Jelaskan dampak positif dan negatif pelaksanaan demokrasi liberal dan Terpimpin

Hallo semuanya, kembali lagi di sarjanaekonomi.co.id , di artikel kali ini kami akan membahas mengenai demokrasi terpimpin. apakah sebelumnya kalian sudah mengetahui apa itu demokrasi terpimpin? , jika belum artikel ini dapat menambah pengetahuan kalian karena di artikel ini kalian bisa memahami secara lengkap.

Table of Contents Show

Pengertian Demokrasi Terpimpin
Latar belakang lahirnya sistem demokrasi terpimpin yang diperkenalkan oleh Presiden Soekarno, yaitu sebagai berikut :
Dampak Demokrasi Terpimpin
Isi Dekrit Presiden
Bidang ekonomi
Bidang politik
Sosial dan budaya
Video yang berhubungan

Pengertian Demokrasi Terpimpin

Pengertian Demokrasi Terpimpin ialah suatu sistem pemerintahan dimana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan.

Sistem pemerintahan ini dikenal juga dengan istilah sebutan ‘terkelola’ yaitu suatu pemerintahan demokrasi dengan peningkatan otokrasi. Dengan kata lain, negara yang menganut sistem demokrasi terpimpin adalah dibawah pemerintahan penguasa tunggal atau satu.

Pada pelaksanaan sistem pemerintahan yang satu ini, warga negara atau rakyat tidak memiliki peran yang signifikan terhadap segala kebijakan yang diambil dan dijalankan oleh pemerintah melalui efektivitas teknik kinerja humas yang berkelanjutan.

Latar belakang lahirnya sistem demokrasi terpimpin yang diperkenalkan oleh Presiden Soekarno, yaitu sebagai berikut :

1. Dari segi keamanan nasional : Banyaknya gerakan separatis (orang atau kelompok yang menghendaki pemisahan diri dari suatu persatuan) pada masa demokrasi liberal yang menyebabkan ketidakstabilan didalam negara.

2. Dari segi perekonomian : Pergantian kabinet yang sering terjadi pada masa demokrasi liberal ini menyebabkan program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi pada masa itu terhambat.

3. Dari segi politik : Gagalnya Konstituante di dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUD Tahun 1950.

1. Kekuasaan Presiden

Pada sistem demokrasi terpimpin, presiden berperan sebagai penguasa tertinggi di dalam suatu negara. Di Indonesia sistem pemerintahan ini diberlakukan mulai pada tanggal 5 Juli 1959, dimana negara Indonesia berada di bawah pemerintahan Presiden Soekarno kala itu.

Dengan memberlakukan sistem demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno dapat mengubah berbagai peran dari wakil rakyat yang dianggap tidak sejalan dengan kehendaknya, khususnya di bidang politik.

2. Peran Partai Politik Terbatas

Pada masa berlakunya sistem demokrasi terpimpin, peran partai politik menjadi sangat terbatas. Keberadaan partai politik seolah-olah hanya untuk menjadi pendukung berbagai kebijakan presiden Soekarno.

3. Peran Militer Semakin Besar

Pada masa berlakunya demokrasi terpimpin, peran militer di Indonesia sangat kuat. Masa itu militer memiliki dua fungsi (dwifungsi), yaitu sebagai garda pertahanan negara dan juga berperan pada pemerintahan. Kuatnya peran militer pada pemerintahan ternyata mengakibatkan kekacauan dalam politik di Indonesia.

4. Paham Komunisme Berkembang

Pada masa yang berlaku, hubungan antara Presiden Soekarno dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) semakin baik. Dukungan PKI terhadap Presiden Soekarno dimanfaatkan dengan baik sehingga paham komunisme berkembang pesat pada masa itu.

5. Anti Kebebasan Pers

Pers yang berperan sebagai penyambung suara rakyat pada sistem politik dibatasi oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terhadap pers tersebut membuat sebagian besar awak media menutup diri dan tidak berani mengedarkan berita karena adanya ancaman dicekal.

