Jelaskan kelebihan demokrasi Pancasila dibandingkan dengan demokrasi liberal dan sosialis komunikasi

Lihat Foto

Table of Contents Show

Tujuan
Karakteristik
Peralihan
Video yang berhubungan

freepik.com/user4344078

Ilustrasi Pancasila

KOMPAS.com - Sejak tahun 1950 sampai sekarang, Indonesia terhitung sudah melakukan pergantian sistem demokrasi sebanyak empat kali.

Demokrasi tersebut adalah:

Demokrasi Liberal (1950-1959)
Demokrasi Terpimpin (1959-1966)
Demokrasi Pancasila (1966-1998)
Reformasi (1998-sekarang)

Dari keempat demokrasi tersebut, masing-masing memiliki beberapa perbedaan yang cukup signifikan, mulai dari sistem politik, kekuasaan, sampai kegagalan.

Perbedaan yang paling terlihat, yaitu antara Demokrasi Liberal dan Demokrasi Pancasila, karena dari keduanya sudah memiliki dasar asas yang berbeda.

Berikut perbedaan Demokrasi Liberal dan Demokrasi Pancasila.

Baca juga: Indische Partij: Pendiri, Latar Belakang, Program Kerja, dan Penolakan

Tujuan

Demokrasi Liberal	Demokrasi Pancasila
Memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, tidak terdapat batasan bagi setiap individu atau golongan untuk berserikat.	Mengutamakan musyawarah mufakat, sehingga pemimpin tidak diberikan hak untuk mengambil keputusan sendiri, melainkan melalui pemungutan suara (voting).

Baca juga: Pemberontakan PKI Madiun 1948

Karakteristik

Demokrasi Liberal	Demokrasi Pancasila
Parlemen memegang kekuasaan politik yang sangat besar Sistem multipartai Kabinet pemerintahan koalisi tidak stabil dan kerap berganti Pertama kali diadakan pemilu pada tahun 1955	Kedaulatan berada di tangan rakyat Berlandaskan asas kekeluargaan Mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat Tidak ada partai pemerintah Keselarasan antara hak dan kewajiban Menghargai HAM Tidak mengakui sistem monopartai Mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan

Baca juga: Sejarah KRI Nanggala

Peralihan

Demokrasi Liberal	Demokrasi Pancasila
Terjadi instabilitas politik dan pemberontakan di berbagai daerah Melakukan pemulihan dengan mengakhiri Demokrasi Liberal dan menerapkan Demokrasi Terpimpin Dekrit Presiden 5 Juli 1959 membubarkan konstituante dan kembali ke UUD 1945	Di akhir periode Orde Baru, perekonomian mengalami kekacauan, harga BBM dan kebutuhan pokok melonjak Demonstrasi para massa yang ditunggangi mahasiswa menuntut reformasi dan mundurnya Soeharto dari jabatannya Sebagian besar menteri mengundurkan diri sehingga pemerintahan berhenti Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presien pada 21 Mei 1998

Baca juga: Pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah

Segi Hukum:

Demokrasi Liberal: Warga negara memiliki kebebasan luas dalam melakukan segala sesuatu, tanpa melakukan pelanggaran hukum.

Demokrasi Pancasila: Warga negara memiliki aturan berdasarkan UUD 1945

Segi Ekonomi:

Demokrasi Liberal: Kondisi perekonomian tidak stabil, karena terjadi banyak pemberontakan di daerah, keadaan ekonomi memburuk.
Demokrasi Pancasila: Pemerintah ikut terlibat dalam mengatur masalah perekonomian guna mencapai sebuah kemakmuran bangsa, adanya saling Kerjasama serta membantu satu sama lain dalam kegiatan ekonomi.

Ketatanegaraan:

Demokrasi Liberal: Kepentingan serta hak warga negara lebih diutamakan dibanding kepentingan negara.
Demokrasi Pancasila: Dalam menjalankan kegiatan ketatanegaraan harus berlandaskan pada UUD 1945 dan Pancasila.

Kekuasaan:

Demokrasi Liberal: Kekuasaan tertinggi ada pada kelompok bangsawan.
Demokrasi Pancasila: Kekuasaan tertinggi ada pada pemerintah.

Kegagalan

Demokrasi Liberal	Demokrasi Pancasila
Sering berganti kabinet, sehingga program tidak bisa berjalan optimal Kondisi politik, ekonomi, sosial, dan keamanan tidak stabil karena sering terjadi pemberontakan di daerah.	Rotasi kekuasaan eksekutif yang dapat dikatakan tidak ada. Penarikan politik yang tertutup. Pemilu jauh dari semangat demokratis. Pelanggaran HAM Praktik KKN yang berkecamuk.

