Jelaskan apa yang dimaksud dengan lembaga sosial

Toll-free service
0800 1234 000

Corona East Nusa Tenggara (NTT), Central Sulawesi, West Java

Covid Kupang, Palu, Pangandaran, Grogol Petamburan, Grogol

LEMBAGA SOSIAL

Lembaga sosial atau diketahui juga untuk lembaga kemasyarakatan salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian atur cara dan prosedur dalam melaksanakan hubungan antar manusia ketika mereka menjalani kehidupan berwarga dengan tujuan memperoleh keteraturan hidup [1].

Daftar isi

• 1 Pengertian Lembaga Sosial
• 2 Perkembangan Lembaga Sosial
• 3 Syarat Norma Terlembaga
• 4 Ciri dan Karakter
• 5 Syarat Lembaga Sosial
• 6 Fungsi Lembaga Sosial
• 7 Tipe-Tipe Lembaga Sosial
  • 7.1 Sesuai sudut perkembangan
  • 7.2 Sesuai sudut nilai yang diterima oleh warga
  • 7.3 Sesuai sudut penerimaan warga
  • 7.4 Sesuai sudut penyebarannya
  • 7.5 Sesuai sudut fungsinya
• 8 Jenis-jenis Lembaga Sosial
  • 8.1 Lembaga Keluarga
  • 8.2 Lembaga Pendidikan
  • 8.3 Lembaga Ekonomi
  • 8.4 Lembaga Agama
  • 8.5 Lembaga Politik
  • 8.6 Lembaga Hukum
  • 8.7 Lembaga Budaya
  • 8.8 Lembaga Kesehatan
• 9 Referensi

Pengertian Lembaga Sosial

Pengertian istilah lembaga sosial dalam bahasa Inggris adalah social institution, namun social institution juga diterjemahkan untuk pranata sosial [2]. Hal ini dikarenakan social institution merujuk pada perlakuan mengatur perilaku para anggota warga.[3]. Berada argumen lain mengemukakan bahwa pranata sosial merupakan sistem atur kelakukan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi berbagai jenis kebutuhan khusus dalam kehidupan warga. [3]. Sedangkan menurut Koentjaraningrat Lembaga sosial merupakan satuan norma khusus yang menata serangkaian aksi yang berpola untuk kepentingan khusus manusia dalam kehidupan bermasyarakat.[3]

Istilah lain yang dipakai adalah kontruksi sosial yang diambil dari bahasa Jerman sozialegebilde dimana menggambarkan dan propertti institusi tsb. [4].

Perkembangan Lembaga Sosial

Terbentuknya lembaga sosial bersumber dari kebutuhan warga akan keteraturan kehidupan bersama. Sebagaimana diungkapkan oleh Soerjono Soekanto lembaga sosial tumbuh karena manusia dalam hidupnya memerlukan keteraturan.[5] Untuk memperoleh keteraturan hidup bersama didefinisikan norma-norma dalam warga untuk paduan bertingkah laku.

Mula-mula sejumlah norma tsb terbentuk secara tidak disengaja. Namun, lama-kelamaan norma tsb diproduksi susunan secara sadar. Contoh:
Dahulu di dalam jual beli, seorang perantara tidak harus diberi anggota dari keuntungan. Akan tetapi, lama-kelamaan terjadi budaya bahwa perantara tsb harus mendapat anggotanya, di mana sekaligus dipilihkan siapa yang menanggung itu, adalah pembeli ataukah penjual.

Sejumlah norma-norma ini selanjutnya dikata untuk lembaga sosial. [5] Namun, tidak semua norma-norma yang berada dalam warga merupakan lembaga sosial karena untuk dijadikan suatu lembaga sosial sekumpulan norma mengalami babak yang panjang. [6]

Menurut Robert M.Z. Lawang babak tsb dinamakan pelembagaan atau institutionalized, adalah babak bagaimana suatu perilaku dijadikan berpola atau bagaimana suatu pola perilaku yang mapan itu terjadi.[6] Dengan kata lain, pelembagaan adalah suatu babak berlanjut dan terujinya suatu budaya dalam warga dijadikan institusi/ lembaga yang berakhir harus dijadikan paduan dalam kehidupan bersama.[6]

Syarat Norma Terlembaga

Menurut H.M. Johnson suatu norma terlembaga (institutionalized) apabila memenuhi tiga syarat untuk berikut[7]:

1. Sebagian akbar anggota warga atau sistem sosial menerima norma tsb.
2. Norma tsb menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial tsb.
3. Norma tsb mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota warga.

