Karakteristik PEMERINTAHAN Indonesia sebelum dan sesudah amandemen

Sebagai salah satu langkah reformasi dalam sistem perundang - undangan Indonesia, makan dibuatlah beberapa perubahan pada Undang - Undang Dasar tahun 1945 dengan pertimbangan penyesuaian dengan kondisi negara dan masyarakat Indonesia. Diharapkan dengan diadakannya amandemen , UUD 1945 sebagai dasar hukum negara Indonesia bisa lebih menyerap kebutuhan rakyat serta sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini. Karena UUD 1945 setelah amandemen dianggap lebih demokratis bila dibandingkan dengan UUD 1945 sebelum dilakukan amandemen.

Setelah dilakukan amandemen, MPR yang semula berisi anggota - anggota DPR dan kelompok - kelompok fungsional tambahan, termasuk militer, telah dirubah sehingga anggota MPR hanya terdiri dari anggota - anggota DPR dan DPD saja. Bila anggota DPR mewakili kepentingan - kepentingan partai politik, maka anggota DPD mewakili kepentingan - kepentingan daerah yang diwakilinya. Kedua naggota MPR tersebut dipilih oleh rakyat sehingga bisa dikatakan bahwa tidak terdapat lagi "kursi pesanan" untuk militer dan golongan - golongan yang lain.

Perubahan pada sistem pemerintahan setelah amandemen dilakukan juga terlihat jelas pada kekuasaan MPR dimana sebelumnya MPR memiliki kekuasaan - kekuasaan yang tidak terbatas dirubah menjadi : kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar. Amandemen juga mencabut kekuasaan untuk membuat Undang - Undang dari tangan Presiden dan memberikan kekuasaan untuk membuat Undang - Undang tersebut kepada DPR. Sehingga jelas bahwa amandemen ingin mempertegas posisi check and balances antara presiden sebagai lembaga eksekutif dan DPR sebagai lembaga legislatif. 

Setelah pelaksanaan amandemen, Presiden tetap memegang hak veto secara absolut untuk menolak segala rancangan Undang - Undang yang dibuat DPR pada tahap pembahasan. Langkah reformasi lembaga legislatif setelah amndemen adalah dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah 9DPD) yang dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat daerah untuk turut berperan aktif dalam pelaksanaan sistem pemerintahan, dimana ide ini sejalan dengan konsep otonomi daerah yang telah berjalan. Namun, otoritas DPD sangat terbatas bila dibandingkan dengan otoritas DRP 

Karakteristik Pemerintahan Indonesia Setelah Amandeman UUD 1945

Jelaskan Karakteristik Pemerintahan Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945. Aku akan coba menjelaskan secara singkat bagaimana karakteristik pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen. Untuk membantu menyelesaikan tugas sekolahmu.

Sebelum amandeman, Pemerintahan Indonesia memiliki fungsi eksekutif yang berjalan, dimana pemerintahan dipimpin oleh Presiden dibantu oleh beberapa Departemen (menteri). Pemerintah daerah juga mendukung dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

Semua aparat bekerjasama menyelesaikan masalah dalam mencapai tujuan, yaitu Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur, serta tidak goyah oleh negara lain.

Baca juga : Mekanisme pembagian kekuasaan yang dilakukan di indonesia

Karakteristik Pemerintahan Indonesia Setelah Amandeman UUD 1945

Setelah diamandemen, karakteristik pemerintahan berubah, diantaranya:

1. Kekuasaan konstitutif (MPR), tujuannya untuk mengubah juga menetapkan UUD dasar. (Pasal 3 ayat 1 UUD 1945)
2. Kekuasaan eksekutif  (Presiden), karakteristik kekuasaan presiden adalah menyelenggarakan pemerintahan dan menjalankan undang-undang. Berdasarkan dari Pasal 4 ayat 1 UUD 1945.
3. Kekuasaan legislatif (DPR), tujuannya untuk membuat undang-undang. (pasal 20 ayat 1 UUD 1945). Baca juga: Keanggotaan DPR diresmikan dengan?
4. Kekuasaan yudikatif (Mahkamah Agung), tujuannya untuk melangsungkan peradilan serta menegakkan keadilan dan hukum (kekuasaan kehakiman). (Pasal 24 ayat 2 UUD 1945)
5. Kekuasaan inspektif/eksaminatif (BPK), tujuannya menyelesaikan permasalahan pemeriksaan atas tanggungjawab serta pengelolaan keuangan negara Indonesia. (Pasal 23 E ayat 1 UUD 1945)
6. Kekuasaan moneter (Bank Sentral), tujuannya melaksanakan serta menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan moneter, termasuk juga di dalamnya menjaga dan mengatur kelancaran sistem pembayaran keuangan negara, dan yang paling penting adalah menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. (Pasal 23 D UUD 1945)

Baca juga : Fungsi Komnas HAM 

Setelah itu fungsi dari kementerian negara republik Indonesia berubah, seperti yang dijelaskan di atas. Sehingga tercipta pemahaman pemerintahan dari rakyat untuk rakyat.

Terima kasih sudah membaca Karakteristik Pemerintahan Indonesia Setelah Amandeman UUD 1945, semoga bermanfaat dan dapat menjawab pertanyaannya.

Yg Ngerti tolong bantu jawab​

Saat ini mulai berkembang paradigma hukum progresif yang mendobrak pemikiran formalistik dan legalistik dari penegak hukum terutama hakim. Berikan opi … ni saudara tentang paradigma hukum progresif tersebut dan apa konsekuensinya jika pemikiran tersebut diimplementasikan oleh hakim pada kasus nenek Minah? Jelaskan. ​

a. Jelaskan mekanisme amandemen Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI) 1945 sebutkan dasar hukumnya! b. Simpulkan apakah … amandemen sebuah UUD NKRI 1945 bersifat rigid (kaku) atau fleksibel!

a. Bagaimanakah jika rekanan dalam perjanjian tersebut menggantung tanpa kepastian proyek pengerjaan, atau bahkan tidak sesuai yang telah dituangkan d … alam perjanjian? b. Mengapa perjanjian yang sudah disepakati masih boleh dibatalkan sepihak?

Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia berada pada posisi silang atau Cross Position, yaitu berada diantara benua Asia dan Australia serta Samudra … Hindia dan Pasifik. Selain itu berbatasan langsung dengan beberapa negara, seperti dengan Malaysia, Singapura dan Filipina di sebelah Utara. Sedangkan di bagian Selatan berbatasan dengan Australia dan di Timur dengan Papua Nugini. Kondisi ini memberi peluang strategis bagi kemajuan bangsa. Soal Berdasarkan kondisi tersebut, analisislah keunggulan posisi geografis Indonesia di masa sekarang serta bagaimana cara terbaik dalam menyikapi hal tersebut ?

pendapat ide kebangsaan munanan​

Salah satu bentuk organisasi kepemudaan adalah​

Amatilah gambar berikut! Apa hubungan gambar tersebu​

Bagaimana seorang manager menyediakan kondisi kerja dan belajar peserta didik dalam pembelajaran daring?

budaya politik merupakan bidang ilmu kajian politik yang banyak dipengaruhi oleh ilmu sosial lainnya, diantaranya adalah anthropologi, sosiologi, seja … rah dan lain sebagainya.bandingkan konsep budaya politik persons dengan kosep budaya politik almond beri argumentasi anda tentang perbandingan tersebut