Apa wewenang Bank Indonesia terkait tugasnya dalam menetapkan dan melaksanakan?

Lancar atau tidaknya pengelolaan arus uang di suatu negara ditentukan oleh kebijakan moneter negara yang bersangkutan. Dimana sistem moneter yang kuat menjadikan arus uang berlangsung lancar, yang akhirnya berimbas pada kuatnya perekonomian nasional, pun demikian sebaliknya. Nah, pengelolaan arus uang ini dilakukan oleh bank sentral, dimana di Indonesia dipegang oleh Bank Indonesia.

Sebagai bank sentral, Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak-pihak lainnya. Status dan kedudukan khusus ini sendiri diperlukan agar Bank Indonesia dapat sungguh-sungguh melaksanakan tanggung jawabnya sebagai otoritas moneter. Apa saja tanggung jawab yang dimaksud tersebut?

Jika mengacu pada UU No 6 tahun 2009, Bank Indonesia disebutkan memiliki otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya. Artinya, pihak luar sama sekali tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia; dan Bank Indonesia wajib menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun.

Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki tujuannya sendiri, dimana salah satunya adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai hal ini, bank pun melaksanakan tugas yang menjadi ketiga pilarnya, apa saja?

1. Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter

Hal ini dapat dilakukan dengen memerhatikan sasaran laju inflasi serta melakukan pengendalian moneter. Pengendalian moneter sendiri dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya melakukan operasi pasar terbuka di pasar uang rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum dan pengaturan kredit atau pembiayaan.

2. Megatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran

Untuk tugas ini, Bank memiliki otoritas dalam menyetujui penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggaraan sistem pembayaran untuk memberikan laporan kegiatan serta menetapkan penggunaan alat pembayaran.

3. Mengatur dan Mengawasi Perbankan

Terkait tugas ini, Bank memkliki otoritas dalam menetapkan ketentuan perbank, memberikan dan mencabut izin kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundangan.

(Baca juga: Peran Bank Indonesia Dalam Perekonomian Indonesia)

Tugas pengawasan bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk undang-undang, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sementara itu, agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, Bank Indonesia memiliki beberapa wewenang, diantaranya:

1. Kewenangan memberikan izin (right to lisence)

Dalam hal ini BI berwenang dalam menetapkan tata cara perizinan dan pendirian suatu bank. Wewenang ini meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindaham kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank serta pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu.

2. Kewenangan untuk menetapkan kebijakan (right to regulate)

Disini BI berwenang untuk menetapkan kebijakan yang megatur usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat yang mampu mewujudkan jasa perbankan sesuai keinginan masyarakat.

3. Kewenangan untuk mengawasi (right to control)

Bank Indonesia berwenang mengawasi bank melalui pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung disini dapat berupa pemeriksaan umum dan khusus; sedangkan pengawasan tidak langsung artinya bank melakukan pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala dari bank, laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya.

4. Kewenangan mengenakan sanksi (right to impose sanction)

Terkait wewenang ini, artinya BI berwenang menjatuhkan sanksi sesuai perbankan apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Adapun tujuan dari wewenang ini adalah membina agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat.

Rangkuman :

Hal-hal Yang diatur dalam UU ini antara lain meliputi:

• Status, Tempat Kedudukan, dan Modal
  1. Bank Indonesia (BI) adalah Bank Sentral Republik Indonesia.
      
  2. BI lembaga yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini. BI berkedudukan di ibu kota NKRI dan dapat mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah NKRI.
• Tujuan dan Tugas
  1. Tujuan BI adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini perlu ditopang dengan tiga pilar utama, yaitu kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian, sistem pembayaran yang cepat dan tepat, serta sistem perbankan yang dan keuangan yang sehat.
  2. Untuk mencapai tujuan tersebut, BI mempunyai tugas:
     • menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
     • mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan
     • mengatur dan mengawasi bank.
• Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter BI berwenang:
  1. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan laju inflasi yang ditetapkan; dan
      
  2. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara antara lain:
     • operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing;
     • penetapan tingkat diskonto; dan
     • penetapan cadangan wajib minimum.

Berkaitan dengan hal tersebut, BI melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai yang ditetapkan, mengelola cadangan devisa untuk memenuhi kewajiban luar neger, dan dapat menerima pinjaman luar negeri.

Untuk mencapai sasaran-sasaran moneter, BI juga dapat mempunyai fungsi lender of the last resort.

• Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, BI berwenang:
  1. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas peyelenggaraan jasa sistem pembayaran.
  2. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya.
  3. Menetapkan penggunaan alat pembayaran.

Disamping itu, BI juga diberi kewenangan untuk mengatur sistem kliring antar bank dalam mata uang rupiah atau valuta asing dan menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan baku yang digunakan dana tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah.

• Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, BI menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
   
• Terkait dengan pengawasan bank, dalam UU ini diamanatkan bahwatugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan UU. Pembentukan lenbaga pengawasan tersebut dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2012.
   
• Dalam melaksanakan tugasanya, BI dipimpin oleh Dewan Gubernur, yang terdiri atas seorang Gubernur, seorang Depuri Gubernur Senior, dan min. 4 orang atau max. 7 orang Deputi Gubernur.
   
• Hubungan dengan Pemerintah:
  1. Dalam rangka koordinasi kebijakan antara otoritas moneter dengan otoritas fiskal dan sektor rril, Rapat Dewan Gubernur dapat dihadiri oleh Menetri atau pejabat Pemerintah. Demikian pula sebaliknya Gubernur dapat menghadiri sidang kabinet.
  2. BI bertindak sebagai pemegang kas Pemerintah.
  3. Dalam hal Pemerintah akan menerbitkan surat-surat utang negara, Pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan BI dan DPR.
  4. BI dilarang membeli untuk diri sendiri surat-surat utang negara, kecuali di pasar sekunder.
• Akuntabilitas dan Anggaran

Agar independensi yang diberikan kepada BI dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, kepada BI dituntut untuk transparan dan memenuhi prinsip akuntabilitas publik.

• Transparansi dan prinsip akuntabiitas publik dilakukan dengan cara a.l:
  1. Menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media masa pada setiap awal tahun anggaran yang memuat evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan moneter pada tahun sebelumnya dan rencana kebijakan moneter dan penetapan sasaran-sasaran moneter untuk tahun yang akan datang. Informasi ini juga disampaikan secara tertulis kepada Presiden dan DPR.
  2. Menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya disampaikan oleh BPK kepada DPR dan diumumkan oleh BI melalui media masa.

----------