Sebutkan kelebihan dan kekurangan penerapan basis akrual pada pemerintahan

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan reformasi di bidang akuntansi. Salah satu reformasi yang dilakukan adalah keharusan penerapan akuntansi berbasis akrual pada setiap instansi pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah, yang dimulai tahun anggaran 2008. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: ”Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.”

Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.

Pelaporan berbasis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Dengan pelaporan berbasis akrual, pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya. Akuntansi pemerintah berbasis akrual juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumberdaya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya tersebut.

Keberhasilan perubahan akuntansi pemerintahan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan lebih akuntabel memerlukan upaya dan kerja sama dari berbagai pihak. Jika penerapan akuntansi berbasis kas menuju akrual saja masih banyak menghadapi hambatan, lebih-lebih lagi penerapan akuntansi berbasis akrual. Beberapa tantangan dalam implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah:

1. Sistem Akuntansi dan IT Based System

Melihat kompleksitas implementasi akuntansi berbasis akrual, dapat dipastikan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual di lingkungan pemerintahan memerlukan sistem akuntansi dan IT based system yang lebih rumit. Pengembangan sistem akuntansi berbasis akrual membutuhkan suatu sistem akuntansi untuk mengakomodasinya. Pemerintah Kota Magelang telah menggunakan SIMDA dalam melakukan penantausahaan belanja daerah, namun untuk penatausahaan pendapatan daerah masih menggunakan sistem manual.

Selain itu perlu juga dibangun sistem pengendalian intern yang memadai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan hal tersebut, Pemerintah Kota Magelang perlu memperkuat implementasi SPI sesuai yang diamanatkan dalam PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengedalian Intern Pemerintah.

2. Komitmen dari pimpinan

Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Agar penerapan akuntansi berbasis akrual dapat berhasil, maka para pemangku kepentingan perlu meningkatkan komitmen dari tingkat pucuk pimpinan sampai tingkat bawah untuk sengkuyung terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual di masing-masing satuan kerjanya. Berkaca pada pengalaman yang lalu, salah satu penyebab kelemahan penyusunan Laporan Keuangan pada beberapa SKPD adalah lemahnya komitmen pimpinan satuan kerja.

3. Tersedianya SDM yang kompeten

Laporan keuangan diwajibkan untuk disusun secara tertib dan disampaikan masing-masing oleh pemerintah daerah kepada BPK selambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK tadi diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD. Penyiapan dan penyusunan laporan keuangan tersebut memerlukan SDM yang menguasai akuntansi pemerintahan.

Pada saat ini kebutuhan tersebut sangat terasa, pemerintah daerah perlu secara serius menyusun perencanaan SDM di bidang akuntansi pemerintahan. Termasuk di dalamnya memberikan sistem insentif dan remunerasi yang memadai untuk mencegah timbulnya praktik KKN oleh SDM yang terkait dengan akuntansi pemerintahan.

4. Resistensi terhadap perubahan

Sebagai layaknya untuk setiap perubahan, bisa jadi ada pihak internal yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama dan enggan untuk mengikuti perubahan. Untuk itu, perlu disusun berbagai kebijakan dan dilakukan berbagai sosialisasi sehingga penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual dapat berjalan dengan baik.

5. Lingkungan/Masyarakat

Apresiasi dari masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan penerapan akuntansi pemerintahan. Masyarakat perlu didorong untuk mampu memahami laporan keuangan pemerintah, sehingga dapat mengetahui dan memahami penggunaan atas penerimaan pajak yang diperoleh dari masyarakat maupun pengalokasian sumber daya yang ada. Dengan dukungan yang positif, masyarakat mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan kebijakannya.

Selain tantangan tersebut di atas, beberapa hal yang menjadi hambatan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual, antara lain :

Penerapan akuntansi akrual dapat berakibat terhadap penurunan ekuitas sebagai akibat penyusutan dan amortisasi;
Penerapan akuntansi berbasis akrual dapat berakibat pada penurunan kualitas laporan keuangan (opini audit LKPD menurun);
Kompleksitas akuntansi akrual dapat menimbulkan resistensi di SKPD, khususnya bagi para pelaku akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
Makin rumitnya proses pelaporan dan audit laporan keuangan.

Source : http://inspektorat.magelangkota.go.id/Artikel/120/Tantangan-Keberhasilan-Penerapan-Akuntansi-Berbasis-Akrual.html

msd

Di dalam sebuah perusahaan pada saat mencatat keuangan harus menggunakan basis akuntansi. Karena menggunakan basis akuntansi ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui kapan pengaruh transaksi atau kejadian harus diakui. Tentu saja setiap perusahaan menggunakan basis akuntansi yang berbeda-beda, ini tergantung dari sebuah perusahaan tersebut. Dan setiap basis akuntansi memiliki kelemahan dan kelebihan, dan basis akuntansi ini memiliki 2 jenis yakni basis akrual dan basis kas.

