Sebutkan 5 macam politik yang dijalankan oleh daulah Abbasiyah

Masa pemerintahan Abbasiyah dibagi menjadi beberapa periode.

Jumat , 25 Jan 2019, 15:00 WIB

sott.net

Kota Baghdad, pusat Daulah Abbasiyah.

Red: Agung Sasongko

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu dinasti Islam terlama adalah Abbasiyah. Setelah keruntuhan Dinasti Umayyah, muncul Dinasti Abbasiyah yang bertahan lebih dari lima abad (750-1258) dan pernah mewujudkan zaman keemasan umat Islam. Para sejarawan membagi masa kekuasaan Abbasiyah menjadi beberapa periode berdasarkan ciri, pola perubahan pemerintahan, dan struktur sosial politik ataupun tahap perkembangan peradaban yang dicapai.

Secara umum, para sejarawan ini berpandangan bahwa kekuasaan Dinasti Abbasiyah dapat dibagi atas empat periode. Keempat periode tersebut adalah Periode Awal (750-847), Periode Lanjutan (847-945), Periode Buwaihi (945-1055), dan Periode Seljuk (1055-1258).

Kekuasaan Dinasti Umayyah yang lebih Arabsentris digantikan oleh Dinasti Abbasiyah. Berbeda dari pendahulunya, Dinasti Abbasiyah mendistribusikan kekuasaan secara lebih luas, tidak terbatas di kalangan orang Arab saja, tetapi juga mengikutsertakan Muslim non-Arab lainnya, terutama orang Persia dan Turki.

Kehidupan Islami

Para sejarawan mengungkapkan beberapa alasan mengapa banyak masyarakat yang melakukan oposisi terhadap kekuasaan Umayyah dan berupaya menggantikannya dengan kekuasaan yang baru. Bagi kalangan ulama, terutama sejak perang saudara silih berganti melanda umat Islam--karena Khalifah Usman bin Affan dibunuh--umat Islam mendambakan kehidupan yang lebih Islami.

Gerakan ulama ini berupaya menghindari persaingan politik sekaligus berseru kepada para penguasa agar menegakkan tatanan kehidupan yang sesuai dengan tuntutan Alquran dan sunah Rasulullah SAW. Pengaruh mereka sangat besar di kalangan umat Islam. Tak mengherankan jika gerakan anti-Umayyah yang dikobarkan oleh kelompok pendukung Abbasiyah memperoleh dukungan secara keagamaan dari para ulama.

dinasti
dinasti abbasiyah
abbasiyah

sumber : Islam Digest Republika

A. PENDAHULUAN

Sejarah telah mengukir bahwa pada masa Dinasti Abasiyyah, umat Islam benar-benar berada dipuncak kejayaan dan memimpin peradaban dunia saat itu. Masa pemerintahan ini m erupakan golden age dalam perjalanan peradaban Islam terutama pada masa Khalifah Al-Makmun. Hal ini dikarenakan sistem pemerintahan dan politik yang lebih tertata dengan bagus. Sistem pemerintahan yang belum ada pada masa Umayyah, kini mulai dibentuk dan dijalankan oleh kekhalifahan dinasti Bani Abasiyyah sehingga sebagai hasilnya dapat dilihat dengan adanya kemajuan baik dalam aspek ilmu pengetahuan, ketata negaraan dan lain sebagainya.

Makalah ini akan membahas tentang sistem pemerintahan dan politik pada masa keemasan Islam “the golden age”. Dengan harapan akan terbuka wacana pemikiran terhadap peradaban Islam pada masa itu dan hikmah apa yang dapat kita ambil untuk di jadikan spirit dan pelajaran demi kemajuan Islam sekarang.

B. PEMBAHASAN

1. Sistem Pemerintahan Dan Politik

Daulat Abasiyyah berkuasa kurang lebih selama lima abad (750-1258 M). Pemerintahan yang panjang tersebut dapat dibagi dalam dua periode. Periode I adalah masa antara tahun 750-945 M, yaitu mulai pemerintahan Abu Abbas sampai al-Mustakfi. Periode II adalah masa 945-1258 M, yaitu masa al-Mu’ti sampai al-Mu’tasim. Pembagian periodisasi diasumsikan bahwa pada periode pertama, perkembangan diberbagai bidang masih menunjukkan grafik vertikal, stabil dan dinamis. Sedangkan pada periode II, kejayaan terus merosot sampai datangnya pasukan Tartar yang berhasil mengancurkan Dinasti Abasiyyah. Khalifah yang memerintah masa Abasiyyah ada 37 khalifah, akan tetapi diantara 37 khalifah tersebut hanya 10 khalifah pertama yang dianggap berjasa dalam meletakkan pondasi pemerintahan Abasiyyah. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa khalifah yang paling berjasa adalah pada periode al-Mahdi sampai al-Watsiq. Peran khalifah tersebut dapat dilihat pada bagian lampiran 1.1

