Konflik yang terjadi antara Indonesia dengan Australia termasuk dalam konflik

Perbesar

Ilustrasi Australia

Liputan6.com, Jakarta - Hubungan Indonesia dan Australia, kembali menghadapi tantangan besar. Akibat materi pengajaran yang menyinggung RI dalam fasilitas latihan bersama, pemerintah memutuskan untuk memberhentikan sementara kerja sama dengan Negeri Kanguru.

Menurut Peneliti Pertahanan dan Keamanan Indonesia dari US Asia Center di Perth, Natalia Sambhi, hubungan pertahanan RI-Australia sangatlah penting.

"Kerja sama itu sebenarnya menguntungkan kedua negara," ucap Sambhi seperti dikutip dari CNN, Jumat (6/1/2017).

Bukan tanpa alasan Sammbhi menyampaikan ini. Pasalnya, beberapa persoalan keamanan di wilayah seperti penyelundupan orang dan terorisme harus ditangani kedua negara secara bersama-sama.

Banyak pihak berharap RI dan Australia bisa menyelesaikan masalah ini seperti mereka menangani beberapa persoalan bilateral yang pernah terjadi sebelumnya.

Dilansir dari beberapa sumber, berikut insiden yang sempat "memanaskan" hubungan Indonesia dan Australia, serta akhirnya terselesaikan dengan baik.

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Pada 2013, media Australia, The Age, mengeluarkan laporan mengejutkan. Berdasarkan kesaksian Edward Snowden yang dikenal sebagai mantan pegawai NSA dan pembocor data rahasia Amerika Serikat (AS), Otoritas Negeri Kanguru dituding melakukan penyadapan telepon SBY dan Ibu Negara ketika itu, Ani Yudhoyono.

Penyadapan dilakukan antara Agustus sampai November 2009. Selain SBY dan Ani Yudhoyono, Wapres Boediono dan Menteri Perekonomian Hatta Rajasa juga menjadi korban Australia.

Tuduhan ini membuat pemerintah naik pitam. Menteri Luar Negeri saat itu, Marty Natalegawa mengeluarkan komentar keras kepada [Australia]( 2806236 "").

"Otoritas Australia yang konon menjunjung tinggi prinsip demokrasi, prinsip privasi hubungan bilateral Indonesia dan Australia, satu per satu secara sistematis mencederai dan melanggar semangat itu," ujar Menlu Marty Natalegawa, di kantor kementerian luar negeri, Jakarta, Senin, 18 November 2013.

"Terlepas dari masalah kenegaraan dan hubungan antar-bangsa bukankah kita menanggap penting hak privasi dan bukankah kita tidak ingin pembicaraan kita disadap oleh pihak mana pun," tegasnya.

Marty juga mengambil tindakan tegas dengan memanggil pulang Duta Besar Indonesia untuk Australia, Nadjib Riphat.

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Pada 2015, Indonesia membuat keputusan untuk mengeksekusi Myuran Sukumaran dan Andrew Chan. Mereka berdua merupakan warga negara Australia yang terkait jaringan narkotika Bali Nine.

Duo tersebut terbukti berusaha menyelundupkan heroin seberat 8,2 kg dari Indonesia ke Australia.

Selain dua orang ini, anggota Bali Nine lainnya adalah Si Yi Chen, Michael Czugaj, Renae Lawrence, Tach Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens. Setelah menjalani serangkaian banding, tujuh anggota Bali Nine lainnya menjalani hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara.

Ekeskusi duo bali nine tak bisa diterima Australia. Mereka memprotes pemerintah Indonesia dengan menarik Duta Besar Australia untuk RI, Paul Grigson.

Menanggapi pemanggilan itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanantha segera angkat bicara. Pemerintah menyatakan mengerti langkah yang diambil Australia tersebut.

"Hak untuk memanggil dubes untuk konsultasi merupakan hak negara pengirim, Australia memiliki hak itu," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir di kantornya, pada Rabu, 29 April 2015.

"Seperti yang selalu disampaikan Ibu Menteri Luar Negeri dan Bapak Presiden bahwa kita berharap terus untuk meningkatkan hubungan baik antara kedua negara," tutur dia.

