Pembangunan tol laut yang dilakukan oleh pemerintah rawan terjadi

Lihat Foto

Angkutan Mudik

Beberapa pemudik yang diduga tidak memiliki tiket berusaha naik ke dalam KM Pangrango yang sedang bergerak meninggalkan Pelabuhan Yos Sudarso, Ambon, Maluku, Selasa (14/7). Petugas kewalahan menghentikan mereka. Kapal milik PT Pelni itu akan berlayar menuju Pulau Naira, Kecamatan Banda Naira, Kabupaten Maluku Tengah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berjanji pengembangan tol laut tidak akan mengesampingkan pelayaran rakyat yang mengunakan kapal-kapal kayu tradisional. Pasalnya, pemerintah menilai pelayaran rakyat sebagai pelayaran yang vital masyakat untuk distribusi barang atau orang dari satu daerah ke daerah lain.

"Pelayaran rakyat perlu diperhatikan karena kalau sistem tol laut atau pendulum nasional itu menggunakan kapal besar, siapa yang nanti menyalurkan barang melalui sungai-sungai ke berbagai daerah?" ujar Direktur Transportasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Prihantono di Jakarta, Selasa (18/7/2015).

Sebenarnya kata dia, pembangunan tol laut bukan berarti mengabaikan pelayaran rakyat. Bahkan ucap dia, dalam rencana pembangunan tol laut, pemerintah juga akan melakukan revitalisasi pelayaran rakyat.

Pemerintah memandang perlunya percepatan perumusan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pelayaran rakyat dan pengembangan standart sparepart kapal kayu, dan juga perlu adanya suplai barang dari BUMN untuk lebih menghidupkan pelayaran rakyat.

Menurut Bambang, pelayaran rakyat justru sangat penting bagi kesuksesan tol laut nantinya. Kapal-kapal kecil yang biasa digunakan dalam pelayaran rakyat bisa mendistribusikan barang-barang dari pelabuhan-pelabuhan utama tol laut, keberbagai daerah.

Pada 2016, implementasi tol laut akan mulai mengembangkan industri galangan kapal bersama BUMN, pengembangan pelabuhan subsider, pengembangan pelayaran rakyat, dan pengembangan multi moda dati dan ke pelabuhan.

"Pemerintah pada 2016 nanti Rp menganggarkan Rp 34,4 triliun dimana untuk transportasi laut Rp 13,6 triliun, untuk angkutan penyeberangan Rp 5,4 triliun, khusus untuk pengembangan pelabuhan oleh Pelindo Rp15,2 triliun," ucap Bambang.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berikutnya

penandatanganan teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia yang dipercayakan kepada Soekarno Hatta disebabkan kedua tokoh tersebut merupakan dua tokoh … yang tidak bisa dipisahkan. Tuliskan isi peoklamasi yang dibacakan oleh Ir.Soekarno!

Indonesia dalam berpolitik menganut politik luar negeri bebas aktif. Hal ini mempengaruhi keputusan-keputusan kerjasama Indonesia dengan dunia Interna … sional. Jelaskan apa yang dimaksud dengan politik bebas aktif

untuk mengambil simpati rakyat Indonesia jepang mempropagandakan gerakan 3A sehingga para pemuda Indonesia bergabung menjadi pasukan pembela tanah air … . Jelaskan apa saja propaganda 3A Jepang

sebutkan tenaga kerja terdidik dan contohnya

Jelaskan karakteristik perjuanganan bangsa indonesia sebelum abad 20

alat-alat dari tulang

jelaskan pengertian flora fauna endemik dan non endemik !

usaha untuk mengolah atau memanfaatkan sumber daya alam mineral Demi kesejahteran manusia adalah..... A.pertambanganB.perkebunan C.kehutananD.perindus … trian

8 hal yang perlu dipertimbangkan dalam mendesain sistem untuk pengelolaan arsip dinamis aktif bentuk tulisantolong plliis punya Abang sepupu aku

Kaka tolong jawab yhuntuk ujian sekian terima kasih

04 Nov 2019, 06:23 WIB - Oleh: Rinaldi Mohammad Azka

JIBI/Paulus Tandi Bone Kapal Logistik Nusantara 4 yang melayani tol laut menurunkan kontainer muatannya saat bersandar di dermaga Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (28/6/2018).

