Lihat Foto JAKARTA, SENIN — Terhambatnya pembangunan di daerah-daerah perbatasan antara lain merupakan buntut dari persoalan konflik internal di daerah tersebut. Akibatnya, pembangunan perbatasan masih belum bisa mengupayakan kesejahteraan rakyatnya. Hal tersebut dikatakan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Umar Anggara Jenie di sela-sela seminar "Masalah Pembangunan di Perbatasan: Upaya Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat" di LIPI Jakarta, Senin (16/2). "Level paradigma penanganan persoalan konflik di perbatasan harus diganti dengan pembangunan kesejahteraan wilayahnya," ungkap Umar. Menurutnya, banyaknya warga miskin di daerah tertinggal menjadi masalah yang ironi. Sebab, ketertinggalan itu justru memicu persoalan lain, seperti masalah sosial, keamanan, serta masalah kebangsaan. Selain itu, lemahnya koordinasi antarinstansi termasuk penyaluran modal masih belum jernih sehingga penundaan lebih kerap terjadi. "Ditambah lagi permasalahan warisan yang ditinggalkan penjajahan yang mengakibatkan kemiskinan yang berlarut-larut," tambah Umar. Perlu penanganan multi disiplin dan kerja sama berbagai pemangku kepentingan, dalam upaya pembangunan daerah tertinggal. Pemerintah dalam satu sisi berfungsi sebagai promotor serta memberi stimulus fiskal, papar Umar. Sedangkan lembaga lainnya bisa masuk dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, dan masalah upaya pembangunan sumber daya manusia. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Baca berikutnya
BAB 26 PENGURANGAN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH
BAB 26 PENGURANGAN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH
BAB 26 PENGURANGAN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH
BAB 26 PENGURANGAN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH
BAB 25 PENGURANGAN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH
Konteks Kebijakan Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah
5.4 Penyebab Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah
V. KETIMPANGAN ANTAR WILAYAH PEMBANGUNAN DI CIANJUR
ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH DI PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN
BAB II PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR
BAB II PEMBANGUNAN WILAYAH BERKELANJUTAN
KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN LAMONGAN
ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN PROVINSI BANTEN PASCA PEMEKARAN
KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH DI INDONESIA
KETIMPANGAN PEMBANGUNAN INDONESIA DARI BERBAGAI ASPEK
Sejak dicanangkannya program pembangunan melalui serangkaian Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), Indonesia telah dapat menunjukkan kemajuan pada hampir seluruh aspek kehidupan, serta mampu membangun pondasi bagi pembangunan tahap berikutnya. Namun, tampaknya kebijakan pembangunan selama ini lebih berorientasi pada sektoral dan terpusat. Ada ketimpangan pembangunan antarwilayah yang menyebabkan masih terdapatnya sejumlah ‘kawasan tertinggal’, yakni berupa daerah terpencil, daerah minus, daerah kritis, daerah perbatasan, dan daerah terbelakang lainnya. Kondisi ini menyiratkan bahwa pembangunan ekonomi selama ini belum mampu menciptakan pemerataan bagi banyak daerah, terutama yang berada di daerah yang lokasinya sulit dijangkau termasuk daerah tertinggal dan beberapa wilayah perbatasan. Penelitian Masalah, Kebutuhan dan Sumber Daya di Daerah Perbatasan dan Tertinggal, bertujuan 1) teridentifikasinya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) baik di daerah perbatasan maupun daerah tertinggal; 2) Teridentifikasinya potensi sumber daya yang dapat mendukung pembangunan kesejahteraan sosial; dan 3) Terumuskannya pilihan-pilihan program bidang kesos bagi masyarakat pada ke dua daerah tersebut. Lokasi penelitian Kepulauan Riau, NTB, Papua Barat, Jawa Barat dan Banten. Pada masing-masing daerah penelitian digali persepsi masyarakat dalam memahami konsep-konsep yang dimunculkan oleh Depsos tentang PMKS, sehingga dapat sekaligus menangkap makna yang dimaksud melalui persepsi masyarakat tentang PMKS dan kemudiansekaligus mengidentifikasi permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata masyarakat dengan kebudayaannya mempunyai persepsi tersendiri dalam menanggapi lingkungannya guna mencapai kesejahteraan sosial yang dicita-citakan sesuai dengan kebutuhan yang akan dicapai. Data-data tentang kesejahteraan sosial, khususnya masalah-masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial dari kacamata masyarakat setempat (kontekstual) berhasil dikumpulkan guna pengembangan kondisi sosial masyarakat yang bersangkutan. Dari hasil penelitian direkomendasikan beberapa program/kegiatan lintas sektor disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dirasakan warga setempat, tentunya dibedakan kebutuhan antar wilayah sesuai dengan karakteristik lingkungan kedua kawasan (perbatasan dan tertinggal). Download (2912 Kali) Dalam pembangunan di wilayah pedesaan, akan menghadapi banyak kendala antara lain yaitu
buatlah contoh tabel skala prioritas beserta kurvanya Berikan penjelasan kepada kami jika kita tidak memiliki kebutuhan material Apa kesimpulan dari materi macam-macam kebutuhan tolong dong yang bisa bantu jawabin gua bener" gatauuu yang tidak termasuk pada kesalahan khusus yang menyebabkan ketidakseimbangan neraca saldo dalah lect one: a. kekeliruan menuliskan angka saldo perkir … tolong buat soal dari kata (when)tentang Judul materinya ide dan peluang usaha kerajinan inspirasi budaya lokal nonbenda, + kasi jawaban juga ya bantu ya kawan-kawan Jika bulan Maret customer A melakukan pembelian sebesar Rp 70.000.000 dimana pembayaran customer tersebut tempo 60 hari. Bulan April customer A ada pe … pliss bantu,1. sebagai seorang pelajar bagaimana pendapatmu tentang lette of credit leasing syariah yang ada di Indonesia2. tuliskan pula saranmu agar … sebutkan 7 contoh perusahaan umum Daerah (perumda) |