KEBERHASILAN
DAN KEGAGALAN ORDE BARU
Pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden
Soeharto merupakan pemerintahan yang berlangsung cukup lama, sekitar 30 tahun.
Sepanjang itu pemerintah Orde Baru telah mengeluarkan berbagai kebijakkan baik
di bidang politik, ekonomi, maupun di bidang sosial-budaya dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Orde Baru lahir dari adanya kekacauan politik dan ekonomi
pada akhir masa Demokrasi Terpimpin. Pada masa itu pemerintahan Presiden
Sukarno telah mengalami kegagalan, baik dalam bidang politik, yaitu
mempertahankan keseimbangan politik antarkekuatan politik yang ada maupun dalam
hal mengurangi tingkat kemiskinan rakyat.
Kemiskinan yang meluas pada masa Demokrasi Terpimpin telah
menumbuhsuburkan paham Komunisme yang pada akhirnya melakukan percobaan
pengambilalihan kekuasaan yang berakhir dengan kegagalan.Ketidakmampuan
Presiden Sukarno dalam mengembalikan keseimbangan politik dan terjadinya anarki
mendorong munculnya Jenderal Soeharto sebagai ‘orang kuat’ yang berhasil
memaksa peralihan kekuasaan.
Sejarah mencatat bahwa Soeharto dan Orde Barunya telah
berhasil dalam berbagai bidang pembangunan seperti pendidikan, kesehatan,
pertanian, kependudukan, perhubungan dan transportasi, stabilitas keamanan,
pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Prestasi
dan keberhasilan tersebut juga diakui oleh dunia internasional. Misalnya FAO
yang merupakan badan pangan dunia pernah memberikan penghargaan kepada Presiden
Soeharto atas keberhasilannya dalam mencapai swasembada beras pada tahun
1980-an. Demikian pula dengan Bank Dunia yang pernah memuji-muji Indonesia atas tercapainya pertumbuhan ekonomi yang mencapai 7,7 5 pertahun pada tahun 1980-an awal, sehingga Indonesia mendapat julukan ‘Macan Asia”.Tetapi sejarah juga mencatat Orde Baru telah melahirkan ketimpangan yang tajam antara yang kaya dan yang miskin. Dan yang lebih serius adalah mematikan demokrasi, di mana hak rakyat dikebiri dan suara mereka dipasung. (Hisyam, 2003)
Selama tigapuluh tahun pemerintahan Orde Baru tercatat
sejumlah keberhasilan penting yang diakui oleh dunia internasional, Berikut ini
adalah sejumlah prestasi yang berhasil dicapai oleh pemerintah Orde Baru ;
● Peningkatan
angka melek huruf dari 40 % sampai 90 % :
Hal ini disebabkan karena adanya perluasan kesempatan di
bidang pendidikan dengan adanya program wajib belajar. Melalui program tersebut
pemerintah mendirikan banyak sekolah di berbagai daerah di Indonesia melalui
Instruksi Presiden (Inpres)
Pada masa Orde Baru tercatat inflasi berada sekitar di
bawah 10 % pertahun dengan nilai rupiah yang relatif stabil. Tingkat inflasi
yang relatif stabil dan terkendali mengakibatkan rakyat dapat memperoleh barang
kebutuhan pokok dengan harga yang relatif terjangkau.
● Peningkatan
produksi padi melalui Revolusi Hijau ;
Revolusi Hijau telah menaikkan produksi pangan menjadi
cukup signifikan. Pada tahun 1984 Indonesia mencapai swasembada pangan (baca ;
beras) dan mendapatkan pebghargaan dari organisasi Pangan Dunia (FAO). Melalui
Revolusi Hijau Indonesia berubah dari negara pengimpor beras terbesar menjadi
negara pengekspor beras.
