Apa yg di sebut opm


28 Juni 2022

Jakarta (SIB)Organisasi Papua Merdeka (OPM) buka suara merespons langkah pemerintah Indonesia menyematkan label teroris terhadap kelompok bersenjata di Papua--biasa disebut aparat dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).


Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan penetapan status teroris itu lantaran kelompok bersenjata tersebut dianggap semakin brutal melakukan penyerangan dan kekerasan. Bahkan kata Mahfud, mengakibatkan korban warga sipil.


Kondisi tersebut, kata Mahfud, sesuai ketentuan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme untuk menggolongkan gerakan tersebut ke kelompok teroris.


Atas ketetapan tersebut, OPM balik menyatakan justru aparat militer Indonesia yang selama ini menyerang warga sipil. "Berbeda dengan militer Indonesia, bagaimanapun pejuang Kemerdekaan TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) tidak pernah menyerang pendidik sipil Indonesia," tulis Dewan Diplomatik OPM, Amatus Akouboo Douw dikutip Minggu (2/5).


Jika pemerintah Indonesia berkeras melanjutkan program tersebut maka dia mengancam pasukannya tak segan melakukan serangan serupa terhadap warga sipil. "Jika Indonesia melanjutkan program teror dan genosida terhadap penduduk sipil Papua Barat (seperti yang terjadi selama hampir 60 tahun) dan masyarakat internasional tidak melakukan intervensi," tutur Amatus.


"Pejuang kemerdekaan TPNPB OPM akan mengumumkan kampanye memusnahkan tidak hanya militer Indonesia yang menduduki (Papua) secara ilegal, tetapi juga orang Jawa ilegal dan pemukim Indonesia lainnya yang semakin mencuri tanah suci dan sumber daya orang Papua Barat," lanjut dia lagi.


Amatus menduga kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan militer Indonesia seperti pemboman penduduk sipil di dataran tinggi Papua Barat merupakan dampak dari ketidakmampuan dan ketakutan militer Indonesia melawan TPNPB.


Dalam poin pernyataannya Amatus pun menyebut, dugaan program genosida Indonesia terhadap Papua telah dinyatakan dalam berbagai laporan sarjana hukum, akademisi, organisasi hak asasi manusia internasional, hingga Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).


Karena itu dia mengecam langkah PBB mengembalikan Papua Barat ke Indonesia pada 1963. Menurut Amatus, hal tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional yang diatur Piagam PBB dan Indonesia, PBB, Amerika Serikat, Australia dan negara-negara lainnya.


Dalam hal ini, Amatus menilai CIA (Badan Intelijen Pusat) AS juga turut bertanggung jawab dalam memunculkan kediktatoran militer pro-AS di Indonesia dan transfer ilegal Papua Barat demi eksploitasi emas di Papua Barat melalui perusahaan Freeport.


Atas segala perkara tersebut, ia menyatakan OPM mengundang Indonesia untuk meratifikasi perjanjian yang mengatur Pengadilan Kriminal Internasional.


Sehingga OPM juga menawarkan, kepastian ihwal dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida di Papua Barat maupun dugaan OPM melakukan tindak terorisme dapat diputus melalui pengadilan tersebut.


Kemudian, sambung dia, OPM mengundang Indonesia untuk meminta Mahkamah Internasional memutuskan apakah upaya pendudukan Indonesia terhadap Papua saat ini legal atau sebaliknya.


"OPM juga mengundang Indonesia untuk memberikan akses kepada Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, diplomat asing dan jurnalis ke Papua Barat seperti yang dijanjikan Presiden (Joko) Widodo pada tahun 2015, tetapi hingga saat ini gagal," lanjut Amatus.


Kata dia, OPM tengah menghimpun intervensi militer dari Pasukan Keamanan PBB dan meminta dukungan moral serta material dari Uni Eropa, negara-negara Afrika-Karibia-Pasifik dan semua anggota PBB yang diadvokasi dalam resolusi PBB XXV. "Program Aksi untuk implementasi penuh dari Deklarasi Pemberian Kemerdekaan kepada Negara dan Rakyat Kolonial."


