Sebutkan aktivitas rutin yang dilakukan murid sekolah pada masa pendudukan Jepang

Loading Preview

Sorry, preview is currently unavailable. You can download the paper by clicking the button above.

Jakarta -

Indonesia berada di bawah kekuasaan militer Jepang pada tahun 1942-1945 sebelum akhirnya merdeka. Penjajahan ini juga berpengaruh terhadap sistem pendidikan yang diterapkan pada masa itu.

Dalam buku Ilmu Pengetahuan Sosial karya Ratna Sukmayani dkk dijelaskan, tujuan utama pendudukan Jepang atas Indonesia adalah menjadikan Indonesia sebagai daerah penghasil dan penyuplai bahan mentah dan bahan bakar kepentingan industri Jepang.

Pendudukan Jepang di Indonesia berlangsung selama tiga setengah tahun. Meski hanya seumur jagung, mereka membawa sejumlah kebijakan penting termasuk di sektor pendidikan yang bahkan masih bertahan dan ditemukan hingga hari ini.

Sistem pendidikan yang diterapkan pada masa pendudukan Jepang difokuskan pada kebutuhan perang Jepang. Kala menguasai Indonesia, Jepang tengah menghadapi Perang Asia Timur Raya.

Menurut Murni Ramli dalam tulisannya yang berjudul Primary School System in Java Before and Under Japanese Occupation (1940-1944), sekolah dasar di Indonesia pada masa pendudukan Jepang menekankan pendidikan praktis, tidak seperti sistem Belanda yang hanya membina dan memelihara sisi akademis.

Tulisan yang diterbitkan dalam International Journal of History Education ini menyebut, kurikulum pada saat itu telah di-Japanisasi melalui pengenalan mata pelajaran baru, seperti bahasa Jepang, pendidikan jiwa/mental, pendidikan jasmani, dan kegiatan kejuruan.

Literatur tentang pendidikan di era pendudukan Jepang (1942-1945) masih terbatas. Beberapa peneliti juga terkendala dari segi bahasa. Sebagian besar dokumen militer Jepang ditulis menggunakan bahasa Jepang kuno, baik tata bahasa maupun karakternya.

R. Thomas Murray dalam tulisannya yang berjudul Educational Remnants of Military Occupation: The Japanese in Indonesia memberikan gambaran terkait sejumlah kebijakan pendidikan yang ditempuh militer Jepang di Indonesia.

Beberapa di antaranya adalah menghapus bahasa Belanda di sekolah, melarang menggunakan dan mengajar bahasa Inggris dan Prancis, mengajarkan bahasa Jepang di sekolah dasar dan menengah, dan melakukan akreditasi bahasa Melayu/Indonesia sebagai bahasa nasional yang digunakan di sekolah untuk kepentingan administrasi.

Selain itu, pemerintah Jepang juga menghapus ajaran sejarah Belanda dan Eropa dan menggantinya dengan sejarah Asia, Jepang, dan Indonesia. Mereka juga menerapkan aktivitas fisik dan mengadakan latihan militer di sekolah menengah secara intensif.

Simak Video "Dubes Marina Berg Bicara soal Sistem Pendidikan di Swedia"

(kri/lus)

Didorong semangat untuk mengembangkan pengaruh dan wilayah sebagai bagian dari rencana membentuk Asia Timur Raya yang meliputi Manchuria, Daratan China, Kepulauan Filiphina, Indonesia, Malaysia, Thailand, Indo China dan Rusia di bawah kepemimpinan Jepang, negara ini mulai melakukan ekspansi militer ke berbagai negara sekitarnya tersebut.

Dengan konsep “Hakko Ichiu” (Kemakmuran Bersama Asia Raya) dan semboyan “Asia untuk Bangsa Asia”, bangsa fasis ini pun menargetkan Indonesia sebagai wilayah potensial yang akan menopang ambisi besarnya.

Dengan konteks sejarah dunia yang menuntut dukungan militer kuat, Jepang mengelola pendidikan di Indonesia pun tidak bisa dilepaskan dari kepentingan ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pendidikan di masa pendudukan Jepang sangat dipengaruhi motif untuk mendukung kemenangan militer dalam peperangan Pasifik.

Setelah Februari 1942 menyerang Sumatera Selatan, Jepang selanjutnya menyerang Jawa dan akhirnya memaksa Belanda menyerah pada Maret 1942. Sejak itulah Jepang kemudian menerapkan beberapa kebijakan terkait pendidikan yang memiliki implikasi luas terutama bagi sistem pendidikan di era kemerdekaan nantinya. Hal-hal tersebut antara lain, Dijadikannya Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pengantar pendidikan menggantikan Bahasa Belanda, Adanya integrasi sistem pendidikan dengan dihapuskannya sistem pendidikan berdasarkan kelas sosial di era penjajahan Belanda.

Baca juga: Mengapa Jepang Menyerang Pearl Harbor?

Sistem pendidikan pada masa pendudukan Jepang itu kemudian dapat diikhtisarkan sebagai berikut.

Pertama, Pendidikan Dasar (Kokumin Gakko/Sekolah Rakyat), Lama studi 6 tahun. Termasuk Sekolah Rakyat adalah Sekolah Pertama yang merupakan konversi nama dari Sekolah dasar 3 atau 5 tahun bagi pribumi di masa Hindia Belanda.

Kedua. Pendidikan Lanjutan. Terdiri dari Shoto Chu Gakko (Sekolah Menengah Pertama) dengan lama studi 3 tahun dan Koto Chu Gakko (Sekolah Menengah Tinggi) juga dengan lama studi 3 tahun.