● Pengendalian
harga sembilan bahan kebutuhan pokok (sembako) ;
pemerintah Orde Baru berhasil melakukan pengendalian harga
kebutuhan pokok masyarakat. Sepanjang Orde Baru tidak terjadi fluktuasi harga
kebutuhan pokok yang signifikan. Pengendalian sembako antara lain dilakukan
dengan adanya lembaga pertanian seperti Badan Urusan Logistik (Bulog)
● pengembangan
infrastruktur transportasi ;
pemerintah Orde Baru membangun berbagai infrastruktur
transportasi, baik transportasi darat, laut dan udara. Pengembangan
infrastruktur transportasi tersebut mendorong peningkatan moblitas penduduk
antardaerah dan antar pulau sehingga mempercepat proses integrasi nasional dan
pemerataan pembangunan.
● Pertumbuhan
ekonomi yang cukup tinggi :
Pertumbuhan ekonomipada masa Orde Baru pernah mencapai
hingga 7,7 % pertahun. Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi ini terjadi pada
tahun 1970-an sebagai akibat dari adanya peristiwa Oil Boom, yaitu ketika pendapatan pemerintah di sektor migas
meningkat pesat sebagai akibat dari lakunya minyak indonesia di pasar global. ● Peningkatan pendapatan perkapita sampai sekitar 1000 USD dan berkurangnya jumlah orang miskin
Walaupun pemerintah Orde Baru sempat mencapai keberhasilan
terutama pada aspek ekonomi, namun pada akhirnya pemerintahan Orde Baru berkhir
dengan kegagalan. Kegagalan pembangunan yang berujung pada tumbangnya
pemerintahan Orde Baru antara lain di sebabkan oleh adanya kelemahan baik
kelemahan yang bersifat struktural maupun kelemahan yang bersifat mental.
Kelemahan struktural
ditandai dengan rapuhnya fondasi perekonomian Indonesia yang leih
memprioritaskan pembangunannya pada aspek keuangan yang bersifat semu. Adapun
kelemahan mental dapat dilihat dari rendahnya moralitas dan mentalitas para
pejabat dalam pemerintahan Orde Baru.
Kritik terhadap pembangunan Orde Baru antara lain
disampaikan oleh Slamet Bratanata. Ia pernah menjadi Menteri Pertambangan,
anggota kelompok sekutu militer. Ia menyatakan bahwa Indonesia telah terjebak dalam
proses neokolonial, pembangunan hanya bermanfaat bagi tiga pihak saja, yakni
investor asing, para cukong, dan para pejabat dengan mengabaikan kapital
pribumi dan sebagian besar penduduk.
Hal ini merupakan tesis campuran dua macam ekonomi dengan
teori ketergantungan. Pemerintah Orde Baru menjadi eksekutor tatanan kolonial
baru. Masyarakat neokolonial Indonesia mengandung tujuh macam bom waktu ;
→ Demoralisasi nasional sebagai akibat bangunan trio
avonturir-cukong-pejabat
→ Ruwetnya birokrasi
dan bisnis
→ Kebijakkan pemerintah tentang kredit bank
→ Perusakan hutan dan sumber daya alam lainnya
→ Pengusiran rakyat dari tanah mereka dengan “feodalisme
uang”
→ Berkembangnya pengangguran
Kegagalan Orde Baru yang ditandai oleh jatuhnya nilai tukar
rupiah terhadap dollar Amerika pada krisis ekonomi tahun 1997-1998 dan turunnya
tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 1998 sampai minus 13 % menunjukkan
adanya sejumlah mitos Orde Baru. Mitos-mitos tersebut antara lain :
Pembangunan yang berlangsung pada masa Orde Baru lebih
banyak menguntungkan dan mengakomodasi kepentingan kelompok sosial atas dan
pengusaha serta pejabat pemerintah. Pembangunan yang diselenggarakan lebih
banyak bertujuan mengembangkan kegiatan bisnis para pejabat dan pengusaha dan
seringkali justru mengorbankan kepentingan rakyat kecil.
keamanan yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru
seringkali tidak bersifat kelembagaan dan menyalahi perundang-undangan. Seperti
misalnya penanganan tindak kejahatan melalui Petrus atau penembakan misterius.
