Apa saja prinsip demokrasi dan bagaimana implementasinya di Indonesia?

Ada soal sebutkan dan jelaskan gak dan kewajiban warga negara dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan berdasar … kan UUD nri 1945

Table of Contents Show

Sebutkan dan jelaskan hak dan kewajiban warga negara dalam bidang ipoleksosbudhankam berdasarkan UUD NRI 1945

Bacalah dengan seksama artikel dibawah berikut Gaya Hidup Hedonisme ,apakah solusif! Gaya hidup hedonism kini mulai merebak hingga dikalangan pelajar … ,bahkan gaya hidup ini seakan membudaya di wilayah perkotaan di Indonesia.Salah satu contoh berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik,tercatat selama 10 tahun sejak 2007 hinggan 2017 (januari )penjualan kendaraan bermotor meningkat 100%. Pada januari 2017 telah tercatat 4,5 juta unit terjual .Gaya hidup ini semakin terlihat dari tim peneliti Kepolisian Republik Indonesia,sebanyak 43% dari 100 orang anakusia di bawah umur,sudah diperbolehkan bahwa menggunakan kendaraan bermotor merupakan pemenuhan atas gengsi penggunanya. Munculnya hedonism di kalangan pelajar juga dipengaruhi oleh arus media yang tidak terkendali. Tayangan di televise yang selalu menampakkan kehidupan dengan gaya hidup tinggi,sedikit banyak mempengaruhi psikologi remaja usia belajar .Hasil penelitian komisi Penyiaran Indonesia daerah (KPID) jawa tengah tahun 2016,lebih dari 12sinetron di Indonesoia tidak layak ditonton oleh kalangan pelajar .Efek dari sinetron tersebut salah satunya adalah mempertontonkan gaya hidupmewah kepada remaja usia pelajar dan mempengaruhi mereka untuk mengikuti hal tersebut. Sumber,http.///klikdinamika/gaya-hidup-hedonisme-adalh-solusi .htmldengan pengubahan diakses pada tanggal 9 januarai 2018 Setelah kalian baca pernyataan tersebut,analisislah isi artikel tersebut ,kaitkan dengan hak dan kewajiban warga negarakak tolonggg bantu jawabb ini dongg.... plisssssss jawab dengan penjelasannya...jangan asal jawab....makasih kak sdh bantu jawabb

1.Tulis isi cerita masing masing gambar tersebut!2.Nilai nilai pancasila ke berapakah yang terkandung dalam kedua sikap pada gambar tersebut? Tulislah … penjelasanmu dengan singkat!plisss jawab ya!!besok di kumpulkan...

Sebutkan contoh perilaku warga masyarakat yang berkaitan dengan masalah HAM

Ayo, mengerjakan soal-soal di bawah ini dengan tepat! 1. Jelaskan cara memanfaatkan kemampuan bunyi merambat melalui benda padat untuk mengetahui kend … araan yang akan melintas! Jawab: 2. Sebutkan contoh pemanfaatan sifat perambatan bunyi melalui zat cair! Jawab: .....bsk dkmpl

Sebutkan contoh perilaku warga masyarakat yang berkaitan dengan masalah pemilu

Sebutkan contoh perilaku warga masyarakat yang berkaitan dengan masalah bentuk negara

Analisislah Setelah kalian memahami dan menyajikan informasi tentang Tentang makna hakdan kewajiban warga negara dalam bentuk tulisan naratif dan tabe … l..tolong bajtu jawab dengan penjelasan yang sesuai soal....plisss jangan asal jawab!!! makasih yg sdh bantu jawab

Tuliskan bunyi uud 1945 pertama sampai akhir

Lihat Foto

ANTARA FOTO/M N Kanwa

Petugas KPPS yang mengenakan baju trasisional pemain kuda lumping membantu warga memasukkan kertas suara di TPS 21 Kelurahan Tanjung Piayu, Sungai Beduk, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (17/4/2019). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk antusiasme warga dalam memeriahkan pesta demokrasi serta untuk menarik minat masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. ANTARA FOTO/M N Kanwa/aww.

KOMPAS.com - Sebagai sebuah konsep politik, demokrasi adalah landasan dalam menata sistem pemerintahan negara yang terus berproses ke arah lebih baik.

Dalam proses tersebut rakyat berperan penting menentukan atau memutuskan berbagai hal menyangkut kehidupan bersama sebagai sebuah bangsa dan negara.

Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, kebebasan dan demokrasi sering dipakai secara timbal balik tetapi keduanya tidak sama.

Sebagai suatu konsep, demokrasi adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan yang juga mencakup seperangkat praktik yang terbentuk melalui sejarah panjang.

Singkatnya, demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan.

