Perbedaan sistem ekonomi kerakyatan dan Pancasila

KOMPAS.com - Sistem ekonomi Pancasila bisa diartikan sebagai kajian, ilmu ekonomi, atau sistem perekonomian yang didasarkan pada kelima sila Pancasila.

Istilah ini mulai muncul pada 1967 dalam artikel milik Emil Salim. Kala itu, belum jelas apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi Pancasila.

Kemudian di tahun 1979, Emil Salim membahas kembali apa yang dimaksud sistem ekonomi Pancasila.

Jelaskan sistem ekonomi Pancasila, sebagai sistem ekonomi khas Indonesia! 

Pada prinsipnya, sistem ekonomi Pancasila sebagai sistem ekonomi khas Indonesia adalah sistem perekonomian yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

Konsep ini berbeda dengan sistem perekonomian lainnya, seperti kapitalis maupun komunis. Sebab, sistem perekonomian ini memang harus jelas dan menjiwai Pancasila.

Pengertian sistem ekonomi Pancasila

Menurut Eva Nur Eviyana, dkk dalam buku Pancasila dan Tokoh Pahlawan Indonesia (2020), sistem ekonomi Pancasila adalah sistem perekonomian dengan menjadikan lima sila Pancasila sebagai dasarnya.

Baca juga: Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum: Makna dan Fungsinya

Sederhananya, ekonomi Pancasila bisa pula disebut sebagai sistem ekonomi pasar dengan pengendalian pemerintah atau "ekonomi pasar terkendali".

Dikutip dari buku Bangkitlah Pancasila!! (Sebuah Gagasan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara) (2014) oleh Wimmy Halim, sistem ekonomi Pancasila dibangun dengan mengusung konsep kekeluargaan dan dijiwai oleh semangat gotong royong.

Artinya sistem perekonomian ini tidak hanya mengutamakan kemajuan ekonomi suatu daerah, melainkan memperjuangkan kesejahteraan bersama seluruh bangsa Indonesia.

Berikut lima prinsip sistem ekonomi Pancasila:

• Roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan ekonomi, moral, dan sosial
• Muncul kehendak kuat dari masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial, dengan tidak membiarkan berkembangnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial
• Semangat nasionalisme ekonomi untuk mewujudkan perekonomian nasional yang kuat, tangguh, serta mandiri
• Demokrasi ekonomi yang didasarkan pada kerakyatan dan kekeluargaan
• Keseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi serta otonomi yang luas, bebas, dan bertanggung jawab.

Baca juga: Fungsi Pancasila dalam Kehidupan Bangsa Indonesia

Ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila

Dilansir dari buku Sustainable Financing (2015) oleh Muliaman D. Hadad serta Istiana Maftuchah, berikut ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila:

Negara menguasai hajat hidup orang banyak

Artinya sumber daya alam yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas dikuasai negara. Misalnya batu bara, air, hasil tambang, dan sebagainya.

Pemerintah dan swasta saling mendukung untuk pembangunan ekonomi

Maksudnya pemerintah dan swasta saling berdampingan dan mendukung untuk membangun perekonomian ke arah yang lebih baik.

Dengan demikian, peran negara memang penting tetapi tidak dominan. Begitu pula dengan pihak swasta yang berposisi penting, namun keberadaannya tidak mendominasi.

Perekonomian digerakkan melalui rangsangan ekonomi, sosial, dan moral

Berarti sistem perekonomian bergerak karena ada dorongan ekonomi, sosial, serta moral. Sementara masyarakat bertugas untuk mengawasi seluruh kegiatan produksinya.

Prioritas utama ialah menciptakan perekonomian yang tangguh

Ciri sistem ekonomi Pancasila ialah kebijakan pembangunan ekonominya diprioritaskan untuk menciptakan atau membangun perekonomian nasional yang tangguh.

Sehingga tiap kebijakan yang dibuat selalu dijiwai oleh sikap nasionalisme.

Baca juga: Pengertian Pancasila secara Etimologis, Yuridis, dan Historis

Sistem ekonomi pancasila pada dasarnya mengadopsi sistem ekonomi campuran karena dalam sistem ekonomi pancasila masyarakat dan negara sama-sama mempunyai peran dalam perekonomian. Namun terdapat beberapa perbedaan di antara kedua sistem tersebut yang dapat diuraikan sebagai berikut.

A. Sistem Ekonomi Campuran

• Gabungan dari sistem ekonomi komando dan liberal.
• Pihak pemerintah maupun swasta memiliki peran dalam sektor perekonomian.
• Masyarakat memiliki kebebasan dalam sektor ekonomi, namun pemerintah juga memiliki kendali dalam sektor perekonomian.
• Menyesuaikan dengan keadaan sosial suatu negara

B. Sistem Ekonomi Pancasila

• Khusus dianut Bangsa Indonesia.
• Dipilih karena di dalamnya terdapat falsafah negara dan nilai-nilai Pancasila.
• Masyarakat mempunyai kebebasan tetapi barang-barang dibutuhkan oleh banyak orang tidak boleh diserahkan pada pihak swasta.