Walaupun kebijakkan ini sanggup menekan angka kejahatan, namun tidak ayal, hal
ini telah menimbulkan ketakutan pada elemen masyarakat lainnya. Kaebijakkan
Petrus ini juga dimanfaatkan oleh penguasa untuk meneror dan mengintimidasi
lawan-lawan politiknya.
❸ mitos swasembada pangan ;
Swasembada yang pernah dicapai oleh pemerintah Orde Baru
umumnya hanya terjadi pada sektor pertanian padi, itupun hanya berlangsung
dalam waktu yang relatif singkat. Swasembada itu juga menimbulkan
persoalan-persoalan ekologis dan lingkungan serta mengakibatkan munculnya
biaya-biaya sosial yang tinggi.
yang ada adalah demokrasi semu yang hanya bersifat
prosedural. Pada kenyataannya, lembaga-lemabga demokrasi seperti MPR dan
DPR/DPRD telah lama mengalami disfungsi. Lembaga-lembaga tersebut hanya menjadi
lembaga yang mendukung pemerintahan tanpa pernah berhasil menyuarakan
kepentingan rakyat.
Kegagalan Orde Baru dapat dilihat sebagai berikut ;
● Pemerintahan
otoriter ;
Pemerintah Orde Baru berupaya menjadikan masyarakat
Indonesia tuna politik, yaitu tidak memahami hak dan kewajibannya sebagai warga
negara. Kebebasan berpendapat dan berekspresi dibatasi derta dihambat. Lembaga-lembaga
demokrasi yang ada seperti Dewan Perwakilan Rakyat telah mengalami disfungsi
dan berubah fungsinya menjadi lembaga yang cenderung melegitimasi kepentingan
penguasa. Pemerintah dengan sewenang-wenang memberangus kelompok oposisi mulai
dari kalangan buruh, mahasiswa maupun dari kalangan elit pemerintah itu
sendiri.
Banyak tokoh yang harus meringkuk di penjara atau mengalami
kematian perdata karena melakukan kritik terhadap kebijakkan pemerintah.
Lembaga seperti Komando Keamanan Dan Ketertiban (Kopkamtip) yang merupakan
sebuah lembaga ekstrakonstitusional telah banyak melakukan penindakan terhadap
pihak-pihak yang mengancam stabilitas politik.
● Pelanggaran
Hak Asasi Manusia ;
pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia pada masa Orde Baru
dapat dilihat dari banyaknya kasus sebagai berikut ;
√ Peristiwa
Talangsari di Lampung
√ Peristiwa penembakkan terhadap massa muslim di Tanjung
Priok
√ Kasus Penembakan Misterius (Petrus)
√ Peristiwa penembakan di Santa Cruz, Dili, Timor-Timur
√ Pelaksanaan Daerah Operasi Militer di Aceh √ Penculikan terhadap para aktivis mahasiswa
● Pengekangan
demokrasi dan gagalnya pembangunan demokrasi di Indonesia ;
Hal ini disebabkan oleh adanya 5 Paket Undang-Undang
Politik yang dicanangkan tahun 1985. Peraturan tersebut telah membatasi ruang
gerak rakyat dalam berdemokrasi. Pemerintah melarang pendirian partai politik
sehingga partai politik yang ada tidak mampu menjadi sarana menampung aspirasi
masyarakat.
● Tidak
berjalannya sharing power dan
monopoli kekuasaan ;
Pemerintah Orde Baru cenderung memonopoli kekuasaan dan
memarjinalisasikan pihak-pihak yang dianggap sebagai musuh pemerintah. Kabinet
dan pemerintahan dan juga lembaga-lembaga negara serta BUMN didominasi oleh
lingkar dalam kekuasaan baik dari kalangan militer maupun golongan karya termasuk dari para kroni dan kerabat mereka.
● Korupsi
Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;
KKN merupakan slaah satupersoalan terbesar Orde Baru.