Diketahui empat tingkatan norma dalam babak pelembagaan[7], pertama cara (usage) yang menunjuk pada suatu budi pekerti. Kedua, selanjutnya cara bertingkah laku berlanjut dilaksanakan sehingga dijadikan suatu budaya (folkways), adalah budi pekerti yang selalu diulang dalam setiap usaha mencapai tujuan tertentu. Ketiga, apabila budaya itu selanjutnya diterima untuk patokan atau norma pengatur budi pekerti bertindak, maka di dalamnya sudah terdapat unsur pengawasan dan jika terjadi penyimpangan, pelakunya akan dikenakan sanksi. Keempat, atur budi pekerti yang lebih kuat mencerminkan daya pola budi pekerti warga yang mengikat para anggotanya. Atur budi pekerti semacam ini dikata budaya (custom). Untuk anggota warga yang melanggar budaya, maka beliau akan mendapat sanksi yang lebih keras. Contoh, di Lampung suatu keaiban atau pantangan, apabila seorang gadis sengaja mendatangi pria idamannya karena berharap yang tidak tertahan, hasilnya beliau dapat dikucilkan dari hubungan bujang-gadis karena dianggap tidak suci.

Keberhasilan babak institusinalisasi dalam warga diamati jika norma-norma kemasyarakatan tidak hanya dijadikan terlembaga dalam warga, akan tetapi dijadikan terpatri dalam diri secara sukarela (internalized) dimana warga dengan sendirinya bersedia berkelakuan sejalan dengan pemenuhan kebutuhan warga..[7]

Lembaga sosial umumnya didirikan sesuai nilai dan norma dalam warga, untuk mewujudkan nilai sosial, warga menciptakan aturan-aturan yang isebut norma sosial yang membatasi perilaku manusia dalam kehidupan bersama. Sekumpulan norma akan membentuk suatu sistem norma. Inilah awal mulanya lembaga sosial terbentuk. Sekumpulan nilai dan norma yang telah mengalami babak penerapan ke dalam institusi atau institutionalization menghasilkan lembaga sosial [8].

Ciri dan Karakter

Meskipun lembaga sosial merupakan suatu konsep yang niskala, beliau memiliki sejumlah ciri dan karakter yang dapat diketahui.

Menurut J.P Gillin di dalam karyanya yang berjudul "Ciri-ciri Umum Lembaga Sosial" (General Features of Social Institution) menguraikan untuk berikut[5]:

1. Lembaga sosial adalah organisasi pola-pola konsep dan perilaku yang terwujud menempuh aktivitas-aktivitas warga dan hasil-hasilnya. Beliau terdiri atas kebiasaan-kebiasaan, atur kelakukan, dan unsur-unsur hukum budaya istiadat lain yang tergabung dalam suatu unit yang fungsional.
2. Lembaga sosial juga dicirikan oleh suatu tingkat kekekalan tertentu. Oleh karena lembaga sosial merupakan himpunan norma-norma yang berkisar pada kebutuhan isi, maka sudah sewajarnya apabila terus dipelihara dan dibakukan.
3. Lembaga sosial memiliki satu atau sebagian tujuan tertentu. Lembaga pendidikan sudah pasti memiliki sebagian tujuan, demikian juga lembaga perkawinan, perbankan, agama, dan lain- lain.
4. Terdapat alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga sosial. Misalnya, rumah untuk lembaga keluarga serta masjid, gereja, pura, dan wihara untuk lembaga agama.
5. Lembaga sosial biasanya juga ditandai oleh lambang-lambang atau simbol-simbol tertentu. Lambang-lambang tsb secara simbolis menggambar tujuan dan fungsi lembaga yang bersangkutan. Misalnya, cincin kawin untuk lembaga perkawinan, bendera dan lagu kebangsaan untuk negara, serta seragam sekolah dan badge (lencana) untuk sekolah.
6. Lembaga sosial memiliki tradisi tertulis dan tidak tertulis yang mendefinisikan tujuan, atur tertib, dan untuknya. Untuk contoh, izin kawin dan hukum perkawinan untuk lembaga perkawinan.

Sedangkan seorang pakar sosial yang bernama John Conen ikut pula mengemukakan karakteristik dari lembaga sosial. [1] Menurutnya terdapat sembilan ciri khas (karakteristik) lembaga sosial untuk berikut.