Berikut ini perbedaan dari akuntansi basis akrual (accrual basis) dengan akuntansi basis kas (cash basis)

Basis akrual (accrual basis) yaitu sebuah teknik pencatatan akuntansi, yang pencatatannya dilakukan saat terjadinya transaksi walaupun kas belum diterima. Dalam pencatatan menggunakan basis akrual ini tentu akan lebih akurat, dan dengan menggunakan basis akrual aset, kewajiban dan ekuitas mudah diukur. Di dalam basis akrual sebuah pendapatan akan diakui ketika perusahaan memiliki hak untuk melakukan penagihan dari hasil transaksi. Dan menggunakan basis akrual ini tidak memperdulikan kapan kas akan diterima, dan kapan kas dikeluarkan. Pengakuan biaya di dalam basis akrual ini ketika kewajiban membayar sudah jatuh tempo. Dan biaya tersebut sudah dapat diakui ketika kewajiban membayar sudah terjadi, meskipun kas belum dikeluarkan.

Basis kas (cash basis) yakni sebuah metode pencatatan di dalam akuntansi, yang hanya mencatat transaksi, jika ada penerimaan atau pengeluaran kas. Jadi, meski ada transaksi yang terjadi, misalnya hutang atau piutang. Tetapi karena tidak adanya kas yang masuk atau keluar, maka transaksi ini tidak dicatat jika menggunakan metode basis kas. Contohnya, jika Anda menerima pendapatan dari perusahaan lainnya, tetapi uangnya Anda terima nanti, maka transaksi tersebut tidak akan dicatat. Karena ini tidak ada kas yang masuk dan ini tidak dianggap sebagai pendapatan.

2.4 Kelebihan dan Kelemahan basis akrual-basis kasSisi positif Pencatatan Akuntansi secara Basis Akrual1.Metode basis akrual digunakan untuk pengukuran aset,kewajiban dan ekuitas dana.2.Beban diakui saat terjadi transaksi,sehingga informasi yang diberikan lebih handal danterpercaya.3.Pendapatan diakui saat terjadi transaksi, sehingga informasi yang diberikan lebih handaldan terpercaya walaupun kas belum diterima.4.Banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar (sesuai dengan ketentuan standarAkuntansi keuangan dimana mengharuskan suatu perusahaan untuk menggunakan basisakrual.5.Piutang yang tidak tertagih tidak akan di hapus secara langsung tetapi akan dihitungkedalam estimasi piutang tak tertagih.6.Setiap penerimaan dan pembayaran akan dicatat kedalam masing-masing akun sesuaidengan transaksi yang terjadi.7.Adanya peningkatan pendapatan karena kas yang belum diterima dapat di akui sebagaipendapatan.8.Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai pedoman manajemen dalam menentukankebijakan entitas kedepanya.

9.Adanya pembentukan pencadangan untuk kas yang tidak tertagih, sehingga dapatmengurangi risiko kerugian.Kelemahan Pencatatan Akuntansi secara Basis Akrual1.Biaya yang belum dibayarkan secara kas, akan dicatat efektif sebgai biaya sehingga dapatmengurangi pendapatan;2.Adanya resiko pendapatan yang tak tertagih sehingga dapat membuat mengurangipendapatan;3.Dengan adanya pembentukan cadangan akan dapat mengurangi pendapatan;4.Entitas tidak mempunyai perkiraan yang tepat kapan kas yang belum dibayarkan olehpihak lain dapat diterima.2.5Standar ASPA.DEFINISI STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIKStandar akuntansi adalah acuan dalam penyajian laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak diluar organisasi yang mempunyai otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi berterimaumum.standar akuntansi berguna bagi penyusun laporan keuangan dalam menentukan informasiyang harus disajikan kepada pihak-pihak di luar organisasi.para pengguna laporan keuangandiluar organisasi akan dapat memahami informasi yang disajikan jika disajikan dengan kriteriaatau persepsi yang dipahami secara sama dengan penyusun laporan keuangan. Abdul halim,dkk(2012)Standar akuntansi sektor publik memberikan kerangka demi berjalannya fungsi-fungsitahapansiklusakuntansisektorpublik,yaituperencanaan,penganggaran,realisasianggaran,pengadaan barang dan jasa,elaporan,audit,dan pertanggungjawaban publik.sementaraitu,standar akuntansi yang telah digunakan dalam praktek keuangan publik diindonesia sepertistandar nomenklatur,standar akuntansi keuangan(SAK),standar akuntansi pemerintahan (SAP),standar professional akuntan publik(SPAP).dan standar pemeriksaan keuangan Negara (SPKN)merupakan panduan bagi pemakainya dalam melaksanakan fungsi terkait.standar merupakanacuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh organisasi yang berkompetensi serta berwenangdalam bidang terkait.standar yang dikembangkan untuk organisasi sektor swasta seperti SAKdan SPAP,biasanya juga digunakan oleh organisasi publik sebagai pelengkap penggunaan