Pada sidangnya yang pertama tanggal 18 agustus 1945 ppki menetapkan

Table of Contents Show

A. Hasil Sidang Pertama PPKI
1. Disahkannya UUD 1945
2. Pengangkatan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta
3. Pembentukan Komite Nasional
B. Hasil Sidang Kedua PPKI
1. Pembagian Provinsi di Indonesia
2. Membentuk Komite Nasional Daerah
3. Pembentukan Departemen dan Menteri
C. Hasil Sidang Ketiga PPKI
1. Pembentukan Komite Nasional Pusat
2. Dibentuknya Partai Nasional Indonesia (PNI)
3. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR)
Video yang berhubungan

Mengikuti pada postingan sebelumnya admin sudah membahas tentang pertemuan rahasia antara Soekarno, Hatta dan Radjiman ke Dalat (Vietnam) dan bertemu Marsekal Terauchi. Pertemuan itu dirancang sebagai usaha terakhir Jepang mendapatkan dukungan dari Indonesia, apalagi pasca pengeboman atom Kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945.

Awalnya, para anggota PPKI bersepakat untuk menyelenggarakan sidang pertama pada 16 Agustus 1945. Keputusan tersebut diambil menyambung penetapan nama-nama anggota PPKI yang merupakan representasi perwakilan dari seluruh wilayah Nusantara. Namun, manuver golongan muda akhirnya membuat sidang akan dilaksanakan pasca Proklamasi Kemerdekaan.Rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945 bertempat di Gedung Pancasila. Pada masa pendudukan Jepang, gedung ini bernama Gedung Tyuuoo Sangi-in. Hari itu, rapat membahas perubahan UUD 1945, karena anggota PPKI dari wilayah Indonesia Timur merasa keberatan dengan beberapa pasal yang kalimatnya cenderung Islamsentris. Mengatasi hal tersebut, Hatta kemudian membujuk Ki Bagoes Hadikoesoemo (pemimpin Muhammadiyah) agar bersedia menerima perubahan tersebut. Nyatanya, para pemimpin Islam yang hadir dalam sidang PPKI saat itu bersedia, semata demi masa depan dan persatuan bangsa. .

Sidang hari itu pun akhirnya terlaksana dengan lancar dan menghasilkan keputusan :

Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945.
Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil presiden.
Membentuk sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk membantu presiden

#faktasejarah #munasprok #dirumahaja

Jakarta -

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI punya tugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan dulu. Berikut ini hasil sidang PPKI yang digelar sebanyak tiga kali setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

PPKI bukan satu-satunya organisasi yang pernah Indonesia miliki untuk persiapan kemerdekaan. Karena sebelumnya ada BPUPKI yang dibubarkan lebih dulu oleh Jepang. PPKI sendiri terbentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 dengan Ir. Soekarno sebagai ketuanya. Saat awal terbentuknya, PPKI terdiri dari 21 orang anggota dan bertambah menjadi 27 orang. Dalam perjalanannya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, PPKI menggelar tiga kali sidang.

Dilansir dari Kebudayaan.Kemdikbud, sidang pertama PPKI berlangsung pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah kemerdekaan Indonesia. Selang sehari, tepatnya pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang keduanya. Dari tiga kali sidang menghasilkan sejumlah poin penting bagi Indonesia nih, detikers. Supaya kamu makin tahu sama hasil sidang PPKI, simak ulasan lengkapnya berikut ini yuk.

Hasil Sidang Pertama PPKI

Seperti yang udah kita singgung di atas tadi, detikers, bahwa sidang pertama PPKI ini berlangsung pada 18 Agustus 1945. Sidang tersebut membahas dasar negara dan pemimpin negara. Ada beberapa poin penting dari sidang pertama, seperti:

Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945
Memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden
Pembentukan Komite nasional untuk membantu tugas Presiden sementara sebelum terbentuknya MPR dan DPR

Hasil Sidang Kedua PPKI

Sidang kedua yang berlangsung tanggal 19 Agustus 1945 membahas penyusunan pemerintah pusat dan daerah. Sidang ini juga melahirkan beberapa poin penting nih, detikers. Di antaranya adalah sebagai berikut:

Pembagian wilayah Indonesia terdiri atas 8 Provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sund Kecil yang masing-masing dipimpin oleh Gubernur.
Pembentukan Komite Nasional (daerah)
Dan menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan empat menteri agama

Hasil Sidang PPKI Ketiga

Sidang ketiga sekaligus yang terakhir ini lebih fokus pada kelengkapan negara. Poin penting dari sidang ketiga PPKI meliputi:

Pembentukan Komite Nasional
Membentuk Partai Nasional Indonesia
Dan terakhir adalah Membentuk Badan Keamanan Rakyat

Meskipun telah menetapkan Presiden dan Wakilnya pada sidang pertama, namun di tanggal 16 Agustus 1945 para pemuda mengamankan Soekarno dan Hatta. Soekarno dan Mohammad Hatta dibawa ke markas Pembela Tanah Air (PETA) di Rengasdengklok. Mereka menuntut agar pemerintah segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia.

