Berikut ini yang bukan merupakan peran daerah dalam KERANGKA NKRI adalah

tirto.id - Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang utuh dan berdaulat serta bagiannya tidak dapat berubah.

Hal ini terdapat dalam pasal 37 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Perubahan keempat yang berbunyi, "Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan."

Indonesia sebagai negara kepulauan tentu tidak bisa hanya mengandalkan pengawasan dari pusat. Oleh karena itu, setelah melewati berbagai proses panjang, Indonesia kini memiliki 34 provinsi yang secara singkat bertujuan menyelenggarakan tugas atau fungsi pemerintahan daerah dan bertanggung jawab pada pusat.

Substansi pembagian daerah NKRI diatur dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945: Perubahan keempat yang berbunyi, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang".

Dikutip dari tulisan Lukman Surya Saputra dkk., dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (2017), konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah, yakni daerah otonom harus berperan nyata dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik, pemberdayaan, partisipasi masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun, otonomi daerah yang dijalankan selama ini semata-mata hanya dipahami sebagai perpindahan kewajiban pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk masyarakat. Padahal tugas pemerintah daerah lebih luas dari itu.

Menurut Septi Nur Wijayanti dalam jurnal berjudul Hubungan Antara Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 (2016).

Padahal substansi penting dari otonomi daerah adalah pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah secara politik dan ekonomi agar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berlangsung secara adil dan merata di daerah.

Selain itu, juga sebagai dasar memperluas pelaksanaan demokrasi dan instrumen mewujudkan kesejahteraan umum.

Masih dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (2017), disebutkan peran daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, antara lain:

a. Mempertahankan bentuk dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana ketentuan pasal 37 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan".

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat.

c. Memajukan bangsa melalui inovasi dan kreativitas aparatur sipil negara di daerah.

d. Melaksanakan pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, kesempatan dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah.

e. Mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis.

Dengan kekayaan sumber daya alam dan manusia di Indonesia, setiap daerah memiliki peran penting dalam kerangka NKRI.

Dibentuknya fungsi pemerintahan dengan pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah, mencerminkan negara Indonesia yang berpegang pada bentuk negara kesatuan. Hal ini berarti butir Pancasila sila ketiga telah berhasil dijalankan.

Baca juga: Apa Saja Jenis-Jenis Belanja Negara Pemerintah Pusat dan Daerah?

Subscribe for updates Unsubscribe from updates

Peran daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, antara lain: a. Mempertahankan bentuk dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana ketentuan pasal 37 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, ”Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”. b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat. c. Memajukan bangsa melalui inovasi dan kreativitas aparatur sipil negara di daerah. d. Melaksanakan pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, kesempatan dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah.

Salah satu peran daerah dalam kerangka NKRI adalah berikut ini, kecuali?

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat
2. Mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis
3. Memajukan bangsa melalui inovasi dan kreativitas aparatur sipil negara di daerah
4. Mempertahankan bentuk dan keutuhan Daerah
5. Semua jawaban benar

Jawaban: D. Mempertahankan bentuk dan keutuhan Daerah

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, salah satu peran daerah dalam kerangka nkri adalah berikut ini, kecuali mempertahankan bentuk dan keutuhan daerah.

Kemudian, saya sangat menyarankan anda untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu Perhatikan pernyataan di bawah ini:(1) Pemerintahan berjalan lebih efektif, (2) Daerah tidak dapat menentukan kebijakan sendiri, (3) Pemanfaatan sumber daya alam akan lebih efektif dan efisien, (4) Sumber daya manusia daerah dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan potensi daerahnya Dari pernyataan tersebut, yang bukan merupakan manfaat otonomi daerah adalah nomor? beserta jawaban penjelasan dan pembahasan lengkap.

Berikut ini yang bukan termasuk peran daerah dalam negara kesatuan republik indonesia adalah meningkatkan pendapatan perkapita sebesar besarnya untuk pejabat daerah.

Penjelasan

Karena pada dasarnya peran daerah dalam negara kesatuan republik indonesia adalah (1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat.

(2) Mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, dan (3) Memajukan bangsa melalui inovasi dan kreativitas aparatur sipil negara di daerah.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.

Berikut adalah peran daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia:

(1) Mempertahankan bentuk dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana ketentuan pasal 37 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, ”Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”.

(2) Menyelenggarakan urusan pemerintahan, kecuali enam urusan yang menjadi kewenangan pusat, yaitu politik luar negeri; pertahanan; keamanan; peradilan; moneter atau berhubungan dengan keuangan; dan agama.

(3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat.

(4) Memajukan bangsa melalui inovasi dan kreativitas aparatur sipil negara di daerah.

(5) Melaksanakan pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, kesempatan dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah.

(6) Mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis.

Kesimpulan

Pertanyaan berikut ini yang bukan termasuk peran daerah dalam negara kesatuan republik indonesia adalah kami memberikan jawaban dan penjelasan lengkap dan akurat.

Karena, jawaban pertanyaan berikut ini yang bukan termasuk peran daerah dalam negara kesatuan republik indonesia adalah yang kami berikan telah melalui proses moderasi.

Pertanyaan berikut ini yang bukan termasuk peran daerah dalam negara kesatuan republik indonesia adalah melewati proses pengkajian, dengan tujuan untuk menemukan jawaban paling relevan.

Jadi anda jangan meragukan lagi jawaban dari pertanyaan berikut ini yang bukan termasuk peran daerah dalam negara kesatuan republik indonesia adalah yang kami berikan.

Referensi

Perlu Anda ketahui bahwa jawaban dan penjelasan diatas diambil dari berbagai sumber sebagai referensi, mulai dari situs google, bing, yahoo, dan yandex.