Jelaskan program Quick Wins dalam rangka pembangunan program program pembangunan Ekonomi kelautan

jelaskan menurut Jorge e horday kriteria kota minimal 10​

jelaskan menurut Jorge e hardoy kriteria kota minimal 10​

jarak antara dua kota di peta 25cm sedangkan jarak sebenarnya 10 km tentukan skala peta nya​

Arti dari lambang negara Bolivia?​

7. Jenis observasi di mana peneliti secara lang- sung menjadi bagian dari kelompok yang di- telitinya disebut observasi ..... A. simulasi. B. partisip … asi. C. lapangan. D. langsung. E. tidak langsung.​

Jelaskan pembagian aspek ekonomi, kota (minimal 4)​

Jelaskan pembagian aspek ekonomi, kota (minimal 4)​

Jelaskan unsur-unsur karakteristik Sosial Kota (minimal 3)​

aspek sosial, jelaskan tujuan dibentuknya komunikasi sosial​

Jelaskan unsur-unsur karakteristik fisik kota minimal 9 ​

(Jakarta, 4/3/2013) Sebagai bagian dari implementasi Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan sejauh ini telah melaksanakan 15 program quick wins. Program-program tersebut melingkupi seluruh sub sektor dan badan yang ada di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pemaparan singkat mengenai pelaksanaan program-program tersebut dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Leon Muhamad, pada acara Entry Meeting Peer Review Proses Penilaian Pengelolaan Reformasi Birokrasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kamis pekan lalu di Kantor Kementerian Perhubungan.

Menurut Leon Muhamad, termasuk dalam program quick wins ini adalah penyelenggaraan pelayanan satu atap Ditjen Perhubungan Laut yang telah diresmikan pengelolaannya beberapa waktu lalu. Pelayanan satu atap ini merupakan bagian dari langkah nyata yang dilakukan untuk memperbaiki pelayanan kepada publik, khususnya di sub sektor perhubungan laut. Namun pada kesempatan tersebut Leon Muhamad juga menambahkan bahwa langkah-langkah terkait dengan program quick wins sebagai bagian dari reformasi birokrasi juga dilakukan semua sub sektor dan badan yang ada di lingkungan Kementerian Perhubungan. Semua program tersebut nantinya akan menjadi bagian yang dinilai oleh Tim Quality Assurance dari BPKP dalam rangka penjaminan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan.

Program quick wins merupakan program yang memiliki daya ungkit (key leverage) serta terkait dengan perbaikan utama (core business) suatu organisasi publik/pemerintah dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi. Program ini ditujukan untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui program yang mendukung kepentingan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dalam pelayanan yang cepat, mudah, dan terjangkau. Pemilihan program yang memiliki daya ungkit tersebut erat kaitannya dengan aspek manfaat yang langsung dapat diperoleh secara nyata oleh masyarakat. Secara lengkap 15 program, quick wins Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Ditjen Perhubungan Darata. Penerapan e-resume dalam pemrosesan pengujian tipe kendaraan bermotor.b. Penerapan ISO 9001:2008 pada pelayanan perijinan angkutan barang berbahaya dan beracun dan angkutan alat berat.c. Penerapan ISO 9001:2008 pada pelayanan perijinan angkutan antar jemput antar propinsi.d. Penerapan ISO 9001:2008 pada perijinan AKAP.

e. Penerapan ISO 9001-2008 pada perijinan Pariwisata.

2. Ditjen Perhubungan LautAplikasi permohonan SIUPAL dan SIOPSUS secara semi on line.

Pembentukan Sistem Pelayanan Satu Atap Ditjen Perhubungan Laut.

3. Ditjen Perhubungan Udaraa. Pelayanan Temporary Airman Certificate (TAC).b. Validasi personel operasi pesawat udara luar negeri berbasis on line.c. Penyusunan SOP pengangkutan bahan/barang berbahaya lewat udara.

d. Penyusunan SOP prosedur permohonan dan persetujuan terbang angkutan udara asing tidak berjadwal secara on line.

4. Ditjen Perkeretaapian
Perijinan perlintasan sebidang dan tidak sebidang dan perijinan bangunan lain yang bersinggungan/berpotongan dengan rel KA.

