Sebutkan dan jelaskan perjuangan bangsa indonesia dalam merebut irian barat lewat jalur diplomasi

tirto.id - Isi Trikora atau Tri Komando Rakyat merupakan upaya Indonesia demi tujuan membebaskan Irian Barat (Papua) dari Belanda. Sukarno, salah satu tokoh dalam sejarah Trikora, mengumumkan seruan operasi ini tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta.

Masalah Papua Barat ini bermula dari Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda, pada 2 November 1949 terkait rencana pengakuan kedaulatan terhadap Indonesia oleh Kerajaan Belanda.

Masih terdapat satu persoalan penting yang belum disepakati, yakni mengenai status Papua Barat. Baik Indonesia maupun Belanda merasa lebih atas wilayah di bagian timur Kepulauan Nusantara itu.

Lantaran tidak dicapai titik temu, tulis Amarulla Octavian dalam Militer dan Globalisasi (2012), KMB memutuskan bahwa masalah Papua Barat akan diselesaikan dalam waktu setahun ke depan. Namun, hingga 12 tahun berselang, persoalan itu belum juga dibahas lagi.

Latar Belakang Trikora dan Tokohnya

Belanda ternyata ingin menjadikan Papua Barat sebagai negara boneka. Petrik Matanasi dalam “Sejarah Pidato Trikora dan Ambisi Sukarno Kuasai Papua" terungkap bahwa pada Februari 1961, Belanda mulai membentuk parlemen. Lalu, pada 19 Oktober 1961, dibentuk Komite Nasional Papua.

Kekuatan militer Papua juga turut dibangun. Departemen Penerangan RI merilis buku Irian Barat Daerah Kita (1962) yang di dalamnya terdapat bukti bahwa Belanda pernah melakukan “Pameran Bendera" (Vlagertoon) yang ternyata disertai kapal-kapal perang pada 4 April 1960.

Baca juga:

• Sejarah Agresi Militer Belanda II: Latar Belakang & Dampaknya
• Sejarah Pengakuan Kedaulatan Indonesia oleh Belanda
• Sejarah Konferensi Meja Bundar (KMB): Latar Belakang, Tokoh, Hasil

Melihat hal ini, Sukarno dan para pejabat tinggi Indonesia tidak tinggal diam. Pada 6 Maret 1961, dibentuk Korps Tentara Kora-1. Sebagai panglima komandonya adalah Mayor Jenderal Soeharto.

Nama kesatuan ini beberapa kali mengalami perubahan, dari Tjadangan Umum Angkatan Darat (Tjaduad) hingga menjadi Komando Tjadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad).

Tanggal 11 Desember 1961, pemerintah Indonesia juga membentuk Dewan Pertahanan Nasional (Depertan).

Menurut buku Sejarah TNI-AD, 1945-1973: Peranan TNI-AD dalam Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (1979), tiga hari setelah itu dilaksanakan sidang yang melahirkan Komando Operasi Tertinggi (KOTI) yang dipimpin langsung oleh Presiden Sukarno.

Tanggal 19 Desember 1961, Presiden Sukarno mengutarakan maksud Trikora melalui pidatonya yang diserukan di Yogyakarta.

Baca juga:

• Pemberontakan DI-TII Kahar Muzakkar: Sejarah Penumpasan
• Sejarah Pemberontakan RMS dan Aksi Para Tokohnya
• Penyebab Sejarah Pemberontakan DI-TII Daud Beureueh di Aceh

Isi Trikora dan Tujuannya

Mangil Martowidjojo melalui buku Kesaksian Tentang Bung Karno (1999:322) menggambarkan situasi ketika Bung Karno berpidato pada 19 Desember 1961 itu:

“Rapat raksasa ini dikunjungi ratusan ribu rakyat dari daerah Yogyakarta dan luar daerah Yogyakarta, sehingga Alun-Alun Utara di Yogyakarta menjadi lautan manusia."

Pagi hari pukul 09.00 WIB, Sukarno menyampaikan tujuan Trikora untuk menggagalkan pembentukan negara boneka oleh belanda di Papua Barat.

Baca juga:

• Sejarah Pemberontakan DI-TII Kartosoewirjo di Jawa Barat
• Sejarah Pemberontakan DI/TII Amir Fatah di Jawa Tengah
• Pemberontakan Andi Azis: Penyebab, Tujuan dan Dampaknya

Bung Karno juga menegaskan bahwa bendera Merah Putih harus berkibar di Irian Barat serta digelar mobilisasi umum untuk mengambil kembali Irian Barat dari kuasa Belanda.