6. Sentralisasi Pemerintah Pusat

Sistem demokrasi terpimpin ini menimbulkan ketidakadilan, salah satunya adalah pemerintahan yang dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Peran partai politik semakin tidak jelas dalam pemerintahan sehingga menimbulkan kekacauan.

7. Terjadi Pelanggaran HAM

Kebebasan pers yang terkekang, sentralisasi pemerintah pusat, dan peran militer yang sangat besar berdampak pada meningkatnya tindakan semena-mena terhadap masyarakat. Pelanggaran HAM sering dilakukan oleh pemerintah jika menemukan masyarakat yang menentang kebijakan dari pemerintah.

Dampak Demokrasi Terpimpin

Adapun dampak positif dan dampak negatif dari demokrasi terpimpin, dibawah ini adalah dampak nya:

1. Dampak Positif

Negara Indonesia terhindar dari perpecahan dan krisis yang tak berkesudahan.
Mengembalikan UUD 1945 sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan.
Menjadi awal terbentuknya Lembaga Tinggi Negara, yaitu MPRS dan DPAS.

2. Dampak Negatif

Presiden, MPR, dan lembaga tinggi negara lainnya memiliki kekuasaan yang besar sehingga timbul potensi penyalahgunaan kekuasaan.
Memberlakukan Dwifungsi Militer sehingga Militer dapat ikut berpolitik.

Isi Dekrit Presiden

a. Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

b. Pemberlakuan kembali UUD ’45 dan tidak berlakunya UUDS 1950.

c. Pembubaran Konstituante.

Memburuknya kondisi perekonomian pada masa Demokrasi Terpimpin menyebabkan masyarakat kesulitan untuk memperoleh kebutuhan hidup. Akibatnya taraf kemiskinan terus meningkat. Akhirnya untuk mengatasi permasalahan ekonomi ini pemerintah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Devaluasi mata uang nominal Rp.500 menjadi Rp. 50

2. Penghapusan nilai mata uang nominal Rp.1000

3. Semua simpanan di bank yang mencapai Rp.25.000 dibekukan

4. Dilakukan Deklarasi Ekonomi pada tanggal 28 Maret 1963 untuk mencapai ekonomi yang bersifat nasionalis, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme.

Gerakan 30 September 1965 ini mengagetkan Presiden Soekarno yang pada saat itu sedang jatuh sakit. Untuk mengatasi stabilitas nasional, Presiden Soekarno memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Taktik Angkatan Darat (Kostrad) untuk melakukan penumpasan gerakan tersebut.

PKI yang dianggap sebagai dalang dari gerakan ini pun ditumpas. Setelah penumpasan Gerakan 30 September 1965 selesai dilakukan, Mayjen Soeharto mengambil alih kekuasaan berdasarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang diberikan oleh Presiden Soekarno.

1. Politik konfrontasi dengan pembagian dunia menjadi 2 bagian, yaitu Oldefo (Old Establishes Forces/Negara-negara kapitalis imperialis) dan Nefo (New Emerging Forces/Negara-negara Progresif Revolusioner).

2. Melaksanakan politik mercusuar (pembangunan proyek-proyek raksasa, kompleks olahraga senayan, Jakarta by pass, Monumen Nasional, Jembatan Ampera, dll).

3. Menyelenggarakan Ganefo (Games of The New Emerging Forces) yang sebagian besar pesertanya adalah Negara-negara komunis.

4. Politik Konfrontasi Malaysia.

5. Politik Gerakan Non-Blok.

6. Membentuk poros Jakarta-Peking.

Keluarnya Supersemar ini menjadi titik akhir aplikasi Demokrasi Terpimpin yang menjadi penggalan sejarah aplikasi demokrasi di Indonesia, dan sekaligus menutup masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Kehidupan demokrasi Indonesia pun berlanjut dan berganti menjadi Demokrasi Pancasila.

1. Pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas).

2. Penurunan Nilai Uang (Devaluasi).

3. Meningkatnya laju inflasi.

4. Dikeluarkannya Deklarasi Ekonomi (Dekon).

5. Meningkatnya Perdagangan dan Perkreditan Luar Negeri.

6. Pembentukan Komando Tertinggi Operasi Ekonomi .(KOTOE) dan Kesatuan Operasi (KESOP).

7. Peleburan bank-bank negara.

Nah, dari penejelasan artikel diatas pastinya kalian sudah memahami apa itu demokrasi kan, semoga artikel ini Demokrasi Terpimpin : Pengertian, Sejarah, Ciri & Dampaknya Lengkap. bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian yaa, terima kasih telah mengunjungi sarjanaekonomi.co.id

Baca Juga Artikel Lainnya :

KOMPAS.com - Demokrasi Terpimpin merupakan demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan sesuai dengan UUD 1945.

Indonesia meninggalkan Demokrasi Liberal dan masuk ke Demokrasi Terpimpin setelah Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit 5 Juli 1959.

Dalam buku Sejarah Indonesia Modern (2015) karya MC Ricklefs, Soekarno mengartikan Demokrasi terpimpin adalah demokrasi kekeluargaan, tanpa anarkinya liberalisme, tanpa otokrasinya diktator.

Demokrasi Terpimpin tentu memberikan dampak di berbagai bidang di Indonesia. Apa saja dampaknya? Berikut penjelasannya:

Bidang ekonomi

Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, di awal Demokrasi Terpimpin, kondisi ekonomi Indonesia cukup memperihatikan. Hal ini karena pemberontakan yang terjadi di mana-mana.

Untuk mengatasi keadaan ekonomi pada masa ini, sistem ekonomi berjalan dengan sistem komando.

Baca juga: Demokrasi Terpimpin (1957-1965): Pengertian dan Ciri-ciri

Artinya, alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai negara, minimal di bawah pengawasan negara.

Terdapat beberapa hal yang terjadi di bidang ekonomi, yaitu:

Pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas)

Untuk memperbaiki situasi ekonomi Indonesia, pada 15 Agustus 1959 pemerintah membentuk Depernas yang dipimpin Mohammad Yamin.

Depernas memiliki program dengan nama Pola Pembangunan Semesta Berencana. Program tersebut terdiri atas Tripola, yaitu proyek pembangunan, pola penjelasan pembangunan, dan pola pembiayaan pembangunan.

Pembentukan Badan Perancangan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Setelah membentuk Depernas, pemerintah juga membentuk Bappenas pada 1963.

Tugas Bappenas adalah menyusun rencana pembangunan jangka panjang maupun pendek. Diketuai langsung oleh Presiden Soekarno.

Penurunan nilai uang

Pada 1950 pemerintah mengumumkan adanya penurunan nilai uang. Sebagai contoh, uang kertas Rp 500 nilainya akan berubah menjadi Rp 50.

Pemerintah juga membekukan beberapa bank yang memiliki simpanan melebihi Rp 25.000.

Hal ini untuk membendung inflasi dan mengurangi jumlah uang yang ada di tengah masyarakat.

Baca juga: Karakteristik Demokrasi Periode Reformasi (1998-sekarang)

Deklarasi Ekonomi (Dekon)

Pemerintah mengeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi dengan nama Deklarasi Ekonomi (Dekon) pada 1963.

Tujuannya, untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari imperialisme.

Dalam pelaksanaannya, Dekon ternyata tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi.

Bahkan Dekon justru membuat ekonomi Indonesia stagnan, hal ini karena banyak prinsip-prinsip dasar ekonomi yang diabaikan pemerintah.

Pembangunan proyek mercusuar

Kondisi ekonomi yang buruk juga ditambah dengan pembangunan proyek mercusuar yang memakan banyak biaya.

Proyek mercusuar merupakan proyek pembangunan ibu kota agar mendapat perhatian dari luar negeri.

Selain itu sebagai fasilitas Games of the New Emerging Forces (Ganefo), pemerintah membangun proyek besar seperti gedung DPR, MPR, DPD DKI Jakarta, Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, Pembangunan Monumen Nasional (Monas) dan pusat pertokoan Sarinah.