Menko Polhukam Mahfud MD pada Jumat (29/4) lalu mengumumkan bahwa pemerintah secara resmi memasukkan kelompok kriminal bersenjata sebagai organisasi teroris berdasarkan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.


"Apa yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasinya dan orang-orang yang berafiliasi dengannya adalah tindakan teroris," ucap Mahfud.


Sehari sebelum keputusan diungkap Mahfud, Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III TNI, Kol Czi IGN Suriastawa menyatakan KKB OPM patut dibasmi atau dibabat habis. Pernyataan diutarakan usai insiden penembakan Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha.


"Dibabat habis, dibasmi sampai ke akar-akarnya," kata Suriastawa.


Jika OPM tidak ingin dibasmi oleh militer Indonesia, maka Suriastawa mengimbau seluruh anggota organisasi tersebut menyerahkan diri - (CNNI/c)

Merdeka.com - Tokoh pemuda Papua Ali Kabiay menyatakan kondisi Organisasi Papua Merdeka (OPM) saat ini sudah punah. Sedangkan yang ada sekarang melakukan tindak kekerasan di Papua hanya Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di pegunungan.

"Pergerakan KKB yang lebih dominan melakukan kekerasan karena sudah terdesak. Pertanyaan-pertanyaan tentang kondisi Papua saat ini selalu merujuk pada kata kunci OPM dan KKB," kata tokoh pemuda Papua Ali Kabiay dalam keterangan diterima ANTARA, Sabtu (2/4).

Kondisi saat ini di Papua, menurut Ali Kabiay, jika melihat kembali ke belakang pergerakan Papua Merdeka di tahun-tahun sebelumnya yang paling eksis melawan kedaulatan NKRI adalah OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Diakui Ali, OPM telah sedari dulu menjangkiti pemikiran warga-warga di sepanjang pantai/pesisir Papua dan OPM dulu sekali lahir dari gerakan spiritual bawah tanah air kekerasan.

"Jadi ceritanya bermula dari 1963. Aser Demotekay yang merupakan mantan Kepala Distrik Demta, Kabupaten Jayapura, kemudian muncul juga gerakan pro-kemerdekaan Papua di Manokwari pada 1964, tokohnya adalah Terianus Aronggear. Organisasi Terianus dikenal sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dan nama OPM semakin dikenal tahun 1965 lewat pemberontakan bersenjata kelompok Permenas Ferry Awom di Manokwari," ungkapnya.

Seiring berjalannya waktu, lanjut Ali Kabiay, pergolakan OPM pada waktu itu, orang Papua pantailah yang selalu aktif dalam melakukan perlawanan terhadap negara dengan aksi-aksinya. Namun dengan sentuhan humanis oleh pemerintah dan berjalannya waktu, kesejahteraan orang Papua pantai mulai menjadi perhatian pemerintah. Ali menyebut fakta saat ini, buktinya telah banyak anak-anak Papua pantai yang diberikan kesempatan oleh negara untuk bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil juga diberikan jabatan-jabatan fungsional.

Juga anak-anak pantai mengabdi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui TNI-Polri, kesempatan di berbagai bidang olah raga. Pemerintah NKRI juga memberikan kesempatan seluas-luasnya para pemuda Papua belajar dengan beasiswa, membuat banyak para pemuda Papua yang sukses di berbagai bidang, baik pemerintahan pusat maupun di daerah.

"Bahkan anak-anak Papua juga sukses di luar negeri memberikan kebanggaan negara sehingga mereka merasa puas atas perhatian dari Pemerintah. Belum lagi banyaknya infrastruktur dan pembangunan di Papua mulai dapat dinikmati masyarakat Papua," ungkap Ali Kabiay.