Adapun isi Trikora seperti yang diserukan oleh Bung Karno adalah sebagai berikut:

1. Gagalkan negara boneka Papua
2. Kibarkan bendera Sang Saka Merah Putih di Papua
3. Siapkan diri untuk mobilisasi umum

Pada 2 Januari 1962, Presiden Sukarno membentuk Komando Mandala dan menunjuk Mayor Jenderal Soeharto sebagai panglima.

Tugas kesatuan ini adalah untuk merencanakan, mempersiapkan, dan menggelar operasi militer untuk menggabungkan Irian Barat dengan Indonesia.

Baca juga:

• Sejarah Sistem Presidensial: Arti, Ciri-ciri, Kelebihan, Kekurangan
• Sejarah Asal-Usul Terbentuknya Kepulauan Nusantara atau Indonesia
• Sejarah Peristiwa PKI Madiun 1948: Latar Belakang & Tujuan Musso

Akhir Operasi Trikora

Dalam melancarkan aksi Trikora salah satu yang dikenal adalah kapal penjelajah KRI Irian 201. Kapal ini didapatkan Indonesia dari Rusia pada 5 Oktober 1961.

Menurut Achmad Taufiqoerahman dalam Kepemimpinan Maritim (2019:258), Kapal KRI Irian 201 dilengkapi berbagai fasilitas tempur, seperti rudal, torpedo, hingga bom jarak jauh.

Buku Laksmana Kent Menjaga Laut Indonesia (2014:38) yang disusun oleh Bernard Kent Sondakh dan kawan-kawan menjelaskan, ketika itu Indonesia setidaknya punya 12 fregat, 12 kapal selam, 22 kapal cepat bertorpedo dan berpeluru kendali, serta 4 kapal penyapu ranjau.

Atas saran Amerika Serikat, Indonesia diminta mengedepankan jalan diplomasi untuk mengambil-alih Papua Barat dari Belanda. Amerika Serikat bersedia menjadi "penengah" danmenyediakan tempat “netral" untuk membicarakan masalah tersebut.

Indonesia dan Belanda, atas desakan AS, bertemu kembali di satu meja pada 15 Agustus 1962. Delegasi RI dipimpin Adam Malik, sedangkan Belanda mengutus Dr. Jan Herman van Roijen. Diplomat AS, Ellsworth Bunke, bertindak sebagai penengah.

Baca juga:

• Perjanjian New York: Ambisi AS di Balik "Pembebasan" Irian Barat
• Perundingan Roem-Royen: Latar Belakang, Isi, Tokoh Delegasi
• Sejarah Perundingan Renville: Latar Belakang, Isi, Tokoh, & Dampak

Dikutip dari Constructing Papuan Nationalism (2005:30) karya Richard Chauvel, inti perundingan yang dikenal dengan nama Perjanjian New York ini adalah bahwa

Belanda harus menyerahkan Papua Barat kepada Indonesia selambat-lambatnya tanggal 1 Mei 1963

Selama proses pengalihan, wilayah Papua Barat akan dipegang sementara oleh United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) yang dibentuk Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Selain itu, Belanda juga harus menarik pasukannya dari Irian Barat. Sementara pasukan Indonesia diperbolehkan bertahan namun di bawah koordinasi UNTEA.

Hingga akhirnya, tanggal 1 Oktober 1962., Belanda menyerahkan otoritas administrasi Papua kepada UNTEA.

Berikutnya, tanggal 31 Desember 1962, bendera Belanda resmi diturunkan dan digantikan dengan bendera Merah Putih sebagai tanda dimulainya kekuasaan de jure Indonesia atas tanah Papua di bawah pengawasan PBB.

Baca juga:

• Tokoh-tokoh Perumus UUD 1945, Sejarah BPUPKI, dan Perannya
• Sejarah UU Agraria 1870: Latar Belakang, Tujuan, Dampak
• Sejarah Singkat Kesultanan Cirebon: Kerajaan Islam Sunda Pertama

Subscribe for updates Unsubscribe from updates

Latar Belakang Masalah Irian Barat – Makalah Dan Perjuangannya – Menjulang tinggi di pusat Kota Makassar, sekitar setengah kilometer sebelah Selatan Lapangan Karebosi. Monumen yang didirikan di atas lahan seluas satu hektare ini dibangun pada tanggal 11 Januari 1994. Peletakan batu pertama dilaksanakan oleh Menko Polkam Soesilo Sudarman, dan diresmikan oleh Presiden H. M. Soeharto, pada tanggal 19 Desember 1995.

Monumen Pembebasan Irian Barat atau lebih dikenal sebagai Monumen Mandala adalah pengingat atas keberhasilan Indonesia merebut kembali (pembebasan) wilayah Irian Barat -sekarang Papua- yang bergolak pada 1962 ke pangkuan Ibu Pertiwi. Ketika itu Indonesia masih dipimpin presiden pertama RI, Soekarno. Meskipun Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaan hampir 20 tahun, namun Belanda masih menguasai wilayah Irian Barat. Tinggi Menara Monumen yang mencapai ketinggian 62 meter merupakan simbol tahun 1962, tahun terjadinya perjuangan pembebasan Irian Barat.

Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, tercatat salah satu peristiwa penting yakni pembebasan Irian Barat dari tangan pemerintahan Belanda yang masih ingin menguasai salah satu wilayah Indonesia meski saat itu Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya.

Meski sidang Konferensi Meja Bundar (KMB) telah dilaksanakan dan menghasilkan salah satu keputusan yakni Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya, kecuali wilayah Irian Barat yang rencananya akan dikembalikan setahun kemudian, namun setelah pengakuan kedaulatan. Belanda tidak juga menyerahkan wilayah Irian Barat kepada pemerintah Indonesia. Keadaan ini akhirnya melatar belakangi timbulnya perjuangan melalui jalur diplomasi dan konfrontasi dari pemerintah Indonesia kepada pemerintah Belanda untuk Irian Barat.

Perjuangan Diplomasi

Dalam upaya membebaskan wilayah Irian Barat dari kekuasaan pemerintah Belanda, maka pemerintah Indonesia mengambil langkah perjuangan diplomasi yang dilakukan secara bilateral, baik dengan pemerintah Belanda maupun dengan dunia Internasional. Jalur diplomasi atau perundingan pertama kalinya dilakukan pada masa pemerintahan kabinet Natsir di tahun 1950, meski berakhir dengan kegagalan bahkan pemerintah Belanda memasukkan wilayah Irian Barat dalam wilayah kerajaannya secara sepihak ditahun 1952.

Hal ini juga yang berlanjut di masa kabinet Sastroamidjojo dengan melakukan diplomasi Internasional dengan membawa masalah Irian Barat pada forum PBB namun tidak membawa hasil. Lalu pada masa kabinet Burhanuddin diplomasi masih terus dilakukan namun pemerintah Belanda menanggapi bahwa masalah Irian Barat merupakan masalah antara Indonesia – Belanda dan mengajukan usul yang berisi tentang penempatan Irian Barat di bawah Uni Indonesia – Belanda.

Perjuangan diplomasi tidak berhenti sampai disitu karena pemerintah Indonesia juga melakukan pendekatan dengan negara-negara di Asia -Afrika dan hal ini membawa hasil yang positif antara lain:

• Dalam Konferensi Pancanegara II di Bogor, 5 negara peserta sepakat mendukung Indonesia dalam mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia.
• Dalam Koferensi Asia-Afrika para peserta mengakui bahwa wilayah Irian Barat merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Namun sayangnya, perjuangan diplomasi ini tidak membawa hasil sehingga hubungan antara pemerintah Indonesia dengan Belanda semakin memanas.

Perjuangan Konfrontasi

Karena perjuangan melalui jalur diplomasi tidak membawa hasil, maka akhirnya pemerintah Indonesia mengubah bentuk perjuangannya menjadi konfrontasi, apalagi saat itu hubungan antara pemerintah Indonesia dengan Belanda telah memanas. Hingga tahun 1957 Belanda tetap menduduki Irian Barat, sehingga pemerintah Indonesia memustuskan untuk meningkatkan perjuangannya melalui jalur konfrontasi dengan melakukan aksi-aksi pembebasan Irian Barat.

Aksi ini dilakukan di seluruh wilayah tanah air Indonesia yang dimuali dengan pengambil alihan perusahaan milik Belanda. Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang diambil alih oleh bangsa Indonesia pada bulan Desember 1957 antara lain:

• Nedertlandsche Handel Maatschappij N.y. (sekarang menjadi Bank Dagang Negara).
• Bank Escompto di Jakarta.
• Perusahaan Philips dan KLM.

Baca Juga: “Peristiwa & Sejarah” Perlawanan Rakyat Indonesia Terhadap Jepang

Kemudian pada tangggal 17 Agustus 1960 pemerintah Indonesia secara resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah Belanda. Dengan semakin tegangnya hubungan antara pemerintah Indonesia dan Belanda saat itu, maka dalam sidang umum PBB ditahun 1961, masalah ini kembali diperdebatkan. Lalui Sekretaris Jenderal PBB saat itu yaitu U Thant menyarankan kepada salah seorang diplomat Amerika Serikat, Ellsworth Bunker untuk mengajuka usul penyelesaian masalah Irian Barat.