Ketiga. Pendidikan Kejuruan. Mencakup sekolah lanjutan bersifat vokasional antara lain di bidang pertukangan, pelayaran, pendidikan, teknik, dan pertanian. Terakhir ada Pendidikan Tinggi.

Para siswa sedang melakukan latihan kemiliteran. Foto: bestphotos2019.com

Guna memperoleh dukungan tokoh pribumi, Jepang mengawalinya dengan menawarkan konsep Putera Tenaga Rakyat (PTR) di bawah pimpinan Soekarno, M. Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan K.H. Mas Mansur pada Maret 1943. Konsep ini dirumuskan setelah kegagalan the Triple Movement yang tidak menyertakan wakil tokoh pribumi. Tetapi PTR akhirnya mengalami nasib serupa setahun kemudian. Pasca ini, Jepang tetap merekrut Ki Hajar Dewantoro sebagai penasehat bidang pendidikan mereka.

Upaya Jepang mengambil tenaga pribumi ini dilatarbelakangi pengalaman kegagalan sistem pendidikan mereka di Manchuria dan China yang menerapkan sistem Nipponize (Jepangisasi). Karena itulah, di Indonesia mereka mencobakan format pendidikan yang mengakomodasi kurikulum berorientasi lokal.

Sekalipun patut dicatat bahwa pada menjelang akhir masa pendudukannya, ada indikasi kuat Jepang untuk menerapkan sistem Nipponize kembali, yakni dengan dikerahkannya Sendenbu (propagator Jepang) untuk menanamkan ideologi yang diharapkan dapat menghancurkan ideologi Indonesia Raya.

Baca juga: Masa Penjajahan Jepang di Barru

Jepang memandang perlu melatih guru-guru agar memiliki keseragaman pengertian tentang maksud dan tujuan pemerintahannya. Materi pokok dalam latihan tersebut antara lain, Indoktrinasi ideologi Hakko Ichiu. Nippon Seisyin, yaitu latihan kemiliteran dan semangat Jepang. Bahasa, sejarah dan adat-istiadat Jepang. Ilmu bumi dengan perspektif geopolitis. Serta Olaharaga dan nyanyian Jepang.

Sementara untuk pembinaan kesiswaan, Jepang mewajibkan bagi setiap murid sekolah untuk rutin melakukan beberapa aktivitas di antaranya, Menyanyikan lagu kebangsaan Jepang setiap pagi. Mengibarkan bendera Jepang dan menghormat Kaisar Jepang setiap pagi. Melakukan Dai Toa atau bersumpah setia kepada cita-cita Asia Raya setiap pagi. Melakukan Taiso atau senam Jepang setiap pagi. Melakukan latihan fisik dan militer. Menjadikan bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam pendidikan. Bahasa Jepang menjadi bahasa yang juga wajib diajarkan.

Jepang menginstruksikan ditutupnya sekolah-sekolah berbahasa Belanda, pelarangan materi tentang Belanda dan bahasa-bahasa Eropa lainnya. Kondisi ini memaksa para guru untuk mentranslasikan buku-buku berbahasa asing ke dalam Bahasa Indonesia untuk kepentingan proses pembelajaran. Selanjutnya sekolah-sekolah yang bertipe akademis diganti dengan sekolah-sekolah yang bertipe vokasi.

Jepang juga melarang pihak swasta mendirikan sekolah lanjutan dan untuk kepentingan kontrol, maka sekolah swasta harus mengajukan izin ulang untuk dapat beroperasi kembali. Taman Siswa misalnya terpaksa harus mengubah Taman Dewasa menjadi Taman Tani, sementara Taman Guru dan Taman Madya tetap tutup. Kebijakan ini menyebabkan terjadinya kemunduran yang luar biasa bagi dunia pendidikan dilihat dari aspek kelembagaan dan operasonalisasi pendidikan lainnya.

Lihat Foto

Black Sun, Red Moon (2013)

Anak-anak di Jawa berlatih militer pada tahun 1944 di bawah pendudukan Jepang.

KOMPAS.com - Pendidikan di masa pendudukan Jepang (1942-1945), jauh leih buruk dari sebelumnya, ketika Indonesia masih di bawah penjajahan pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Ketika Jepang datang, Jepang menjadikan Indonesia sebagai pangkalan perangnya. Masyarakat harus hidup di bawah kondisi perang yang diterapkan jepang.

Akibatnya, para pengajar harus bekerja untuk Jepang. Anak-anak bahkan turut dikerahkan membantu memenuhi kebutuhan perang.

Dikutip dari Masa Pendudukan Jepang di Indonesia (2019), jumlah sekolah dasar turun.

Pada tahun ajaran 1940/1941 atau ketika Indonesia masih dijajah Belanda, jumlah sekolah dasar 17.848. Namun di akhir pendudukan Jepang (1944/1945), jumlah sekolah dasar menjadi 15.069.

Baca juga: Ekonomi Perang di Masa Pendudukan Jepang

Jumlah guru yang tadinya 45.415 juga berkurang menjadi 36.287. Banyak yang putus sekolah dan buta huruf karenanya.

Di sisi lain, pendudukan Jepang juga berdampak positif terhadap pendidikan.

Salah satu kebijakan jepang di bidang pendidikan adalah menetapkan satu macam jenjang pendidikan dasar selama enam tahun, dampak positif kebijakan ini adalah diskriminasi di bidang pendidikan yang terjadi sejak masa kolonial Belanda dihapuskan.