh dunia, adalah sosok yang amat dikagumi Daendels.

Gagasan-gagasan dari Revolusi Prancis tersebut coba diterapkan di Hindia. Imajinasi negara dalam benak Daendels adalah model Napoleonik yang terinspirasi dari negara ciptaan Napoleon Bonaparte di Eropa.

Konsep negara dan birokrasi modern di Indonesia sebenarnya berasal dari gagasan yang dibawa Daendels. Ia selalu mengidentifikasi dirinya sebagai Napoleon kecil yang harus menegakkan napoleonic state di koloni Hindia. Dan dalam sebuah negara Napoleonik, pemerintahan hanya berkiblat pada dua hal: sentralistisme dan efektivitas.

Baca juga: Upaya Daendels Mempertahankan Jawa dan Mewariskan Seragam Militer

Sentralisme, Reorganisasi, dan Modernisasi Pemerintahan

Ketika datang ke Jawa, Daendels mewarisi sebuah negara warisan VOC yang carut marut. Bagaimana pun, VOC adalah maskapai dagang. Para pejabat VOC hampir tidak pernah memikirkan bagaimana mengelola sebuah negara modern.

Daendels adalah orang baru dalam pemerintahan kolonial di Hindia. Sebelumnya, ia tidak memiliki pengalaman apapun dalam mengurus tanah koloni. Kebiasaan yang berlaku sejak zaman VOC, seorang gubernur jenderal adalah pejabat karier yang sudah lama berkiprah di Hindia Timur.

Karena itu, tindakannya melakukan reorganisasi pemerintahan dinilai sebagai kebijakan “di luar kebiasaan". Dengan kata lain, Daendels sesungguhnya melakukan terobosan baru.

Hal itu ditegaskan Djoko Marihandono dalam disertasinya di Universitas Indonesia, Sentralisme Kekuasaan Pemerintahan Herman Willem Daendels di Jawa 1808-1811: Penerapan Instruksi Napoleon Bonaparte (2005). Ia menyebut, “Tindakan yang telah dilakukan oleh Daendels untuk melakukan reorganisasi di Jawa merupakan tindakan di luar kebiasaan yang dilakukan oleh para Gubernur Jenderal sebelumnya."

Daendels menekankan pentingnya sentralisasi kekuasaan di bawah wewenang pemerintah pusat. Gubernur jenderal, yang dibantu para pejabat di Batavia, adalah pusat kekuasaan. Wakil raja Belanda di tanah koloni merupakan penguasa tertinggi yang memiliki wewenang besar untuk mengatur birokrasi sampai level paling bawah. Dengan kekuasaan macam itu, ia bisa memecat siapa saja yang dianggap menyeleweng dan melakukan apa saja untuk membuat pemerintahan berjalan efektif.

Langkah yang bisa diambil seorang gubernur jenderal dengan kewenangan besar macam itu salah satunya memberantas korupsi yang telah mengakar selama bertahun-tahun. Birokrasi peninggalan VOC inefisien, tapi juga sangat korup dan penuh penyelewengan. Daendels benar-benar memanfaatkan kewenangannya untuk mencopot para pejabat korup dan memberantas berbagai penyelewengan yang dilakukan bekas pegawai VOC.

Salah satu pos korupsi terbesar sampai dengan Daendels berkuasa adalah Provinsi Pantai Timur Laut Jawa. Di zaman VOC, Gubernur Pantai Timur Laut Jawa bisa lebih berkuasa dari pemerintah pusat di Batavia. Hal ini dimungkinkan lantaran betapa banyak uang yang dihasilkan dari monopoli perdagangan VOC di wilayah tersebut. Sang Gubernur, karena itu, punya posisi tawar yang sangat tinggi di hadapan gubernur jenderal. Bahkan dengan pola macam itu, seorang pejabat rendahan kerap menyuap pejabat yang lebih tinggi untuk memuluskan tindakan koruptifnya.

Baca juga: Jelang Malam Tahun Baru VOC Bubar karena Korupsi

Melihat gelagat macam itu, tanpa banyak basa-basi, Daendels segera melakukan langkah tegas: membubarkan pemerintahan Pantai Timur Laut Jawa. Pembubaran ini menghasilkan unit pemerintahan baru setingkat prefektur (pada masa selanjutnya disebut keresidenan). Ada sembilan prefektur yang dibentuk Daendels di Jawa, tiap prefektur dipimpin seorang berkebangsaan Belanda. Sementara di bawahnya ada beberapa distrik (kabupaten) yang dipimpin orang pribumi.