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Beberapa media Australia pada Juni 2015, menyebut sejumlah pejabat pemerintah Negeri Kanguru dituding membayar kapten kapal dan kru untuk membawa puluhan imigran keluar dari negara itu.

Menanggapi kabar itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, memanggil Dubes Australia untuk Indonesia, Paul Grigson, untuk menanyakan apa benar ada pejabat imigran Australia yang memberikan uang kepada kapten dan kru kapal untuk membawa keluar 65 imigran gelap dari Negeri Kanguru ke Indonesia.

Bukannya menjawab, pemerintah Australia malah mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Mereka mengatakan, terkait masalah imigran gelap, Indonesia patut disalahkan karena tak bisa menjaga perbatasan dengan baik.

Tindakan dari Australia ini segera direspons Menlu Retno. Dari Oslo, Norwegia, Retno menuntut Australia menjawab dengan jelas pertanyaannya.

"Sebenarnya tidak sulit bagi Australia untuk menjawab pertanyaan saya hari Sabtu kemarin mengenai isu pemberian uang dan bukan mengalihkan isu," sebut Retno dalam pesan singkatnya, Senin 15 Juni 2015.

Dalam kesempatan berbeda, Perdana Menteri Tony Abbott tidak membantah laporan yang menyebutkan bahwa sebuah kapal Angkatan Laut Australia membayar awak perahu pengangkut imigran yang menuju Negeri Kanguru untuk kembali ke Indonesia.

Dalam wawancara dengan stasiun radio 3AW, Abbott tidak menepis ketika ditanya soal pembayaran kepada awak perahu untuk memutar balik ke Indonesia. Dia justru mengatakan personel imigrasi telah mengembangkan strategi 'kreatif' untuk menghentikan kedatangan perahu-perahu pengangkut imigran.

Lanjutkan Membaca ↓

Sumber gambar, Getty Images

Keterangan gambar,

Kunjungan sukses Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull ke Jakarta pada tahun 2015, dipandang bisa mencairkan ketegangan.

Setelah kerjasama militer antara Indonesia dan Australia dihentikan secara mendadak, lagi-lagi hubungan antara kedua negara tersebut diwarnai ketegangan.

Pelaksanaan hukuman mati terhadap para pengedar narkoba asal Australia, pelanggaran wilayah perairan Indonesia oleh Angkatan Laut Australia, kegiatan memata-matai dan perlakuan kejam terhadap sapi-sapi yang diimpor dari Australia menjadi berita utama di kedua negara, selama bertahun-tahun.

Namun, jika kita melihat lebih dekat hubungan antara Indonesia dan Australia ini, ternyata ada kisah yang lebih rumit - kerjasama perdagangan yang menghasilkan uang miliaran dollar, pariwisata, kerjasama penanganan terorisme, penyelundupan manusia, dan kerjasama di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Terlepas dari semua gertakan politik dari Canberra dan Jakarta, sebenarnya kedua negara ini saling membutuhkan. Dengan jumlah penduduk sebanyak 260 juta (Australia 24,3 juta), Indonesia merupakan tetangga terdekat Australia, dan statusnya sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia menjadi pertimbangan penting bagi Australia untuk menangani masalah terorisme.

Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) menggambarkan hubungan dengan Indonesia sebagai "salah satu dari bagian yang paling penting untuk Australia."

Sumber gambar, Getty Images

Keterangan gambar,

Para demonstran bejalan kaki dalam unjuk rasa menuntut kemerdekaan Papua di Jakarta pada tahun 2009.

Hubungan antar keduanya mencapai titik nadir saat mempermasalahkan kemerdekaan Timor Timur, sehingga tidak mengherankan bila persoalan Papua Barat tampaknya menjadi sumber gesekan pada pekan ini.

Beberapa orang Indonesia di Australia tersinggung dengan "bahan pengajaran" yang disampaikan tentara Australia, dalam laporan itu disebutkan Papua Barat adalah bagian dari Melanesia dan harus merdeka dari Indonesia.

Ketika ditanya tentang Papua Barat, Kamis (5/1) Menteri Pertahanan Australia Marise Payne dengan cepat mengatakan bahwa negaranya mengakui "kedaulatan dan integritas teritorial Indonesia,".