Diperkirakan 1/5 pendapatan pemerintah habis dijarah oleh para koruptor.
Korupsi tidak hanya merusak iklim sosial dan politik, tetapi juga menyumbang
banyak untuk inefisiensi ekonomi. Selain korupsi juga berkembang budaya
pungutan liar (Pungli). Baik korupsi maupun pungli mengakibatkan tingginya
biaya ekonomi yang berdampak pada mahalnya biaya produksi barang sehingga
berdampak langsung kepada penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat luas.
Pemerintah Orde Baru sebenarnya telah melakukan sejumlah
upaya untuk memberantas korupsi diantaranya dengan mengadakan Operasi Tertib (Opstib)
dan membentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK). Akan tetapi dalam pelaksanaannya
kedua hal tersebut terbukti tidak efisien dalam memberantas korupsi dan pungli.
Opstib yang dimulai pada bulan Juli 1977 kemudian melemah dan akhirnya berhenti
satu tahun kemudian.
Bukan saja gagal dalam mengatasi korupsi, pemerintah Orde
Baru bahkan terlibat dalam korupsi itu sendiri. Sejumlah kerabat dalam kalangan
penyelenggara pemerintahan banyak memanfaatkan fasilitas negara untuk
kepentingan pribadi, termasuk para aparat sipil dan militer yang mengambil
keuntungan dari adanya proyek-proyek pemerintah dan investasi asing.
● Ekonomi
Gelembung (Buble economic) :
Strategi pembangunan Orde Baru yang terlalu berorientasi
kepada sektor perbankan dan keuangan serta cenderung mengabaikan sektor ekonomi
riil telah menimbulkan adanya Ekonomi Gelembung (Buble Economy). Ekonomi
Gelembung menggambarkan kondisi ekonomi yang berbeda antara yang terlihat dan
apa yang sesungguhnya terjadi.
● Tidak
berjalannya supremasi hukum ;
Hukum pada masa Orde Baru telah mengalami kematian. Hukum
cenderung menguntungkan pihak yang memiliki uang dan kekuasaan. Berlaku
adagium, hukum seperti pisau yang tajam ke atas akan tetapi tumpul ke bawah.
Profesi di bidang hukum seperti hakim dan jaksa serta pengacara tidak lagi
menjadi sarana untuk menegakkan keadilan, tetapi telah berubah menjadi sekedar
sarana mendapatkan kekayaan.
Kesenjangan yang ada merupakan hasil dari strategi pembangunan
yang hanya menitikberakan pada pertumbuhan semata. Strategi ini mengabaikan
dimensi kemanusiaan. kesenjangan ekonomi memang merupakan salah satu fenomena
yang selalu ada di dlaam suatu negara yang menganut neo-liberalisme.
Neo-liberalisme adalah suatu paham yang memiliki ciri sebagai berikut :
→ Hanya berorientasi pada sektor keuangan
→ Tidak menyentuh sektor riil
→ Didasarkan atas asas liberalisme yang mendorong
persaingan bebas dan otonomi individu
→ memiliki ajaran Trickle
Down Effect dalam ekonomi sebagai jalan pemerataan
→ berupaya memangkas semua anggaran negara untuk
kesejahteraan rakyat yang dianggap tidak produktif seperti subsidi pendidikan,
kesehatan dan jaminan sosial lainnya
→ Sebaliknya, memberikan dukungan kepada korporasi
internasional melalui program “tax benefits” dan “tax holidays”
→ Percaya pada perlunya deregulasi ekonomi → Keyakinan pada privatisasi
● Ketimpangan
ekonomi dan sosial :
Ketimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru telah memicu
turbulensi di bidang ekonomi, politik dan sosial di Indonesia sejak akhir 1997
hingga Mei 1998 dan yang membuat krisis dan ketidakstabilan ekonomi Indonesia
sangat sulit dipulihkan hingga bertahun-tahun.Kerapuhan fondasi sosio-struktural
ini adalah dasar dari kelemahan berbagai fundamental ekonomi lainnya. Lemahnya
fondasi sosia-struktural ini membuat fondasi makroekonomi yang diklaim kuat
nyatanya semu (pseudeo fundamentals) karena di bawahnya terdapat fondasi
sosio-struktural yang lemah. Menurut Andrinof Chaniago terdapat tujuh jenis
ketimpangan, yaitu :
❶ ketimpangan antarwilayah
❷ ketimpangan antarsektor ekonomi
❸ ketimpanganantar subwilayah
❹ ketimpangan antargolongan sosial-ekonomi
❺ ketimpangan desa dan kota
❻ ketimpangan’pembangunan diri” sebagian besar
manusia Indonesia
❼ ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta
(Chaniago,2012)
● Munculnya
sejumlah gerakan separatisme ;
Berkembangnya gerakan separatisme seperti Gerakan Aceh
Merdeka di Aceh dan Organisasi Papua Merdeka di Papua (ketika itu bernama Irian
Jaya) merupakan manifestasi dari ketidakpuasan rakyat di daerah tersebut dan
adanya tuntutan akan keadilan.
