Wilayah pembangunan Indonesia yang termasuk pada subwilayah pembangunan IV adalah provinsi

Wilayah pembangunan Indonesia yang termasuk pada subwilayah pembangunan IV adalah provinsi

Wilayah pembangunan Indonesia yang termasuk pada subwilayah pembangunan IV adalah provinsi
Lihat Foto

Dok. PT Marga Sarana Jabar (MSJ).

PT Marga Sarana Jabar (MSJ) kebut pembangunan Jalan Tol BORR Seksi 3A.

KOMPAS.com - Kota menjadi pusat kegiatan penduduk dari daerah di sekitarnya. Di kota, pusat-pusat kegiatan pembangunan memengaruhi perkembangan daerah di sekitarnya.

Sehingga kota menjadi pusat perkembangan bagi daerah-daerah di sekitarnya. Untuk bisa mengidentifikasi pusat perkembangan, kita perlu mengetahui teori-teori dasar pusat pertumbuhan.

Terdapat dua teori pertumbuhan, salah satunya teori kutub pertumbuhan. Berikut penjelasan dua teori tersebut:

Dalam buku Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan (2006) karya Rahardjo Adisasmita, teori kutub pertumbuhan (growth poles theory) atau teori pusat pertumbuhan pertama kali dikembangan oleh Perroux pada 1955.

Dia melakukan pengamatan terhadap proses pembangunan. Bahwa kenyataannya, perkembangan di mana pun bukanlah merupakan suatu proses yang terjadi secara sentral, melainkan muncul di tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda.

Tempat atau kawasan yang menjadi pusat pembangunan dinamakan pusat atau kutub pertumbuhan.

Baca juga: Polemik Pembangunan Rumah Ibadah di Karimun, Ketua MPR Minta Kepala Daerah Jaga Kondusifitas

Dari kutub-kutub inilah, proses pembangunan akan menyebar ke wilayah-wilayah lain disekitar.

Adanya pusat-pusat pertumbuhan memengaruhi kehidupan manusia, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan. Pusat-pusat tersebut memengaruhi sektor ekonomi, sosail, dan busaya masyarakat.

Hadirnya pusat-pusat pertumbuhan berdampak langsung terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.

Hal ini ditandai oleh peluang kerja di berbagai sektor dan pergerakan arus barang antarpusat.

Berikut ini merupakan daftar dari beberapa penamaan khusus untuk wilayah di Indonesia. Banyak nama daerah yang disebutkan di bawah merupakan nama turun-temurun yang kemudian ditetapkan dalam undang-undang atau regulasi oleh pemerintah pusat. Pada suatu masa dari sejarah Indonesia, negara ini pernah memiliki pembagian wilayah yang belum tentu berhubungan dengan geografi administratif atau fisik saat ini pada wilayah negara Indonesia.

 

Wilayah Indonesia menurut ISO 3166-2:ID

  ID-SM

  ID-JW

  ID-KA

  ID-NU

  ID-SL

  ID-ML

  ID-PP

Menurut ISO 3166-2:ID, Indonesia dibagi menjadi 7 unit geografis, dengan masing-masing unit terdiri dari pulau-pulau besar atau kelompok pulau. Unit geografis tersebut adalah sebagai berikut.

Kode Unit geografis Provinsi
ID-JW Jawa Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur
ID-KA Kalimantan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan
ID-ML Kepulauan Maluku Maluku Utara, Maluku
ID-NU Kepulauan Nusa Tenggara Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur
ID-PP Papua Papua Barat, Papua
ID-SL Sulawesi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara
ID-SM Sumatra Aceh, Sumatera Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatra Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung

Selama masa-masa terakhir dari era kolonial Belanda, wilayah sebelah timur Jawa dan Kalimantan dikenal sebagai Timur Raya. Kemudian setelah kemerdekaan, daerah ini dikenal sebagai Indonesia Timur atau Kawasan Timur Indonesia (KTI). Pada 24 Desember 1946, Negara Indonesia Timur dibentuk oleh Belanda, yang meliputi wilayah yang kurang lebih sama dengan Indonesia Timur (tetapi juga termasuk Papua Barat). NIT merupakan salah satu negara bagian dari Republik Indonesia Serikat, yang kemudian dibubarkan ke dalam kesatuan Republik Indonesia pada bulan Agustus 1950.[1] Saat ini, Indonesia Timur terdiri dari 13 provinsi: Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. [2][3][4] Dengan demikian, wilayah selain dari 13 provinsi tersebut—yakni Sumatra, Jawa, dan Kalimantan—disebut sebagai Indonesia Barat atau Kawasan Barat Indonesia (KBI).[5]

 

Empat wilayah pembangunan utama

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Indonesia dibagi menjadi 4 wilayah pembangunan utama, yang masing-masing dipimpin oleh kota-kota besar seperti Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar.[6][7][8]

Wilayah pembangunan utama Kota pusat Wilayah pembangunan ekonomi Provinsi
Wilayah Pembangunan Utama A Medan Wilayah Pembangunan I Aceh, Sumatera Utara
Wilayah Pembangunan II Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau
Wilayah Pembangunan Utama B Jakarta Wilayah Pembangunan III Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung
Wilayah Pembangunan IV Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta
Wilayah Pembangunan V Kalimantan Barat
Wilayah Pembangunan Utama C Surabaya Wilayah Pembangunan VI Jawa Timur, Bali
Wilayah Pembangunan VII Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan
Wilayah Pembangunan Utama D Makassar Wilayah Pembangunan VIII Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara
Wilayah Pembangunan IX Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara
Wilayah Pembangunan X Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat

  1. ^ Ricklefs 2008, hlm. 362, 374.
  2. ^ Media, Kompas Cyber (6 March 2012). "13 Provinsi di Indonesia Timur Gelar Konsultasi Regional - Kompas.com". 
  3. ^ Agency, ANTARA News. "BI Catat Bali Raih Inflasi Terendah KTI - ANTARA News Bali". 
  4. ^ "Bawaslu Siap Kelola Keuangan Pilkada 2018 Secara Akuntabel - Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia". bawaslu.go.id. 
  5. ^ https://indeks-inovasi.brin.go.id/berita/sosialisasi-dan-bimtek-indeks-daya-saing-daerah-untuk-kawasan-barat-indonesia-sumatera-jawa-dan-kalimantan
  6. ^ "26. Z. Irian Jaya". bappenas.go.id (Word DOC). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-07-05. Diakses tanggal 2019-12-04. 
  7. ^ Geografi. ISBN 9789797596194. 
  8. ^ Geografi: Jelajah Bumi dan Alam Semesta. ISBN 9789799281623. 

  • Ricklefs, M.C. (2008) [1981]. A History of Modern Indonesia Since c.1300 (edisi ke-4). London: MacMillan. ISBN 978-0-230-54685-1.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)

  Portal Indonesia

  • Pembagian administratif Indonesia

Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Wilayah_di_Indonesia&oldid=20727059"