Apa pokok pokok sistem pemerintahan Indonesia?

Pusat pemerintahan negara Indonesia berada di ibu kota negara. (unsplash/RifkiKurniawan)

adjar.id – Adjarian sudah tahu kunci pokok sistem pemerintahan Indonesia?

Sistem pemerintahan negara dalam kehidupan bernegara menjadi dasar bagi hak dan tugas para penjabat negara.

Sistem pemerintahan adalah tatanan yang terdiri atas berbagai kompenen yang saling bergantung antarsatu dengan lainnya.

Sistem pemerintahan negara sendiri dibatasi oleh konstitusi dan undang-undang dasar, termasuk juga di Indonesia.

Baca Juga: Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia

Dalam materi TWK pada tes CPNS, terdapat materi mengenai tujuh kunci pokok dari sistem pemerintahan Indonesia.

Sistem pemerintahan Indonesia sendiri tertulis di dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 1, yaitu negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.

Nah, pada pelaksanaannya sistem pemerintahan Indonesia tetap berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila sebagai ideologi negara.

Yuk, kita cari tahu tujuh kunci pokok sistem pemerintahan Indonesia!

Page 2

Pusat pemerintahan negara Indonesia berada di ibu kota negara. (unsplash/RifkiKurniawan)

Sistem Pemerintahan Indonesia Berdasarkan UUD 1945

Sistem pemerintahan Indonesia sendiri sudah tertulis di dalam pasal 1 ayat 1 dalam UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”.

Nah, sistem tata negara Indonesia sangat berbeda dari sistem negara lain, Adjarian.

Adanya latar belakang kebudayaan Indonesia yang beragam dan persatuan atas Pancasila membuat sistem negara Indonesia berbeda.

Pemegang kekuasaan tertinggi pada sistem pemerintahan Indonesia adalah presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan negara.

Baca Juga: Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

Hal ini juga dituliskan di dalam UUD 1945 pada pasal 4 ayat 1 tentang presiden sebagai pemimpin pemerintahan negara Indonesia.

Nah, presiden sendiri dipilih melalui pemilihan umum yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

O iya, untuk mengawasi kinerja dari presiden, ada lembaga negara yang bertugas sebagai pengawas, yaitu MPR dan DPR.

Page 3

Pusat pemerintahan negara Indonesia berada di ibu kota negara. (unsplash/RifkiKurniawan)

Kunci Pokok Sistem pemerintahan Indonesia

Berikut ini tujuh pokok sistem pemerintahan negara Indonesia, yaitu:

1. Berlandakan Hukum

Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum, sesuai dengan UUD 1945 pada pasal 1 ayat 3.

Hal ini membuat sistem pemerintahan negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang dan konstitusi negara.

2. Sistem Konstitusional

Sistem konstitusional adalah sistem yang mengatur tata cara pemerintahan, peraturan pemerintahan, dan kehidupan masyarakat sesuai konstitusi yang berlaku.

O iya, di dalam konstitusi ini juga terdapat hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Baca Juga: Jawab Soal Tabel 3.2 Mengenai Sistem Pemerintahan Republik Indonesia

3. Presiden Pemegang Kedaulatan Tertinggi di Bawah MPR

Dalam sistem negara Indonesia, presiden memegang kekuasaan tertinggi menurut UUD 1945 pasal 4.

Presiden sendiri melaksanakan pemerintahan negara sesuai dengan mandat dari rakyat yang memilihnya dalam pemelihan umum.

Page 4

Pusat pemerintahan negara Indonesia berada di ibu kota negara. (unsplash/RifkiKurniawan)

4. Kekauasan Tertinggi di Tangan Rakyat

Rakyat memegang kekuasan tertinggi pemerintahan sesuai dengan UUD 1945 yang pelaksanaannya diwakilkan oleh perwakilan rakyat.

Perwakilan rakyat inilah yang berperan di parlemen untuk mengawasi kinerja presiden yang mendapat mandat dari rakyat sebagai pemimpin negara.

5. Presiden Tidak Bertanggung Jawab Terhadap DPR

Adanya fungsi check and balace antarlembaga negara di Indonesia membuat presiden tidak memiliki tanggung jawab terhadap DPR.

DPR dan presiden adalah lembaga eksekutif dan legislatif negara yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Baca Juga: Bentuk-Bentuk Desentralisasi dan Fungsinya dalam Pemerintahan

6. Menteri Negara sebagai Pembantu Presiden

Tugas seorang presiden dalam sistem pemerintahan dibantu oleh menteri negara sebagai bagian dari lembaga eksekutif negara.

Nah, menteri negara ini tidak memiliki tanggung jawab kepada DPR, karena menteri negara mendapat mandat langsung dari presiden.

7. Kekuasaan Kepala Negara Tidak Berbatas

Kekuasaan kepala negara ialah presiden tidak mempunyai kekuasan penuh atau absolut.

Jadi, dalam melaksanakan tugas-tugasnya, presiden jika salah atau melanggar hukum yang berlaku dan bisa diberhentikan sesuai aturan dalam konstitusi negara.

Nah, itulah tujuh kunci pokok sistem pemerintahan Indonesia yang salah satunya adalah Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, Adjarian.

Tonton video ini juga, yuk!

Sistem Pemerintahan Indonesia
Setiap_negara_memiliki_sistem_untuk_menjalankan kehidupan permerintahannya. Sistem tersebut adalah sistem pemerintahan. Ada beberapa_macam_sistem pemerintahan di dunia ini seperti presidensial dan parlementer.