Akan tetapi yang patut disayangkan adalah tuntutan tersebut
tidak dijawab dengan adanya dialog dan keterbukaan. Pemerintah Orde Baru
mengambil pendekatan keamanan dengan melakukan operasi militer. Hasilnya adalah
terjadinya kekerasan, pembunuhan dan meluasnya spiral kekerasan yang tidak
berujung. Sampai dengan tumbangnya Orde Baru gerakan pemisahan diri tersebut
masih berlangsung.
● Kegagalan
pembangunan sosial :
Pembangunan tatanan sosial dan perilaku sosial kurang
mendapat perhatian yang serius dari pemerintah Orde Baru.Pemerintah Orde Baru
berpandangan bahwa pembangunan sosial telah diwakili oleh peningkatan
pendapatan, akses kepada fasilitas kesehatan, peningkatan jenjang pendidikan
dan peningkatan angka harapan hidup.
Sementara, sikap dan perilaku sosial individu maupun
perilaku kolektif kelompok-kelompok masyarakat dalam segala situasi dianggap
bukan merupakan hal yang bersifat prioritas yang perlu dibangun. Dampak dari
kelalaian pemerintah dalam membangun tatanan sosial adalah terjadinya kerusuhan
ketika terjadinya perubahan politik.
Pada bulan Mei 1998 terjadi kerusuhan yang meluluhlantakkan
hasil-hasil pembangunan selama duapuluh tahun terakhir. Kerusuhan tersebut juga
menghancurkan modal sosial yang menjamin kolektivitas masyarakat. Pasca
kerusuhan tersebut meuncul sikap saling curiga antargolongan yang ada.
Kerusuhan Mei merupakan puncak akumulasi dari ketidakpercayaan antargolongan di
masyarakat. Sebelumnya telah tejadi pula sejumlah kerusuhan di sejumlah tempat
sebagai berikut ;
→ kerusuhan Tasikmalaya, 1996
→ Peristiwa Situbondo, 1996 → Peristiwa kerusuhan di Tanahabang, 1997
→ Kerusuhan yang menyertai pemilu tahun 1997 → Peristiwa heboh ‘dukun santet’ di Jawa Timur, 1998
Andrinof Chaniago, Gagalnya Pembangunan, Membaca Ulang
Keuntuhan Orde Baru, Jakarta : LP3ES, 2012
H.W.Arndt, Pembangunan Dan Pemerataan, Indonesia Di Masa
Orde Baru, Jakarta : LP3ES, 1983
Mansour Fakih,Bebas Dari Neoliberalisme, Yogyakarta :
Insist, 2003
Muhammad Hisyam (ed), Krisis Masa Kini Dan Keberhasilan
Orde Baru, Jakarta ; Yayasan Obor Indonesia, 2003 Richard Robison, Soeharto Dan Bangkitnya Kapitalisme Indonesia, Depok : Komunitas Bambu, 2012 |