Pemberontakan yang terjadi di Indonesia pada masa Sekarang

• Home
• Materi
• Wawasan Kebangsaan Pemberontakan di Daerah

2. Pemberontakan Andi Azis

di Makassar, pada 5 April 1950. Pemimpin: Andi Aziz. Penyebab: penolakan penggabungan TNI dan unsur eks-KNIL dan mempertahankan Negara Indonesia Timur (NIT) untuk tidak bergabung dengan NKRI.

Penumpasan pemberontakan ini dipimpin oleh Kolonel Alex Kawilarang.

3. Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)

di Ambon, pada 25 April 1950. Pemimpin: Dr. Christian Robert Soumokil. Penyebab: Soumokil tidak setuju dengan penggabungan daerah-daerah Negara Indonesia Timur ke dalam wilayah NKRI. Soumokil mendirikan Republik Maluku Selatan, ia mencoba untuk melepas wilayah Maluku Tengah dan NIT dari NKRI. Tindakan yang pertama dilakukan oleh pemerintah adalah permintaan menempuh jalur damai kepada RMS, namun ditolak mentah-mentah oleh Soumokil. Sehingga, pemerintah Indonesia melakukan ekspedisi militer dengan menunjuk Kolonel Alex Kawilarang dan Letkol Slamet Riyadi.

Kota Ambon dapat dikuasai oleh Indonesia pada November 1950. Soumokil dijatuhi hukuman mati.

4. Pemberontakan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta)

di Indonesia bagian timur, pada 1 Maret 1957. Pemimpin: Komandan Ventje Sumual dan Letkol Daniel Julius Somba Penyebab: ketidakharmonisan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah terutama di Sulawesi.

Tuntutan dari Permesta adalah hasil sumber daya daerah digunakan untuk pembangunan daerah sebanyak 70 persen dan 30 persen untuk pemerintah daerah. Diselesaikan dengan Operasi Merdeka yang dipimpin oleh Rukminto Hendraningrat

5. Pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)

di Sumatra, pada 15 Februari 1958. Pemimpin: Letkol Achmad Husein Latar Belakang: kesenjangan ekonomi antara ekonomi pusat dan daerah Dibentuknya: Dewan Banteng yang dibentuk pada 20 Desember 1956 di Sumatera Barat oleh Kolonel Ismail Lengah (Ketua: Achmad Husein), Dewan Gajah yang dibentuk pada 22 Desember 1956 di Sumatera Utara oleh Kolonel Maludin Simbolon, dan Dewan Garuda yang dibentuk pada Januari 1957 di Sumatera Selatan oleh Letnan Kolonel Barlian. Diproklamirkan PRRI dengan PM Syafruddin Prawira Negara.

Operasi penumpasan: Operasi Tegas (dipimpin oleh Kaharuddin Nasution), Operasi 17 Agustus (Ahmad Yani), Operasi Saptamarga (Djatikusumo), Operasi Sadar (Ibnu Sutowo).

6. Peristiwa Madiun (Pemberontakan PKI)

Pemberontakan PKI di Madiun, merupakan pengkhianatan terhadap bangsa Indonesia. Pemimpin: Amir Syarifudin dan Musso. Tujuan: Meruntuhkan pemerintah RI untuk kemudian diganti dengan pemerintah yang berdasar paham komunis. Pada 18 September 1948 PKI berhasil menguasai Madiun dan sekitarnya ke­ mudian mengumumkan berdirinya Soviet Republik Indonesia. Dalam usaha mengatasi keadaan, Panglima Jenderal Sudirman segera memerintahkan kepada Kolonel Gatot Soebroto di Jawa Tengah dan Kolonel Soengkono di Jawa Timur agar mengerahkan kekuatan TNI dan polisi untuk menumpas kaum pemberontak. Pada 30 September 1948

Seluruh kota Madiun dapat direbut kembali oleh TNI. Musso yang melarikan diri ke luar kota dapat dikejar dan ditembak TNI, sedangkan Amir Syarifuddin tertangkap di hutan Ngrambe, Grobogan, lalu dihukum mati.

7. Peristiwa G 30 S/PKI

Pada awal tahun 1960, kondisi ekonomi begitu memprihatinkan dan kondisi sosial politik penuh gejolak. Memanfaatkan situasi tersebut PKI berusaha menyusun kekuatan dan melakukan pemberontakan. Puncak ketegangan politik terjadi secara nasional pada dini hari 30 September 1965, yaitu terjadinya penculikan dan pembunuhan terhadap para perwira Angkatan Darat di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung. Para perwira TNI AD yang diculik dan dibunuh oleh sekelompok G 30 S/PKI dikenal dengan nama pahlawan revolusi. Berikut daftar nama pahlawan revolusi.Peristiwa pembunuhan oleh G 30 S/PKI juga terjadi di Yogyakarta, yang mengakibatkan gugurnya dua orang perwira TNI AD yaitu Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiyono. Dalam peristiwa tersebut, Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil meloloskan diri dari pembunuhan. Akan tetapi puteri beliau yang bernama Ade Irma Nasution tewas akibat tembakan para penculik.