5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungana. E-Service informasi akademik dan administrasi diklat SDM Perhubungan.

b. E-Service informasi pembinaan dan penyelenggaraan diklat SDM Perhubungan.

6. Badan Penelitiaan dan Pengembangan
Penyusunan dokumen prosedur baku penerbitan perijinan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Selain program yang bersifat quick wins sebagai diuraikan di atas, program reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan secara keseluruhan didukung dengan pelaksanaan 9 program yaitu : manajemen perubahan, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan SDM aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kerja, peningkatan kualitas pelayanan publik serta monitoring dan evaluasi. (BRD)

Tulisan ini sebelumnya diterbitkan di World Economic Forum.

Nyaris tidak ada aspek ekonomi global yang kebal terhadap krisis COVID-19.

Gangguan terhadap sektor-sektor populer seperti maskapai penerbangan, restoran, dan olahraga sudah banyak dibahas - tetapi COVID-19 juga secara tidak langsung telah berdampak terhadap lautan dan memengaruhi perkembangan “ekonomi biru” (blue economy). Pekerjaan formal dan informal, produk, serta layanan di sektor kelautan diperkirakan bernilai 2,5 triliun dolar AS per tahun. Jika lautan adalah sebuah bangsa, maka lautan akan menjadi ekonomi terbesar ke-7 di dunia.

Kegiatan industri logistik maritim telah mengalami penurunan sebesar 30% di beberapa daerah akibat COVID-19. Aktivitas penangkapan ikan di Cina dan Afrika Barat menurun sebesar 80% akibat lockdown dan berkurangnya permintaan untuk produk seafood. Semua negara yang bergantung pada sektor kelautan dan pariwisata pesisir telah menutup perbatasan mereka. Di tingkat global, COVID-19 telah menimbulkan kerugian sebesar 7,4 miliar dolar AS bagi industri pariwisata dan mengancam 75 juta lapangan kerja.

Beberapa paket stimulus COVID-19 yang dirancang untuk memulihkan industri berbasis lahan dan masyarakat juga sedang berupaya mencari cara untuk bertransisi ke mekanisme operasional yang lebih hijau. Akan tetapi, mode operasional yang lebih biru masih belum banyak dipertimbangkan. Padahal, peluang serupa juga tersedia di laut dan kawasan pesisir.

Berikut adalah delapan cara untuk membangun kembali ekonomi kelautan yang lebih kuat dan lebih berkelanjutan setelah COVID-19:

1. Pariwisata Biru yang Lebih Biru

Pariwisata laut tidak hanya berfungsi sebagai sarana rekreasi dan hiburan: Industri ini menyumbang miliaran dolar bagi perekonomian global dan menyediakan jutaan lapangan kerja. Foto: Floyd Manzano/Flickr

Sebelum COVID-19, pariwisata laut secara global diperkirakan bernilai 390 miliar dolar AS dan berkontribusi signifikan terhadap PDB banyak negara. Jutaan orang yang bergantung pada pariwisata laut dan memiliki kepentingan terhadap kesehatan laut, tidak dapat diabaikan selama pandemi. Dana pemulihan dapat mencegah pekerja dirumahkan dengan membuka lapangan kerja untuk pemulihan ekosistem pesisir, seperti terumbu karang dan hutan mangrove, mengingat tingginya imbal hasil dari ekosistem pesisir untuk pariwisata biru. Program penciptaan lapangan kerja berbasis alam yang serupa telah dikembangkan selama Great Depression, seperti Civilian Conservation Corps dalam Dana Stimulus AS, juga dapat menyediakan lapangan kerja untuk melakukan renovasi pada hotel-hotel yang tidak dihuni agar dapat meningkatkan standar keberlanjutan - misalnya, penyediaan keran air minum untuk mengurangi sampah plastik dan sistem pengolahan air - serta melatih staf untuk mendiversifikasi keahlian mereka.