Pada bulan Maret 1962, Ellsworth Bunker lalu mengusulkan agar pihak pemerintah Belanda menyerahkan kedaulatan Irian Barat kepada pemerintah Indonesia yang dilakukan melalui PBB dalam waktu 2 tahun. Akhirnya Indonesia menyetujui usul Bunker tersebut dengan catatan agar waktu 2 tahun itu diperpendek. Sebaliknya pemerintah Belanda tidak mau melepaskan Irian Barat, bahkan membentuk negara “Boneka” Papua. Dengan sikap pemerintah Belanda tersebut maka tindakan pemerintah Indonesia dan politik konfrontasi ekonomi ditingkatkan menjadi konfrontasi di segala bidang.

Upaya Pembebasan Irian Barat Oleh Indonesia

Dibalik terbentuknya Monumen Mandala dan sejarah tentang upaya pembebasan Irian Barat oleh Indonesia yang dimulai pada tahun 1957. Adapaun upaya yang dilakukan Indonesia adalah melancarkan aksi-aksi pembebasan Irian Barat, dimulai pengambilan semua perusahaan milik Belanda di Indonesia oleh kamu buruh. Untuk mencegah anarki KSAD, Nasution, mengambil alih semua perusahaan Belanda dan menyerahkannya kepada pemerintah. Hubungan Indonesia semakin memuncak ketegangan pada 17 Agustus 1960, ketika Indonesia akhirnya memutuskan hubungan diplomatic dengan kerajaan Belanda.

Pada pidatonya tanggal 30 September 1960 presiden Soekarni di depan Sidang Majelis Umum PBB mengaskan kembali sikapnya tentang upaya mengembalikan Irian Barat ke pangkuan RI. Dalam pidato yang berjudul Membangun Dunia Kembali, Soekarno mengeskan bahwa:

“Kami telah berusaha untuk menyelesaikan masalah Irian Barat. Kmai telah berusaha dengan sungguh-sungguh  dan dengan penuh kesabaran dan penuh toleransi dan penuh harapan. Kami telah beruaha untuk mengadakan perundinga-perundingan bilateral… Harapan lenyap, kesabaran hilang; bahkan toleransi pun mencapai batasnya. Semuanya itu kini habis dan Belanda tidak memberikan alternative lainnya, kecuali memperkeras sikap kami”

Dan dengan pidato presiden Soekarno dibuka kembalinya perdebatan Irian Barat di PBB. Usulan yang muncul dari perdebatan itu adalah agar pihak Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Republik Indonesia. Namun tetap saja Belanda tidak ingin menyreahkan Irian Barat ke Indonesia. Maka Indonesia akan menmpuh dengan kekuatan milter. Belanda mengajukan nota protes kepada PBB bahwaa Indonesia akan melakukan agresi.

Belanda kemudian memperkuat kedudukannya di Irian Barat dengan mendatangkan bantuan dengan mengerahkan kapal perangnya ke perairan Irian, diantarnya adalah kapal induk Karel Doorman. Dan pada tanggal 19 Desember 1961 Presiden Soekarno di depan rakyat Yogyakarta mengeluarkan komando untuk berkonfromtasi secara militer dengan Belanda yang disebut Trikora. Adapaun isi dari Trikora yaitu:

Baca Juga: “Pendidikan Barat Di Indonesia” Sejarah & ( Pengaruh Perkembangan )

1. Gagalkan pembentukan Negara boneka Papua bentukan Belnda
2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat
3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna memeprtahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah dan bangsa

Belanda di Papua. Langkah pertama yang dilakukan oleh Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden No 1 tahun 1962 tertanggal 2 Januari 1962 tentang pembentukan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat di bawah Komando Mayor Jenderal Soeharto. Sebelum Komando Mandala menjalankan fungsinya, unsur militer Indonesia dari kesatuan Motor Torpedo Boat, telah melakukan penyusupan ke Irian Barat.

Namun upaya ini diketahui oleh Belanda sehinga terjadi pertempuran yang tidak seimbang di laut Aru antara kapal-kapal boat Indonesia dengan kapal-kapal Belanda. Naas Kapal MTB Macan Tutul, berhasil ditembak Belanda sehingga kapal terbakar dan tenggelam. Peristiwa ini memakan korban Komodor Yos Sudarso, Deputy KSAL dan Kapten Wiratno yang gugur bersamaan dengan tenggelamnya MTB Macan Tutul. Pemerintah Belanda pada mulanya menganggap enteng kekuatan militer di bawah Komando Mandala.

Belanda menganggap bahwa pasukan Indonesia tidak akan mampu melakukan infiltrasi ke wilayah Irian. Namun ketika operasi infiltrasi Indonesia berhasil merebut dan menduduki kota Teminabuan, Belanda terpaksa bersedia kembali untuk duduk berunding guna menyelesaikan sengketa Irian. Tindakan Indonesia membuat para pendukung Belanda di PBB menyadari bahwa tuntutan pimpinan Indonesai bukan suatu yang main-main.