Setelah para tetua mereka meninggal, menurut Ali Kabiay, pada titik inilah OPM sudah tidak ada alias sudah punah karena secara tidak langsung. Gerakan OPM tidak dilanjutkan oleh penerus keluarga mereka

Sebagai contoh, sebut Ali Kabiay Ketua Dewan Adat Presidium Papua saat itu Theys Hiyo Eluay yang merupakan tokoh perjuangan Papua merdeka kini anaknya Yanto Eluay telah mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai anggota DPRD Kabupaten Jayapura dan terus melakukan terobosan bersama pemerintah untuk membangun Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tokoh pemuda Papua Ali Kabiay mengakui, ketika negara sudah sangat memberikan perhatian kepada masyarakat Papua baik kesejahteraan, kesempatan belajar dan menduduki pemerintahan, yang dulu mereka menyebut dirinya OPM sekarang adalah bagian dari warga negara Indonesia.

"Dan bila ada yang masih menyebut diksi OPM-TPNPB mereka adalah bagian penyusupan politik bukan murni dari mereka karena sesungguhnya mereka sudah punah. Omong kosong jika ada OPM-TPNPB. Karena yang ada sekarang ini adalah Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB yang berada di area pegunungan," ujarnya. (mdk/eko)

Baca juga:
Markas OPM Pimpinan Egianus Kogoya di Nduga Dikuasai TNI dan Polri
Pangdam Cendrawasih Tegaskan Kabar Tewasnya Prajurit TNI Tewas di Nduga Papua Hoaks
Polres Mimika Sebut Area Pertambangan Freeport Masih Ada Kamp KKB Joni Botak
BNPT Berencana Usul KKB dan OPM Ditetapkan Sebagai Organisasi Teroris
Cerita Operasi Senyap 13 Kopassus-Raider Serang KKB
Warga Melintas di KM 07 Dekai Yahukimo Ditembaki Diduga KKB, Tak Ada Korban Jiwa

Apa yg di sebut opm
Foto ilustrasi: Senjata TPN OPM (Wilpret Siagian/detikcom)

Jakarta - Organisasi Papua Merdeka (OPM) dikecam publik karena aksi-aksi bersenjata yang menimbulkan korban jiwa. Padahal semula, OPM lahir dari gerakan spiritual bawah tanah nirkekerasan.Cerita bermula dari 1963. Aser Demotekay yang merupakan mantan Kepala Distrik Demta, Kabupaten Jayapura, diam-diam menjalankan kegiatan kelompok kebatinan bermuatan kepercayaan adat dan Kristiani. Meski menuntut kemerdekaan Papua, namun pihak Aser kooperatif dengan Indonesia. Pihak Aser meminta Indonesia menyerahkan kemerdekaan kepada Papua sesuai janji Alkitab, janji leluhur, dan janji tanah Papua bahwa bangsa Papua Barat adalah bangsa terakhir menuju akhir zaman.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Gerakan Aser ini bercorak kultus kargo (cargo cult). Belum diketahui nama pasti gerakan dan jenis kultus kargo macam apa yang Aser Demotekay jalankan itu, karena aktivitas mereka saat itu sangat rahasia, bergerak di 'bawah tanah'. Hal ini dijelaskan Jon RG Djopari dalam bukunya, 'Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka', terbitan 1993.Namun berbicara soal kultus kargo, kepercayaan semacam itu juga ada di kawasan Papua Nugini dan Mikronesia, muncul akibat interaksi masyarakat tradisional dengan masyarakat modern, dalam hal ini adalah tentara Barat dan Jepang yang sering membawa barang-barang kargo lewat pesawat, barang-barang kargo itu diyakini sebagai pemberian dewa. Belum jelas betul, apakah kultus kargo yang dipraktikkan kelompok Aser sama dengan yang ada di Papua Nugini dan Mikronesia atau berbeda.Salah satu pengikut Aser adalah Jacob Prai yang kemudian melanjutkan pergerakan. Meski Aser melarang tindakan kekerasan untuk mencapai kemerdekaan Papua Barat, namun dalam perkembangan selanjutnya, Jacob Prai harus menempuh cara radikal untuk mempertahankan diri dan mewujudkan cita-citanya.