1. Setiap lembaga sosial mempunyai tujuan memenuhi kebutuhan khusus warga.
2. Setiap lembaga sosial mempunyai nilai isi yang bersumber dari anggotanya.
3. Dalam lembaga sosial berada pola-pola perilaku permanen dijadikan anggota tradisi hukum budaya istiadat yang berada dan ini disadari anggotanya.
4. Berada saling ketergantungan antarlembaga sosial di warga, perubahan lembaga sosial satu berdampak pada perubahan lembaga sosial yang lain.
5. Meskipun antarlembaga sosial saling bergantung, masing-masing lembaga sosial disusun dan di- organisasi secara sempurna di lebih kurang rangkaian pola, norma, nilai, dan perilaku yang diharapkan.
6. Ide-ide lembaga sosial biasanya diterima oleh mayoritas anggota warga, terlepas dari ikut tidaknya mereka berpartisipasi.
7. Suatu lembaga sosial bermodel atur krama perilaku.
8. Setiap lembaga sosial mempunyai simbol-simbol hukum budaya istiadat tertentu.
9. Suatu lembaga sosial mempunyai ideologi untuk dasar atau orientasi kelompoknya.

Syarat Lembaga Sosial

Menurut Koentjaraningrat keaktifan manusia atau keaktifan kemasyarakatan untuk dijadikan lembaga sosial harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Persyaratan tsb selang lain[3] :

1. Suatu atur budi pekerti yang baku, yang dapat berupa norma-norma dan budaya yang hidup dalam ingatan maupun tertulis.
2. Kelompok-kelompok manusia yang menjalankan keaktifan bersama dan saling mengadakan komunikasi menurut sistem norma-norma tsb.
3. Suatu pusat keaktifan yang mempunyai tujuan memenuhi kompleks- kompleks kebutuhan tertentu, yang disadari dan dipahami oleh kelompok-kelompok yang bersangkutan.
4. Mempunyai perlengkapan dan peralatan.
5. Sistem keaktifan itu dibiasakan atau disadarkan kepada kelompok- kelompok yang bersangkutan dalam suatu warga untuk kurun saat yang lama.

Fungsi Lembaga Sosial

• Menurut Soerjono Soekanto, lembaga sosial memiliki fungsi untuk berikut:

1. Memberikan pedoman pada anggota-anggota warga, bagaimana mereka harus bersikap atau bertingkah laku dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul atau berkembang di lingkungan warga, termasuk yang menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan.
2. Menjaga keutuhan warga yang bersangkutan
3. Memberikan pengarahan kepada warga untuk mengadakan sistem pengendalian sosial, adalah sistem pengawasan warga terhadap anggota-anggotanya.[6]

• Menurut Horton dan Hunt, fungsi lembaga sosial adalah:

1. Fungsi Manifes atau fungsi nyata adalah fungsi lembaga yang disadari dan di akui oleh seluruh warga
2. Fungsi Laten atau fungsi terselubung adalah fungsi lembaga sosial yang tidak disadari atau bahkan tidak dikehendaki atau jika di ikuti dianggap untuk hasil sampingan dan biasanya tidak dapat diramalkan.

Tipe-Tipe Lembaga Sosial

Menurut John Lewis Gillin dan John Philip Gillin, tipe-tipe lembaga sosial dapat diklasifikasikan untuk berikut:

Sesuai sudut perkembangan

• Cresive institution adalah institusi yang tidak sengaja tumbuh dari budaya warga. Contoh: lembaga perkawinan, hak milik dan agama
• Enacted institution adalah institusi yang sengaja diproduksi susunan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Contoh: lembaga utang piutang dan lembaga pendidikan

Sesuai sudut nilai yang diterima oleh warga

• Basic institution adalah institusi sosial yang dianggap penting untuk memelihara dan mempertahankan atur tertib dalam warga. Contoh: keluarga, sekolah, dan negara.
• Subsidiary institution adalah institusi sosial yang berkaitan dengan hal-hal yang dianggap oleh warga kurang penting dan selisih di masing-masing warga seperti rekreasi.

Sesuai sudut penerimaan warga

• Approved dan sanctioned institution adalah institusi sosial yang diterima oleh warga, contohnya sekolah atau perusahaan dagang.
• Unsanctioned institution adalah institusi yang didorong warga meskipun warga tidak dapat memberantasnya. Contoh: sindikat kejahatan, pelacuran, dan perjudian.

Sesuai sudut penyebarannya

• General institution adalah institusi yang diketahui oleh sebagian akbar warga dunia. Contoh: institusi agama
• Restricted institution adalah institusi sosial yang hanya diketahui dan dianut oleh sebagian kecil warga tertentu. Contoh: lembaga agama Islam, Kristen Protestan, Hindu, dan Budha.

