Penyelenggaran konferensi inter indonesia antara pemerintah indonesia dengan bfo memiliki tujuan

BPNB DIY, Juli 2020 – Tepat 71 tahun yang lalu, pada hari ini, 19 Juli 1949, diselenggarakan Konferensi Inter Indonesia yang dipimpin oleh Drs. Mohammad Hatta. Konferensi diadakan di sebuah hotel pada masa itu, yang sekarang sudah tidak difungsikan lagi. Letaknya berada tepat di utara pintu perlintasan kereta Stasiun Tugu, yang merupakan pembatas antara Jalan Margo Utomo (sebelah utara) dengan Jalan Malioboro (sebelah selatan).

• 
  PM Hatta Pimpin Sidang KII Pertama di Yogyakarta – (Foto ulang koleksi ANRI: Darto Harnoko)
• 
  Hotel Toegoe Yogyakarta – (sumber: cagarbudaya.kemdikbud.go.id)
• 
  Hotel Toegoe Yogyakarta – (sumber: cagarbudaya.kemdikbud.go.id)

Lokasi : Hotel Toegoe Jl. Marga Utama Yogyakarta
Waktu : 19 – 22 Juli 1949
Drs. Mohammad Hatta memimpin Sidang Konferensi Inter Indonesia yang pertama di Hotel Toegoe Yogyakarta

Prinsip-prinsip dari hasil persetujuan Roem Royen yang ditandatangani tanggal 7 Mei 1949, menyebutkan antara lain RI akan turut serta dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan dengan tidak bersyarat. Oleh karena itu sebelum KMB dilaksanakan dirasa perlu diadakan pendekatan antara RI dengan BFO (Bijeenkomst Voor Federal Overleg atau Pertemuan Musyawarah Federal) terutama dalam hubungannya dengan pembentukan RIS (Republik Indonesia Serikat).

Untuk itu pada tanggal 19 sampai dengan 22 Juli 1949 diadakan Konferensi-Inter Indonesia (KII) yang pertama. Konferensi tersebut diselenggarakan di Hotel Toegoe Yogyakarta Jl. Pangeran Mangkubumi Yogyakarta.

Pada Konferensi Inter Indonesia Tahap Pertama ini membicarakan masalah pembentukan RIS (Republik Indonesia Serikat) terutama tentang susunan dan hak-hak negara bagian atau otonom, bentuk kerja sama RIS dengan Belanda dalam perserikatan Uni, dan masalah kewajiban RIS dan Belanda akibat penyerahan kekuasaan. Keputusan yang dapat diperoleh antara lain sebagai berikut :

1. Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia – Serikat (RIS) berdasarkan demokrasi dan federalisme.
2. RIS akan dikepalai seorang presiden konstitusional dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Akan dibentuk dua badan perwakilan, yakni sebuah dewan perwakilan rakyat dan sebuah dewan perwakilan negara bagian (senat). Pertama kali akan dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Sementara.
4. Pemerintah Federal Sementara akan menerima kedaulatan bukan saja dari pihak Negara Belanda, melainkan pada saat yang sama juga dari Republik Indonesia.

Dalam hal ini perlu pula dikemukakan bahwa BFO menyokong tuntutan Republik Indonesia atas penyerahan kedaulatan tanpa ikatan-ikatan politik maupun ekonomi. Di bidang militer telah tercapai persetujuan, antara lain:

1. Angkatan Perang RIS adalah angkatan perang nasional. Presiden RIS adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang RIS.
2. Pertahanan Negara adalah semata-mata hak pemerintah RIS, negara-negara bagian tidak akan memiliki angkatan perang sendiri.
3. Pembentukan angkatan perang RIS adalah semata-mata soal bangsa Indonesia. Angkatan Perang RIS akan dibentuk oleh pemerintah RIS dengan inti angkatan perang RI (TNI), bersama-sama dengan yang ada dalam KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch Leger), ML (Militaire Luchtvaart), VB (Veiligheids Bataljons) dan Teritorial Batalyon.
4. Pada masa permulaan RIS, menteri pertahanan dapat merangkap sebagai Penglima Besar APRIS.