Sebagai reaksi dari pemberontakan ini Presiden Soekarno memberi tugas kepada Mayor Jenderal Soeharto yang pada saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad, untuk memimpin operasi penumpasan terhadap Gerakan 30 September. Tindakan-tindakan yang dilakukannya adalah:

Letnan Jenderal Ahmad Yani Mayor Jenderal R. Suprapto Mayor Jenderal M.T. Haryono Mayor Jenderal S. Parman Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo Letnan Satu Pierre Andreas Tendean Pada 1 Oktober 1965 Berhasil merebut kembali RRI dan Kantor Telekomunikasi. Pada 2 Oktober 1965 Operasi yang dilakukan oleh RPKAD di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edhi Wibowo berhasil menguasai beberapa tempat penting termasuk daerah sekitar Bandara Halim Perdanakusuma yang menjadi pusat kegiatan Gerakan 30 September. Pada tanggal 3 Oktober 1965

Dilakukan operasi pembersihan di daerah Lubang Buaya. Atas petunjuk seorang anggota polisi, akhirnya ditemukan sebuah sumur tua tempat jenazah para perwira Angkatan Darat dikuburkan.

8. Peristiwa DI/TII

Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat Pada 7 Agustus 1949 Di Tasikmalaya, Jawa Barat, Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia. Gerakannya dinamakan Darul Islam (DI) sedangkan tentaranya dinamakan Tentara Islam Indonesia (TII). Pembrontakan ini dikenal dengan nama Pemberontakan DI/TII. Gerakan ini dibentuk saat Jawa Barat ditinggal oleh pasukan Siliwangi yang berhijrah ke Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dalam menghadapi aksi DI/TII, pemerintah mengerahkan pasukan TNI untuk menumpas gerakan ini. Pada 1960 Pasukan Siliwangi bersama rakyat melakukan operasi “Pagar Betis” dan operasi “Bratayudha”. Pada 4 Juni 1962 Kartosuwiryo beserta para pengawalnya dapat ditangkap oleh pasukan Siliwangi dalam operasi “Bratayudha” di Gunung Geber, daerah Majalaya, Jawa Barat. Pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah Pemimpin: Amir Fatah Wilayah: Brebes, Tegal, dan Pekalongan. Pada Januari 1950 Pemerintah melakukan operasi kilat yang disebut Gerakan Banteng Negara (GBN) untuk menumpas pemberontakan ini, di bawah pimpinan Letnan Kolonel Sarbini. Pemberontakan DI/TII di Aceh Pimpinan : Teuku Daud Beureuh Latar belakang: Daud Beureuh merasa kecewa karena status Aceh pada 1950, diturunkan dari daerah istimewa menjadi karesidenan di bawah Provinsi Sumatra Utara. Semula pemerintah menggunakan kekuatan senjata dalam menghadapi pemberontakan ini. Selanjutnya atas prakarsa Kolonel M. Yasin yang menjabat sebagai Pangdam 1/lskandar Muda, pada 17-21 Desember 1962 diselenggarakan “Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh” yang mendapat dukungan tokoh-tokoh masyarakat Aceh sehingga pemberontakan dapat dipadamkan. Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan Pimpinan: Kahar Muzakar Latar belakang: Pada 30 April 1950, Kahar Muzakar menuntut kepada pemerintah agar pasukannya dimasukkan ke dalam Angkatan Perang RIS (APRIS). Tuntutan ini ditolak karena harus melalui penyaringan. Untuk menghadapi pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan ini, pemerintah melakukan operasi militer. Pada Februari 1965, Kahar Muzakar berhasil ditangkap dan ditembak mati. Pemberontakan DI/TII di Kalimantan Selatan Pimpinan: lbnu Hajar

Pada awalnya pemerintah memberi kesempatan kepada lbnu Hajar untuk menyerah. Akan tetapi setelah menyerah, lbnu Hajar melarikan diri dan melakukan pemberontakan lagi. Selanjutnya, pemerintah mengerahkan pasukan TNI sehingga akhir tahun 1959, lbnu Hajar beserta seluruh anggota gerombolannya tertangkap.

tirto.id - Pancasila merupakan dasar negara serta pandangan hidup bangsa yang telah disepakati sebagai ideologi. Namun dalam penerapannya, terdapat banyak hambatan yang harus dihadapi. Beberapa kali upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dilakukan meskipun pada akhirnya gagal.

Pada awal kemerdekaan Indonesia, upaya untuk penerapan Pancasila senagai dasar negara serta pandangan hidup bangsa mengalami berbagai permasalahan.

Beberapa kali upaya dilakukan untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai Pancasila. Berikut adalah upaya tersebut yang dikutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas IX.

Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI)

Pemberontakan ini terjadi di Madiun pada 18 September 1948. Pemberontakan yang dipimpin oleh Muso dan Amir Sjarifuddin ini memiliki tujuan utama yaitu mendirikan Negara Soviet Indonesia yang memiliki ideologi komunis.

Terdapat faktor lain yang melatar belakangi peristiwa ini, antara lain:

1. Jatuhnya Kabinet Amir Sjaridufin akibat ditandatanganinya perjanjian Renville yang merugikan Indonesia
2. Amir Sjarifuddin dan Muso yang memiliki cita-cita untuk menyebarkan komunisme di Indonesia
3. Propaganda kekecewaan terhadap perdana menteri yaitu Kabinet Hatta akibat programnya untuk mengembalikan 100 ribu tentara menjadi rakyat biasa dengan alasan untuk menghemat biaya.

Sudirman memerintahkan Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Sungkono di Jawa Timur untuk menjalankan operasi penumpasan yang dibantu oleh para santri.

PKI akhirnya dapat dibubarkan setelah dua pemimpinnya akhirnya gugur. Selain itu, beberapa petinggi PKI seperti D.N. Aidit dan Lukman melarikan diri ke Tiongkok dan Vietnam.

Pemberontakan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia

Pemberontakan ini dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo pada 7 Agustus 1949. Pemberontakan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia diawali dengan didirikannya Negara Islam Indonesia (NII).

Tujaun dari pemberontakan ini adalah untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Namun gerakannya ternyata bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya.

Saat terjadi pemberontakan ini, banyak terjadi perusakan dan pembakaran rumah warga hingga penganiayaan terhadap penduduk. Hingga akkhirnya Kartosuwiryo dan para pengikutnya ditangkap pada 4 Juni 1962.

Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)

Merupakan gerakan separatis yang dipimpin oleh Christian Robert Steven Soumokil yang memiliki tujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan pada 25 April 1950. Pada November 1950, RMS dapat dikalahkan oleh militer Indonesia, namun konflik di Seram tetap berlanjut hingga Desember 1963.

Kekalahan di Ambon berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Seram, lalu mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada 1966. RMS akhirnya berhasil dihentikan setelah Suomokil dijatuhi hukuman mati dan pemberontakan ini dihentikan oleh pemerintah Indonesia.

Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) atau Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta)

Terjadi pada tahun 1957-1958 di Sumatera dan Sulawesi, pemberontakan ini dipimpin oleh Sjarifuddin Prawiranegara dan Ventje Sumual. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat yang saat itu dipimpin oleh presiden Soekarno.

Terjadi ketidakadilan dalam pembangunan di Indonesia yang disebabkan oleh ketimpangan sosial. Hal ini karena presiden Soekarno yang tidak dapat lagi diberikan nasihat dalam menjalanan pemerintahan.

Pemerintah pusat dianggap telah melanggar undang-undang, pemerintahan juga bersifat sentrali, sehingga pembangunan di daerah menjadi terabaikan, dan menimbulkan ketidakadilan pembangunan. Hingga timbullah inisiatif dalam upaya memperbaiki pemerintahan di Indonesia.

Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)

Merupakan milisi yang didirikan oleh Raymond Westerling pada 15 Januari 1949. Westerling menganggap ia merupakan sang “Ratu Adil" yang diramalkan akan membebaskan Indonesia dari tirani.

Gerakan APRA memiliki tujuan untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia, serta memiliki tentara sendiri untuk negara-negara RIS.

APRA mulai melakukan pemberontakan pada 23 Januari 1950 dengan melakukan serangan dan menduduki kota Bandung serta menguasai markas Staf Divisi Siliwangi.

Penyerangan juga direncanakan oleh Westerling di Jakarta, namun usahanya dapat digagalkan karena APRIS yang mengirimkan pasukannya yang berada di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Mohamad Hatta yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri RIS juga berhasil melakukan perundingan dengan Komisi Tinggi Belanda. Peristiwa ini akhirnya mempercepat pembubaran RIS dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950.

Perubahan Bentuk Negara dari Republik Indonesia Serikat Menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia

Indonesia pertama kali melakukan pemilu pada 1955. Namun saat itu Undang-Undang Dasar yang diharapkan tidak dapat disusun.

Hal ini menyebabkan krisis dalam beberapa bidang seperti politik, ekonomi, dan keamanan yang akhirnya menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 yang juga dikenal dengan nama Dekrit 5 Juli 1959.

Berikut adalah isi dari Dekrit Presiden 1959:

• Membubarkan Badan Konstituente
• Undang-Undang Dasar Tahun 1959 berlaku kembali
• Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 tidak berlaku
• Segera akan dibentuk MPRS dan DPAS.

Baca juga:

• Hubungan Pancasila dengan Kewajiban dan Hak Asasi Manusia (HAM)
• Megawati soal Pancasila: Negara akan Ambruk Bila Ubah Ideologi

Subscribe for updates Unsubscribe from updates