Sesuai sudut fungsinya

• Operative institution adalah institusi yang berfungsi menghimpun pola-pola atau cara-cara yang diperlukan dari warga yang bersangkutan. Contoh: institusi ekonomi.
• Regulative institution adalah institusi yang mempunyai tujuan mengawasi budaya atau atur budi pekerti dalam warga. Contoh: institusi hukum dan politik seperti pengadilan dan kejaksaan.

Jenis-jenis Lembaga Sosial

Berada 8 jenis lembaga sosial, yakni :

Lembaga Keluarga

Keluarga adalah unit social yang terkecil dalam warga dan juga institusi pertama yang dimasuki seorang manusia ketika dilahirkan.

Babak Terbentuknya Keluarga Biasanya keluarga terbentuk menempuh perkawinan yang sah menurut agama, hukum budaya atau pemerintah dengan babak seperti dibawah ini :

• Diawali dengan beradanya interaksi selang pria dan wanita
• Interaksi dilaksanakan berulang-ulang, lalu dijadikan hubungan social yang lebih intim sehingga terjadi babak perkawinan.
• Setelah terjadi perkawinan, terbentuklah keturunan , selanjutnya terbentuklah keluarga inti.

Lembaga Pendidikan

Menurut Horton dan Hunt, lembaga pendidikan berkaitan dengan fungsi yang nyata (manifes) berikut:

• Mempersiapkan anggota warga untuk mencari nafkah.
• Mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan untuk kebutuhan warga.
• Melestarikan hukum budaya istiadat.
• Menanamkan keterampilan yang perlu untuk partisipasi dalam demokrasi.

Fungsi laten lembaga pendidikan adalah untuk berikut.

• Mengurangi pengendalian orang tua. Menempuh pendidikan, sekolah orang tua melimpahkan tugas dan wewenangnya dalam mendidik anak kepada sekolah.
• Menyediakan fasilitas untuk pembangkangan. Sekolah memiliki potensi untuk menanamkan nilai pembangkangan di warga. Hal ini tercermin dengan beradanya perbedaan pandangan selang sekolah dan warga tentang sesuatu hal, contohnya pendidikan seks dan sikap buka.
• Mempertahankan sistem kelas sosial. Pendidikan sekolah diharapkan dapat mensosialisasikan kepada para anak didiknya untuk menerima perbedaan prestise, privilese, dan status yang berada dalam warga. Sekolah juga diharapkan dijadikan aliran mobilitas siswa ke status sosial yang lebih tinggi atau sangat tidak sesuai dengan status orang tuanya.
• Memperpanjang masa remaja. Pendidikan sekolah dapat pula memperlambat masa matang seseorang karena siswa masih tergantung secara ekonomi pada orang tuanya.

Menurut David Popenoe, berada empat jenis fungsi pendidikan yakni untuk berikut:

• Transmisi (pemindahan) hukum budaya istiadat.
• Memilihkan pilihan dan mengajarkan peranan sosial.
• Menjamin integrasi sosial.
• Sekolah mengajarkan corak kepribadian.
• Sumber inovasi sosial.

Lembaga Ekonomi

Tujuan dan fungsi lembaga ekonomi

Pada hakekatnya tujuan yang akan dicapai oleh lembaga ekonomi adalah terpenuhinya kebutuhan isi untuk kelangsungan hidup warga.

Fungsi dari lembaga ekonomi adalah:

• Memberi pedoman untuk memperoleh bahan pangan
• Memberikan pedoman untuk melaksanakan pertukaran barang/barter
• Memberi pedoman tentang harga jual beli barang
• Memberi pedoman untuk memanfaatkan tenaga kerja
• Memberikan pedoman tentang cara pengupahan
• Memberikan pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja
• Memberi identitas untuk warga

Lembaga Agama

Lembaga Agama adalah sistem kepercayaan dan praktek keagamaan dalam warga yang telah didefinisikan dan dibakukan.

Fungsi Lembaga agama adalah:

• Untuk pedoman hidup
• Sumber kebenaran
• Pengatur atur cara hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhan
• Tuntutan prinsip sah dan salah
• Pedoman pengungkapan perasaan kebersamaan di dalam agama diwajibkan berbuat berpihak kepada yang benar terhadap sesama
• Pedoman kepercayaan manusia berbuat berpihak kepada yang benar selalu disertai dengan kepercayaan bahwa budi pekertinya itu merupakan kewajiban dari Tuhan dan yakin bahwa budi pekertinya itu akan mendapat pahala, walaupun budi pekertinya sekecil apapun.
• Pedoman keberadaan yang pada hakikatnya makhluk hidup di dunia adalah ciptaan Tuhan semata
• Pengungkapan estetika manusia cenderung menyukai keindahan karena keindahan merupakan anggota dari jiwa manusia
• Pedoman untuk rekreasi dan hiburan. Dalam mencari kepuasan batin menempuh rekreasi dan hiburan, tidak melanggar kaidah-kaidah agama

