Masa awal Orde Baru mencapai prestasi yang besar bagi bangsa Indonesia tingkat GNP mencapai

Masa awal Orde Baru mencapai prestasi yang besar bagi bangsa Indonesia tingkat GNP mencapai

Masa awal Orde Baru mencapai prestasi yang besar bagi bangsa Indonesia tingkat GNP mencapai
Lihat Foto

Hendranto, Pat

Presiden Soeharto saat dilantik/disumpah menjadi Presiden.

KOMPAS.com - Pada periode 1966-1998, Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto, yang disebut sebagai era pemerintahan Orde Baru.

Orde Baru dikenal sebagai rezim yang otoriter dan militeristik serta bertujuan untuk mencapai stabilitas politik dan keamanan negara.

Keinginan ini dapat dilihat dari Seminar Angkatan Darat II yang digelar pada 25-31 Agustus 1966.

Secara tersirat, Orde Baru ingin tata susunan pemerintahan yang lebih stabil, meskipun harus dengan cara-cara yang otoriter.

Pada akhirnya, Orde Baru berhasil mencapai tujuannya.

Berikut ini keberhasilan pemerintahan Orde Baru dalam beberapa bidang.

Baca juga: Latar Belakang Lahirnya Orde Baru

Pertumbuhan ekonomi meningkat

Keberhasilan yang dicapai Orde Baru dalam bidang ekonomi adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga tujuh persen.

Pada 1 April 1969, Presiden Soeharto menjalankan program jangka panjang yang disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).

Pada dasarnya, Repelita bertujuan untuk mencapai ekonomi dan pembangunan yang stabil.

Pemerintah Orde Baru memprogramkan stabilisasi ekonomi dengan maksud untuk membendung laju inflasi.

Masa awal Orde Baru mencapai prestasi yang besar bagi bangsa Indonesia tingkat GNP mencapai

Masa awal Orde Baru mencapai prestasi yang besar bagi bangsa Indonesia tingkat GNP mencapai
Lihat Foto

Antara/Arsip KOMPAS

Pedjabat Presiden Djenderal Soeharto untuk pertama kalinya setelah dilantik, memberikan kata sambutannja pada pembukaan Konperensi para Gubernur seluruh Indonesia jang dilangsungkan hari Senin pagi di Aula Gedung Presidium di Djl. Merdeka Selatan Djakarta. Pd. Presiden didampingi oleh Menutama/Menteri Luar Negeri Adam Malik dan Menteri Dalam Negeri Basuki Rachmat.

KOMPAS.com - Dinamika perkembangan ekonomi Indonesia masa Orde Baru dalam rentang waktu 32 tahun memberikan pengaruh yang besar terhadap keadaan ekonomi Indonesia masa kini.

Kegagalan ekonomi Orde Lama masa Soekarno sangat berpengaruh terhadap perencanaan program ekonomi masa Orde Baru era Soeharto.

Konsep, program, dan kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru sangat bertolak belakang dengan kebijakan ekonomi Orde Lama. Berikut beberapa program ekonomi masa Orde Baru:

  • Pelunasan Hutang Luar Negeri

Pelunasan hutang luar negeri Indonesia peninggalan pemerintahan Orde Lama merupakan salah satu kebijakan ekonomi prioritas dari Orde Baru.

Kebijakan tersebut ditempuh agar Indonesia mendapat kepercayaan dari negara lain ketika akan mengajukan program hutang sebagai modal pemerintahan Orde Baru.

Baca juga: Integrasi Timor Timur ke Indonesia masa Orde Baru

Dalam buku Ekonomi Indonesia: Dalam Lintasan Sejarah (2017) karya Boediono, pada awal pemerintahan Orde Baru (1966), Indonesia memiliki hutang pada Belanda sebesar 600 juta gulden sebagai ganti rugi atas nasionalisasi perusahaan Belanda masa Orde Baru.

Selain itu, Indonesia harus membayar ganti rugi kepada Inggris atas peristiwa konfrontasi Indonesia-Malaysia yang mengakibatkan pengrusakan Kedutaan Besar Inggris di Indonesia.

  • UU Penanaman Modal Asing (UU PMA)

Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) disahkan pada tahun 1967. Pemberlakuan UU PMA bertujuan memberikan peluang bagi pemodal luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia. Dengan tujuan memajukan perusahaan serta ekonomi di Indonesia.

