4 Apa saja dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan sistem demokrasi liberal di Indonesia?

Table of Contents Show

Pengertian dan karakteristik Demokrasi Liberal
Kegagalan Demokrasi Liberal
Bidang ekonomi
Dampak Pergantian Kabinet pada Masa Demokrasi Liberal
Video yang berhubungan

Doni Setyawan | Maret 6, 2018 | soal UTBK Sejarah |

Pelaksanaan demokrasi liberal di Indonesia membawa perubahan di berbagai bidang kehidupan, kecuali….

A. Penyaluran aspirasi masyarakat semakin terbuka

B. Banyak partai bermunculan dan pergantian kabinet silih berganti

C. Kebebasan individu semakin meluas untuk direalisasikan

D. Kebijakan ekonomi lebih berpihak kepada kalangan rakyat kecil

E. Konflik horizontal di kalangan pendukung partai politik terjadi

Pembahasan Soal

Pelaksanaan Demokrasi Liberal

Pasca kembali ke bentuk NKRI yakni pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementera 1950 (UUDS 1950). Konsekuensi dari hal tersebut mengakibatkan Indonesia melaksanakan demokrasi liberal, meniru sistem parlementer seperti negara-negara Barat. Ciri dari sistem Demokrasi Liberal (1950-1959) di Indonesia adalah:

Undang-undang yang digunakan adalah UUDS 1950
Menganut sistem pemerintahan parlementer yang mana kepada pemerintahan dijabat oleh seorang perdana menteri, sedangkan presiden sebagai kepala negara
Muncul berbagai gangguan keamanan
Sering terjadi pergantian kabinet yakni dalam rentan waktu 1950-1959 terjadi pergantian perdana menteri sebanyak 9x, rata-rata perdanam menteri hanya menjabat selama 1 tahun
Penyaluran aspirasi melalui partai politik. Pemilu 1955 adalah pemilu pertama yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dan berjalan secara demokratis
Partai oposisi dalam parlemen yang seharusnya sebagai pengontrol kebijakan Kabinet, malah menjadi penyebab jatuhnya Kabinet. Hal ini dikarenakan partai politik memiliki pandangan politik yang bertolak belakang
Ekonomi bersifat liberal. Kebijakan yang diambil pada masa demokrasi liberal antara lain: gunting Syafrudin, nasionalisasi de javasche bank, sistem ekonomi gerakan benteng, sistem ekonomi Ali-Baba, dan persetujuan Finek.

Beberapa prestasi pada masa Demokrasi Liberal

Demokrasi Liberal berakhir setelah presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang salah isinya adalah tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945. Dengan demikian Demokrasi Liberal berakhir dan digantikan Demokrasi Terpimpin.

Pelaksanaan demokrasi liberal di Indonesia membawa perubahan di berbagai bidang kehidupan, kecuali….D (Kebijakan ekonomi lebih berpihak kepada kalangan rakyat kecil)

Untuk materi lebih lengkap tentang PELAKSANAAN DEMOKRASI LIBERAL DI INDONESIA silahkan kunjungi link youtube berikut ini. Kalau bermanfaat jangan lupa subscribe, like dan share.. Terimakasih

Mari berlomba lomba dalam kebaikan. Semoga isi dari blog ini membawa manfaat bagi para pengunjung blog. Terimakasih

Lihat Foto

KOMPAS/Pat Hendranto

Mantan Menteri Agama Prof. KH Sjaifuddin Zuchri berpidato dalam kampanye partai NU Wilajah DKI Jakarta yang terakhir di lapangan Banteng Jumat 25 Juni 1971. Pada hari yang sama PNI kampanye di Istora Senayan. Sedangkan Partai Katolik melakukan pawai sebelum kampanye di Bok Q Kebayoran Baru, Jakarta.

KOMPAS.com - Pada 1949 hingga 1959, Indonesia menjalani Demokrasi Liberal.

Konsep liberalisme yang berkembang saat itu diadopsi demi dijalankannya demokrasi yang bebas di Indonesia.

Sayangnya, model demokrasi itu tak berhasil karena sangat beragamnya pandangan dan aspirasi masyarakat Indonesia saat itu.

Berikut penjelasannya seperti dilansir dari Demokrasi Liberal (1950-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1966) (2018).

Pengertian dan karakteristik Demokrasi Liberal

Apakah yang dimaksud dengan demokrasi liberal? Demokrasi liberal adalah demokrasi yang memberi kebebasan seluas-luasnya kepada warganya.

Baca juga: Periode Demokrasi Indonesia: Karakteristik dan Peralihannya

Dalam hal politik, ciri-ciri demokrasi libreal adalah tidak adanya batasan bagi tiap individu atau golongan untuk berserikat.

Demokrasi kala ini ditandai dengan banyaknya partai politik. Pada Pemilu 1955, ada 172 partai politik yang bertanding.

Tidak ada partai yang paling unggul. Namun empat partai dengan perolehan suara terbesar yakni:

Partai Nasional Indonesia (PNI) (22,3 persen)
Masyumi (20,9 persen)
Nahdlatul Ulama (NU) (18,4 persen)
Partai Komunis Indonesia (PKI) (15,4 persen)

Kegagalan Demokrasi Liberal

Kondisi ini menyebabkan partai-partai dengan ideologi yang berbeda saling bersaing untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan programnnya.

Kabinet terpaksa didukung oleh sejumlah partai berdasarkan hasil usaha pembentukan partai (kabinet formatur).

