Kumpulan Kuesioner tentang sampah

IV. KONDISI UMUM DAERAH PENELITIAN

Tjatur Djoko S NPM :

BAB 1 PENDAHULUAN. Universitas Indonesia

Daftar Lampiran : Lampiran A (Form Wawancara Instansi) Lampiran B (Form Wawancara Pengusaha Industri) Lampiran C (Kuisioner Masyarakat)

Tabel : SP (T). JUMLAH RUMAH TANGGA MENURUT KECAMATAN DAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR KOTORAN MANUSIA Kotamadya : JAKARTA SELATAN Tahun : 2009

III. BAHAN DAN METODE

BAB V PENUTUP. 1. Pelaksanaan pengolahan limbah rumah sakit umum daerah Gambiran Kediri

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Kota Gorontalo ± 4 km. Jumlah penduduk pada tahun 2011 adalah Jiwa

KUESIONER. : Peran Organisasi Kompas USU dalam Meningkatkan. sama saudara//i untuk memberikan informasi dengan cara menjawab daftar

KUESIONER PENELITIAN PERAN SEKTOR INFORMAL DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI TPA BANYUROTO, KULON PROGO

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

KUESIONER PENELITIAN

BAB I PENDAHULUAN. dan mutlak. Peran penting pemerintah ada pada tiga fungsi utama, yaitu fungsi

BUKU REGISTER PERMOHONAN INFORMASI

IV. METODOLOGI 4.1 Metode Penelitian 4.2 Jenis dan Sumber Data 4.3 Populasi dan Contoh

BAB I PENDAHULUAN. dan tantangan yang muncul sebagai akibat terjadinya perubahan sosial ekonomi dan

Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG

BAB I PENDAHULUAN. produktif secara sosial dan ekonomis. Masyarakat berperan serta, baik secara perseorangan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB 5: BUKU PUTI SANITASI KOTA BANJARBARU 5.1 AREA BERESIKO SANITASI. Hal 5-1

BAB 1 : PENDAHULUAN. dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua. Pada tahun 2030,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA PUSAT PENGUMUMAN. NOMOR : 226/KPU-Kota /VII/2016. Tentang

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

KUISIONER PENELITIAN PENENTUAN FAKTOR PENGENDALI dan RATING FAKTOR PENGENDALI. Judul penelitian

Daftar Pertanyaan Wawancara. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata Kabupaten

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN PASURUAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUESIONER UNTUK PEDAGANG

Analisis Situasi. PENDEKATAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH DI RW 03 (Perum Kertas Leces) DESA BANJAR SAWAH KECAMATAN TEGALSIWALAN KABUPATEN PROBOLINGGO

I. PENDAHULUAN. Bandar Lampung yang dikategorikan sebagai kota yang sedang berkembang,

Progress Report Konversi Minyak Tanah ke LPG. Agustus 2007

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA. Jakarta, 23 November Yth. 2. Kepala Oinas Perhubungan dan

No Kota_administrasi Kecamatan Kelurahan RW 1 Jakarta Pusat Sawah Besar Pasar Baru 0 2 Jakarta Pusat Tanah Abang Gelora 0 3 Jakarta Pusat Gambir

KUISIONER FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KAMPUNG APUNG RT10/01 KELURAHAN KAPUK JAKARTA BARAT

FORMULIR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL ( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul ) Nomor : 6 Tahun : 2012 Seri : E

MONITORING RPD HARIAN TINGKAT SATKER KPPN JAKARTA II TAHUN 2016

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

DAFTAR PERTANYAAN (Kepala Lingkungan, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat) Lokasi :... Nama :... Profesi :... Alamat :...

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Modul B-3 Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan

Tersedianya perencanaan pengelolaan Air Limbah skala Kab. Malang pada tahun 2017

BUKU REGISTER PERMOHONAN INFORMASI

BAB III OBJEK PENELITIAN DAN METODE PENGUMPULAN DATA Dinas Pendapatan Daerah merupakan salah satu unsur pelaksana

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang. Peningkatan jumlah limbah dan penyempitan lahan yang digunakan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CARUT MARUT DAFTAR PEMILIH PILKADA DKI 2012 KPUD TIDAK KREDIBEL & PROFESIONAL

KUESIONER PENELITIAN

BAB I PENDAHULUAN. merupakan cara yang efektif untuk memutuskan rantai penularan penyakit,