Melalui UU PMA Orde Baru ingin menjalin kedekatan dengan negara-negara maju melalui sektor ekonomi. UU PMA juga menandakan dimulainya era liberalisasi dan kapitalisasi Indonesia masa Orde Baru.

  • Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI)

Dalam Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 (2005) karya M.C Ricklefs, para kreditor internasional nonkomunis Indonesia setuju untuk bertindak bersama dan membentuk Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI) pada tahun 1967.

Baca juga: Terjadinya Perubahan Masyarakat Masa Orde Baru Hingga Reformasi

IGGI dicetuskan dalam pertemuan antara delegasi Indonesia dan lembaga-lembaga bantuan internasional di Amsterdam, Belanda. IGGI merupakan pembiayaan bersama proyek liberalisasi ekonomi Indonesia yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan luar negeri. 

  • UU Penanaman Modal Dalam Negeri

Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri termuat dalam UU no 6 tahun 1968. Kebijakan ini bertujuan untuk mengalirkan investasi dari pemodal-pemodal dalam negeri untuk perusahaan di Indonesia.

Melalui UU PMDN, industrialisasi di Indonesia diharapkan mampu bertumbuh lebih pesat di berbagai bidang usaha.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berikutnya

Masa awal Orde Baru mencapai prestasi yang besar bagi bangsa Indonesia tingkat GNP mencapai
Soeharto dan para wapresnya. Foto: Ilustrasi: Edi Wahyono

