Implementasi Kedaulatan rakyat di Indonesia dilaksanakan secara langsung melalui

Implementasi Kedaulatan rakyat di Indonesia dilaksanakan secara langsung melalui

ctrlnum 1582
fullrecord <?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><title>Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat Pasca Amandemen UUD 1945</title><creator>AR, Fahmi Yoesmar</creator><creator>Rannie, Mahesa</creator><subject>K Law (General)</subject><description>Sebelum UUD 1945 diamandemen, pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Namun, setelah UUD 1945 diamandemen, pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Hal inilah yang dapat menimbulkan penafsiran bermacam-macam, siapa sesungguhnya pelaksana kedaulatan rakyat di Indonesia dan bagaimanakah pelaksanaannya. Setelah diteliti lebih lanjut, sesungguhnya setelah diamandemen UUD 1945, pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia bukan lagi dilakukan oleh MPR semata karena MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara yang melaksanakan kedaulatan rakyat. Jika ditelusuri, perwujudan kedaulatan rakyat ini tercantum dalam amandemen pasal-pasal UUD 1945, antara lain Pasal 6 A yang berisikan tentang pemilihan Presiden/Wakill Presiden oleh rakyat secara langsung, Pasal 28 dan 28 E tentang kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Setelah amandemen UUD 1945 pelaksanaan kedaulatan rakyat ini juga dilakukan oleh semua lembaga-lembaga negara, baik secara langsung, seperti Presiden, MPR, DPR, dan DPD maupun tidak langsung seperti MA, MK, BPK, dan Komisi Yudisial. lembaga-lembaga negara tersebut merupakan pelaksana kedaulatan rakyat.</description><date>2012-01</date><type>Journal:Article</type><type>PeerReview:PeerReviewed</type><type>File:application/pdf</type><identifier>http://eprints.unsri.ac.id/1582/1/Majalah_Simbur_(Volume%2D46).pdf</identifier><identifier>AR, Fahmi Yoesmar and Rannie, Mahesa (2012) Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat Pasca Amandemen UUD 1945. Simbur Cahaya, 16 (46). pp. 2807-2823. ISSN 14110-0614</identifier><relation>http://eprints.unsri.ac.id/1582/</relation><recordID>1582</recordID></dc>
format Journal:Article Journal PeerReview:PeerReviewed PeerReview File:application/pdf File
author AR, Fahmi Yoesmar Rannie, Mahesa
title Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat Pasca Amandemen UUD 1945
publishDate 2012
topic K Law (General)
url http://eprints.unsri.ac.id/1582/1/Majalah_Simbur_(Volume%2D46).pdf http://eprints.unsri.ac.id/1582/
contents Sebelum UUD 1945 diamandemen, pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Namun, setelah UUD 1945 diamandemen, pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Hal inilah yang dapat menimbulkan penafsiran bermacam-macam, siapa sesungguhnya pelaksana kedaulatan rakyat di Indonesia dan bagaimanakah pelaksanaannya. Setelah diteliti lebih lanjut, sesungguhnya setelah diamandemen UUD 1945, pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia bukan lagi dilakukan oleh MPR semata karena MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara yang melaksanakan kedaulatan rakyat. Jika ditelusuri, perwujudan kedaulatan rakyat ini tercantum dalam amandemen pasal-pasal UUD 1945, antara lain Pasal 6 A yang berisikan tentang pemilihan Presiden/Wakill Presiden oleh rakyat secara langsung, Pasal 28 dan 28 E tentang kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Setelah amandemen UUD 1945 pelaksanaan kedaulatan rakyat ini juga dilakukan oleh semua lembaga-lembaga negara, baik secara langsung, seperti Presiden, MPR, DPR, dan DPD maupun tidak langsung seperti MA, MK, BPK, dan Komisi Yudisial. lembaga-lembaga negara tersebut merupakan pelaksana kedaulatan rakyat.
id IOS4554.1582
institution Universitas Sriwijaya
institution_id 177
institution_type library:university library
library Perpustakaan Universitas Sriwijaya
library_id 596
collection Repository Universitas Sriwijaya
repository_id 4554
city KOTA PALEMBANG
province SUMATERA SELATAN
shared_to_ipusnas_str 1
repoId IOS4554
first_indexed 2017-08-30T23:43:43Z
last_indexed 2017-08-30T23:43:43Z
recordtype dc
merged_child_boolean 1
_version_ 1686139563435622400
score 17.08307

Abdullah, Rozali, Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif), Rajawali Pers, Jakarta, 2009

Asshiddiqie, Jimly, Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia Pergeseran Keseimbangan antara Individualisme dan Kolektivisme dalam Kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980- an, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994

-----------------, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, FH.UII Press, Yogyakarta, 2004

Aristoteles, Politik (La Politica), Diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris Oleh Benjamin Jowett dan diterjemahkan dari Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Indonesia oleh Syamsur Irawan Kharie, Visi Media, Jakarta, 2007

A. Dahl, Robert, Perihal Demokrasi Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001

Budiman, Arif Teori Negara Negara, Kekuasaan dan Ideologi, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002

Chaidar, Al, Pemilu 1999 Pertarungan Ideologis Partai-partai Islam Versus Partai-partai Sekuler, Islam Kaffah, 1419 H

Hasbi, Artani, Musyawarah & Demokrasi, Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001

Huda, Ni’matul, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review, UII Press, Yogyakarta, 2005

Harun, Refly, Memilih Sistem Pemilu Dalam Periode Transisi, Jurnal Konstitusi, Vol. II, No.1, Juni 2009, Mahkamah Konstitusi dengan Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2009

J. Prihatmoko, Joko, Mendemokratiskan Pemilu dari Sistem Sampai Elemen Teknis, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008

Koirudin, Profil Pemilu 2004, Evaluasi Pelaksanaan, Hasil dan Perubahan Peta Politik Nasional Pasca Pemilu Legislatif 2004, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004

Kelsen, Hans, Teori Umum Hukum dan Negara Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007

Mulyosudarmo, Soewoto, Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi, Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur dan In-Trans, Malang, 2004

Nurtjahjo, Hendra, Filsafat Demokrasi, Bumi Aksara Jakarta, 2006

O. Santoso, Kholid (Ed.), Mencari Demokrasi Gagasan dan Pemikiran, Sega Arsy, Bandung, 2009

Purnama, Eddy, Negara Kedaulatan Rakyat Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-negara Lain, Nusa Media, Malang, 2007

Revitch, Diane & Abigail Thernstrom (ed), Demokrasi Klasik & Modern – Tulisan Tokoh-tokoh Pemikir Ulung Sepanjang Masa, Yayasan Obor Indonesia, Yogyakarta, 2005

Rawls, John, Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006

Samidjo, Ilmu Negara, CV. Armico, Bandung, 1986

Sorensen, Georg, Demokrasi dan Demokratisasi Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003

Strong, C.F., Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Kajian Tentang Sejarah & Bentuk-bentuk Konstitusi Dunia, Penerbit Nuansa dengan Penerbit Nusamedia, Bandung, 2004

Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008

Risalah Rapat Pansus Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilu, Pembahasan DIM Persandingan, Rapat Kerja ke-5 (Rapat ke-17), tanggal 23 September 2002

Risalah Rapat Pansus RUU Tentang Pemilu, Pembahasan DIM Fraksi-fraksi dengan Pemerintah, tanggal 30 Oktober 2002

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 Syamsuddin Haris, Menata Ulang Sistem Pemilu, Harian Kompas, 13 April 2009

Partai Diprediksi Bakal Tak Lolos PT, Harian Kompas, 17 Februari 2009

Kacung Marijan, Pemerintahan Demokratis, Harian Kompas, 23 Februari 2009

Jajak Pendapat Kompas, Membebaskan Dukungan Politik Calon Wakil Rakyat, Harian Kompas, 2 Februari 2009