Pemberdayaan Masyarakat Rumpin Melalui Pengolahan Sampah Organik Rumah Tangga

BAB I PENDAHULUAN. Besarnya jumlah penduduk Indonesia diikuti oleh tingkat pertumbuhan

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Kata Kunci: Evaluasi, Masa Pakai, Reduksi, Pengomposan, Daur Ulang

BAB I PENDAHULUAN. pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan

2015 STUDI TENTANG PEMBERDAYAAN PARTISIPATIF DALAM MEMBANGUN KEMANDIRIAN EKONOMI DAN PERILAKU WARGA MASYARAKAT

BUPATI PATI PROVINSI JAWA TENGAH

BUPATI POLEWALI MANDAR

Kuesioner. Tesis : Tingkat Teknologi Informasi Dalam Penggunaan Konsep Just In Time Terhadap Pengendalian Persediaan Bahan Rakitan

BUPATI KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI KAPUAS NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG

PARTISIPASI ANGGOTA RUMAH TANGGA DAN CARA PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI DESA CATUR TUNGGAL KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN SKRIPSI

BAB I PENDAHULUAN. Kebutuhan akan reformasi administrasi muncul setelah proses perubahan administrasi secara alamiah gagal, sehingga timbul dorongan

Kebijakan BLHD Kota Tangerang Selatan dalam Pengelolaan Limbah. Oleh : DR. RAHMAT SALAM, M.Si

KUESIONER PENELITIAN RESPON PETANI TERHADAP METODE PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU (PTT) PADI DI DESA PANCAWATI CARINGIN BOGOR

Rancangan Peraturan Pemerintah Pengelolaan Sampah Spesifik

BERITA NEGARA. KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP Sampah rumah tangga. Raperda. Pedoman. PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

DAFTAR KUESIONER HUBUNGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP KINERJA AUDITOR INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA

STUDI KINERJA TEKNIK OPERASIONAL DALAM MANAJEMEN PERSAMPAHAN DI KOTA MARTAPURA KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN TUGAS AKHIR

BUPATI PASURUAN PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG

BAB I PENDAHULUAN. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan Kota

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

PENDIRIAN DAN KEANGGOTAAN KOPERASI

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

Kepada Yth. Bapak/Ibu/Responden Warga Pematang Raya, Sondi Raya Merek Raya

BAB 5 HASIL ESTIMASI MODEL DAN ANALISA EFISIENSI KANTOR PELAYANAN PAJAK

KUESIONER PENELITIAN UNTUK PESERTA JAMSOSTEK

Pendidikan Formal Responden Tamat SMP 7 Tamat SMA Tamat Perguruan Tinggi Total

P U T U S A N. Perkara Nomor : 046/PHPU.A-II/2004 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

BAB VII RENCANA INVESTASI KAWASAN PRIORITAS

SITUASI UPAYA KESEHATAN JAKARTA PUSAT

Lampiran 1 SURAT IJIN SURVEI AWAL PENELITIAN

QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI BIREUEN,

BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB I PENDAHULUAN. volume sampah berkorelasi dengan pertambahan jumlah penduduk dan upaya untuk

Meminimumkan Limbah Produksi Kulit Samak. Dukungan Pemerintah. Perbaikan Lingkungan

KUESIONER ANALISIS SIKAP KONSUMEN TERHADAP KOPI INSTAN KOPIKO BROWN COFFEE DI KOTA DEPOK

WALIKOTA PEKALONGAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

I. PENDAHULUAN. Masalah sampah memang tidak ada habisnya. Permasalahan sampah sudah

BAB I PENDAHULUAN. meliputi kurang lebih pulau-pulau dan memiliki garis pantai sepanjang

LOMBA KEBERSIHAN ANTAR RUKUN TETANGGA SE- BOGOR

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Oleh: Drs. Paulus Hariyono, M.T. Sentot Suciarto A., Ph.D. Veronica Kusdiartini, SE., Msi Ir. E. Etty Listiati, M.T.

EVALUASI SISTEM PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH DI KOTA TRENGGALEK

BAB III STRATEGI PERCEPATAN PENGEMBANGAN SANITASI

Lampiran.1. Universitas Sumatera Utara

Bab 2: Kerangka Pengembangan Sanitasi

Saya sebagai mahasiswa Prodi D-III Keperawatan Fakultas Ilmu. Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, bermaksud melaksanakan

Lampiran 1 PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KADER

I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TANGERANG,