Selanjutnya Konferensi Inter Indonesia dilanjutkan kembali di Jakarta pada tanggal 31 Juli s.d. 3 Agustus 1949 yang dipimpin juga oleh Perdana Menteri Drs. Mohammad Hatta. Masalah yang dibahas adalah masalah pokok yang telah disetujui di Yogyakarta. RI dan BFO setuju untuk membentuk Panitia Persiapan Nasional yang bertugas menyelenggarakan suasana tertib sebelum dan sesudah Konferensi Meja Bundar (KMB). Setelah masalah intern antara RI dan BFO diperoleh kata sepakat maka kini bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan telah siap menghadapi KMB. Pada tanggal 4 Agustus 1949 telah diangkat delegasi RI untuk perundingan di KMB dibawah pimpinan Drs. Mohammad Hatta. Sedangkan Delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak.

SeputarIlmu.Com – Konferensi ini dilaksanakan sebelum Konferensi Meja Bundar terjadi. Dalam Konferensi ini untuk membentuk suatu negara federal yang akan datang ke Belanda untuk melakukan Konferensi Meja Bundar. Berikut penjelasan terlengkapnya  dalam artikel dibawah ini.

Pengertian Konferensi Inter Indonesia

Konferensi Inter Indonesia merupakan suatu konferensi yang dilakukan antara Negara Indonesia dan BFO (Negara bentukan Belanda) atau Negara boneka Belanda yang dikala itu Indonesia menjadi RIS (Republik Indonesia Serikat).

Awalnya, pembentukan negara BFO ini bertujuan untuk dapat menguasai kembali Indonesia sehabis merdeka. Negara cuilan yang terbentuk dikala itu berjumlah 16 negara yang dibagi menjadi tiga kawasan kekuasaan. Daerah kekuasaan pertama yaitu mencakup negara cuilan Pasundan, Indonesia, Jawa Timur, Negara Indonesia Timur, Madura, Sumatera Selatan, Sumatera Timur.

Daerah kekuasaan kedua yaitu mencangkup Riau, Jawa Tengah, Dayak Besar, Bangka, Belitung, Kaltim, Kalbar, Kalteng, Banjarmasin. Daerah kekuasaan ketiga yang terdiri dari wilayah Indonesia yang tidak masuk kedalam negara bagian.

Konferensi Inter-Indonesia ini merupakan konferensi antara pemerintah Republik Indonesia dan Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) atau Badan Permusyawaratan Federal, yaitu suatu badan yang merupakan suatu kumpulan negara-negara bagian bentukan Belanda.

Konferensi ini diselenggarakan pada tanggal 19-22 Juli 1949 di Yogyakarta dan tanggal 31 Juli-2 Agustus 1949 di Jakarta. Peserta konferensi Inter-Indonesia merupakan wakil-wakil pemerintah RI dan wakil-wakil negara pada bagian yang dipimpin Van Mook.

Latar Belakang Konferensi Inter Indonesia

Latar belakang dilakukannya suatu Konferensi Inter Indonesia ini bermula ketika hasil Perjanjian Roem Royen yang menyatakan bahwa Indonesia ikut serta dalam KMB (Konferensi Meja Bundar).

Oleh alasannya itu, RI harus mempersiapkan diri dengan mengadakan suatu konferensi antar Indonesia yang dilakukan antara pihak Indonesia dan Negara Boneka Bentukan Belanda.

Sebab lainnya ialah suatu perubahan perilaku negara-negara cuilan BFO sehabis adanya serangan kedua Belanda yang kita kenal juga dengan nama Agresi Militer Belanda 2.