Suara Rakyat Dihormati, Harian Kompas, 24 Desember 2008

Pemerintah Tidak Pernah Kuat dan Efisien, Harian Kompas, 18 Maret 2009

Kisruh DPT, Siapa Bertanggung Jawab? Harian Kompas, 16 April 2009

Valina Singka, Pelajaran Pemilu Legislatif Menuju Pemilu Presiden, Harian Kompas, 25 Mei 2009

Sistem Perlu Tata Ulang, Harian Kompas, 14 November 2009, hlm. 5 Denny Indrayana, Menegakkan Daulat Rakyat, Kompas, 6 Januari 2009

Ta Legowo, Pradoks DPR 2009-2014, Harian Kompas, 11 Mei 2009

Juanda Nawawi, Demokrasi dan Clean Governance, http://www.resepkita.com forum/popprinter_friendly-.asp?TOPIC_ID=1380, diakses tanggal 1 Januari 2010


Page 2

View or download the full issue PDF

Jurnal Konstitusi Indexed By:

Implementasi Kedaulatan rakyat di Indonesia dilaksanakan secara langsung melalui
 
Implementasi Kedaulatan rakyat di Indonesia dilaksanakan secara langsung melalui
Implementasi Kedaulatan rakyat di Indonesia dilaksanakan secara langsung melalui
Implementasi Kedaulatan rakyat di Indonesia dilaksanakan secara langsung melalui
Implementasi Kedaulatan rakyat di Indonesia dilaksanakan secara langsung melalui
 
Implementasi Kedaulatan rakyat di Indonesia dilaksanakan secara langsung melalui
Implementasi Kedaulatan rakyat di Indonesia dilaksanakan secara langsung melalui
Implementasi Kedaulatan rakyat di Indonesia dilaksanakan secara langsung melalui
Implementasi Kedaulatan rakyat di Indonesia dilaksanakan secara langsung melalui
 
Implementasi Kedaulatan rakyat di Indonesia dilaksanakan secara langsung melalui
 
Implementasi Kedaulatan rakyat di Indonesia dilaksanakan secara langsung melalui
 
Implementasi Kedaulatan rakyat di Indonesia dilaksanakan secara langsung melalui
 
Implementasi Kedaulatan rakyat di Indonesia dilaksanakan secara langsung melalui
 
Implementasi Kedaulatan rakyat di Indonesia dilaksanakan secara langsung melalui
 
Implementasi Kedaulatan rakyat di Indonesia dilaksanakan secara langsung melalui
 
Implementasi Kedaulatan rakyat di Indonesia dilaksanakan secara langsung melalui
 
Implementasi Kedaulatan rakyat di Indonesia dilaksanakan secara langsung melalui
 
Implementasi Kedaulatan rakyat di Indonesia dilaksanakan secara langsung melalui
 
Implementasi Kedaulatan rakyat di Indonesia dilaksanakan secara langsung melalui
 
Implementasi Kedaulatan rakyat di Indonesia dilaksanakan secara langsung melalui
 
Implementasi Kedaulatan rakyat di Indonesia dilaksanakan secara langsung melalui
 
Implementasi Kedaulatan rakyat di Indonesia dilaksanakan secara langsung melalui
 
Implementasi Kedaulatan rakyat di Indonesia dilaksanakan secara langsung melalui
 
Implementasi Kedaulatan rakyat di Indonesia dilaksanakan secara langsung melalui
Implementasi Kedaulatan rakyat di Indonesia dilaksanakan secara langsung melalui
Implementasi Kedaulatan rakyat di Indonesia dilaksanakan secara langsung melalui
 
Implementasi Kedaulatan rakyat di Indonesia dilaksanakan secara langsung melalui
Implementasi Kedaulatan rakyat di Indonesia dilaksanakan secara langsung melalui
 
Implementasi Kedaulatan rakyat di Indonesia dilaksanakan secara langsung melalui
 
Implementasi Kedaulatan rakyat di Indonesia dilaksanakan secara langsung melalui