Ingin mewujudkan perekonomian merata? Terapkan ekonomi kerakyatan yuk!

Ekonomi rakyat/kerakyatan adalah sebuah sistem ekonomi diprakarsai oleh Muhammad Hatta, Bapak Ekonomi sekaligus Proklamator Kemerdekaan Indonesia. Di masa krisis moneter 1998 silam, ekonomi kerakyatan adalah sistem yang sangat dielukan. Alasannya, di masa itu sistem ekonomi kerakyatan dianggap berhasil menyelamatkan UMKM dari bencana kemiskinan.

Hingga saat ini, ekonomi rakyat adalah salah satu sistem pengelolaan ekonomi terbaik. Sayangnya, banyak dari kita kurang memahami apa itu ekonomi rakyat. Supaya lebih paham, simak pengertian sistem ekonomi kerakyatan, ciri-ciri, dan contohnya.

Pengertian Sistem Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi rakyat adalah suatu proses pengelolaan usaha secara mandiri dan kolaboratif oleh kelompok-kelompok masyarakat. Menurut pasal 33 UUD 1945, pengertian sistem ekonomi rakyat merupakan suatu sistem guna mewujudkan kedaulatan masyarakat di bidang ekonomi.

Sementara itu menurut International Labour Organization (ILO), pengertian ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi tradisional yang dilakukan masyarakat lokal untuk mempertahankan hidupnya. Masyarakat lokal di sini maksudnya adalah masyarakat dengan aktivitas ekonomi sederhana seperti pedagang kecil dan UMKM.

Dari sini dapat kita simpulkan bahwa pengertian ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi guna meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Sejak sebelum kemerdekaan, ekonomi kerakyatan di Indonesia sudah diterapkan dan menjadi salah satu pilar perekonomian negara kita hingga sekarang.

Prinsip Ekonomi Kerakyatan di Indonesia

Setelah membahas pengertian sistem ekonomi kerakyatan, selanjutnya kita akan membahas beberapa prinsip pelaksanaannya. Secara garis besar, ekonomi berbasis kerakyatan di Indonesia berlandaskan pada UUD 1945 di pasal-pasal berikut:

• Pasal 33 ayat 1 sampai 3, berisi prinsip bahwa perekonomian Indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan, penguasaan cabang produksi penting oleh negara, serta penggunaan kekayaan alam sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat.

• Pasal 27 ayat 2, tentang hak setiap warga negara Indonesia mendapat pekerjaan dan penghidupan layak.

• Pasal 34, yang menyebut pemerintah bertanggungjawab merawat fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Kerakyatan

Di antara sistem ekonomi lainnya, sistem ekonomi rakyat adalah salah satu sistem dengan karakteristik terunik. Selengkapnya tentang ciri ciri sistem ekonomi kerakyatan adalah sebagai berikut:

• Terbuka, setiap masyarakat punya hak dan akses sama terhadap sumber daya tersedia.

• Berkelanjutan tanpa mengorbankan masa depan masyarakat dan lingkungan.

• Kegiatan ekonominya dilakukan secara mandiri dan fokus memenuhi kebutuhan diri dan sesama.

• Mekanisme pasar berkeadilan dengan persaingan sehat.

• Memprioritaskan kualitas hidup, kepentingan sosial, nilai-nilai keadilan, dan pertumbuhan ekonomi.

• Pembangunan dilakukan secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan.

• Masyarakat punya kesempatan sama untuk bekerja/membuka usaha demi kesejahteraannya.

• Hak konsumen dilindungi dan diperlakukan dengan adil.

Tujuan Ekonomi Rakyat

Setelah membahas pengertian sistem ekonomi kerakyatan, prinsip, dan ciri-cirinya, kita akan membahas beberapa tujuan ekonomi rakyat, yaitu di antaranya:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat
   Tujuan pertama dan utama ekonomi rakyat adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti namanya, ekonomi rakyat diciptakan, diupayakan, dan dipetik hasilnya secara langsung oleh rakyat, bukan segelintir pihak elit saja.

2. Memastikan Kekayaan Terbagi Secara Merata
   Tujuan berikutnya dari ekonomi rakyat adalah memastikan kekayaan terbagi dengan rata tanpa membeda-bedakan. Sehingga kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan miskin bisa diminimalisasi sebaik mungkin.

3. Menaikkan Pendapatan Masyarakat Per Kapita
   Pendapatan per kapita adalah istilah lain untuk menyebut nominal penghasilan masyarakat per satu orang penduduk. Selain itu, pendapatan per kapita juga didefinisikan sebagai jumlah total pendapatan negara (PDB) dibagi seluruh warga negara tersebut. Salah satu tujuan ekonomi rakyat adalah untuk menaikkan nominal per kapita masyarakat.