Karena simpati, negara-negara BFO ini lalu membebaskan beberapa pemimpin-pemimpin Indonesia. BFO juga turut andil dalam pelaksanaan Konferensi Inter Indonesia yang berlangsung di kota Yogyakarta.

Tujuan Konferensi Inter Indonesia

Tujuan diadakannya konferensi inter Indonesia ini ialah untuk membentuk suatu negara Federal atau negara yang sanggup disebut dengan negara serikat, yang didalamnya terdiri dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah.

Dilaksanakannya konferensi inter Indonesia merupakan salah satu syarat yang harus dapat dilakukan Republik Indonesia Serikat (RIS) supaya dapat menerima ratifikasi kedaulatan dari pemerintah Belanda.

Konferensi ini dilakukan dua kali, yang pertama pada tanggal 19 hingga 22 Juli 1949 dan yang kedua berlangsung pada tanggal 30 Juni 1949 dengan tujuan memilih atribut Negara dan panitia dalam KMB (Konferensi Meja Bundar) di Den Haag, Belanda.

Hasil Konferensi Inter Indonesia

Hasil Konferensi Inter Indonesia Pertama

Konferensi Inter Indonesia yang pertama dipimpin oleh Bung Hatta (Drs. Mohammad Hatta) yang dilakukan pada tanggal 19-22 Juli 1949.

Berikut ini adalah hasil konferensi inter Indonesia yang pertama :

• Pertahanan negara ialah suatu hak dari pemerintah RIS (Republik Indonesia Serikat).
• Angkatan perang RIS yaitu angkatan perang nasional.
• RIS ini akan mendapatkan kedaulatan dari pemerintah kerajaan Belanda dan Republik Indonesia.
• RIS dipimpin atau diketuai oleh Presiden yang dipilih oleh negara cuilan Republik Indonesia dan Badan Permusyawaratan Federal (Bijeenkomst Voor Federaal Overlag).
• Nama negara federal adalah Republik Indonesia Serikat (RIS).

Hasil Konferensi Inter Indonesia Kedua

Setelah penetapan negara federal Republik Indonesia Serikat (RIS), lalu dapat diputuskan untuk mengadakan konferensi inter Indonesia kedua.

Berlangsung pada tanggal 30 Juli 1949, bertujuan untuk dapat membentuk atribut Negara dan panitia yang akan ikut dalam perjanjian KMB di Den Haag, Belanda.

Berikut ini adalah hasil konferensi kedua, antara lain :

• Bendera Republik Indonesia Serikat yaitu sang saka merah putih.
• Lagu kebangsaan RIS adalah Indonesia Raya.
• Bahasa resmi (Nasional) Republik Indonesia adalah bahasan Indonesia.
• Pemilihan Presiden ini yang ditentukan oleh negara cuilan Republik Indonesia dan BFO.
• Membentuk suatu panitia yang bertugas dalam Konferensi Meja Bundar.
• Anggota MPRS (Majelis Permusyawaratan Sementara) ditentukan oleh negara cuilan yang berjumlah 16 negara.

Setelah dilakukannya Konferensi Inter Indonesia, lalu pelaksanaan KMB di Den Haad dilakukan pada tanggal 23 Agustus 1949 hingga tanggal 2 November 1949.

Berikut ini poin-poin isi perjanjian tersebut diantaranya :

• Belanda menyerahkan suatu kedaulatan atas Indonesia sepenuhnya terhadap pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS), tanpa syarat dan sanggup dicabut.
• RIS mendapatkan suatu kedaulatan atas kententuan pada konstitusinya, sementara rancangan konstitusi sudah diserahkan kepada kerajaan Belanda.
• Kedaulatan RIS yang akan diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949.

Demikianlah penjelasan mengenai √ Konferensi Inter Indonesia : Pengertian, Latar Belakang, Tujuan & Hasilnnya Lengkap. Semoga dapat bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan serta wawasan yang luas bagi para pembaca. Terima Kasih.

Baca Juga Artikel Lainnya :