Di sisi lain Pemerintah Amerika Serikat juga menekan pemerintah Belanda untuk kembali berunding, agar Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak terseret dalam suatu konfrontasi langsung di Pasifik Barat Daya. Amerika Serikat juga punya kepentingan dengan kebijakan politik luar negerinya untuk membendung arus komunis di wilayah ini. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1962 ditandatangani perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Belanda di New York, hal ini dikenal sebagai Perjanjian New York.

Hal pokok dari isi perjanjian itu adalah penyerahan pemerintahan di Iriandari pihak Belanda ke PBB.  Untuk kepentingan ini kemudian dibentuklah United Nation Temporary Excecutive Authority (UNTEA) yang kemudian akan menyerahkan Irian Barat ke pemerintah Indonesia sebelum tanggal 1 Mei 1963. Berdasarkan perjanjian New York, pemerintah Indonesia punya kewajiban untuk menyelenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Irian Barat sebelum akhir 1969 dengan ketentuan kedua belah pihak harus menerima apapun hasil dari Pepera tersebut.

Tindak lanjut berikutnya adalah pemulihan hubungan Indonesia Belanda yang dilakukan pada tahun 1963 dengan membuka kembali kedutaan Belanda di Jakarta dan kedutaan Indonesia di Den Haag. Sesuai dengan Perjanjian New York, pada tanggal 1 Mei 1963 secara resmi dilakukan penyerahan kekuasan Pemerintah Irian Barat dari UNTEA kepada Pemerintah Republik Indonesia di Kota Baru/Holandia/Jaya Pura. Kembali Irian ke pangkuan RI berakhirlah perjuangan memperebutkan Irian Barat. Sebagai tindak lanjut dari perjanjian New York, Pemerintah Indonesia melaksanakan tugas untuk melaksankan Act Free Choice/Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).

Pemerinatah Indonesia menjalankan dalam tiga tahap. Tiga tahapan ini sukses dijalankan oleh pemerintah Indonesia dan hasil dari Pepera kemudian dibawa oleh Duta Besar Ortis Sanz ke New York untuk dilaporkan ke Sidang Umum Dewan Keamanan PBB. Pada tanggal 19 November 1969, Sidang Umum PBB ke-24 menerima hasil Pepera yang telah dilakukan Indonesia karena sudah sesuai dengan isi perjanjian New York. Sejak saat itulah Indonesia secara de Jure dan de Facto memperoleh kembali Irian Barat sebagai bagian dari NKRI.

Alasan Dibangunnya Monumen Mandala di Makssar

Mengapa monumen ini dibangun di Makassar? Karena perjuangan dimulai dari kota ini. Di sinilah bermarkas pasukan pembebasan Irian Barat.

Sejarah mencatat, perundingan yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan pihak Belanda untuk membebaskan Irian Barat ketika itu semuanya kandas dan berakhir sia-sia tanpa hasil. Akhirnya, pemerintah menggunakan kekuatan militer; Presiden Soekarno pada Desember 1961 mencetuskan Tiga Komando Rakyat atau Trikora.

Soekarno mengumumkan pelaksanaan Trikora di Alun-alun Utara Yogyakarta, dan mengangkat  Mayor Jenderal Soeharto sebagai panglima serta Komando Mandala. Tugas komando ini adalah merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Papua bagian Barat dengan Indonesia.

Guna melancarkan operasi militer ini Indonesia membeli berbagai macam peralatan militer dari Uni Soviet, antara lain:

Baca Juga: “Raja Pertama Kerajaan Kutai” Kejayaan & ( Runtuhnya )

41 Helikopter MI-4 (angkutan ringan),

9 Helikopter MI-6 (angkutan berat),

30 pesawat jet MiG-15,

49 pesawat buru sergap MiG-17,

10 pesawat buru sergap MiG-19,

20 pesawat pemburu supersonik MiG-21,

12 kapal selam kelas Whiskey,

puluhan korvet, dan

1 buah Kapal penjelajah kelas Sverdlov (yang diberi nama sesuai dengan wilayah target operasi, yaitu KRI Irian).

Dari jenis pesawat pengebom, terdapat 22 unit pesawat pembom ringan Ilyushin Il-28, 14 pesawat pembom jarak jauh TU-16, dan 12 pesawat TU-16 versi maritim yang dilengkapi dengan persenjataan peluru kendali anti kapal (rudal) air to surface jenis AS-1 Kennel. Sementara dari jenis pesawat angkut terdapat 26 pesawat angkut ringan jenis IL-14 dan AQvia-14, 6 pesawat angkut berat jenis Antonov An-12B buatan Uni Soviet dan 10 pesawat angkut berat jenis C-130 Hercules buatan Amerika Serikat.