Tujuan Pembentukan PPKI

Pembentukan PPKI ini bukan tanpa alasan, detikers. Setelah pembubaran BPUPKI oleh Jepang, PPKI lah yang melanjutkan tugas-tugas dari organisasi sebelumnya. Yakni untuk menyegerakan proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Selain itu, pembentukan PPKI juga bertujuan untuk membahas hal-hal praktis lainnya yang berhubungan dengan negara Indonesia. Mulai dari penetapan dasar negara, hingga pembentukan lembaga negara.

Setelah memperoleh kemerdekaannya secara resmi, organisasi yang bernama lain Dokuritsu Junbi Inkai ini dibubarkan oleh pemerintah. Dan satu bulan pasca kemerdekaan, atau tepatnya pada tanggal 19 September 1945, Soekarno memberikan pidato singkatnya di Lapangan Ikad

Untuk memperoleh kemerdekaan seperti sekarang, Indonesia harus melalui perjalanan panjang dengan perjuangan yang nggak sederhana, detikers. Dengan terbentuknya PPKI pada masa itu, pemerintah dapat mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebagai generasi penerus, kita wajib untuk menjaga kemerdekaan yang telah pemerintah perjuangkan.

Nah, setelah membaca ulasan di atas, kamu makin tahu tentang hasil sidang PPKI, bukan?

Simak Video "Museum di Belanda Bikin Pameran Tentang Kemerdekaan Indonesia"

[Gambas:Video 20detik]
(erd/erd)

Apa saja hasil sidang PPKI Pertama, Kedua dan Ketiga? – PPKI adalah organisasi pada masa awal-awal kemerdekaan republik Indonesia. Organisasi ini dibentuk setelah BPUPKI resmi dibubarkan oleh pemerintah Jepang. Tujuan dari pembentukan PPKI adalah untuk melanjutkan dan menjalankan tugas-tugas dari BPUPKI.

Tugas tersebut berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia, yaitu mempersiapkan sekaligus menyegerakan terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selain untuk persiapan kemerdekaan, PPKI juga dibentuk untuk merumuskan dasar negara sampai lembaga negara. Hal-hal praktis yang menyangkut negara akan menjadi tugas PPKI.

Setelah Jepang kalah dari peperangan pasifik pada tanggal 14 Agustus 1945, PPKI akhirnya berhasil diangkat menjadi badan nasional yang anggotanya pun jadi ikut bertambah 6 orang, tanpa sepengetahuan Jepang. Dengan demikian, PPKI bukan lagi milik Jepang, melainkan badan nasional yang asli adalah milik Indonesia.

Dalam mempersiapkan kemerdekaan, banyak berbagai peristiwa penting yang menjadi bagian dari sejarah bangsa Indonesia. Buku berjudul Bunga Rampai Sejarah Indonesia oleh Moehkardi merangkum kejadian-kejadian besar yang menjadi perjalanan kemerdekaan Indonesia hingga saat ini.

Selain ditugaskan untuk menyelesaikan, sekaligus mengesahkan rancangan undang-undang dan falsafah negara, PPKI juga harus bermusyawarah untuk menentukan cara penyampaian dan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia.

SEJARAH HUKUM INDONESIA Seri Sejarah Hukum

A. Hasil Sidang Pertama PPKI

Sehari setelah proklamasi, PPKI berhasil mengadakan sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 dan mengesahkan beberapa hal. Sidang pertama ini difokuskan untuk membahas pemimpin negara dan dasar negara. Berikut adalah hasil sidang pertama PPKI:

1. Disahkannya UUD 1945

Hasil pertama dari sidang PPKI yang diadakan pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah mengesahkan UUD 1945. UUD 1945 sebagai konstitusi yang mengandung landasan idealisme haruslah disahkan. Maka dari itu, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara dan menjadi acuan dalam peraturan-peraturan yang berlaku di negara Indonesia. Sebelum disahkan, rancangan batang tubuh UUD 1945 dibuat oleh organisasi BPUPKI.