4. Mengurangi Jumlah Orang Miskin dan Anak Terlantar
   Tujuan berikutnya dari ekonomi rakyat adalah mengurangi jumlah orang miskin dan anak terlantar, baik dari segi sandang, pangan, papan, maupun pendidikan. Jika kesejahteraan masyarakat meningkat secara merata, maka akan lebih banyak orang naik dari jurang kemiskinan. Akhirnya, jumlah anak terlantar dari keluarga miskin pun berkurang.

5. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Negara
   Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, pertama-tama secara mikro (per kepala keluarga) hingga masuk ke skala nasional. Apabila kondisi perekonomian masyarakat per kepala naik secara merata, maka otomatis kualitas ekonomi secara nasional juga akan meningkat.

Faktor Pendorong Ekonomi Kerakyatan di Indonesia

Dari bahasan tentang tujuan ekonomi rakyat di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa penerapan sistem ekonomi rakyat punya dampak luar biasa positif. Demi mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, ada beberapa faktor pendorong yang bisa kita usahakan, yaitu:

1. Tingkat Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat
   Faktor pendorong ekonomi rakyat yang pertama adalah tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Apabila pendidikan dan keahlian rakyat bertambah, maka kesempatan direkrut bekerja juga akan semakin besar, baik dalam skala nasional maupun internasional.

2. Partisipasi Aktif Pemegang Modal
   Selain pendidikan dan keahlian masyarakat, partisipasi aktif para investor dalam mendanai pengusaha UMKM juga bisa mendorong perkembangan ekonomi rakyat. Semakin banyak dana investasi terkumpul, akan semakin banyak pula UMKM terdanai. Akhirnya, masyarakat berkesempatan mengembangkan usahanya dengan baik, sehingga kesejahteraan mereka pun meningkat.

3. Kolaborasi Antar Pengusaha
   Faktor pendorong sistem ekonomi rakyat berikutnya adalah kolaborasi antar pengusaha, utamanya UMKM. Dengan berkolaborasi, pengusaha dapat menutupi kelemahan satu sama lain. Hasilnya, kerjasama mereka akan semakin kuat dan mampu mencapai target dan keuntungan lebih besar.

4. Kebijakan Ekonomi Pemerintah yang Pro Rakyat
   Faktor terpenting yang mendorong sistem ekonomi rakyat adalah kebijakan pemerintah. Dengan dukungan total dari negara, masyarakat akan punya kesempatan seluas-luasnya mengeksplorasi sumber daya dari tempat tinggalnya sendiri untuk membuka usaha.

Contoh Ekonomi Kerakyatan di Indonesia

Setelah mengetahui pengertian, tujuan, faktor pendorong, dan ciri-ciri ekonomi kerakyatan, kali ini kita akan membahas beberapa contoh penerapannya. Selengkapnya tentang contoh ekonomi kerakyatan di Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Pendirian Koperasi
   Poin pertama contoh ekonomi rakyat adalah pendirian koperasi, yaitu badan usaha dengan keanggotaan minimal 9 orang dan pendanaannya dilakukan bersama-sama oleh seluruh anggota. Berbeda dengan korporasi, setiap anggota koperasi punya kekuatan suara sama saat menyampaikan pendapat, berapapun kontribusi modalnya.

2. Penguasaan Sumber Daya Oleh BUMN
   Contoh ekonomi kerakyatan berikutnya adalah penguasaan sumber daya negara oleh BUMN. Semakin besar kapasitas BUMN dalam mengelola kekayaan negara, akan semakin banyak pula pendapatan bisa dihasilkan untuk menunjang pembangunan.

3. Biaya Pendidikan Gratis
   Sesuai prinsipnya, ekonomi rakyat perlu mengupayakan pendidikan bisa dinikmati siapa saja, tanpa memandang status ekonomi. Oleh karena itu, biaya pendidikan gratis (minimal sampai 12 tahun) adalah salah satu contoh ekonomi berwawasan kerakyatan.

4. Bantuan Pendanaan UMKM
   Contoh berikutnya dari ekonomi rakyat adalah pendanaan UMKM, baik oleh negara maupun investor swasta. Dengan adanya bantuan permodalan usaha, UMKM berkesempatan mengembangkan bisnisnya hingga punya skala lebih besar.

5. Crowdfunding
   Poin terakhir contoh ekonomi rakyat adalah program crowdfunding, yaitu iuran banyak orang sekaligus untuk mendanai suatu proyek, baik sifatnya profit atau non-profit. Saat ini, crowdfunding adalah salah satu program ekonomi kerakyatan di Indonesia paling populer, terutama crowdfunding online.

Demikian pembahasan dari OCBC NISP tentang sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia, prinsip, ciri, faktor pendorong, dan contohnya! Ekonomi rakyat adalah salah satu kunci kemajuan ekonomi negara kita tercinta, jadi yuk bantu menggerakkannya!

Baca Juga: