Pemimpin Kuba Fidel Castro menerima Presiden Indonesia Ir Sukarno di ibu kota Havana. KOMPAS.com - Setelah Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit pada 5 Juli 1959, Indonesia resmi meninggalkan Demokrasi Liberal dan masuk ke era Demokrasi Terpimpin. Apa itu Demokrasi Terpimpin? Dalam buku Islam dan Politik: Teori Belah Bambu, Masa Demokrasi Rerpimpin, 1959-1965 (1996) karangan Ahmad Syafii Maarif, diungkap beberapa definis Demokrasi Terpimpin. Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan/perwakilan sesuai dengan UUD 1945. Sedangkan Soekarno menjelaskan Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi kekeluargaan, tanpa anarkinya liberalisme, tanpa otokrasinya diktator. Baca juga: Demokrasi Terpimpin (1957-1965): Sejarah dan Latar Belakangnya Yang dimaksud dengan demokrasi kekeluargaan adalah demokrasi yang mendasarkan sistem pemerintahan kepada musyawarah dan mufakat dengan pimpinan satu kekuasaan-sentral di tangan seorang sesepuh atau tetua. Sesepuh atau tetua ini tidak mendiktatori, tetapi memimpin dan mengayomi. Menurut Soekarno, sistem semacam inilah yang sesuai dengan UUD 1945 dan memancarkan kepribadian bangsa Indonesia. Sementara dikutip dari Sejarah Indonesia Modern (2005), MC Ricklefs menulis Soekarno berharap Demokrasi Terpimpin bisa mengentaskan berbagai krisis yang terjadi. "Ini merupakan suatu sistem yang tidak tetap, yang dilahirkan dari krisis dan terus menerus berubah sepanjang masa yang paling kacau dalam sejarah Indonesia sejak Revolusi," tulis Ricklefs. Ricklefs juga menulis Demokrasi Terpimpin didominasi oleh kepribadian Soekarno walaupun pelaksanaannya dilakukan bersama pimpinan angkatan bersenjata. Baca juga: Karakteristik Politik Indonesia Periode Demokrasi Terpimpin Demokrasi terpimpin, juga disebut demokrasi terkelola,[1] adalah istilah untuk sebuah pemerintahan demokrasi dengan peningkatan otokrasi dan menjadi bagian dari perkembangan demokrasi di Indonesia. Pemerintahan negara dilegitimasi oleh pemilihan umum yang walaupun bebas dan adil, digunakan oleh pemerintah untuk melanjutkan kebijakan dan tujuan yang sama [2]. Atau, dengan kata lain, pemerintah telah belajar untuk mengendalikan pemilihan umum sehingga pemilih dapat melaksanakan semua hak-hak mereka tanpa benar-benar mengubah kebijakan publik. Walaupun mengikuti prinsip-prinsip dasar demokrasi, dapat timbul penyimpangan kecil terhadap otoritarianisme. Dalam demokrasi terpimpin, pemilih dicegah untuk memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakan yang dijalankan oleh negara melalui pengefektifan teknik kinerja humas yang berkelanjutan. [3] Istilah ini digunakan sebagai referensi untuk periode politik tertentu di Indonesia. Akhir-akhir ini istilah ini juga banyak digunakan di Rusia, di mana istilah ini diperkenalkan ke dalam praktik umum oleh pemikir dari anggota Kremlin, khususnya Gleb Pavlovsky.[4] Demokrasi Terpimpin berjalan berdasarkan Dekret Presiden Soekarno 5 Juli 1959 dan Tap MPRS No. VIII/MPRS/1965. Paham demokrasi ini berdasarkan paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan ( sila ke-4 dari Pancasila ). Paham ini berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong antara semua kekuatan nasional yang revolusioner dengan prinsip Nasakom (nasionalisme, agama, dan komunisme).