Kedua sistem pemerintahan yang ada dan berkembang saat ini tak lepas dari kelebihan-kelebihan dan juga berbagai kekurangan. Setiap negara harus memahami karakteristik negaranya sebelum menerapkan sistem pemerintahan agar dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak menemui hambatan-hambatan yang besar.

Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer

Pengaruh rakyat terhadap politik yang dijalankan sangat besar sehingga suara rakyat sangat didengarkan oleh parlemen
Dengan adanya parlemen sebagai perwakilan rakyat maka pengawasan pemerintah dapat berjalan dengan baik
Pembuat kebijakan bisa ditangani secara cepat sebab gambang terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif & legislatif. Hal ini disebabkan kekuasaan eksekutif & legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.
Sistem pertanggungjawaban dalam pembuatan dan juga pelaksanaan kebijakan publik sangat jelas.

Kelemahan Sistem Pemerintahan Parlementer

Kabinet sering dibubarkan karena mendapatkan mosi tidak percaya Parlemen
Keberhasilan sangat sulit dicapai jika partai di negara tersebut sangat banyak( banyak suara).
Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya

Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial

Menteri tidak dapat di jatuhkan Parlemen karena bertanggung jawab kepada presiden.
Pemerintah dapat leluasa waktu karena tidak ada bayang-bayang krisis kabinet
Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya sebab tidak tergantung pada parlemen
Masa jabatan badan eksekutif lebih pasti dengan jangka waktu tertentu. Misalkan, masa jabatan Presiden Amerika Serikat selama empat tahun, sedangkan Presiden Indonesia lima tahun.
Penyusun program kerja kabinet lebih mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif sebab dapat diisi oleh orang luar termasuk juga anggota parlemen sendiri.

Kelemahan Sistem pemerintahan Presidensial

Pengawasan rakyat lemah
Pengaruh rakyat dalam kebikajan politik negara kurang mendapat perhatian
Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung badan legislatif sehingga dapat menimbulkan kekuasaan mutlak
Sistem pertanggungjawaban kurang begitu jelas
Pembuatan keputusan/kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif & legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas & memakan waktu yang lama.

Sejak tahun 1945 Indonesia pernah berganti sistem pemerintahan. Indonesia pernah menerapkan kedua sistem pemerintahan ini. Selain itu terjadi juga perubahan pokok-pokok sistem pemerintahan sejak dilakukan amandemen UUD 1945. sistem pemerintahan

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Indonesia adalah negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Namun dalam perjalannannya, Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan parlementer karena kondisi dan alasan yang ada pada waktu itu. Berikut adalah sistem pemerintahan Indonesia dari 1945-sekarang.

1. Tahun 1945-1949

Sistem Pemerintahan : Presidensial

Semula sistem pemerintahan yang digunakan adalah presidensial tetapi sebab kedatangan sekutu(agresi militer) dan berdasarkan Maklumat Presiden no X tanggal 16 November 1945 terjadi pembagian kekusaaan dimana kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri maka sistem pemerintahan indonesia menjadi Sistem Pemerintahan Parlementer.

2. Tahun 1949-1950

Sistem Pemerintahan : Quasy Parlementer

Bentuk pemerintahan Indonesia saat itu adalah serikat dengan konstitusi RIS sehingga sistem pemerintahan yang digunakan adalah parlementer. Namun karena tidak seluruhnya diterapkan maka Sistem Pemerintahan saat itu disebut Quasy Parlementer

3. Tahun 1950-1959

Sistem Pemerintahan: Parlementer

4. Tahun 1959-1966

Sistem Pemerintahan: Presidensial

Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 yang isinya

1. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945.

2. Pembubaran Badan Konstitusional

3. Membentuk DPR sementara dan DPA sementara

5. Tahun 1966-1998

Sistem Pemerintahan: Presidensial

POKOK-POKOK SISTEM PEMERINTAHAN

(Sebelum dan Setelah Amandemen UUD 1945)

Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat).
Sistem Konstitusional.
Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas

Pemerintahan orde baru dengan tujuh kunci pokok diatas berjalan sangat stabil dan kuat. Pemerintah memiliki kekuasaan yang besar. Sistem Pemerintahan Presidensial yang dijalankan pada era ini memiliki kelemahan pengawasan yang lemah dari DPR namun juga memiliki kelebihan kondisi pemerintahan lebih stabil.

Di akhir era orde baru muncul pergerakan untuk mereformasi sistem yang ada menuju pemerintahan yang lebih demokratis. Untuk mewujudkan hal itu dibutuhkan sebuah pemerintahan yang konstitusional(berdasarkan konstitusi). Pemerintahan yang konstitusional adalah yang didalamnya terdapat pembatasan kekusaaan dan jaminan hak asasi. Kemudian dilakukanlah amandemen Undang-undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali, tahun: 1999,2000,2001,2002. Berdasarkan Konstitusi yang telah diamandemen ini diharapkan sebuah sistem pemerintahan yang lebih demokratis akan terwujud.

Pokok-pokok Sistem Pemerintahan Setelah Amandemen

Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi.
Bentuk pemerintahan adalah republik konstitusional, sedangkan sistem pemerintahan presidensial.
Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.
Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.
Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.
Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.
Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut;
Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung.
Presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR.
Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR.
Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget (anggaran)

Dengan demikian, ada perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal itu diperuntukan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut, antara lain adanya pemilihan secara langsung, sistem bikameral, mekanisme cheks and balance, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran.

Sistem Pemerintahan Indonesia