Semua potensi nasional kala itu dimobilisasi. Mulai pusat hingga daerah, bersiap-siap melakukan langkah militer untuk merebut Irian Barat. Soekarno membentuk Komando Mandala yang besifat gabungan. Setelah itu melantik Brigjen Soeharto menjadi Deputi Wilayah Indonesia Timur dan Panglima Komando Mandala setelah pangkatnya dinaikkan menjadi Mayjen.

Makna dari Bentuk Desain Monumen Mandala

Desain monumen yang dibuat dengan bentuk segi tiga sama sisi  menyimbolkan Tiga Komando Rakyat (Trikora). Pada bagian bawah monumen, terdapat relief lidah api yang menjadi simbol semangat dari Trikora, sementara relief sama di bagian atas melambangkan semangat yang tidak pernah padam. Lalu ada juga 27 patung batang bambu runcing sebagai simbol instrumen perjuangan fisik rakyat saat itu.

Monumen juga dikelilingi oleh kolam yang berarti kejernihan berpikir yang mutlak dimiliki dalam setiap perjuangan. Sayang, kondisi monumen terlihat kurang mendapat perawatan. Dinding menara dan beberapa bagian monumen ditumbuhi lumut dan semak, begitu pula kolam air yang mengelilingi monumen sudah tidak berfungsi lagi. Apabila Anda melihat di ketinggian puncak menara, di sana terlihat sebuah harde (penangkal petir) yang seolah hendak menusuk langit; bermakna cita-cita tinggi yang hendak diraih. .

Keseluruhan tinggi monument Mandala mencapai 75 meter, terdiri empat lantai.

Lantai pertama menggambarkan perjuangan pahlawan lokal, sementara lantai dua menggambarkan perjuangan pahlawan nasional. Di areal tersebut juga terdapat beberapa bangunan lain, seperti galeri, dan ruang pertemuan. Khusus galeri, saat ini difungsigandakan sebagai Sekretariat Dewan Kerajinan Nasional Indonesia Daerah Sulsel. Sementara  ruang pertemuan masih sering dipakai, seperti seminar dan aktifitas sejenis lainnya. Ruang pertemuan ini disewakan dan ada pengelola khusus yang menanganinya.

Tepat di belakang monumen, terdapat panggung pertunjukan yang biasa dipakai band-band lokal maupun nasional menghibur penggemarnya. Panggung itu berhadapan dengan tiga tribun untuk penonton. Dua tribun penonton biasa, dan satu tribun di bagian tengah diapit oleh dua tribun biasa, ada juga tribun untuk tamu khusus atau very important person. Saat tulisan ini dibuat, panggung pertunjukan tersebut sedang direnovasi. Terlihat beberapa bagian masih dalam tahap penyelesaian.

Baca Juga: Pengertian, Tujuan Dan 10 Isi Konferensi Meja Bundar (KMB)

Perjuangan Pembebasan Irian Barat

Diorama 1 “ Kongres Rakyat Pembentukan Provinsi Irian Barat di Maluku (1955) “

Sesuai hasil Kongres Rakyat seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta pada bulan Agustus 1955 yang dihadiri 500 orang wakil-wakil dari berbagai daerah yang telah menghasilkan suatu resolusi mengenai Irian Barat. Resolusi tersebut antara lain berbunyi: Perjuangan untuk pembebasan Irian Barat merupakan sebagain dari perjuangan nasional rakyat Indonesia dan pembentukan Provinsi Irian Barat harus dipercepat.

Sebagai tindak lanjut dari resolusi tersebut dalam tahun itu juga di Soasiu, Maluku dibentuk Kongres Rakyat Pembentukan Provinsi Irian Barat. Presiden Soekarno secara resmi mengesahkan pembentukan Provinsi Irian Barat dan menunjuk Sultan Zainal Abidin Sjah sebagai gubernurnya. Di hadapan peserta kongres, Menteri Dalam Negeri melantik secara resmi Sultan Zainal Abidin Sjah sebagai Gubernur Irian Barat.

Diorama 2 “ Pembentukan Front Nasional Pembebasan Irian Barat (17 Januari 1958)

Guna merealisasikan pidato kenegaraan Presiden Soekarno tanggal 17 Agustus 1958 yang berjudul Tahun Tantangan, maka ditempuhlah jalan lain di luar diplomasi dalam penyelesaian masalah Irian Barat. Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Perang Pusat No. Kpts (Peperpu) 012/1958 maka pada tanggal 17 Januari 1958 dibentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB) yang diketuai oleh KSAD Mayor Jenderal A.H. Nasution di Markas Besar Angkatan Darat (MBAD) Jakarta. Sebagai Sekretaris Jenderal FNPIB adalah Letnan Kolonel Pamoe Rahardjo, sedangkan anggota-anggotanya terdiri dari Badan Kerja Sama (BKS) Pemuda Militer, BKS Tani Militer, BKS Buruh Militer, BKS Wanita Militer, BKS Ulama Militer, BKS Khusus dan Badan Pekerja Legium Veteran.