Lembaga Politik

Lembaga politik merupakan lembaga yang menangani masalah administrasi dan atur tertib umum demi tercapainya keamanan dan ketentraman warga. Lembaga yang merupakan pembantunya adalah seperti sistem hukum dan perundang-undangan, kepolisian, tingkatan bersenjata, kepegawaian, kepartaian, hubungan diplomatik. Susunan pranata atau institusi politik yang mengkoordinasi segala keaktifan diatas dikata negara. Fungsi lembaga politik :

• Pelembagaan norma menempuh Undang-Undang yang disampaikan oleh badan-badan legislatif.
• Melaksanakan Undang-Undang yang telah disetujui.
• Menyelesaikan konflik yang terjadi di selang para warga warga yang bersangkutan.
• Menyelenggarakan pelayanan seperti perawatan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dst-nya.
• Melindungi para warga warga atau berkebangsaan dari serangan bangsa lain.
• Memelihara kesiapsiagaan/kewaspadaan menghadapi bahaya.

Lembaga Hukum

Fungsi hukum dalam perkembangan warga dapat terdiri dari:

• Untuk peralatan pengatur atur tertib hubungan masyarakat: dalam guna, hukum berfungsi menunjukkan manusia mana yang berpihak kepada yang benar, dan mana yang buruk, sehingga segala sesuatu dapat berlanjut tertib dan teratur.
• Untuk fasilitas untuk mewujudkan keadilan sosial kelahiran dan batin: dikarenakan hukum memiliki sifata dan ciri-ciri yang telah dipercakapkan, maka hukum dapat memberi keadilan, dalam guna dapat memilihkan siapa yang salah, dan siapa yang sah, dapat memaksa supaya peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi untuk pelanggarnya.
• Untuk fasilitas penggerak pembangunan: daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat dipakai atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Di sini hukum dijadikan peralatan untuk membawa warga ke arah yang lebih maju.
• Untuk penentuan alokasi wewenang secara terperinci siapa yang boleh melaksanakan penerapan (penegak) hukum, siapa yang harus menaatinya, siapa yang memilihkan pilihan sanksi yang akurat dan adil: seperti konsep hukum konstitusi negara.
• Untuk peralatan penyelesaian sengketa: seperti contoh persengekataan harta waris dapat segera berakhir dengan ketentuan hukum waris yang sudah diatur dalam hukum perdata.
• Memelihara kemampuan warga untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah, adalah dengan cara mendefinisikan kembali hubungan-hubungan esensial selang anggota-anggota warga.

Lembaga Budaya

Lembaga budaya adalah lembaga publik dalam suatu negara yang berperen dalam pengembangan budaya,ilmu pengetahuan,lingkungan,seni,dan pendidikan pada warga yang berada pada suatu kawasan atau negara.

Fungsi lembaga budaya adalah:

- Melestarikan budaya yang berada di Indonesia

Lembaga Kesehatan

Referensi

1. ^ a b Arif Rohman, dkk., 2002. Sosiologi. Klaten. Intan Pariwara. Hal 54-56
2. ^ Hooguelt, Ankle MM, 1995 Sosiologi Masih Berkembang, Jakarta, Raja Grafindo Persada.Hlm.65
3. ^ a b c d Koentjaraningrat, 1987, Pengantar Pengetahuan Antropologi, Jakarta, Rineka Cipta. Hal. 70-74
4. ^ Sanderson, Stephen K, 1995, Sosiologi Makro (Suatu Pendekatan Terhadap Realitas Sosial), Edisi kedua, Jakarta, Rajawali Press. Hlm. 23
5. ^ a b c Soekanto, Soerjono, 1987, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta, Rajawali Press.Hlm. 34
6. ^ a b c d Lawang, Robert M.Z.,1985. Buku Materi Isi Pengantar Sosiologi Modul 4–6, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Hukum budaya istiadat Universitas Terbuka.Hal 40-60.
7. ^ a b c Zeitlin, Irving M, 1998. Memahami Kembali Sosiologi, Cetakan kedua, Yogyakarta, Gadjah Mada Universitas Press. Hal 31-32
8. ^ Fox, James, 2002, Indonesian Heritage: Agama dan Upacara, Jakarta, Buku Antarbangsa.Hlm.45