Selain mengesahkan UUD 1945, sidang ini juga melakukan revisi bagian dari Piagam Jakarta. Revisi dilakukan dengan perubahan kalimat “Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-Pemeluknya”. Masyarakat Indonesia tidak semua menganut agama Islam, maka dari itu kalimat tersebut direvisi menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

2. Pengangkatan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta

Hasil sidang pertama PPKI selanjutnya adalah perihal pengangkatan Ir. Soekarno menjadi presiden dan Drs. Moh Hatta menjadi wakil presiden. Usulan ini awalnya diajukan oleh Otto Iskandardinata yang merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Usulan tersebut diajukan secara aklamasi. Setelah itu terjadi pelantikan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai presiden dan wakil presiden secara sah.

Selama menjabat Ir. Soekarno telah melakukan banyak hal bagi bangsa Indonesia. Buku berjudul The Remarkable Story Of Soekarno yang ditulis oleh Adimitra Nursalim menceritakan perjalanan Soekarno semasa hidup dan kepemimpinannya.

3. Pembentukan Komite Nasional

Hasil ketiga dari sidang pertama PPKI adalah dibentuknya komite nasional. Komite nasional akan dibentuk untuk membantu presiden, beserta wakil presiden. Hal itu dikarenakan belum dibentuknya DPR maupun MPR, yang akhirnya akan memiliki peran penting hingga saat ini.

Baca juga : Sejarah dan Latar Terbentuknya PPKI

B. Hasil Sidang Kedua PPKI

Sidang kedua diadakan sehari setelah sidang pertama. Pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI mengesahkan beberapa hal kembali pada sidang kedua. Fokus pembahasan pada sidang kedua ini adalah membahas mengenai wilayah di Indonesia serta mengatur pemerintahannya.

1. Pembagian Provinsi di Indonesia

Hasil pertama dari sidang kedua PPKI adalah, PPKI memutuskan untuk membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Setiap provinsi akan memiliki kepala daerah yang berupa gubernur.

Berikut ini adalah pembagian provinsi beserta gubernur untuk mengepalai provinsi tersebut:

No	Provinsi	Nama Gubernur
1.	Sunda Kecil	I Gusti Ketut Pudja Suroso
2.	Jawa Barat	Sutarjo Kartohadikusumo
3.	Jawa Tengah	R. Panji Suroso
4.	Jawa Timur	R. A. Suryo
5.	Sumatra	Teuku Mohammad Hassan
6.	Kalimantan	Ir. Pangeran Mohammad Nor
7.	Maluku	Dr G. S. S. J. Latuharhary
8.	Sulawesi	Mr. J. Ratulangi

2. Membentuk Komite Nasional Daerah

Hasil kedua pada sidang kedua PPKI yang diadakan pada tanggal 19 Agustus 1945 adalah membentuk komite nasional daerah. Komite nasional daerah ini akan berada di tiap-tiap provinsi yang sudah dibagi menjadi 8 provinsi, pada putusan sebelumnya. Komite Nasional ini dibentuk untuk menjalankan tugasnya, yaitu membantu presiden.

Politik Lokal di Indonesia

3. Pembentukan Departemen dan Menteri

Hasil ketiga pada sidang kedua adalah PPKI merancang pembentukan departemen yang terbagi menjadi 12 bagian, beserta menteri-menterinya yang akan membantu. Ada 12 kementrian kabinet pada setiap departemen yang akan menjalankan tugasnya. Serta dibentuk juga 4 menteri negara non-departemen.

Berikut adalah nama-nama departemen beserta menteri yang memimpinnya pada kabinet Negara Republik Indonesia yang pertama:

No	Nama Menteri	Departemen
1.	A.A. Maramis	Departemen Keuangan
2.	Abikusno Tjokrosujoso	Departemen Perhubungan
3.	Prof. Dr. Mr. Soepomo	Departemen Kehakiman
4.	Ki Hajar Dewantara	Departemen Pengajaran
5.	Abikusno Tjokrosujoso	Departemen Pekerjaan Umum
6.	Mr. Achmad Soebardjo	Departemen Luar Negeri
7.	R.A.A. Wiranata Kusumah	Departemen Dalam Negeri
8.	Mr. Iwa Kusuma Sumantri	Departemen Sosial
9.	Dr. Buntaran Martoatmojo	Departemen Kesehatan
10.	Ir. Surachman Tjokroadisurjo	Departemen Kemakmuran
11.	Soeprijadi	Departemen Keamanan Rakyat
12.	Mr. Amir Syarifudin	Departemen Penerangan
13.	R. Otto Iskandardinata	non-departemen
14.	Wachid Hasjim	non-departemen
15.	Mr. R. M. Sartono	non-departemen
16.	Dr. M. Amir	non-departemen

Baca juga : Organisasi Pergerakan Nasional

C. Hasil Sidang Ketiga PPKI

Sidang ketiga dilakukan pada tanggal 22 Agustus dan menghasilkan sejumlah keputusan baru. Pada sidang ketiga ini, PPKI memfokuskan bahasan mengenai perancangan lembaga tinggi untuk perlengkapan negara. Hasil dari sidang ketiga PPKI adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Komite Nasional Pusat

Hasil sidang pertama dalam sidang ketiga yang dilakukan oleh PPKI adalah pembentukan KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat). Komite nasional pusat dibentuk dengan tujuan pemilu yang akan dilaksanakan mendatang. Fungsinya sebagai pusat dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Jumlah anggota komite nasional pusat yang dilantik adalah 137 anggota, yang terdiri dari golongan muda dan masyarakat Indonesia. Selain itu, hasil dari sidang komite nasional pusat ini adalah ditunjuknya Kasman Singodimedjo sebagai ketuanya. Wakil dari komite nasional pusat ini ada tiga, yaitu M. Sutardjo (wakil ketua pertama), Latuharhary (wakil ketua kedua), dan Adam Malik (wakil ketua ketiga).

2. Dibentuknya Partai Nasional Indonesia (PNI)

Salah satu hasil sidang pada sidang ketiga PPKI adalah perencanaan pembentukan PNI, Partai Nasional Indonesia. PNI dirancang untuk membantu menjadikan negara Indonesia yang adil, Makmur, dan berdaulat yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat. PNI akan diketuai oleh Ir. Soekarno.

Namun, Pantai Nasional Indonesia (PNI) yang dirancang sebagai Partai Tunggal Negara Indonesia pembentukannya akan dibatalkan pada akhir Agustus 1945. Pada akhirnya rancangan ini tidak jadi terlaksana.

3. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR)

Hasil sidang lain pada sidang ketiga PPKI adalah membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR). BKR dibentuk untuk menjalankan fungsinya, yaitu sebagai penjagaan umum untuk setiap daerah di Indonesia. Ketika BKR resmi dibentuk, organisasi-organisasi lain seperti Heiho, Laskar Rakyat dan PETA dibubarkan.

Selanjutnya, pada tanggal 23 Agustus sejumlah organisasi, seperti BKR (Badan Keamanan Rakyat), PNI (Partai Nasional Indonesia), KNIP (Komite Nasional Indonesia) dibentuk dengan tujuan baik.

Pengumuman tersebut dipimpin oleh Ir. Soekarno, sekaligus sidang yang dilaksanakan pada gedung pusat kebaktian Jawa yang berlokasi di Gambir untuk membentuk KNI.

PPKI akhirnya dibubarkan dan pelantikan KNI dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 1945. Ketuanya adalah Kasman Singodimedjo, ditemani Sutardjo sebagai wakil ketua satu, Latuharhary sebagai wakil ketua dua, dan Adam Malik sebagai wakil ketua tiga. Anggotanya berjumlah 136 orang.

Itulah beberapa informasi mengenai PPK beserta hasil sidangnya. Jika Grameds masih tertarik untuk mempelajari sejarah-sejarah negara Indoneis, Grameds bisa menemukannya di www.Gramedia.com karena Gramedia sebagai #SahabatTanpaBatas akan menyajikan beragam buku menarik.

Baca juga artikel terkait “Hasil Sidang PPKI” :

Sumber: dari berbagai sumber

Opini Tempo: Kepahlawanan dan Kemerdekaan

Layanan Perpustakaan Digital B2B Dari Gramedia

ePerpus adalah layanan perpustakaan digital masa kini yang mengusung konsep B2B. Kami hadir untuk memudahkan dalam mengelola perpustakaan digital Anda. Klien B2B Perpustakaan digital kami meliputi sekolah, universitas, korporat, sampai tempat ibadah.