Diorama 3 “ Tri Komando Rakyat (19 Desember 1961) “ 

Sehubungan dengan sikap Belanda yang tidak bersedia menyelesaikan konflik Irian Barat melalui forum PBB, Pemerintah RI tidak bersedia lagi melakukan perundingan. Sejak saat itu Pemerintah RI menitikberatkan perjuangan pembebasan Irian Barat dalam bidang militer. Sebagai tindak lanjut pada tanggal 19 Desember 1961 di Alun-Alun Yogyakarta Presiden Soekarno mengkomandokan Tri Komando Rakyat (TRIKORA) yang berbunyi sebagai berikut:

1. Gagalkan pembentukan Negara Boneka Papua buatan Belanda;
2. Kibarkan Sang Merah Putih di irian Barat tanah Air Indonesia;
3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

Baca Juga: “Perjanjian Giyanti” Sejarah & ( Latar Belakang – Isi – Dampak )

Diorama 4 “ Mobilisasi Umum, 4-8 Januari 1962 di Makassar “

Tindak lanjut dari TRIKORA, maka di seluruh Indonesia mulai dari tigkat Pusat dan Daerah dilakukan mobilisasi umum dalam rangka pembebasan Irian Barat. Seluruh kekuatan cadangan Nasional dikerahkan. Sebelum dilakukan mobilisasi umum didahului dengan kampanye melalui rapat-rapat raksasa mulai dari tingkat Pusat hingga Daerah. Pada tanggal 4 s.d. 8 Januari 1962 di Lapangan Karebosi Makassar diadakan rapat raksasa dalam rangka pembebasan Irian Barat. Dalam rapat itu hadir Presiden Soekarno, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal A.H. Nasution dan Panglima Daerah Militer XIV/Hasanuddin. Pada kesempatan itu Presiden Soekarno mengatakan “Rebut Irian Barat sebelum Ayam Berkokok”.

Diorama 5 “ Pelantikan Panglima Mandala di Istana Bogor oleh Presiden Soekarno, 13 Januari 1962 “

Setelah Trikora dikomandokan di Yogyakarta, pada tanggal 2 Januari 1962 Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Nomor 1/1962 yang isinya membentuk Komando Mandala untuk membebaskan Irian Barat bersifat gabungan. Kemudian Presiden Soekarno menunjuk Brigadir Jenderal (Brigjen) Soeharto dan menaikkan pangkatnya menjadi Mayor Jenderal (Mayjen), sebagai Deputy Wilayah Indonesia Timur dan Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Mayor Jenderal Soeharto dilantik oleh Presiden Soekarno pada tanggal 13 Januari 1962 di Istana Bogor.

Diorama 6 “ Pertempuran Laut Aru, 15 januari 1962 “

Tiga buah kapal Motor Terpedo Boat (MTB) ALRI, yaitu KRI Macan Tutul, KRI Macan Kumbang, dan KRI Harimau, pada tanggal 15 Januari 1962 melakukan gerakan malam di sekitar Kepulauan Aru. Gerakan ini bertujuan untuk melakukan infiltrasi pasukan ke daerah Irian Barat lewat laut. Gerakan kapal ALRI tersebut telah diketahui oleh dua buah pesawat terbang Belanda jenis Neptune dan Firefly serta dua kapal perang Belanda jenis Destroyer dan Fregat yang berada pada posisi jarak 7 mil.

Kedua pesawat dan kapal perang tersebut menembakkan peluru suar ke arah kapal KRI yang segera dibalas kembali oleh KRI Macan Tutul dan KRI Harimau. Tembakan itu dibalas kembali oleh kedua kapal perang Belanda dan berkobarlah pertempuran yang tidak seimbang. KRI Macan Tutul terkena tembakan peluru meriam di bagian anjungan dan lambung yang mengakibatkan kapal tersebut terbakar dan tenggalam pada pukul 21.40 waktu setempat bersama Komodor aut Yos Sudarso

Diorama 7 “ Panglima Mandala sedang memberikan penjelasan Tugas-tugas Operasi Mandala (1962)”

Setelah wewenang diberikan kepada Mayoe Jenderal Soeharto sebagai panglima Komando Mandala, ia segera menyusun Organisasi Komando Mandala dengan ciri-cirinya meliputi wilayah Indonesia Timur, menyelenggarakan operasi-operasi militer pada waktunya dalam rangka Trikora Pembebasan Irian Barat. Sesuai dengan tugas dan fungsinya Mayor Jenderal Soeharto senantiasa memberikan penjelasan kepada para Perwira Stafnya mengenai Operasi PembebasanIrian Barat.

