Bagaimana cara membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia

KOMPAS.com - Indonesia adalah negara yang menganut demokrasi. Untuk itu penting membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia.

Tahukah kamu mengapa kehidupan demokratis itu penting?

Pentingnya kehidupan demokratis

Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, pada hakikatnya karakteristik negara dmeokratis adalah:

1. Persamaan kedudukan di depan hukum
2. Partisipasi dalam pembuatan keputusan
3. Distribusi pendapatan secara adil
4. Kebebasan yang bertanggung jawab

Berikut ini penjelasannya:

Baca juga: Prinsip-prinsip Demokrasi

• Persamaan kedudukan di muka hukum

Hukum mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya.

Semua rakyat memiliki kedudukan sama di depan hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu. Siapa saja yang bersalah dihukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk menciptakan hal itu harus ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana. Serta bebas dari pengaruh pemerintahan yang berkuasa dan berani menghukum siapa saja yang bersalah.

• Partisipasi dalam pembuatan keputusan

Dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat.

Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara.

Para pembuat kebijakan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam.

Contoh, ketika rakyat berkeinginan kuat menyampaikan pendapat di muka umum, maka pemerintah dan DPR menetapkan undang-undang yang mengatur penyampaian pendapat di muka umum.

• Distribusi pendapatan secara adil

Di negara demokrasi, semua bidang dijalankan berdasarkan prinsip keadilan termasuk di bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak.

Pemerintah wajib memberikan bantuan pada kepada fakir dan miskin yang berpendapatan rendah. Sehingga diharapkan terjadi distribusi pendapatan yang adil di antara warga negara Indonesia.

Contoh, pemerintah giat membuka lapangan kerja agar masyarakat bisa memperoleh penghasilan.

• Kebebasan yang bertanggung jawab

Dalam sebuah negara yang demokratis terdapat empat kebebasan yang penting, yaitu:

1. Kebebasan beragama
2. Kebebasan pers
3. Kebebasan mengeluarkan pendapat
4. Kebebasan berkumpul

Empat kebebasan tersebut adalah HAM yang harus dijamin keberadaannya oleh negara. Akan tetapi dalam pelaksanaannya mesti bertanggung jawab.

Artinya kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku.

Kebebasan yang dikembangkan adalah kebebasan yang tidak tak terbatas. Yaitu kebebasan yang dibatasi oleh aturan dan kebebasan yang dimiliki oleh orang lain.

Baca juga: Ciri-ciri Fundamental Negara Demokrasi

Dampak kehidupan tidak demokratis

Kehidupan demokratis penting dikembangkan dalam berbagai kehidupan. Apa akibatnya bila karakteristik negara yang demokratis tersebut tidak dijalankan?

Karena jika kehidupan yang demokratis tidak terlaksana maka asas kedaulatan rakyat tidak berjalan, tidak ada jaminan HAM, tidak ada persaman di depan hukum.

Jika demikian, justru akan semakin jauh dari tujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Bila warga negara tidak diperlakukan sama di depan hukum, tentu akan merasa diperlakukan tidak adil. Kepercayaan terhadap lembaga-lembaga peradilan menjadi menurun bahkan tidak ada.

Bila masyarakat tidak diberi kesempatan yang sama untuk mencari pekerjaan dan memperoleh penghidupan yang layak, maka masyarakat akan menganggur, jumlah fakir miskin bertambah banyak dan semakin terlantar kehidupannya.

Akibat negatif juga akan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, sekolah dan masyarakat.

Bila tidak diberi kesempatan berbicara di depan orang tua, maka segala aturan keluarga harus diikuti tanpa musyawarah terlebih dahulu.

Jika guru tidak memberi kesempatan bertanya, mengemukakan pendapat, berdiskusi maka pemahaman siswa terhadap pelajaran kurang optimal.

Di masyarakat, bila penyelesaian perkara tidak melalui musyawarah maka akan terjadi main hakim sendiri dan pengambilan kebijakan yang sewenang-wenang. Akibatnya suasana di lingkungan masyarakat menjadi tidak nyaman dan tidak aman.

Di lingkup kehidupan berbangsa dan bernegara, bila tidak ada pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden tentu tidak akan terwujud kebebasan warga negara untuk memilih pemimpinnya.

Bila warga negara tidak diberi kesempatan berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan pemerintah maka kebijakan yang dibuat pemerintah cenderung akan sewenang-wenang. Artinya kebijakan tersebut tidak sesuai aspirasi warga negara.