Referensi:

Sharma, P. (2004). Sistem Demokrasi Yang Hakiki. Jakarta: Yayasan Menara Ilmu.Hlm 4-5.
Ujan AA,et.al. (2008). Pancasila Sebagai Etika Sosial Politik Bangsa Indonesia. Jakarta: MPK Universitas Atma Jaya Jakarta.Hlm 4-7.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Banyak sekali jenis-jenis demokrasi yang ada di dunia. Bahkan ada negara yang tidak mengaplikasikan prinsip demorkasi sama sekali, yang disebut sebagai negara otoriter, yang dipimpin oleh seorang diktator. Ada beberapa sistem demokrasi yang mungking agak asing di telinga kita seperti demokrasi rakyat dan juga demokrasi material yang mana termasuk dalam jenis Demokrasi. Namun, apakah ada yang lain dari jenis-jenis tersebut, yang hanya dapat ditemukan pada suatu negara?

Ada, salah satunya berada dalam negara kita sendiri Indonesia. Setelah mengalami beberapa fase perubahan, akhirnya Indonesia mengantu suatu sistem yang benar-benar menggambarkan kehidupan masyarakatnya, yang tertuang dalam suatu demokrasi Pancasila yang mengandung pedoman hidup bangsa Indonesia. Demokrasi ini merupakan perkembangan dari demokrasi yang sebelumnya, hanya saja ditambahkan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila di dalamnya sehingga terlihat seperti demorkrasi yang benar-benar baru.

Beruntung bagi kita rakyat Indonesia yang hidup pada masa ini, karena pada jaman ini suaa rakyat benar-benar dapat mempengaruhi pemerintahan. Kritikan dari rakyat yang pedas bisa menggoyangkan suatu posisi lembaga kenegaraan. Tak hera, Presiden kita juga mendapat banyak cemoohan dari rakyatnya sendiri, yang mana pendukung pihak oposisi yang kalah pada periode sebelumnya.

Terlepas dari masalah tersebut, sekarang rakyat Indonesia seharusnya bisa menjalankan arti demorkasi Pancasila sesungguhnya, seperti yang telah terangkum dalam contoh Demokrasi Pancasila dan juga turut serta melakukan pelaksaan demokrasi di Indonesia saat ini. Dengan ditambahkan prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila maka bangsa kita akan memiliki pribadi yang kuat dan tidak gampang diadu domba oleh siapapun termasuk oknum-oknum yang ada pada negeri sendiri.

Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai apa saja kelebihan yang dimiliki oleh Demokrasi Pancasila daripada demokrasi lainnya bila dilihat dari sudut pandang masyarakat Indonesia sendiri. Kelebihan demokrasi Pancasila terangkum dalam informasi berikut ini :

1. Menghargai dan Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia

Salah satu kelebihan demokrasi Pancasila yang paling penting adalah dihargainya hak asasi manusia. Sehingga masyarakat Indonesia hanya perlu mempertahnkan diri saja dari adanya penyebab konflik horizontal yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, dan juga tidak perlu risau untuk memikirkan tentang penyebab pelanggaran HAM vertikal. Pada demokrasi Pancasila ini, rakyat diberi kebebasan untuk berpendapat, mendapatkan kesempatan untuk ikut serta pada pemilihan umum, dan sebagainya.

Oleh karena itu, kita patut bersyukur karena di Indonesia ini tidak ada batasan tertentu mengenai hak pribadi seseorang, karena itu merupakan salah satu wujud dari Pancasila sendiri, yang mana sangat menghargai hak perorangan, karena setiap orang dipandang memiliki kedudukan yang sama dan harus mendapatkan perlakuan yang sama pula di mata hukum.

2. Berpegang teguh pada negara hukum

Salah satu kelebihan demokrasi Pancasila adalah sangat menjunjung tinggi hukum. Dengan adanya hukum, maka kejadian-kejadian seperti penyebab perang Aceh dan penyebab konflik Ambon seharusnya bisa dinetralisir lebih cepat. Dengan adanya hukum yang adil, maka dipastikan bahwa tindakan dan perilaku rakyat akan terkontrol. Bukankah itulah tujuan utama adanya hukum?

Kehidupan rakyat akan semrawut tanpa adanya hukum, karena mereka bisa dapat hidup bebasa melakukan apa yang diinginkan meskipun itu melanggar aturan atau melanggar hak-hak orang lain. Maka dari itulah, sifat hukum yang mengikat pada demokrasi Pancasila ini merupakan hal yang sangat baik. Karena selain sebagai langkah preventif, namun juga bisa memberikan efek jera kepada pelakunya.

3. Mendahulukan kepentingan rakyat

Karena demokrasi Pancasila ini sangat menjujung tinggi adanya hak asasi manusia, maka otomatis demokrasi tadi juga ikut serta dalam mendahulukan kepentingan rakyat. Rakyat selaku intrumen paling penting dalam negara Indonesia, karena pemerintahan di Indonesia adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat harus diakui dan dihargai keberadan suaranya.

Karena adanya jaminan atas masyarakat ini, seingkali Demokrasi Pancasila diidentikkan dengan demokrasi lainnya seperti dampak Demokrasi Liberal yang juga memiliki ciri-ciri negara demokrasi yang hampir sama dengan ini, hanya saja kita berpedoman pada nilai-nilai luhur yang termuat pada Pancasila.

[AdSense-B]

4. Mementingkan musyawarah untuk mufakat

Dihargainya hak perorangan merupakan hal yang sangat baik, karena dengan begitu pendapat rakyat kini bisa didengar dan harus dipenuhi oleh pemerintah yang bersangkutan. Dalam hal ini, contoh konkritnya adalah adanya pemilihan umum, yang mana suara rakyatlah yang sangat diperhitungkan daripada pamor si calonnya.

Adanya musyawarah ini juga memiliki tujuan untuk bisa meminimalisir adanya penyimpangan pada masa Demokrasi Terpimpin yang juga seringkali ditemukan pada jaman ini, karena kurangnya sosialisasi dan pemecahan masalah yang cenderung beart sebelah. Padahal, dengan adanya bentuk-bentuk dari sosialisasi seperti musyawarah atau negosiasi, masalah pasti akan ditemukan konsensus atau kesepakatannya. Berbeda dari dampak Demokrasi Terpimpin, demokrasi Pancasila ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk bermediasi dengan pemerintah mengenai kebijakan yang ada.

Bila pemerintah tidak memberikan sarana bagi rakyat untuk ikut campur dalam pemerintahan, hasilnya akan ada banyak kritikan yang dituangkan dalam bentuk meme, kartun, dan kicauan di media sosial. Dan mereka seberulnya tidak salah, mereka hanya menyalurkan kekesalan mereka yang tidak tersalurkan dalam musyawarah ke media-media yang dapat dengan mudah dijumpai.

5. Mencapai tujuan bersama dengan berlandaskan kejujuran dan keterbukaan

Dengan adanya beberapa langkah seperti musyawarah, maka tentunya informasi yang ada di dalam pemerintah bisa sedikit transparan pada rakyatnya. Hal ini sangat berguna untuk mengeliminasi adanya dugaan-dugaan penyelewengan yang ada pada pemerintahan karena kurangnya inforamasi atau tindakan untuk menutup-nutupi informasi dengan sengaja pada masyarakat dengan alasan apapun.

Karena sistem pemerintahan ini merupakan sistem yang bersumber pada rakyat, sudah seharusnya pemerintah bersifat terbuka pada rakyatnya, setidaknya seperti langkah Presiden Soekarno dahulu. Karena berjuang bersama-sama, Presiden dan rakyat sudah seperti kawan lama yang menghadapi kesusahan bersama, dan mengalami kemerdekaan dan kebahagiaan bersama pula. Bukankah hal itu adalah hal yang sangat indah untuk dilihat?

[AdSense-C]

6. Ikut serta menjalankan norma

Maksud dari pernyataan ini adalah demorkasi Pancasila yang memiliki peran sebagai pengendalian konflik sosial dengan menganut norma-norma kemasyarakatan Indonesia dan menggunakannya sebagai alat untuk menyusun tujuan dari negara Indonesia ini.

Tentunya pemenuhan tujuan tadi tidak lepas pula dari dukungan masyarakat yang selalu ada untuk Indonesia. Dengan keseimbangan antara dukungan rakyat dan pemerintah yang mengapresiasi dukungan tersebut dengan cara menjalankan tugas untuk memajukan negara dengan baik, maka tujuan negara kita akan lebih mudah untuk dicapai.

Itulah tadi keenam kelebihan demokrasi Pancasila yang bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia sampai saat ini. Dijalankannya sistem demorkasi yang baik untuk masyarakat ini tidak serta merta membuat kita hanya berleha-leha saja menikmati hidup di negara ini.

Namun, sebagai rakyat Indonesia yang baik, seharusnya kita tidak lupa juga terhadap kewajiban kita terhadap negara, seperti membayar pajak secara rutin dan juga menaati aturan yang ada. Kita tidak bisa mengklaim Hak kita begitu saja tanpa kita melakukan kewajiban lainnya yang memang sudah seharusnya dilakukan.