IV. KONDISI UMUM DAERAH PENELITIAN
Tjatur Djoko S NPM :
BAB 1 PENDAHULUAN. Universitas Indonesia
Daftar Lampiran : Lampiran A (Form Wawancara Instansi) Lampiran B (Form Wawancara Pengusaha Industri) Lampiran C (Kuisioner Masyarakat)
Tabel : SP (T). JUMLAH RUMAH TANGGA MENURUT KECAMATAN DAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR KOTORAN MANUSIA Kotamadya : JAKARTA SELATAN Tahun : 2009
III. BAHAN DAN METODE
BAB V PENUTUP. 1. Pelaksanaan pengolahan limbah rumah sakit umum daerah Gambiran Kediri
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Kota Gorontalo ± 4 km. Jumlah penduduk pada tahun 2011 adalah Jiwa
KUESIONER. : Peran Organisasi Kompas USU dalam Meningkatkan. sama saudara//i untuk memberikan informasi dengan cara menjawab daftar
KUESIONER PENELITIAN PERAN SEKTOR INFORMAL DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI TPA BANYUROTO, KULON PROGO
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
KUESIONER PENELITIAN
BAB I PENDAHULUAN. dan mutlak. Peran penting pemerintah ada pada tiga fungsi utama, yaitu fungsi
BUKU REGISTER PERMOHONAN INFORMASI
IV. METODOLOGI 4.1 Metode Penelitian 4.2 Jenis dan Sumber Data 4.3 Populasi dan Contoh
BAB I PENDAHULUAN. dan tantangan yang muncul sebagai akibat terjadinya perubahan sosial ekonomi dan
Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG
BAB I PENDAHULUAN. produktif secara sosial dan ekonomis. Masyarakat berperan serta, baik secara perseorangan
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
BAB 5: BUKU PUTI SANITASI KOTA BANJARBARU 5.1 AREA BERESIKO SANITASI. Hal 5-1
BAB 1 : PENDAHULUAN. dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua. Pada tahun 2030,
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA PUSAT PENGUMUMAN. NOMOR : 226/KPU-Kota /VII/2016. Tentang
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN
KUISIONER PENELITIAN PENENTUAN FAKTOR PENGENDALI dan RATING FAKTOR PENGENDALI. Judul penelitian
Daftar Pertanyaan Wawancara. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata Kabupaten
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN PASURUAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KUESIONER UNTUK PEDAGANG
Analisis Situasi. PENDEKATAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH DI RW 03 (Perum Kertas Leces) DESA BANJAR SAWAH KECAMATAN TEGALSIWALAN KABUPATEN PROBOLINGGO
I. PENDAHULUAN. Bandar Lampung yang dikategorikan sebagai kota yang sedang berkembang,
Progress Report Konversi Minyak Tanah ke LPG. Agustus 2007
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA. Jakarta, 23 November Yth. 2. Kepala Oinas Perhubungan dan
No Kota_administrasi Kecamatan Kelurahan RW 1 Jakarta Pusat Sawah Besar Pasar Baru 0 2 Jakarta Pusat Tanah Abang Gelora 0 3 Jakarta Pusat Gambir
KUISIONER FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KAMPUNG APUNG RT10/01 KELURAHAN KAPUK JAKARTA BARAT
FORMULIR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL ( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul ) Nomor : 6 Tahun : 2012 Seri : E
MONITORING RPD HARIAN TINGKAT SATKER KPPN JAKARTA II TAHUN 2016
LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN
DAFTAR PERTANYAAN (Kepala Lingkungan, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat) Lokasi :... Nama :... Profesi :... Alamat :...