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Logistik Indonesia menilai subsidi Tol Laut sejak awal tidak tepat sasaran sehingga menyebabkan program tersebut kurang berhasil dan dituduh ada aktivitas monopoli swasta.

Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldi Ilham Masita mengungkapkan sejak awal subsidi pada pelayaran merupakan yang rawan penyelewengan.

"Masalah yang paling mendasar adalah memberikan subsidi pada pelayaran, ini solusi yang salah karena sangat rawan penyelewengan dan tidak memberikan dampak jangka panjang untuk menurunkan disparitas harga di luar Pulau Jawa," jelasnya kepada Bisnis.com, Minggu (3/11/2019).

Seharusnya, menurutnya, subsidi diberikan pada pembangunan infrastruktur pelabuhan di daerah-daerah terpencil agar biaya pelabuhannya lebih efisien.

Selain itu, aktivitas bongkar muat tidak berhari-hari sehingga bisa berdampak lebih panjang dan semua pelayaran bisa menikmatinya.

"Juga pungutan-pungutan tidak wajar di pelabuhan-pelabuhan di daerah harus dihapus maka biaya angkutan laut sudah bisa turun tanpa adanya Tol Laut," paparnya.

Dia mengatakan palabuhan di daerah masih terjadi pengutan-pungutan yang tidak semestinya, dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) serta pemerintah daerah (pemda) mengetahuinya, tapi tidak bisa memberantas.

"Setiap daerah berbeda-beda, jadi pemda juga harus aktif untuk memberantas pungutan di daerahnya sebagai prasyarat dilalui Tol Laut," paparnya.

Sebelumnya, Kemenhub mengungkapkan monopoli Tol Laut sebagian besar terjadi karena ada salah satu pihak yang bisa mendapatkan pemesanan kontainer yang paling banyak.

Pada pertengahan 2018, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah mendesain suatu sistem yang berbasis digital disebut Informasi Muatan dan Ruang Kapal (IMRK) bertujuan mendata shipper, jasa pengurusan transportasi, consignee, dan perusahaan pelayaran pengangkut.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Wisnu Handoko menuturkan berdasarkan analisis sistemnya, terdapat 5 titik potensi terjadinya monopoli seperti tudingan dari Presiden Joko Widodo.

“Kami mendapati potensi terjadinya monopoli pada lima titik, yang pertama shipper atau forwarder tertentu menguasai booking order kontainer dengan cara yang bervariasi, kemudian forwarder ada yang bersamaan menjadi consignee sehingga muncul kecenderungan memanfaatkan kuota,” ungkapnya.

Wisnu menambahkan, penyebab atau potensi lain terjadinya monopoli Tol Laut yaitu pada satu perusahaan pelayaran operator, ada kecenderungan hanya beberapa forwarder yang melayani.

“Kita mensinyalir ada potensi juga disitu karena forwardernya ini-ini saja, kecenderungannya kalau itu-itu saja harga cenderung tinggi karena tidak punya pilihan lain,” katanya.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Tol Laut merupakan salah satu konsep pembangunan yang dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo. Program ini berupa konsep pengangkutan logistik yang memanfaatkan luasnya laut di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menghubungkan pelabuhan - pelabuhan besar yang terdapat di Indonesia, sehingga akan tercipta kelancaran proses distribusi barang hingga ke pelosok nusantara.

Program ini dilakukan dengan melibatkan pelayaran nasional dan pelayaran rakyat. Pelayaran-Rakyat atau disebut juga sebagai Pelra adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar termasuk Pinisi, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.

Untuk mengurangi timbulnya gesekan kepentingan dengan pelayaran rakyat. Pelayaran rakyat dapat dimanfaatkan sebagai alat transportasi pada wilayah yang memiliki kedalaman tertentu sementara daerah operasional kapal tol laut dibatasi hingga pelabuhan besar.

Oleh karena itu jawaban yang tepat adalah A.