Itu memang salah satu langkah visioner yang diambil Daendels. Dengan pemerintahan terpecah menjadi beberapa prefektur, justru sentralisasi kekuasaan bisa berjalan secara efektif, karena pemerintah pusat makin mudah mengontrol daerah. Kelak, ketika negara Hindia Belanda mulai mapan berdiri, keresidenan-keresidenan dan kabupaten-kabupaten yang dibentuk Daendels itulah yang menjadi tulang punggung kekuasaan kolonial dalam mengeruk keuntungan dari tanah jajahan.

Daendels juga menerapkan birokrasi ala Napoleon dalam hal memberikan kepangkatan militer bagi pemerintahan sipil. Asumsi pertama atas kebijakan ini: sistem komando militer mempermudah jalur perintah dari pusat ke daerah. Dengan begitu, sentralisasi bisa dilaksanakan secara efektif.

Infografik Mozaik Herman Willem Daendels 1762-1818. tirto.id/Quita

Itu memang salah satu standarisasi Napoleon di tiap negara yang dikuasainya. “Militerisasi" birokrasi ini bertujuan untuk mempermudah kontrol dan pengawasan kepada para bawahan. Daendels sendiri menggunakan pangkat Marsekal. Para bupati pribumi juga mendapat kepangkatan militer, tapi tidak diberi wewenang mengerahkan pasukan.

Kenaikan gaji birokrat juga merupakan salah satu kebijakan penting yang diambil Daendels. Ia tidak mau korupsi ala pegawai VOC berulang dengan alasan gaji kecil. Pemberian gaji tinggi dianggap akan memperbaiki kinerja dan para pegawai tak perlu mencari uang tambahan di luar upah mereka. Kenaikan gaji itu berbanding lurus dengan mekanisme hukuman yang diberikan. Semua instruksi dari atas diberikan dengan uraian yang jelas beserta hak dan kewajibannya.

Dalam hal pengangkatan para bupati, gubernur jenderal bisa langsung menunjuk tanpa konsultasi kepada raja jika bupati bersangkutan berada di wilayah kerajaan. Pada saat mengangkat sumpah jabatan, para bupati tersebut harus menyatakan sumpah setia kepada gubernur jenderal, raja Belanda, dan tentu saja, Kaisar Napoleon Bonaparte.

Baca juga: Napoleon Bonaparte Mengkhianati Spirit Revolusi Perancis

Cara-cara lama dalam menyatakan kesetiaan kepada penguasa dalam bentuk upeti, hadiah, atau uang bekti dilarang dan dihapus di seluruh Jawa. Siapa pun yang melanggar larangan ini akan dipecat secara tidak hormat.

Sementara itu, kerajaan-kerajaan tradisonal tak luput dari reformasi Daendels. Langkah pertama yang ia lakukan dalam mengatur hubungan kerajaan dengan pemerintah: menetapkan residen yang bertugas di wilayah kerajaan berada langsung di bawah gubernur jenderal dan tidak diperkenankan menerima perintah dari raja.

Kebijakan itu berimplikasi pada pola hubungan pemerintah kolonial dengan kerajaan-kerajaan. Semula, hubungan tersebut bersifat horisontal. Setelah Daendels datang, gubernur jenderal dan raja berkedudukan seperti atasan dan bawahan. Itu artinya, raja tidak lagi bertindak sebagai pemilik tanah dan pemerintah kolonial sebagai penyewanya, tapi menjadi hubungan subordinasi antara yang dikuasai dan yang menguasai. Inilah yang kemudian membuat hubungan raja-raja Jawa dengan pemerintah kolonial makin renggang.

Demikianlah, Daendels yang meninggal pada 2 Mei 1818, tepat hari ini 203 tahun silam, menorehkan bekas pada negeri yang pernah diperintahnya. Ia meninggalkan warisan berharga dalam masa kekuasaan yang cuma tiga tahun (1808-1811).

Di luar kekejaman Sang Marsekal Guntur ketika membangun jalan raya pos Anyer-Panarukan, ia telah berjasa dalam meletakkan dasar-dasar birokrasi efektif dan membangun fondasi bagi negara modern Hindia Belanda.

==========

Artikel ini pertama kali ditayangkan pada 21 Oktober 2017. Kami melakukan penyuntingan ulang dan menerbitkannya kembali untuk rubrik Mozaik.

Subscribe for updates Unsubscribe from updates