Jelaskan sistem pemerintahan dan kepartaian pada masa Awal kemerdekaan

KOMPAS.com - Sejarah mencatat, bangsa Indonesia sudah mengalami beberapa periode pemerintah setelah kemerdekaan sampai saat ini.

Periode pemerintahan itu dibagi menjadi tiga yakni Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi.

1. Orde Lama

Pada masa Orde Lama sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem presidensial. Era ini berlangsung dari tahun 1945-1966 dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno.

Dikutip dari buku Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi (2018) karya Diana Fawzia Dkk, pada sistem ini hubungan kekuasaan antara presiden dan legislatif adalah hubungan yang saling kontrol atau checks and balances.

Baca juga: Pramono Anung: Bayangan Sistem Pemerintahan Kuat Sudah di Depan Mata

Fungsi saling kontrol ini terletak pada perimbangan kekuasaan dalam lahirnya perundang-undangan dan kebijakan negara. Kemudian pada pengawasan anggaran dan jalannya pemerintahan.

Perubaham sistem presidensial

Pada masa Orde Lama, sistem pemerintahan beberapa kali berganti. Mulai dari presidental, parlementar, demokrasi liberal hingga demokrasi terpimpin.

1. Sistem parlementer

Perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer terjadi pada tahun 1945-1950.

Pada sistem ini presiden memiliki fungsi ganda, yakni sebagai badan eksekutif merangkap badan legislatif. Masa itu juga terjadi adanya ketidakstabilan, tapi di sisi lain menggambarkan kedewasaan berpolitik.

2. Sistem liberal

Pada era Orde Lama juga menjalankan sistem pemerintahan liberal. Ini berlangsung pada tahun 1950-1959.

Baca juga: Ketua MUI: Khilafah Bertentangan dengan Sistem Pemerintahan Kita

Pada masa itu politik dan perekonomian menggunakan prinsip liberal. Ini terlihat dari presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat.

Kemudian menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. Presiden berhak membubarkan DPR.

Pada 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959, presiden memerintahkan menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS).

3. Sistem demokrasi terpimpin

Sistem demokrasi terpimpin ini berlangsung pada tahun 1959-1968. Sistem ini pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan Sidang Konstituante 10 November 1956.

Pada masa demokrasi terpimpin ini banyak terjadi penyimpangan yang menimbulkan beberapa peristiwa besar di Indonesia.

Penyimpangan itu seperti, presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955, serta MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup.

Baca juga: Indonesia Perlu Belajar dari Turki soal Penerapan Sekularisme dalam Sistem Pemerintahan

Selain itu, adanya peristiwa G30S/PKI dan munculnya tiga tuntutan rakyat (Tritura). Tritura berisi pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, pembersihan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI dan penurunan harga barang-barang.

2. Pemerintahan masa Orde Baru

Lahirnya masa pemerintahan Orde Baru muncul setelah dikeluarkannya surat perintah 11 Maret 1966 hingga 1998. Soeharto diangkat sebagai presiden menggantikan Soekarno.

Pada masa orde baru ini untuk pemerintahannya adalah presidensial dengan bentuk pemerintahnya republik. UUD 1945 sebagai dasar konstitusi.

Dilansir dari Encyclopaedia Britannica (2015), masa Orde Baru pemerintah menekankan pada stabilitas nasional dalam program politiknya dan rehabilitas ekonomi serta berkepribadian dan dalam bidang sosial budaya.

Pada era ini demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Hasil kebijakan ekonomi terlihat, inflansi menurun dan mata uang nasional stabil.

Meski mengalami perkembangan, namun kekuasaan dipegang penuh oleh presiden. Salah satu penyebab runtuhnya era orde baru adanya krisis moneter pada 1997.

Baca juga: Berkarya Anggap Sistem Pemerintahan Soeharto dan Orde Baru Masih Relevan

Sejak tahun itu kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk, ini juga melanda negara-negara lain. Kondisi itu membuat KKN tinggi dan kemiskinan meningkat.

Terjadi ketimpangan yang mencolok. Akhirnya tumbuh gerakan berdemokrasi menuntut perbaikan ekonomi dan reformasi total.

Era Orde Baru ini berakhir pada Juli 1998 setelah Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden. Kemudian muncul era reformasi.

3. Pemerintahan masa reformasi

Masa reformasi atau masa transisi ini terbuka peluang untuk menata kehidupan berdemokrasi. Masa ini dimulai dari kepemimpin BJ Habibie sebagai presiden menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri.

Pada masa ini, Habibie membuat reformasi besar-besaran di sistem pemerintahan. Sistem yang dijalankannya itu lebih terbuka dan demokrasi lebih ditonjolkan.

Baca juga: Turki Berencana Hapus Jabatan Perdana Menteri dari Sistem Pemerintahan

Di masa ini, partai politik independen, tidak dipengaruhi kekuasaan birokrat militer. Kemudian adanya pemberdayaan masyarakat sipil lewat penyampaian informasi secara transparan.

Bahkan adanya proses pemilihan secara langsung, baik itu presiden dan wakil presiden, kepala daerah, hingga anggota DPR. Pemilihan pertama secara langsung dilakukan pada tahun 2004.

Demokrasi pada masa ini telah berkembang dengan kesadaran masyarakat dalam kehidupan perpolitikan nasional.