Baca Juga: “Perjanjian Renville” Definisi & ( Latar Belakang – Tokoh – Isi – Dampak )

Diorama 8 “ Panglima Mandala Melakukan Peninjauan Kekuatan Tempur di garis Depan (1962) “

Berdasarkan suatu konsep, bahwa daerah mandala adalah kawasan perang, maka Panglima Kawasan merangkap sebagai Panglima Komponen. Komponen-komponen utama dari mandala adalah:

1. Angkatan Darat Mandala (ADLA); 2. Angkatan Laut Mandala (ALLA);

   3. ANgkatan Udara Mandala (AULA).

Sehubungan dengan itu, Panglima Mandala Mayjen Soeharto bersama Panglima Angkatan Laut Mandala Komodor Laut R. Soedomo mengadakan peninjauan terhadap kekuatan tempur pasukan Cadangan Umum Angkatan Darat (CADUAD) di salah satu tempat di garis depan.

Diorama 9 “Infiltrasi Pasukan Lewat Udara ke Merauke, 24 Juni 1962 “

Pada tanggal 24 Juni 1962 dilakukan penerjunan lewat udara sasaran Merauke dengan Sandhi Operasi Naga di bawah pimpinan Kapten L.B. Moerdani. Penerjunan ini menggunakan 3 pesawat Hercules C-130 AURI. Pasukan yang diterjunkan terdiri dari Tim I Detasemen Pasukan Chusus (DPU) RPKAD berjumlah 55 orang dan Kie-2 Yon 530/Brawijaya berjumlah 160 orang.

Penerjunan tidak mengenai sasaran yang diinginkan karena dilakukan pukul 02.00 dinihari, hutannya lebat dan ditumbuhi pepohonan yang tinggi. Setelah pesawat berputar-putar mulailah dilakukan penerjunan. Tim I RPKAD bersama Komandan Operasi jatuh di sebelah timur Kombe dan 9 orang lagi jatuh di sebelah barat sungai itu. Sedangkan Kie-2 Yon 530/Brawijaya jatuh di sebelah timur Sungai Maro.

Diorama 10 “ Penyerahan Irian Barat dari Belanda ke UNTEA, 15 Agustus 1962 “

Hasil dari persetujuan New York pada tanggal 15 Agustus 1962, selambat-lambatnya tanggal 31 Mei 1963 Pemerintahan Irian Barat diserahkan kepada PBB yang diwakili oleh UNTEA. Perjanjian ini ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Belanda Dr. J. Luns yang diwakili oleh Duta Besar belanda di PBB Dr. Van Rojen. Tanggal 31 Desember 1962 bendera kerajaan Belanda diturunkan dan diganti dengan bendera PBB dan Bendera Sang Merah Putih. Sejak itu berakhirlah kekuasaan Belanda di daratan Irian Barat.

Diorama 11 “ Penyerahan Irian Barat dari UNTEA ke Republik Indonesia, 1 Mei 1963 “

Pada tanggal 1 Mei 1963 dilaksanakan penyerahan kekuasaan pemerintahan Irian Barat dari UNTEA kepada Pemerintah Republik Indonesia oleh Dr. Djalal Abduh kepada pihak Indonesia yang diwakili oleh Mr. Sudjarwo Tjondronegoro dan utusan PBB di Hollandia. Penyerahan kekuasaan itu ditandai dengan penurunan bendera UNTEA dan pengibaran Sang Saka Merah Putih, yang dilanjutkan dengan defile pasukan dari Pakistan, APRI, Polisi Papua di Irian Barat dan diikuti oleh demonstrasi pesawat terbang AURI dari berbagai jenis antara lain Tu-16 KS.

Baca Juga: “Perjanjian Roem Royen” Sejarah & ( Latar Belakang – Isi Perjanjian )

Diorama 12 “ Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Irian Barat, Juli 1969 “

Pada tanggal 15 Agustus 1962 di New York diadakan penandatanganan persetujuan penyelesaian konflik Irian Barat antara RI dengan Belanda. Dalam persetujuan itu antara lain disebutkan bahwa Indonesia menyetujui untuk memberikan kesempatan rakyat Irian Barat menyatakan pilihannya secara bebas, selambat-lambatnya tujuh tahun setelah pemerintahan berada di tangan Indonesia. Pelaksanaan kegiatan ini dibantu oleh PBB. Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) dilaksanakan bulan Juli 1969.

Demikianlah pembahasan mengenai Latar Belakang Masalah Irian Barat – Makalah Dan Perjuangannya semoga dengan adanya ulasan tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan anda semua, terima kasih banyak atas kunjungannya.

Mungkin Dibawah Ini yang Kamu Butuhkan