Persoalan tentang wilayah ini juga memantik permusuhan pada tahun 2014, ketika Indonesia menuntut Australia agar menghentikan serangan angkatan laut ke perairannya. Australia mengakui telah memasuki perairan Indonesia "dalam beberapa kesempatan" untuk menindak kegiatan penyelundupan manusia. Lalu, Australia pun mengirimkan permintaan maaf resmi ke Jakarta.

Sumber gambar, Getty Images

Keterangan gambar,

Pada tahun 2002 bom meledak di tempat hiburan yang populer di kalangan turis Australia di Bali.

Indonesia dan Australia mempererat kerjasama militer terutama setelah kasus Bom Bali 2002 yang menewaskan 202 orang termasuk 88 warga Australia, dan pemboman Kedutaan Besar Australia di Jakarta pada tahun 2004. Pertukaran di bidang pertahanan dimulai lagi, setelah sempat terhenti akibat konflik Timor Timur.

Pada bulan Desember 2015, atas informasi dari Kepolisian Federal Australia, polisi Indonesia menangkap sembilan orang atas dugaan ancaman teror. Kedua negara ini lantas menandatangani memorandum anti-teror di bulan yang sama.

Pada bulan Agustus tahun lalu, salah seorang ahli menyatakan bahwa kerjasama Indonesia-Australia di bidang intelijen dalam hal penanganan terorisme sebagai hubungan terbaik di dunia.

Sumber gambar, Getty Images

Keterangan gambar,

Pulau Bali merupakan tujuan wisata utama bagi warga Australia.

Pulau Bali di Indonesia merupakan tujuan wisata utama bagi warga Australia. Berdasarkan data dari Bali Tourism Board sebanyak satu juta warga dari Negeri Kangguru itu mengunjungi pulau tersebut pada setiap tahunnya.

Ini bukanlah hubungan perdagangan, namun sebanyak 50 juta orang dari kalangan kelas menengah Indonesia merupakan peluang besar bagi pariwisata Australia.

Tingginya harga visa untuk datang ke Australia -sekitar A$135 (atau sekitar Rp1,3 juta) tidak menyurutkan minat warga Indonesia untuk mengunjungi negara itu.

Sumber gambar, Getty Images

Keterangan gambar,

Kekhawatiran tentang ekspor sapi hidup ke Indonesia tidak melunturkan hubungan perdagangan.

Meskipun langkah Australia menghentikan sementara pengiriman sapi-sapi ke Indonesia pada tahun 2011 mendapat banyak perhatian, Indonesia tetap menjadi mitra dagang terbesar ke-12 di Australia.

Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) mengemukakan, kerjasama perdagangan antara Australia dan Indonesia bernilai A$11,2 milyar (atau sekitar Rp107 triliun) pada tahun 2015 sampai 2016.

Ekspor utama Australia adalah gandum, sementara impor terbesarnya adalah minyak mentah.

Hubungan perdagangan di bidang jasa terus tumbuh dengan nilai lebih dari A$4 miliar (atau sekitar Rp39 triliun) pada tahun 2015 sampai 2016, Australia mengekspor jasa pendidikan dan mengimpor jasa perjalanan.

Sumber gambar, Getty Images

Keterangan gambar,

Presiden Joko Widodo mengunjungi Australia pada tahun 2014 untuk menghadiri pertemuan G20.

Hubungan antar kedua negara menjadi tegang pada bulan April 2015 ketika Presiden Indonesia Joko Widodo mengabaikan permintaan dari Australia untuk memberikan grasi kepada terdakwa pengedar narkoba Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, yang kemudian akhirnya dihukum mati.

Tapi kunjungan sukses Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull ke Jakarta pada tahun yang sama, dipandang bisa mencairkan ketegangan.

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengunjungi Australia sebanyak empat kali selama ia duduk dalam tampuk kepresidenan, melebihi jumlah kunjungan yang pernah dilakukan presiden-presiden Indonesia sebelumnya.

Pada tahun 2010, ia dianugerahi penghargaan setelah berpidato di depan Parlemen - ini merupakan penghargaan pertama yang diberikan kepada orang Indonesia.

Mantan Perdana Menteri Tony Abbott menghadiri pelantikan Presiden Joko Widodo pada bulan Oktober 2014.