Pada zaman Abbasiyah konsep kekhalifahan (pemerintahan) berkembang sebagai sistem politik. Pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, ekonomi dan budaya. Sistem politik yang dijalankan oleh Daulah Bani Abbasiyah antara lain:

a. Para Khalifah tetap dari Arab, sementara para menteri gubernur, panglima perang dan pegawai lainnya banyak dipilih dari keturunan Persia dan Mawali.

b. Kota Bagdad ditetapkan sebagai ibukota negara dan menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi dan kebudayaan.

c. Kebebasan berfikir dan berpendapat mendapat porsi yang tinggi.

d. Ilmu pengetahuan dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting dan mulia.

e. Para menteri turunan Persia diberi kekuasaan penuh untuk menjalankan tugasnya dalam pemerintah.

Selain sistem politik yang diterapkan diatas, pemerintahan Abasiyyah periode I juga mengembangkan kebijakan-kebijakan politik diantaranya adalah:

a. Memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Bagdad

b. Memusnahkan keturunan Bani Umayyah

c. Merangkul orang-orang persia, dalam rangka politik memperkuat diri, Abasiyyah memberi peluang dan kesempatan yang besar kepada kaum Mawali

d. Menumpas pemberontakan-pemberontakan

e. Menghapus politik kasta

Dalam menjalankan pemerintahan, Khalifah Dinasti Bani Abbasiyah pada waktu itu dibantu oleh wazir (perdana menteri) yang jabatannya disebut wizaraat. Wizaraat ini dibagi menjadi 2 yaitu: pertama, wizaraat tafwid (memliki otoritas penuh dan tak terbatas), waziraat ini memiliki kedaulatan penuh kecuali menunjuk penggantinya. Kedua, wizaraat tanfidz (memiliki kekuasaan eksekutif saja) wizaraat ini tidak memiliki inisiatif selain melaksanakan perintah khalifah dan mengikuti arahannya.

2. Model Pemerintahan

Model pemerintahan yang diterapkan oleh Abasiyyah bisa dikatakan asimilasi dari berbagai unsur. Ini terlihat jelas dari adanya periodesasi atau tahapan pemerintahan Abasiyyah. Ciri-ciri yang menonjol pada masa pemerintahan Abasiyyah yang tidak terdapat di zaman Umayyah adalah:

a. Dengan berpindahnya ibu kota ke Bagdad, pemerintah Bani Abbas menjadi jauh dari pengaruh arab, sedangkan dinasti Bani Umayyah sangat berorientasi kepada Arab. Dalam periode pertama dan ketiga pemerintahan Abaasiyyah, pengaruh kebudayaan Persia sangat kuat, dan pada periode kedua dan keempat bangsa turki sangat dominan dalam politik dan pemerintahan dinasti ini.

b. Dalam penyelenggaraan negara, pada Bani Abbasiyyah jabatan wazir, yang membawahi kepala-kepala departemen. Jabatan ini tidak ada di dalam pemerintahan Bani Umayyah.

c. Ketentaraan profesional baru terbentuk pada maasa pemerintahan Bani Abbas, sebelumnya belum ada tentara yang profesional.

Perbedaan dan persamaan model pemerintahan masa dinasti Bani Abasiyyah dan Bani Umayyah dapat dilihat dalam tebel berikut ini:

Abasiyyah

Umayyah

Persamaan

Menetapkan Sistem

Pemilihan

Warisan Pada Proses

Khalifah

Perbedaan

1. Adanya unsur non Arab dalam sistem pemerintahannya-adanya pengaruh Persi dan Turki

2. Semakin komplitnya struktur pemerintahan

3. Profesionalisme tentara mulai tertata

1. Adanya dominasi unsur Arab

2. Sangat terbatas karena lebih fokus pada upaya ekspansi

3. Belum tertata secara profesional dalam bidang ketentaraan

3. Biro-Biro Pemerintahan pada masa Bani Abasiyyah

a. Diwanul Kitaabah (Sekretaris Negara) yang tugasnya menjalankan tata usaha Negara.

b. Nidhamul Idary al-Markazy yaitu sentralisasi wilayah dengan cara wilayah jajahan dibagi dalam beberapa propinsi yang dinamakan Imaarat, dengan gubernurnya yang bergelar Amir atau Hakim. Kepala daerah hanya diberikan hak otonomi terbatas; yang mendapat otonomi penuh adalah “al-Qura” atau desa dengan kepala desa yang bergelar Syaikh al-Qariyah. Hal ini jelas untuk membatasi kewenangan kepala daerah agar tidak menyusun pasukan untuk melawan Baghdad.

c. Amirul Umara yaitu panglima besar angkatan perang Islam untuk menggantikan posisi khalifah dalam keadaan darurat.

d. Memperluas fungsi Baitul Maal, dengan cara membentuk tiga dewan; Diwanul Khazaanah untuk mengurusi keuangan Negara, Diwanul al-Azra’u untuk mengurusi kekayaan Negara dan Diwan Khazaainus Sila, untuk mengurus perlengkapan angkatan perang.

e. Organisasi kehakiman, Qiwan Qadlil Qudha (Mahkamah Agung), dan al-Sutrah al-Qadlaiyah (jabatan kejaksaan), Qudhah al-Aqaalim (hakim propinsi yang mengetuai Pengadilan Tinggi), serta Qudlah al-Amsaar (hakim kota yang mengetuai Pengadilan Negeri).

f. Diwan al-Tawqi, dewan korespondensi atau kantor arsip yang menangani semua surat-surat resmi, dokumen politik serta instruksi ketetapan khalifah, dewan penyelidik keluhan departemen kepolisian dan pos.

g. Diwan al-nazhar fi al mazhalim, dewan penyelidik keluhan adalah jenis pengadilan tingkat banding, atau pengadilan tinggi untuk menangani kasus-kasus yang diputuskan secara keliru pada departemen administratif politik.

h. Diwan al-syurthah, departemen kepolisian yang dikepalai oleh seorang pejabat tinggi yang diangkat sebagai shahih al syurthah yang berperan sebagai kepala polisi dan kepala keamanan istana.

i. Diwan al-barid, departemen pos, yang dikepalai oleh seorang pejabat yang disebut shahih al-barid, tugas departemen pos tidak terbatas pada memberikan layanan terbatas untuk surat-surat pribadi akan tetapi juga dimanfaatkan untuk mengantar para gubernur yang baru dipilih ke provinsi mereka masing-masing, juga untuk mengangkut tentara dan barang bawaannya.

4. Perkembangan Ketenteraan Pada Zaman Abbasiyah

Profesionalisme tentara pada masa Bani Abasiyyah memang telah mengalami perkembangan yang pesat, berbeda dengan pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Pada masa Bani Abasiyyah dalam sistem pemerintahan mulai diadakan pembaharuan-pembaharuan dalam ketentaraan diantaranya adalah dengan:

a. Membuka keanggotaan tentera bukan hanya untuk orang Arab saja akan tetapi juga kepada orang non Arab

b. Mengemas sistem pentadbiran dan struktur organisasi ketenteraan

c. Memberikan Gaji dan hadiah kepada tentera, misalnya: Khalifah hadiahkan sebidang tanah untuk menghargai jasa tentera. Cara ini dikenali sebagai "Al-Iqtha'

Dengan melakukan beberapa pembaharuan-pembaharuan tersebut akhirnya tentara Islam pada masa Bani Abasiyyah pun mengalami kejayaan. Akan tetapi juga didukung oleh beberapa faktor. Diantara beberapa faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a. Dasar ketenteraan yang terbuka

1) Membuka keanggotaan kepada Orang non Arab

2) Penyertaan berbagai bangsa guna memantapkan lagi pasukan tentera Islam

b. Pemimpin yang berkaliber

1) Seperti Khalifah Abu Ja’far Al-Mansur dan Harun Ar-Rasyid, yang telah memberi perhatian kepada kebajikan tentera dan melantik pemimpin tentera yang berkaliber tanpa memandang berasal dari bangsa apa

c. Peralatan ketenteraan yang canggih

1) Seperti Pedang, lembing, panah, dabbabah (kayu pelontar) dan berbagai jenis kapal perang

d. Strategi peperangan yang berkesan

1) Dengan cara mewarisi strategi peperangan dari generasi sebelumnya dan menggunakan strategi-strategi baru.

e. Keimanan dan semangat jihad

1) Iman yang mantap serta kecintaan terhadap Islam yang begitu besar

5. Periodisasi Pemeritahan Bani Abasiyyah

1. Periode Awal Atau Pengaruh Persia Pertama (750-847)

Ada 10 khalifah yang memimpin pada masa ini,telah dikatakan pada awal pembahasan bahwa salah satu ciri pemerintahan Abasiyyah adalah adanya unsur non Arab yang mempengaruhi pemerintahannya seperti Persia dan Turki. Pada awal pemerintahannya Abasiyyah lebih cenderung seperti pemerintahan Persia dimana raja mempunyai kekuasaan absolut yang mendapat mandat dari tuhan. Masa inilah yang mengantarkan abasiyyah pada puncak kejayaannya.

2. Periode Lanjutan Atau Turki Pertama (847-945)

Ada 13 khalifah yang memerintah pada masa ini, masa ini ditandai dengan kebangkitan orang Turki salah satu cirinya adalah orang Turki memegang jabatan penting dalam pemerintahan, terbukti dengan dibangunnya kota Samarra’ oleh al-Mu’tashim. Sepeninggal al-Mutawakkil, para jenderal Turki berhasil mengontrol pemerintahan, sehingga khalifah hanya dijadikan sebagai “boneka” atau simbol seperti khalifah al-Muntanshir, al-Mustain, al-Mu’tazz, al-Muhtadi.

3. Periode Buwaihiyah atau pengaruh persia kedua (945-1055)

Ada 5 khalifah yang memerintah pada masa ini, masa ini berjalan lebih dari 150 tahun, namun secara de facto kekuasaan khalifah dilucuti dan bermunculan dinasti-dinasti baru. Kemunculan dinasti Buwaihhiyyah ini, pada awalnya untuk menyelamatkan khalifah yang telah jatuh sepenuhnya dibawah kekuasaan para pengawal yang berasal dari Turki. Dominasi bani Buwaihiyyah berasal dari diangkatnya Ahmad bin Buwaih oleh al-Muktafie sebagai jasa mereka dalam menyingkirkan pengawal-pengawal Turki. Pengangkatan ini merupakan senjata makan tuan, dimana Ahmad bin Buwaih yang diangkat sebagai amir umara’ dengan gelar Muiz ad daulah menurunkan khalifah Muktafie. Masa bani Buwaihiyyah ini, Abasiyyah menghadapi 2 polemik besar, yaitu:

(1) Adanya pemerintahan tandingan, yaitu berdirinya Fatimah (967-1171), dinasti Samaniah di Khurasan (847-1055), dinasti hamidiah di Suriah (924-1003), dinasti Umayyah di Spanyol (756-1030), dinasti Ghaznawiyah di Afganistan (962-1187).

(2) Adanya perang ideologi antara syi’ah dan sunni

Sebenarnya, Buwaihiyyah merupakan dinasti yang beraliran syi’ah, sehingga sejak awal pemerintahannya mereka memaksakan upacara-upacara syi’ah seperti upacara kematian Husain cucu Rasulullah harus diperingati, jika tidak mau maka akan dihukum atau disiksa. Namun pemaksaan tersebut tidak berjalan lama karena herus berhadapan dengan masyarakat Sunni ditambah dengan adanya manifesto Baghdad yang secara langsung menghentikan propaganda Buwaihiyyah atas Syi’ah di Baghdad.

4. Periode Dinasti Saljukiyah Atau Pengaruh Turki Kedua (1054-1157 M)

Masa ini berawal ketika Seljuk mengontrol kekuasaan Abasiyyah dengan mengalahkan Bani Buwaihiyyah dan berakhir dengan adanya serbuan Mongol. Kekuasaan Saljuk berawal ketika penduduk Baghdad marah atas tindakan jenderal Arselan Basasieri yang memaksa rakyat Baghdad untuk menganut syi’ah dengan cara menahan khalifah al-Qaim dan menghapuskan nama-nama khalifah Abasiyyah diganti dengan nama khalifah Fatimiah. Kondisi ini tidak berlangsung lama dengan dikalahkannya Arselan Basaseri oleh Tughrul Bey yang pernah menjadi tentara bayaran Abasiyyah. Tughrul bey berhasil mendudukkan khalifah al-Qaim pada jabatannya sebagai penguasa yang sah dan resmi dengan gelar kehormatan Sulthan wa Malik As Syirqi wa Maghrib dan juga mengawinkannya dengan putri khalifah al-Qaim, adapun khalifah yang memerintah masa pengaruh Turki kedua ada 11. Khalifah-khalifah itu hanya mempunyai wewenang dalam bidang keagamaan saja, sedangkan bidang lainnya dibawah dominasi Turki.

5. Bebas Dari Pengaruh Lain (1157-1258)

Masa sesudah kekhalifahan Abasiyyah sebenarnya bebas dari pengaruh manapun namun secara perlahan namun pasti menuju kehancuran dimana setelah berakhirnya Mas’ud bin Muhammad yang menghabisi kekuasaan Seljuk maka kekhalifahan Abasiyyah dikacau lagi dengan adanya kaum khuarzamsyah dari Turki yang dulunya menjaddi pembantu Seljuk yang kemudian menamakan diri dengan Atabeg (bapak raja/amir). Berkuasanya kaum Khuarzamsyah dibawah kepemimpinan sultan Alaudin Takash memaksa khalifah Nashir (khalifah ke-31) untuk mencari dukugan dari luar, dari bangsa Tartar Mongol untuk menghancurkan lawan politiknya, dan inilah yang menjadi kesalahan terbesar Abasiyyah, karena selain menghancurkan Khurzamsyah bangsa Tartar juga memusnahkan Baghdad dan kota Islam lainnya sehingga sampai masa hulagu khan cucu Jengis Khan Abasiyyah sudah habis riwayatnya.

6. Struktur Organisasi Pemerintahan Dan Struktur Organisasi Ketentaraan Bani Abasiyyah

a. Struktur Organisasi Pemerintahan Periode Bani Abasiyyah.

b. Struktur Organisasi Ketentaraan Periode Bani Abasiyyah.

c. Struktur Pasukan Tentera Periode Bani Abbasiyah.

C. ANALISIS

Salah satu dinasti Islam terlama adalah Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah bertahan lebih dari lima abad (750-1258 M) dan pernah mewujudkan zaman keemasan umat Islam. Para sejarawan membagi masa kekuasaan Abbasiyah menjadi beberapa periode berdasarkan ciri, pola perubahan pemerintahan, dan struktur sosial politik maupun tahap perkembangan peradaban yang dicapai. Berbeda dari pendahulunya, Dinasti Abbasiyah mendistribusikan kekuasaan secara lebih luas, baik kepada orang Arab maupun Muslim non-Arab. Sejak berkuasa, penguasa Abbasiyah mengangkat ulama terkenal untuk menjalankan fungsi hukum. Kekuasaan peradilan diserahkan sepenuhnya kepada para hakim, yang diangkat oleh pemerintah pusat. Mereka melaksanakan fungsi yudikatif, bebas dari intervensi penguasa. Birokrasi juga mulai ditumbuhkan pada masa kekuasaan Dinasti Abbasiyah. Di antaranya, adanya jabatan baru, yaitu wazir (penasihat khalifah), pembagian departemen, seperti militer, administrasi, dokumentasi, dan perbendaharaan. Selanjutnya, wilayah kekuasaan di tingkat provinsi dipimpin oleh gubernur (amir). Khalifah juga mengangkat hakim agung (qadli al-qudlat) di setiap provinsi untuk mengatasi masalah-masalah hukum.

D. KESIMPULAN

Zaman Abbasiyah konsep kekhalifahan (pemerintahan) berkembang sebagai sistem politik. Pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, ekonomi dan budaya. ciri-ciri sistem pemerintahan yang menonjol yang tidak terdapat di zaman bani Umayyah, antara lain : (1) dengan berpindahnya ibu kota ke Baghdad, pemerintahan Bani Abbas menjadi jauh dari pengaruh Arab. Sedangkan Dinasti Bani Umayyah sangat berorientasi kepada Arab, (2) dalam penyelenggaraan negara, pada masa bani Abbas ada jabatan Wazir, yang membawahi kepala-kepala departemen. Jabatan ini tidak ada di dalam pemerintahan Bani Umayyah, (3) ketentaraan profesional baru terbentuk pada masa pemerintahan Bani Abbas. Sebelumnya belum ada tentara Khusus yang profesional. Selain sistem pemerintahan diatas Abasiyyah juga memiliki beberapa biro pemerintahan yang menangani beberapa permasalahan diantaranya adalah, diwanul kitaabah, nidhamul idary al-markazy, amirul umara, diwanul khazaanah, diwanul al-azra’u, diwan khazaainus sila, qiwan qadlil qudha, al-sutrah al-qadlaiyah, qudhah al-aqaalim, qudlah al-amsaar, diwan al-tawqi, diwan al-nazhar fi al mazhalim, diwan al-syurthah, dan diwan al-barid. Dalam bidang ketentaraan juga mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini karena didukung oleh beberapa faktor diantaranya adalah: dasar ketenteraan yang terbuka, Pemimpin yang berkaliber, Peralatan ketenteraan yang canggih, Strategi peperangan yang berkesan, serta keimanan dan semangat jihad.