2. Mengurangi Emisi dari Sektor Logistik

Logistik maritim mengangkut sekitar 90% dari kargo di seluruh dunia. Lalu lintas lautan merupakan salah satu penghasil terbesar emisi karbon dan polutan udara lainnya. Organisasi Maritim Internasional telah memberikan mandat untuk mengurangi emisi logistik sebesar 50% pada tahun 2050. Penurunan frekuensi aktivitas logistik selama pandemi COVID-19 memberikan peluang yang sangat berharga untuk mencapai target ini. Kapal yang sedang tidak dioperasikan dapat ditingkatkan agar lebih efisien bahan bakar dan menghasilkan lebih sedikit emisi. Galangan kapal yang cenderung sepi juga dapat memperbarui alat-alat yang digunakan dan mendapatkan dukungan politik agar dapat memenuhi permintaan di masa mendatang akan kapal yang tidak menghasilkan emisi. Peluang terbesar ada di Asia, karena Cina, Korea Selatan dan Jepang mewakili lebih dari 95% industri pembuatan kapal di dunia berdasarkan perhitungan tonase. Semua bantuan yang dialokasikan untuk mempercepat perkembangan dekarbonisasi industri logistik juga harus mencakup peluang untuk melistriki pelabuhan dan menyediakan bahan bakar yang tidak menghasilkan emisi.

3. Jangan Menangkap Ikan Secara Berlebihan Pasca-COVID-19

Walaupun populasi ikan di laut mungkin meningkat karena COVID-19, kita harus menahan diri agar tidak melakukan penangkapan ikan secara berlebihan. Foto: Bernal Saborio/Flickr

Tidak seperti investasi lainnya, sumber daya laut justru meningkat secara signifikan di saat-saat sulit. Selama Perang Dunia II, banyak kapal penangkap ikan terpaksa berhenti beroperasi. Alhasil, populasi ikan, seperti ikan kod, pun meningkat. Walaupun COVID-19 juga ternyata membawa manfaat bagi sekstor perikanan, kita harus menahan keinginan untuk melakukan penangkapan ikan secara berlebihan. Sebaliknya, kita harus menggunakan ilmu perikanan untuk merancang protokol penangkapan ikan yang cerdas agar dapat memaksimalkan manfaat jangka panjang dari keuntungan yang muncul akibat COVID-19.

4. Mendukung Pelaut - Pengemudi Truk Pengirim Barang di Laut

Pelaut berperan penting bagi masyarakat, akan tetapi mereka seringkali bekerja dalam kondisi yang menantang dan sulit berkomunikasi dengan keluarga yang tinggal di daratan. Foto: Chris Bird/Flickr

Kapal tentunya menjadi salah satu lingkungan kerja yang paling menantang di dunia di era pandemi. Pelaut yang rentan, seperti yang bekerja di industri logistik dan perikanan, memainkan peran penting bagi masyarakat. Mereka adalah pegawai toko swalayan dan pengemudi yang melakukan pengiriman untuk ekonomi biru. Upaya untuk mengaktifkan kembali sektor-sektor ini akan memerlukan rapid test dan swab test bagi awak kapal dan idealnya, para pelaut juga dapat pulang ke tempat tinggal yang layak dan aman setelah melaut selama paling tidak satu bulan. Awak kapal juga harus diberi akses ke saluran komunikasi aman untuk berkomunikasi dengan keluarga mereka di rumah. Dalam industri perikanan, komunikasi yang lebih baik akan memberikan manfaat tambahan untuk memerangi perbudakan di laut.

5. Mempertahankan Taman Laut

Hanya 7,4% dari lautan kita yang saat ini dilindungi. Taman laut bermanfaat bagi keanekaragaman hayati laut dan membantu meningkatkan populasi ikan ternak yang kemudian memberikan manfaat tambahan, yakni meningkatkan sektor perikanan regional, menciptakan lapangan kerja dalam sektor pariwisata dan berpotensi menyerap lebih banyak emisi karbon. Akan tetapi, beberapa pihak menyarankan untuk membuka taman laut bagi industri penangkapan ikan karena COVID-19. Ini bukanlah pilihan yang bijak. Taman laut adalah investasi laut jangka panjang yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk berkembang dan dapat dengan mudah dirusak dalam waktu beberapa hari. Selain mengubah masa depan nelayan, penutupan taman laut akan menjadi pukulan bagi wisata biru yang berkelanjutan. Pilihan tersebut bagaikan membongkar dan menjual semua wahana di Disneyland selama pandemic COVID-19 - yang akan menimbulkan kerugian dari segi lapangan kerja dan perekonomian lokal dalam jangka pendek.

6. Memanfaatkan Laut untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan Miliaran Penduduk Dunia

Walaupun sistem keamanan pangan di seluruh dunia terganggu, akuakultur dan pertanian laut *(ocean farming)* dapat dimanfaatkan untuk sebagai sumber pangan kelompok rentan. Foto:Kristina D.C. Hoeppner/Flickr

Para ilmuwan memperkirakan bahwa pemenuhan gizi bagi 845 juta penduduk di seluruh dunia akan terancam apabila stok makanan laut menurun. Tantangan-tantangan ini semakin berat karena salah satu dampak dari COVID-19 adalah gangguan terhadap perdagangan makanan laut dan jaringan kerja. Kita dapat mengurangi dampak terhadap sistem keamanan pangan dengan memanfaatkan dana stimulus untuk mengembangkan akuakultur atau pertanian laut yang dapat memenuhi kebutuhan gizi bagi masyarakat setempat dari kelompok rentan, sembari meminimalkan dampak lingkungan. Investasi semacam ini bisa mencontoh investasi dalam sektor pertanian yang ramah lingkungan dan meningkatkan status gizi.

7. Digitalisasi Lautan

Cara lain untuk mempercepat pembukaan kembali ekonomi biru adalah mengalokasikan investasi stimulus untuk teknologi kelautan yang dapat membantu kita dalam memantau dan memahami lautan kita dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Misalnya, program pengamat perikanan yang membantu industri dalam mengumpulkan data yang sangat diperlukan untuk meningkatkan tangkapan, menegakkan hukum, dan melindungi spesies yang terancam punah telah dihentikan untuk sementara waktu karena COVID-19. Sistem pemantauan elektronik berbasis kecerdasan buatan (artifical intelligence) dapat memberikan kontribusi bagi proses pengumpulan data. Kita juga dapat memanfaatkan berbagai peluang lainnya - seperti meningkatkan interpretasi data satelit yang didukung oleh pembelajaran mesin dan drone canggih untuk membatasi penangkapan ikan secara ilegal di daerah-daerah di mana patroli laut konvensional telah dikurangi karena pandemi COVID-19 hingga menghubungkan nelayan yang menggunakan praktik berkelanjutan dengan konsumen lokal melalui aplikasi saat restoran dan pasar ditutup.

8. Jangan Hanya Berfokus pada Masa Kini

Walaupun kita membutuhkan solusi baru untuk memperlambat penyebaran COVID-19, penggunaan plastik sekali pakai yang mencemari laut tentunya tetap harus dihindari. Foto: Bo Eide/Flickr

Memanfaatkan situasi COVID-19 untuk kepentingan pribadi tidak dapat ditolerir. Sebagai contoh, banyak perkembangan positif telah dicapai agar kita beralih dari plastik sekali pakai, sumber utama pencemaran laut. Akan tetapi, sejak COVID-19, berbagai kelompok yang memiliki kepentingan telah berhasil mencabut atau menangguhkan peraturan yang melarang penggunaan produk-produk tertentu seperti kantong plastik. Kita harus melakukan upaya bersama untuk memperlambat penyebaran COVID-19 - tetapi penggunaan kantong plastik sekali pakai, daripada kantong yang terbuat dari kertas atau bahan daur ulang, tetap harus dihindari. Demikian pula, walaupun investasi eksternal untuk negara-negara kepulauan kecil yang bergantung dan paling terkena dampak, mungkin bersifat positif, ketentuan-ketentuan yang memanfaatkan kerentanan dan kesulitan keuangan negara-negara ini harus dihindari.

COVID-19 telah menunjukkan seberapa erat hubungan antara perekonomian dan kesejahteraan dengan laut. Tindakan-tindakan ini menggambarkan bahwa aspek kelautan perlu lebih banyak dimasukkan dalam diskusi COVID-19 tentang “pemulihan hijau.” Kita tidak dapat melewatkan kesempatan di masa mendatang untuk memberikan manfaat bagi manusia dan lautan dengan mengaktifkan kembali ekonomi biru yang berkelanjutan.