Sejarah Indonesia (1959-1965) adalah masa ketika sistem Demokrasi Terpimpin sempat berjalan di Indonesia. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, kala itu Presiden Soekarno.[butuh rujukan] Republik Indonesia
Bendera
Lambang Republik Indonesia pada tahun 1961 Ibu kotaJakartaBahasa resmiBahasa IndonesiaPemerintahanNegara kesatuan berbentuk republik presidensialPresiden• 1959-1965 Soekarno Perdana menteri[a]• 1959-1966[b] • Kabinet Djuanda 9 April 1957• Dekret Presiden 5 Juli 1959• Pemilihan presiden pertama 18 Juli 1963• Operasi Trikora 1961-1962• Konfrontasi 1963-1966• Gestok 1 Oktober 1965• Pembantaian komunis 1965-1966• Pembubaran demokrasi terpimpin 12 Maret 1967
Konsep sistem Demokrasi Terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956.[1] Demokrasi Terpimpin menurut ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965 yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan pada Nasakom.[2] Latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno:[butuh rujukan]
Masa Demokrasi Terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno diawali oleh anjuran Soekarno agar Undang-Undang yang digunakan untuk menggantikan UUDS 1950 adalah UUD 1945. Namun usulan itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota konstituante. Sebagai tindak lanjut usulannya, diadakan pemungutan suara yang diikuti oleh seluruh anggota Konstituante. Pemungutan suara ini dilakukan pada 30 Mei, 1 Juni, dan 2 Juni 1959 dalam rangka mengatasi konflik yang timbul dari pro kontra akan usulan Presiden Soekarno tersebut.[butuh rujukan] Hasil pemungutan suara hari pertama menunjukan bahwa: 269 orang setuju untuk kembali ke UUD 1945 dan 119 orang menolak untuk kembali ke UUD 1945. Meskipun suara terbanyak menyetujui opsi kembali ke UUD 1945, suara tersebut belum mencapai 2/3 dari jumlah suara, yaitu 312 suara sehingga pemungutuan suara harus diulangi.[3] Pemilihan hari kedua menunjukan bahwa: 264 setuju dan 204 menolak. Adapun pemilihan hari ketiga menunjukan bahwa: 263 setuju dan 203 menolak.[4] Melihat dari hasil voting, usulan untuk kembali ke UUD 1945 tidak dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan oleh jumlah anggota konstituante yang menyetujui usulan tersebut tidak mencapai 2/3 bagian, seperti yang telah ditetapkan pada pasal 137 UUDS 1950. Bertolak dari hal tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret yang disebut Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959:[5]
Setelah diberlakukannya Dekrit Presiden diberlakukan, keterlibatan militer dalam politik dan lembaga politik kian meluas. Pada 10 Juli 1959, Sukarno mengumumkan Kabinet Kerja, sepertiganya menteri berasal dari militer.[6] Partai Komunis Indonesia (PKI) menyambut "Demokrasi Terpimpin" Soekarno dengan hangat dan anggapan bahwa Soekarno mempunyai mandat untuk mengakomodasi persekutuan konsepsi yang sedang marak di Indonesia kala itu, yaitu antara ideologi nasionalisme, agama (Islam) dan komunisme yang dinamakan NASAKOM.[7] Pada 19 Desember 1961, Soekarno mengumandangkan Tri Komando Rakyat. Soekarno kemudian membentuk Komando Mandala Pembebasan irian Barat yang dipimpin Soeharto.[8] Menurut Aco Manafe, PKI menjadi pendukung utama Trikora untuk meraih simpati Soekarno.[9] PKI juga mendukung penekanan terhadap perlawanan penduduk adat yang tidak menghendaki integrasi dengan Indonesia.[butuh rujukan] Presiden Sukarno kemudian menunjuk DN Aidit dan Nyoto dari PKI sebagai anggota Front Nasional untuk memperjuangkan Irian Barat.[10] Di era Demokrasi Terpimpin, antara tahun 1959 dan tahun 1965, Amerika Serikat memberikan 64 juta dollar dalam bentuk bantuan militer untuk jenderal-jenderal militer Indonesia. Menurut laporan di media cetak "Suara Pemuda Indonesia": Sebelum akhir tahun 1960, Amerika Serikat telah melengkapi 43 batalyon angkatan bersenjata Indonesia. Tiap tahun AS melatih perwira-perwira militer sayap kanan. Di antara tahun 1956 dan 1959, lebih dari 200 perwira tingkatan tinggi telah dilatih di AS, dan ratusan perwira angkatan rendah terlatih setiap tahun. Kepala Badan untuk Pembangunan Internasional di Amerika pernah sekali mengatakan bahwa bantuan AS, tentu saja bukan untuk mendukung Soekarno dan bahwa AS telah melatih sejumlah besar perwira-perwira angkatan bersenjata dan orang sipil yang mau membentuk kesatuan militer untuk membuat Indonesia sebuah "negara bebas".[11] Era "Demokrasi Terpimpin" diwarnai kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani Indonesia. Kolaborasi ini tetap gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak Indonesia kala itu. Pendapatan ekspor Indonesia menurun, cadangan devisa menurun, inflasi terus menaik dan korupsi kaum birokrat dan militer menjadi wabah sehingga situasi politik Indonesia menjadi sangat labil dan memicu banyaknya demonstrasi di seluruh Indonesia, terutama dari kalangan buruh, petani, dan mahasiswa.
|
Jelaskan apa yang dimaksud dengan masa Demokrasi Terpimpin
Pos Terkait
Copyright © 2024 idkuu.com Inc.