Baca juga: Demokrasi Indonesia Periode Parlementer (1949-1959)

Lihat Foto

kemdikbud.go.id

Dampak Demokrasi Terpimpin di berbagai bidang

KOMPAS.com - Demokrasi Terpimpin merupakan demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan sesuai dengan UUD 1945.

Indonesia meninggalkan Demokrasi Liberal dan masuk ke Demokrasi Terpimpin setelah Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit 5 Juli 1959.

Dalam buku Sejarah Indonesia Modern (2015) karya MC Ricklefs, Soekarno mengartikan Demokrasi terpimpin adalah demokrasi kekeluargaan, tanpa anarkinya liberalisme, tanpa otokrasinya diktator.

Demokrasi Terpimpin tentu memberikan dampak di berbagai bidang di Indonesia. Apa saja dampaknya? Berikut penjelasannya:

Bidang ekonomi

Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, di awal Demokrasi Terpimpin, kondisi ekonomi Indonesia cukup memperihatikan. Hal ini karena pemberontakan yang terjadi di mana-mana.

Untuk mengatasi keadaan ekonomi pada masa ini, sistem ekonomi berjalan dengan sistem komando.

Baca juga: Demokrasi Terpimpin (1957-1965): Pengertian dan Ciri-ciri

Artinya, alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai negara, minimal di bawah pengawasan negara.

Terdapat beberapa hal yang terjadi di bidang ekonomi, yaitu:

Pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas)

Untuk memperbaiki situasi ekonomi Indonesia, pada 15 Agustus 1959 pemerintah membentuk Depernas yang dipimpin Mohammad Yamin.

Depernas memiliki program dengan nama Pola Pembangunan Semesta Berencana. Program tersebut terdiri atas Tripola, yaitu proyek pembangunan, pola penjelasan pembangunan, dan pola pembiayaan pembangunan.

Jakarta -

Selama kurang lebih 9 tahun masa Demokrasi Parlementer atau Demokrasi Liberal (1950-1959), Indonesia mengalami pergantian kabinet sebanyak 7 kali. Apa dampak yang ditimbulkan akibat pergantian kabinet pada masa Demokrasi Liberal?

Pada masa Demokrasi Liberal (1950-1959), Indonesia menjalankan sistem pemerintahan parlementer. Dengan sistem parlementer, pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri, sementara presiden berkedudukan sebagai kepala negara.

Masa Demokrasi Liberal ditandai dengan munculnya banyak partai politik dan penerapan Kabinet Parlementer, seperti dikutip dari buku Sejarah SMP/MTs Kelas IX oleh Dr. Nana Nurliana Soeyono, MA dan Dra. Sudarini Suhartono, MA.

Kabinet Parlementer adalah sistem kabinet yang bertanggung jawab pada parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat), sementara Kabinet Presidensial adalah kabinet yang bertanggung jawab pada presiden.

Dampak Pergantian Kabinet pada Masa Demokrasi Liberal

Kelemahan dari sistem kabinet parlementer di Indonesia adalah sering terjadi pergantian kabinet dalam pemerintahan.

Daftar kabinet di masa Demokrasi Liberal Indonesia adalah sebagai berikut:1. Kabinet Natsir (September 1950 - April 1951)2. Kabinet Soekiman (April 1951 - 1952)3. Kabinet Wilopo (April 1952 - Juli 1953)4. Kabinet Ali Sastroamidjojo I (Juli 1953 - Agustus 1955)5. Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955 - Maret 1956)6. Kabinet Alisastro Amidjojo II (Maret 1956 - April 1957)

7. Kabinet Djuanda (April 1957 - Juli 1959)

Pergantian kabinet tersebut terjadi karena beberapa partai tertentu cenderung berusaha saling menjatuhkan partai lain yang sedang berkuasa di parlemen dan mencari keuntungan untuk partainya.

Pergantian kabinet yang terlalu cepat tersebut juga didorong dengan adanya mosi tidak percaya terhadap kabinet yang dikeluarkan oposisi dalam parlemen.

Dampaknya, kabinet yang kebijaksanaannya tidak selaras dengan kehendak mayoritas anggota parlemen lalu dapat dijatuhkan, meskipun belum menjalankan program-programnya, seperti dikutip dari buku IPS Terpadu Sosiologi, Geografi, Ekonomi, dan Sejarah untuk Kelas IX SMP oleh Nana Supriatna, Mamat Ruhimat, dan Kosim.

Tindakan memperebutkan kursi dalam kabinet di masa Demokrasi Liberal dikenal dengan sindiran "politik dagang sapi", seperti dikutip dari buku Sejarah 3: SMP Kelas IX oleh Drs. Anwar Kurnia dan Drs. H. Moh. Suryana.

Dampak yang ditimbulkan akibat pergantian kabinet pada masa Demokrasi Liberal sebagai berikut:

1. Setiap kabinet hampir tidak sempat menjalankan program yang direncanakan

2. Kepercayaan rakyat terhadap pemerintah semakin memudar

3. Kondisi negara menjadi tidak stabil karena pergolakan sosial politik di berbagai daerah belum sempat tertangani sepenuhnya

Nah, jadi dampak yang ditimbulkan akibat pergantian kabinet pada masa Demokrasi Liberal menyentuh hingga pudarnya kepercayaan rakyat pada pemerintah dan tidak tertanganinya program pemerintah dan ketidakstabilan negara ya, detikers. Selamat belajar ya detikers!

Simak Video "Seskab Cerita 'Seret' Menko Pulang dari AS Demi Rapat Paripurna"

(twu/twu)