Baca juga: Demokrasi Indonesia Periode Reformasi (1998-sekarang)

Bidang politik

Demokrasi Terpimpin memiliki Kabinet Kerja yang dilantik pada 10 Juli 1959 untuk menggantikan Kabinet Djuanda.

Terdapat tiga program Kabinet Kerja saat itu, yaitu:

Masalah sandang dan pangan
Keamanan dalam negeri
Pengembalian Irian Barat

Selama dipegang Kabinet Kerja terdapat beberapa kebijakan-kebijakan yang diambil, baik dalam maupun luar negeri.

Berikut penjelasannya:

Kebijakan dalam negeri

Terdapat beberapa kebijakan dalam negeri yang dilakukan, di antaranya:

Pidato Penemuan Kembali Revolusi Kita menjadi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Presiden membentuk DPR-GR setelah sebelumnya menolak RAPBN.
Soekarno membentuk MPRS dan DPAS yang dipilih langsung oleh dirinya.
Dibentuk Front Nasional sebagai satu-satunya organisasi yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan UUD 1945.
Lembaga tinggi negara seperti MPRS, DPR-GR, DPA, Depernas, dan Front Nasional diintegrasikan dan disebut regrouping kabinet.
Soekarno ditetapkan sebagai Presiden Seumur Hidup melalui Sidang Umum MPRS 1963.
Partai Masyumi dan PSI dibubarkan karena ketuanya terlibat dalam pemberontakan Permesta.
Presiden mengambil alih pimpinan tertinggi militer dan membentuk Komando Tertinggi (KOTI).

Baca juga: Karakteristik Demokrasi Periode Orde Baru

Kebijakan luar negeri

Kebijakan luar negeri yang diambil adalah:

Politik Mercusuar, pengadaan proyek-proyek besar untuk mengangkat Indonesia menjadi negara yang terkemuka.
Politik Poros, Indonesia melaksanakan hubungan istimewa dengan RCC (Poros Jakarta-Peking). Selain itu juga dengan Kamboja, Vietnam Utara, dan Korea Utara.

Sosial dan budaya

Terdapat beberapa hal yang terjadi di bidang sosial dan budaya, di antaranya:

Larangan pedagang asing di luar ibu kota daerah

Pada masa Demokrasi Terpimpin terjadi konflik antar pedagang asing, terutama China.

Pada Januari 1960, para pedagang asing dilarang berdagang di pedesaan. Akibatnya banyak yang berpindah ke kota.

Hal ini menimbulkan reaksi besar bagi pemerintah Beijing karena Indonesia melarang pedagang etnis China bergerak di luar kota-kota besar.

Baca juga: Demokrasi Terpimpin (1957-1965): Sejarah dan Latar Belakangnya

Kerusuhan di Jakarta

Konfrontasi Indonesia-Malaysia membuat kondisi sosial menjadi kacau di Indonesia.

Rumah kedutaan besar dibakar habis oleh masyarakat Indonesia. Sebagai balasannya, rumah kedutaan besar Indonesia di Malaysia juga dibakar.

Hal ini mengakibatkan putusnya kerja sama dengan malaysia dan Singapura.

Pelarangan musik dan tarian barat

Segala aspek kehidupan masyarakat berada di bawah dominasi politik. Beberapa kelompok seniman ditahan karena dianggap memainkan musik yang kebarat-baratan.

Presiden Soekarno mengecam kebudayaan Barat berupa musik rock and roll, musik pop, dan dansa.

Konflik Lekra dengan Manikebu

Dalam bidang kebudayaan, terdapat konflik Lekra dan Manikebu.

Lekra kepanjangan dari Lembaga Kebudayaan Rakyat, sedangkan Manikebu kepanjangan dari Manifesto Kebudayaan.

Lekra adalah kelompok pendukung ajaran Nasakom. Sementara Manikebu adalah sekelompok cendekiawan yang anti dengan ajaran tersebut.

Kelompok Manikebu mendukung Pancasila dan tidak mendukung Nasakom.

Manikebu tidak ingin kebudayaan nasional didominasi ideologi tertentu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.