MUHAMMAD FARIZAN Show Penyimpangan Demokrasi Terpimpin terhadap UUD 1945: 1. Pembentukan MPRS: Presiden Soekarno membentuk sendiri MPRS melalui Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1959. Padahal, seharusnya MPRS dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. 2. Pengangkatan presiden seumur hidup: 3. Konfrontasi dengan Malaysia: 4. Indonesia melaksanakan Politik Mercusuar: Politik mercusuar adalah politik yang mengagungkan kemegahan Indonesia di mata dunia luar, seperti: a) Pembangunan Stadion Senayan Jakarta. b) Penyelenggaraan pesta olahraga negara-negara Nefo di Jakarta yang disebut Ganefo. 5. Indonesia membagi kekuatan politik dunia menjadi dua: a) Nefo (New Emerging Forces), yaitu negara-negara baru penentang imperialisme dan kapitalisme. b) Oldefo (Old Established Forces), yaitu negara-negara Barat yang menganut imperialisme dan kapitalisme. 6. Lembaga-lembaga negara mempunya inti Nasionalisme Agama Komunis (Nasakom): 7. Prosedur pembentukan DPAS: 8. Prosedur pembentukan MPRS: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) adalah cikal bakal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), lembaga tertinggi negara Republik Indonesia. MPRS dibentuk berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang dikeluarkan oleh Presiden RI Soekarno. Tugas MPRS adalah mengesahkan GBHN. Dalam sidangnya MPRS sudah mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain, Penetapan manifesto politik sebagai GBHN, Pentapan garis garis besar pembangunan nasional berencana tahap 1 (1961-1969), Menetapkan presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. 9. Kedudukan MPR di bawah presiden: 10. Prosedur pembentukan DPAS: 11. Prosedur pembentukan DPRGR: tirto.id - Pancasila dalam memenuhi fungsinya sebagai dasar negara, terdapat beberapa contoh penyimpangan nilai pancasila yang terjadi. Apa saja? Berikut penjelasan selengkapnya. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang mengandung sejumlah lima nilai pokok (tertulis dalam lima bunyi silanya). Dasar negara yang seharusnya dipegang teguh sebagai ideologi atau pedoman kehidupan bernegara ini ternyata bisa saja mengalami penyimpangan. Berdasarkan catatan Dewi Aniaty dan Aviani Santi dalam PPKn SMP (2009:3), diungkapkan bahwa Pancasila terbentuk atas nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Dengan begitu, di dalamnya terkandung falsafah yang dijadikan pegangan, pedoman, serta petunjuk ketika bangsa Indonesia menjalani kehidupan sehari-hari.
Berikut ini bunyi Pancasila:
Terlepas dari perbedaan, Pancasila berusaha menanamkan nilai kebersamaan yang sifatnya adil, benar, bijaksana, dan tepat. Akan tetapi, pelaksanaan nilai-nilai tersebut tentu tidak bisa dikatakan mengalir mulus. Hal tersebut dibuktikan dari beberapa contoh penyimpangan nilai Pancasila.
Contoh Penyimpangan Nilai Pancasila
Dalam memenuhi fungsinya sebagai dasar negara, terdapat beberapa contoh kasus penyimpangan yang terjadi. Lima nilai Pancasila yang masing-masingnya menggambarkan sebuah cara hidup pada akhirnya tidak dijadikan pedoman karena faktor-faktor tertentu. Berikut ini contoh penyimpangannya: 1. Penyimpangan Sila Pertama: “Ketuhanan Yang Maha Esa" Munculnya gerakan radikal dari sebuah kelompok yang membonceng agama merupakan salah satu contohnya. Dari sini, mereka tidak menghargai keberagaman agama dan menganggap bahwa kelompok mereka yang paling benar di antara yang lain. 2. Penyimpangan Sila Kedua: “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kasus penyimpangan tidak diperhatikan. Contohnya dapat dilihat dari kasus penggusuran rumah warga miskin dan tidak mendapatkan tindak lanjut atau bantuan. Dari sini, keadilan adab yang ditekankan tidak dijadikan pedoman hidup. 3. Penyimpangan Sila Ketiga: “Persatuan Indonesia" Persatuan berarti menyatakan diri sebagai bagian dari negara Indonesia. Dalam kasus penyimpangan, terdapat Organisasi Papuan Merdeka (OPM) yang masih ada hingga sekarang. Mereka ingin memisahkan daerah Papua Barat dari NKRI dan merdeka sebagai negara sendiri. 4. Penyimpangan Sila Keempat: “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan" Musayawarah dijalankan untuk memecahkan masalah (mencapai sebuah kemufakatan). Akan tetapi, penyimpangan terjadi ketika pimpinan musyawarah lebih condong ke satu pihak. Dengan kata lain, contoh penyimpangan ada ketika salah satu pihak mengalami rugi akibat musyawarah yang tidak adil. 5. Penyimpangan Sila Kelima: “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" Adil ini hampir sama dengan bunyi sila kedua. Nilai yang berusaha ditekankan adalah seluruh warga negara Indonesia punya hak dan kewajiban yang sama. Contoh penyimpangan terjadi ketika hak seorang warga negara tidak diberikan, diskriminasi etnis, dan bentuk ketidakadilan lainnya.
Penyebab Penyimpangan Nilai Pancasila
Melihat kasus penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila, tentu permasalahan terdapat dalam diri seorang warga negara. Setidaknya, terdapat dua garis besar penyebab terjadinya penyimpangan, yaitu faktor subjektif dan faktor objektif. Berdasarkan catatan Suyahman dalam Pengembangan Bahan Ajar PPKn (2021:171), terungkap bahwa faktor subjektif berasal dari sifat seseorang dalam menghadapi kenyataan. Pandangan dalam menghadapi kehidupan tersebut ternyata bisa disebabkan oleh beberapa faktor lain dan berasal dari luar (faktor objektif). Berikut ini faktor objektif penyebab penyimpangan nilai Pancasila:
Dampak Penyimpangan Nilai Pancasila
Dalam menjalani kehidupan berbangsa serta bernegara, penyimpangan nilai Pancasila ternyata memiliki dampak yang bisa saja terjadi. Berikut ini lima dampak yang dapat terjadi akibat penyimpangan Pancasila (Suyahman, 2021:172):
Baca juga:
Baca juga
artikel terkait
PANCASILA
atau
tulisan menarik lainnya
Yuda Prinada
Subscribe for updates Unsubscribe from updates
|