Artinya kebebasan yang dimiliki rakyat diatur dan diarahkan oleh sebuah lembaga kekuasaan yang sumber kekuasaannya berasal dari rakyat dan dijalankan sendiri oleh rakyat.

Sehingga kebebasan yang dimiliki rakyat dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar kebebasan yang dimiliki orang lain.

Baca juga: Demokrasi: Pengertian, Sejarah Singkat dan Jenis

Prinsip-prinsip demokrasi

Demokrasi sebagai sistem politik saat ini dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Negara-negara yang menganut demokrasi memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan sistem yang lain.

Henry Bertram Mayo dalam An Introduction to Democratic Theory (1960), mengungkapkan prinsip-prinsip demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis.

Berikut ini prinsip-prinsip demokrasi tersebut:

Jakarta -

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Secara umum, terdapat 10 prinsip Demokrasi Pancasila yang pernah diterapkan pemerintahan Indonesia.

Dalam sejarah sistem pemerintahan Indonesia, Demokrasi Pancasila lahir pada awal Orde Baru menggantikan Demokrasi Terpimpin yang dijalankan oleh kekuasaan Orde Lama, Soekarno. Sistem Demokrasi Pancasila ini dianut oleh pemerintahan Soeharto.

Dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara yang Demokratis oleh Aim Abdulkarim, sistem pemerintahan Demokrasi Pancasila dilaksanakan menurut prinsip-prinsip yang terkandung dalam Batang Tubuh UUD 1945.

Setidaknya, terdapat tujuh sendi pokok pemerintahan dalam Demokrasi Terpimpin yang berlangsung pada 1966 hingga 1998 ini. Antara lain sebagai berikut:

1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum.2. Indonesia menganut sistem konstitusional.3. MPR sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi.4. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan tertinggi di bawah majelis.5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.6. Menteri negara adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR.

7. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas.

Prinsip Demokrasi Pancasila

Prinsip pokok Demokrasi Pancasila yaitu seringkali diartikan sebagai sistem permusyawaratan dalam pemerintahan yang merujuk pada rakyat. Dalam Pancasila, sistem ini didasarkan pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Sila ini dijiwai oleh sila pertama, kedua, ketiga, dan kelima.

Dikutip dari buku 'Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA Kelas XI' oleh Hasim, berikut prinsip atau pilar Demokrasi Pancasila:

1. Berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang menolak liberalisme dan sekularisme. Namun, demokrasi jenis ini menganut paham religius atau menolak atheisme.

2. Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM)

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang menjunjung tinggi HAM. Hal tersebut sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 26-34, pasal 28J hasil amandemen kedua oleh MPR, dan tercantum dalam Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM.

3. Berkedaulatan Rakyat

Sistem politik yang dianut dalam Demokrasi Pancasila berdasar pada kedaulatan rakyat. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."

4. Didukung oleh Kecerdasan Warga Negara

Peran warga negara yang cerdas diperlukan dalam mendukung sistem demokrasi yang sehat. Peran tersebut merupakan bentuk partisipasi politik warga negara. Harapannya, produk dan hasil keputusan politik negara memiliki nilai positif dibandingkan apabila dengan warga negara yang berpendidikan rendah.

5. Menganut Sistem Pembagian Kekuasaan

Sistem pembagian kekuasaan yang dianut Indonesia bertumpu pada kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan eksaminatif. Lembaga tersebut berfungsi sebagai landasan untuk mengelola negara yang demokratis, agar terhindar dari kekuasaan yang terpusat.

6. Menerapkan Prinsip Rule of Law

Demokrasi Pancasila juga menerapkan prinsip rule of law, yakni hukum sebagai panglima dalam sistem politik demokrasi jenis ini. Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945.

7. Menjamin Otonomi Daerah

Prinsip Demokrasi Pancasila selanjutnya adalah menjamin otonomi daerah. Dalam hal ini, otonomi daerah sebagai suatu keharusan. Maka, pada masa reformasi keluarlah UU No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah. Peraturan tersebut kemudian diperbarui dengan UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

8. Berkeadilan Sosial

Pilar yang berlandaskan Pancasila lainnya adalah sistem politik yang dibangun hendaknya mampu menciptakan masyarakat yang modern dan berkeadilan. Sebagaimana menjadi amanat Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat.

9. Mengusahakan Kesejahteraan Rakyat

Demokrasi Pancasila merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Sehingga, nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi tidak menjatuhkan usaha dalam mensejahterakan rakyat.

10. Sistem Peradilan yang Merdeka, Bebas, dan Tidak Memihak

Prinsip Demokrasi Pancasila memberikan sistem peradilan yang merdeka, bebas, dan tidak memihak. Untuk menjamin berjalannya sistem tersebut, maka dibentuklah kekuasaan yudikatif.

Simak Video "Hari Lahir Pancasila, Apa Mereka Hafal Pancasila?"

(kri/pay)

Page 2