Pancasila sumber dari segala hukum Tap MPR no berapa?

Table of Contents Show

Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum
Sumber Hukum Materiil
Fungsi Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum
Video yang berhubungan

Home /
Archives /
Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 /
Articles

Aliet Arvitto Putra, Dr. Tunggul Anshari S. N. S.H., M.H., Herlin Wijayati S.H.,M.H.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

ABSTRAK

Doktrin Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum saat ini dapat ditemukan dalam Pasal 2 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penjelasan Pasal tersebut menyatakan bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat. Doktrin tersebut itu juga bisa ditemukan dalam UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, TAP MPR No III Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, dan TAP MPRS No XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia. Jika Pancasila dinyatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka sudah sepatutnya sistem hukum nasional dibangun sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Meskipun secara formal Pancasila diterima sebagai sumber dari segala sumber hukum, bentuk kognisi tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bisa senantiasa berbeda dalam konteks sosial-politik tertentu. Penelitian ini berupaya menawarkan pembacaan alternatif atas narasi sejarah hukum doktrin Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam wacana membangun tertib hukum bercorak nasional yang presedennya mulai ditetapkan pada rezim pemerintahan Orde Baru (1966â€“1998) dan relevansinya pada rezim Reformasi (1998-2004) dengan menekankan pada aspek penalaran hukum tertentu. Penelitian ihwal sejarah perkembangan hukum di Indonesia ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan sejarah, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti diperoleh melalui penulusuran kepustakaan yang mengandung pendapat para ahli. Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh disajikan dalam penulisan narasi sesuai dengan lini masa sejarah guna menjawab isu hukum yang telah dirumuskan secara sistematis.

Kata Kunci: Pancasila, sumber hukum, rezim Reformasi

ABSTRACT

The doctrine highlighting that Indonesian Five Principles (Pancasila) as the sources of all legal sources is stated in Article 2 of Act Number 12 of 2011 concerning Formation of Legislation. Pancasilaas the sources of all legal sources is relevant to the Preambule of 1945 Constitution of Indonesia Paragraph 4. This doctrine can also be found in Act Number 10 of 2004 concerning Formation of Regulations and Laws, Decree of Peopleâ€™s Consultative Assembly Numner 3 of 2000 concerning Legal Source and Order of Regulations and Laws of Indonesia. When Pancasilais said to be the source of all legal sources, it is the standard that the system of national law is established based on values of Pancasila. Despite the fact that Pancasila is accepted as the core referensi for all legal sources, the form of cognition of Pancasila as the core source of law can be varied in particular socio-political contexts. This reseach is aimed to offer an option over history of law in the doctrine of Pancasila as the core source of law in Indonesia concerning projection of building national legal order whose precedence was implemented in the regime of New Order Government (1966-1998) and its relevance in the regime of reform (1998-2004) by emphasizing particular aspect of law. The research on history of development of law in Indonesia was based on normative legal method supported by statute, historical. And conceptual approaches. The legal materials needed for the answer to the legal issue that was systematically formulated.

Keywords: Pancasila, legal sources, Reforms regime

Jakarta -

Pancasila memegang peranan penting sebagai dasar dan landasan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila juga memiliki fungsi di antaranya sebagai sumber dari segala sumber hukum. Apa maksudnya?

Dalam buku "Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara" oleh Ronto, dijelaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara menjadi dasar mengatur penyelenggaraan pemerintahan.

Hal tersebut ditegaskan dalam Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang pencabutan P4 dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.

Pada ketetapan ini dinyatakan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Dasar Negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten.

Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum

Selanjutnya, dalam buku tersebut juga dijelaskan Fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi Negara Republik Indonesia.

Hal tersebut ditegaskan dalam ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 1 TAP MPR tersebut memuat tiga ayat, di antaranya:

1) Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan

2) Sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan hukum tidak tertulis

3) Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Sumber Hukum Materiil

Dalam sebuah Jurnal resmi Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta tentang "Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional" oleh Fais Yonas Bo'a, Pancasila termasuk sumber hukum yang bersifat materiil.

Pancasila sebagai sumber hukum materiil ditentukan oleh muatan atau bobot materi yang terkandung dalam Pancasila. Setidaknya terdapat tiga kualitas materi Pancasila yaitu:

- Muatan Pancasila merupakan muatan filosofis bangsa Indonesia

- Muatan Pancasila sebagai identitas hukum nasional

- Pancasila tidak menentukan perintah, larangan dan sanksi melainkan hanya menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum (meta-juris).

Fungsi Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum

Adapun fungsi Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai:

1) Ideologi hukum Indonesia

2) Kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia

3) Asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia

4) Sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia, juga dalam hukumnya

Itulah penjelasan tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Simak Video "Sekjen Pemuda Pancasila Ngaku Salah Ada Anggotanya Bawa Sajam di Demo DPR"

(pal/pal)

Kurnisar Kurnisar

ABSTRAK

Sebagaimana telah ditentukan oleh pembentukan negara bahwa tujuan utama dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar negara republik Indonesia. Oleh karena itu, fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara didasarkan pada Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 (jo Ketetapan MPR No.V/MPR/1973, jo Ketetapan MPR No.IX/MPR/1978) yang menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya adalah merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari bangsa Indonesia. Kemudian mengenai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum ini dijelaskan kembali dalam Ketetapan MPR No.III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa ”sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila. Dengan terbentuknya UU No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 UU No.10 tahun 2004 yang menyatakan bahwa ”Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara”, dengan tegas menyebutkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum sebagai berikut: ”Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila”.

Kata kunci: Pancasila, Sumber Hukum Indonesia

DOI: http://dx.doi.org/10.23887/mkfis.v10i2.467

Abstract view : 987972 times
PDF file view : 125468 times