Jakarta - Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya Titiek Soeharto mengungkit zaman Orde Baru dalam kampanyenya. Dia mengatakan, jika Prabowo menang Pilpres akan dilanjukan program-program Orde Baru.Lalu sebenarnya seperti apa kondisi perekonomian RI saat periode Orde Baru?Perekonomian dalam masa Orde Baru ada beberapa kejadian penting. Dimulai ketika Soeharto dilantik menjadi Presiden menggantikan Soekarno pada 1967. Pada saat itu disebut-sebut sebagai masa pemulihan ekonomi. Sebelum peralihan tongkat kepemimpinan memang tengah terjadi gejolak perekonomian.Pemerintah Orde Lama tak bisa mengatasi krisis ekonomi yang terjadi di penghujung 1950-an. Imbasnya sempat terjadi meroketnya inflasi (hiperinflasi) yang mencapai 635% pada 1966.Dengan berbegai kebijakan ekonomi, pemerintah Orde Baru mampu meredam hiper inflasi itu. Franciscus Xaverius Seda (Menteri Keuangan 1966-1968) menjadi aktor utama dari upaya menekan inflasi menjadi 112%.Frans mengatasi permasalahan ekonomi saat itu dengan cara menerapkan model anggaran penerimaan dan belanja yang berimbang. Hal itu untuk meredam imbas dari kebijakan pemerintahan sebelumnya yang rajin mencetak uang.Upaya yang dilakukan pemerintah Orde Baru terbilang berhasil saat itu. Ekonomi RI mulai stabil.Salah satu vitamin dari sembuhnya perekonomian ketika RI dibawah pimpinan Soeharto kembali bergabung dengan lembaga pemberi utang dunia alias International Monetary Fund (IMF) pada 1967. Sebelumnya Presiden Soekarno sudah mencabut keanggotaan Indonesia di IMF pada 1965 karena permasalahan politik.Era pemerintahan Orde Baru menindonesia jadi angota IMF sejakgalami titik penting lainnya saat terjadi booming minyak pada periode 1974-1982. Tingginya harga minyak di pasar internasional membuat pemerintah orde baru mendapatkan pemasukan yang cukup besar.Pada 1977 Indonesia memproduksi begitu banyak minyak hingga mencapai 1,68 juta barel perhari, sementara konsumsi BBM rakyat Indonesia hanya sekitar 300.000 barel per hari. Ini yang menyebabkan Indonesia masuk dalam organiasasi OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries).Besarnya pemasukan negara dari sektor minyak, membuat pemerintah orde baru memiliki amunisi untuk melakukan pembangunan. Pembangunan yang dilakukan saat mengarah pada tujuan sosial.Menurut data sejarah yang dicatat Bank Indonesia (BI), kondisi itu memungkinkan pemerintah memacu kegiatan pembangunan ekonomi dan melaksanakan program pemerataan pembangunan lewat penyediaan kredit likuiditas, termasuk pemberian kredit untuk mendorong kegiatan ekonomi lemah.Namun, pengucuran deras kredit perbankan tersebut mengakibatkan uang beredar meningkat dalam jumlah yang cukup besar. Akibatnya, tingkat inflasi 1973/1974 melonjak tajam menembus angka 47%.Pemerintah Orde Baru kembali berbenah diri dengan melakukan program stabilisasi. Pada 1974/1975 inflasi pun turun menjadi 21%.Hal ini memberi peluang Pemerintah untuk menurunkan suku bunga deposito dan kredit jangka pendek terutama ekspor dan perdagangan dalam negeri pada Desember 1974 guna mendorong pertumbuhan ekonomi.Akan tetapi pelonggaran itu justru menimbulkan tekanan inflatoir sehingga mengakibatkan lemahnya daya saing produk Indonesia di luar negeri karena nilai rupiah menjadi over valued.Pada 15 Nopember 1978 pemerintah mengambil kebijakan yang dikenal dengan KNOP 15 yang mendevaluasi Nilai Rupiah sebesar 33,6% dari Rp 415 per US$ menjadi Rp 625 per US$. Sejak saat itu pula sistem nilai tukar diubah menjadi sistem nilai tukar mengambang terkendali dengan mengaitkan mata uang Rupiah dengan sekeranjang mata uang mitra dagang utama.Ekonomi Indonesia juga terguncang ketika anjloknya harga minyak dunia yang terjadi pada 1980-an karena banjirnya pasokan minyak dunia. Harga minyak mentah dari US$ 35 per barel turun menjadi kurang dari US$ 10 pada 1986."Krisis ekonomi tahun 1980-an awal negara bangkrut karena harga minyak turun di bawah US$ 10 per barrel. Pertamina bangkrut dan negara bangkrut karena 80% pendapatan negara berasal dari minyak," kata Ekonom Indef Didik J Rachbini kepada detikFinance.Saat itu Pertamina mengalami kerugian hingga US$ 10,5 miliar. Ibnu Sutowo yang saat itu menjadi Dirut Pertamina dituding korupsi dan menjadi penyebab kebangkrutan Pertamina.Saat itu, kata Didik, pemerintah menyelesaikan sengkarut perekonomian dengan strategi dan kebijakan ekonomi outward looking, yaitu menggalang ekspor dan daya saing nasional."Dari kebijakan ini maka ekspor kita berkembang dari hanya US$ 20-30 miliar menjadi lebih dari US$ 100 miliar," tambahnya.Saat itu juga kerap disebut sebagai periode liberalisasi. Pemerintah Orde Baru melakukan liberalisasi pada sektor industri, pertanian dan pangan.Dengan memanfaatkan upah buruh yang murah, pemerintah Orde Baru mencoba untuk menarik investor asing. Investor asing juga masuk ke sektor pertanian dengan memproduksi pupuk kimia dan pestisida.Loncat hingga ke penghujung pemerintahan Orde Baru mulai terjadi tanda-tanda krisis ekonomi sejak 1997. Gelombang dimulai dari Thailand, meskipun Indonesia saat itu belum terlihat gejala krisisnya.Namun saat itu banyak dari perusahaan nasional yang memiliki utang di luar negeri. Rupiah mulai melemah pada Agustus 1997.Memasuki pertengahan 1997 Indonesia pun meninggalkan sistem kurs terkendali. Penyebabnya, cadangan devisa Indonesia rontok karena terus-terusan menjaga dolar AS bisa bertahan di Rp 2.000-2.500.Setelah memakai kurs mengambang, dolar AS secara perlahan mulai merangkak ke Rp 4.000 di akhir 1997, lanjut ke Rp 6.000 di awal 1998.Setelah sempat mencapai Rp 13.000, dolar AS sedikit menjinak dan kembali menyentuh Rp 8.000 pada April 1998. Namun pada Mei 1998, Indonesia memasuki periode kelam. Penembakan mahasiswa, kerusuhan massa, dan kejatuhan Orde Baru membuat rupiah 'terkapar' lagi.Sampai akhirnya dolar AS menyentuh titik tertinggi sepanjang masa di Rp 16.650 pada Juni 1998. Kondisi itu menimbulkan kekacauan di Indonesia. Hingga akhirnya Orde Baru tumbang digantikan Reformasi pada Mei 1998.

Tonton juga 'Indonesia Termasuk Raksasa Ekonomi Dunia, Tapi...':

[Gambas:Video 20detik]

(dna/ang)