Apa yg di sebut opm
Foto: Dua tokoh OPM, Seth Roemkorem dan Jacob Prai (Buku John RG Djopari)

Muncul pula gerakan pro-kemerdekaan Papua di Manokwari pada 1964, tokohnya adalah Terianus Aronggear. Dia mendirikan 'Organisasi Perjuangan Menuju Kemerdekaan Negara Papua Barat'. Organisasi ini juga bergerak secara klandestin. Belakangan, organisasi Terianus dikenal sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM). Kelompok Terianus Aronggear inilah yang disebut sebagai kelompok rintisan OPM paling pasti. Catatan sejarah ini sekaligus menepis anggapan bahwa OPM dibikin di Belanda atau dibikin di Jayapura (Hollandia/Sukarnopura), melainkan lahir di Manokwari tahun 1964.Terianus mengirim dokumen perjuangan ke Markas PBB di New York, isinya adalah menanyakan status Irian Jaya dan meminta peninjauan kembali persetujuan New York 15 Agustus 1962 karena tak mengikutsertakan orang Papua. Perjanjian New York itulah yang memuat persetujuan Belanda dan Indonesia agar Nederland Nieuw Guinea (saat ini Pulau Papua) diserahkan dari Belanda ke Indonesia lewat PBB.Dokumen kelompok Terianus itu juga berisi rancangan susunan kabinet Papua Barat, susunannya antara lain Markus Kaisiepo sebagai Presiden, Nicolaas Jouwe sebagai Wakil Presiden , Terianus Aronggear sebagai Menteri Luar Negeri, dan Permenas Ferry Awom sebagai Panglima Perang.

Konteks Munculnya OPM

Lahirnya OPM tak bisa dilepaskan dari janji pemerintah kolonial Belanda sebelumnya, bahwa Papua bakal merdeka. Pada 1 Desember 1961, Bendera Bintang Fajar berkibar di samping Bendera Belanda untuk pertama kalinya. Namun pada 19 Desember 1961, Trikora dicetuskan Presiden Sukarno dari Alun-alun Utara Yogyakarta. Sukarno ingin menggagalkan 'Negara Papua' buatan kolonial Belanda. Menurut Sukarno, wilayah yang dulu disebut Nugini Belanda (Nederland Nieuw Guinea) itu adalah wilayah Indonesia.Pada 15 Agustus 1962, Indonesia dan Belanda meneken perjanjian yang dimediasi oleh Amerika Serikat (AS), disebut sebagai Perjanjian New York. Hasilnya, mulai Oktober 1962, Papua diamanatkan terlebih dahulu ke PBB di bawah UNTEA (Otoritas Eksekutif Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa/United Nations Temporary Executive Authority). Selanjutnya, Papua akan diserahkan Belanda ke Indonesia pada 1 Mei 1963.Dalam kondisi itu, pihak yang ingin Papua merdeka kemudian bergerak. Pihak otoritas Indonesia menyebutnya sebagai OPM. Nama OPM semakin dikenal tahun 1965 lewat pemberontakan bersenjata kelompok Permenas Ferry Awom di Manokwari. Lama kelamaan, pihak pemberontak juga menerima nama OPM yang sering dipakai pihak Indonesia itu karena nama itu lebih tepat, singkat, dan mudah diingat ketimbang nama panjang organisasi yang mereka bentuk semula, 'Organisasi dan Perjuangan Menuju Kemerdekaan Papua Barat'.Pada perkembangan selanjutnya, 1 Juli diperingati simpatisan Papua Merdeka sebagai hari lahirnya OPM. Soalnya pada tanggal itu tahun 1971, digelar proklamasi kemerdekaan Papua dengan Seth Jafeth Roemkorem sebagai Presiden sementara Papua Barat (West Papua). Pengertian Papua Barat saat itu tentu bukanlah seperti yang dipahami sebagai 'Provinsi Papua Barat' saat ini, melainkan seluruh wilayah Papua sebelah barat Papua Nugini.

(dnu/fjp)