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
Modul B-3 Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan
Tersedianya perencanaan pengelolaan Air Limbah skala Kab. Malang pada tahun 2017
BUKU REGISTER PERMOHONAN INFORMASI
BAB III OBJEK PENELITIAN DAN METODE PENGUMPULAN DATA Dinas Pendapatan Daerah merupakan salah satu unsur pelaksana
PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN
BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang. Peningkatan jumlah limbah dan penyempitan lahan yang digunakan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CARUT MARUT DAFTAR PEMILIH PILKADA DKI 2012 KPUD TIDAK KREDIBEL & PROFESIONAL
KUESIONER PENELITIAN
BAB I PENDAHULUAN. merupakan cara yang efektif untuk memutuskan rantai penularan penyakit,
Pemberdayaan Masyarakat Rumpin Melalui Pengolahan Sampah Organik Rumah Tangga
BAB I PENDAHULUAN. Besarnya jumlah penduduk Indonesia diikuti oleh tingkat pertumbuhan
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
Kata Kunci: Evaluasi, Masa Pakai, Reduksi, Pengomposan, Daur Ulang
BAB I PENDAHULUAN. pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan
2015 STUDI TENTANG PEMBERDAYAAN PARTISIPATIF DALAM MEMBANGUN KEMANDIRIAN EKONOMI DAN PERILAKU WARGA MASYARAKAT
BUPATI PATI PROVINSI JAWA TENGAH
BUPATI POLEWALI MANDAR
Kuesioner. Tesis : Tingkat Teknologi Informasi Dalam Penggunaan Konsep Just In Time Terhadap Pengendalian Persediaan Bahan Rakitan
BUPATI KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI KAPUAS NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG
PARTISIPASI ANGGOTA RUMAH TANGGA DAN CARA PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI DESA CATUR TUNGGAL KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN SKRIPSI
BAB I PENDAHULUAN. Kebutuhan akan reformasi administrasi muncul setelah proses perubahan administrasi secara alamiah gagal, sehingga timbul dorongan
Kebijakan BLHD Kota Tangerang Selatan dalam Pengelolaan Limbah. Oleh : DR. RAHMAT SALAM, M.Si
KUESIONER PENELITIAN RESPON PETANI TERHADAP METODE PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU (PTT) PADI DI DESA PANCAWATI CARINGIN BOGOR
Rancangan Peraturan Pemerintah Pengelolaan Sampah Spesifik
BERITA NEGARA. KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP Sampah rumah tangga. Raperda. Pedoman. PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
DAFTAR KUESIONER HUBUNGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP KINERJA AUDITOR INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA
STUDI KINERJA TEKNIK OPERASIONAL DALAM MANAJEMEN PERSAMPAHAN DI KOTA MARTAPURA KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN TUGAS AKHIR
BUPATI PASURUAN PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG
BAB I PENDAHULUAN. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan Kota
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,
PENDIRIAN DAN KEANGGOTAAN KOPERASI
BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG
Kepada Yth. Bapak/Ibu/Responden Warga Pematang Raya, Sondi Raya Merek Raya
BAB 5 HASIL ESTIMASI MODEL DAN ANALISA EFISIENSI KANTOR PELAYANAN PAJAK
KUESIONER PENELITIAN UNTUK PESERTA JAMSOSTEK
Pendidikan Formal Responden Tamat SMP 7 Tamat SMA Tamat Perguruan Tinggi Total
P U T U S A N. Perkara Nomor : 046/PHPU.A-II/2004 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
BAB VII RENCANA INVESTASI KAWASAN PRIORITAS
SITUASI UPAYA KESEHATAN JAKARTA PUSAT
Lampiran 1 SURAT IJIN SURVEI AWAL PENELITIAN
QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI BIREUEN,
BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN
BAB I PENDAHULUAN. volume sampah berkorelasi dengan pertambahan jumlah penduduk dan upaya untuk
Meminimumkan Limbah Produksi Kulit Samak. Dukungan Pemerintah. Perbaikan Lingkungan
KUESIONER ANALISIS SIKAP KONSUMEN TERHADAP KOPI INSTAN KOPIKO BROWN COFFEE DI KOTA DEPOK
WALIKOTA PEKALONGAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
I. PENDAHULUAN. Masalah sampah memang tidak ada habisnya. Permasalahan sampah sudah
BAB I PENDAHULUAN. meliputi kurang lebih pulau-pulau dan memiliki garis pantai sepanjang
LOMBA KEBERSIHAN ANTAR RUKUN TETANGGA SE- BOGOR
BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Oleh: Drs. Paulus Hariyono, M.T. Sentot Suciarto A., Ph.D. Veronica Kusdiartini, SE., Msi Ir. E. Etty Listiati, M.T.
EVALUASI SISTEM PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH DI KOTA TRENGGALEK
BAB III STRATEGI PERCEPATAN PENGEMBANGAN SANITASI
Lampiran.1. Universitas Sumatera Utara
Bab 2: Kerangka Pengembangan Sanitasi
Saya sebagai mahasiswa Prodi D-III Keperawatan Fakultas Ilmu. Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, bermaksud melaksanakan
Lampiran 1 PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KADER
I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TANGERANG,
|