Indonesia memiliki masa kelam atas penjajahan Hindia Belanda dalam 3,5 abad lamanya. Pendudukan Hindia Belanda di Indonesia berakhir di tangan Jepang paska kekalahan dalam Perang Dunia II di laut pasifik. Kedatangan Jepang ke Indonesia usai memenangkan perang atas Hindia Belanda sekaligus mengukuhkan diri atas kekuasaanya di Indonesia dan membentuk pemerintahan baru. Kedatangan Jepang ke Indonesia ditandai dengan pengeboman di Pearl Harbour pada 8 Desember 1941 yang terjadi di pangkalan angkatan laut tepatnya di pulau Oahu, Hawaii Amerika Serikat. Serangan yang dilancarkan terus menerus oleh Jepang mampu menghancurkan basis-basis militer AS, sehingga memerlukan sumber daya yang melimpah untuk kembali menggempur AS. Negara Indonesia menjadi sasaran empuk karena sumber daya yang dimiliki sangat melimpah, baik untuk bahan industri perang dan cadangan logistik seperti aluminium, minyak bumi, dan timah. Maka sesuai doktrin Hakko Ichiu untuk menguasai Asia Timur maka Jepang mulai masuk ke Kepulauan Indonesia tahun 1942 dengan penguasaan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Penguasaan Kepulauan Indonesia Pendudukan Jepang di Indonesia diawali di kota Tarakan pada 10 Januari 1942, selanjutnya meluas ke kota Minahasa, Balikpapan, Ambon, Pontianak, Makasar, Banjarmasin, Palembang, dan Bali. Pada 1 Maret 1942 pasukan Jepang lainnya berhasil mendarat di pulau Jawa, sehingga memberikan dampak yang besar dalam peranannya untuk mengontrol wilayah tertentu. Tidak sampai disitu, Batavia (saat ini Jakarta) berhasil ditaklukan oleh pasukan Jepang pada 5 Maret 1942, sehingga pada akhirmya pada 8 Maret 1942 pasukan sekutu (Belanda)menyatakan kekalahannya dengan menandatangani penyerahan yang bersyarat kepada Jepang. Sejak saat itu, Indonesia berada di bawah kedudukan Jepang. (Baca juga: Kondisi Bangsa Indonesia Sebelum Tahun 1908: Sejarah Berdirinya VOC) Pada awalnya kedatangan pihak Jepang ini disambut baik oleh masyarakat Indonesia, karena adanya iming-iming beberapa ajaran seperti Shintoisme yang mempunyai tujuan baik bagi semua manusia. Kesempatan emas tersebut tentu saja tidak disia-siakan oleh Jepang untuk mengambil simpati Rakyat Indonesia dengan membuat beberapa propaganda. Adapun propaganda yang dilakukan Jepang diantaranya bendera merah putih dan bendera Jepang dikibarkan bersamaan. Selain itu, Jepang memproduksi barang-barang yang unik dengan harga jual yang rendah, dan program Pan-Asia Jepang yang membentuk gerakan tiga A yang berarti Jepang adalah pemimpin Asia, Jepang adalah pelindung Asia, dan Jepang adalah cahaya Asia. Pembentukan Pemerintahan Militer Pada tahun 1942 Markas besar Tentara Jepang mempunyai ide bahwa segala penduduk perlu dilibatkan ke dalam suatu kegiatan militer dan pertahanan. Atas dasar itu maka Jepang mengeluarkan aturan untuk membentuk suatu pemerintahan yang berbasis militer. Saat itu, Jepang membagi 3 daerah atau wilayah untuk dijadikan suatu area pertahanan dan militer di Indonesia, yaitu tentara ke-25 untuk wilayah Sumatera dan berpusat di Bukittinggi, tentara ke-16 untuk wilayah Jawa dan Madura dan berpusat di Jakarta, Armada selatan kedua untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku yang berpusat di Makasar. Untuk mendukung suatu pemerintahan militer, maka Jepang membuat suatu pemerintahan sipil di tahun 1942. Guna meningkatkan sistem pemerintahan, maka dikeluarkanlah Undang-undang (UU) No.27 tentang aturan Pemerintahan Daerah, dan UU No.28 tentang pemerintahan shu (keresidenan) serta tokubetsushi (kota istimewa). Dalam UU tersebut telah ditetapkan bahwa shu merupakan suatu pemerintahan daerah yang tertinggi. Adapun, pulau Jawa dan pulau Madura telah dibagi menjadi daerah-daerah kecil menjadi 17 daerah shu, shi (kota praja), ken (kabupaten), gun (kawedanan), son (kecamatan), dan ku (desa/kelurahan kota an). Adanya pembagian tersebut tidak melibatkan suatu Kochi Yogyakarta dan Kochi Surakarta.
MASA PENDUDUKAN JEPANG SAUDARA TUA Masa awal kedatangan Jepang, dimana-mana terdengar ucapan “banzaibanzai” (selamat datang-selamat datang). Setiap kali Radio Tokyo memperdengarkan lagu Kimigayo (lagu kebangsaan Jepang) maka juga akan terdengar lagu Indonesia Raya. Bendera Merah Putih juga boleh dikibarkan berdampingan dengan Bendera Jepang, Hinomaru. Melalui siaran radio, juga dipropagandakan bahwa barang-barang buatan Jepang itu menarik dan murah harganya, sehingga mudah bagi rakyat Indonesia untuk membelinya. Ternyata tentara Jepang pandai merayu, Tentara Jepang juga mempropagandakan bahwa kedatangannya ke Indonesia untuk membebaskan rakyat dari cengkeraman penjajahan bangsa Barat (Belanda). Katanya Jepang juga akan membantu memajukan rakyat Indonesia. Melalui program Pan-Asia, Jepang akan memajukan dan menyatukan seluruh rakyat Asia. Untuk lebih meyakinkan rakyat Indonesia, Jepang menegaskan kembali bahwa Jepang tidak lain adalah “saudara tua”, dan rakyat Indonesia adalah “saudara muda” bagi Jepang. Jadi Jepang dan Indonesia sama. Bahkan untuk meneguhkan progandanya tentang Pan-Asia, Jepang berusaha membentuk perkumpulan yang diberi nama “Gerakan Tiga A”. Tahukah kamu apa itu gerakan 3A? Gerakan 3A adalah gerakan yang dipropagandakan oleh tentara Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Gerakan 3A berisi Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia dan Nippon Pemimpin Asia. (Nippon adalah sebutan lain negara Jepang, yang berarti ‘matahari’) Dengan segala bentuk propaganda manis tersebut, tidak heran jika kedatangan Jepang di masa- masa awal, disambut gembira oleh rakyat Indonesia. Jepang mendatangkan harapan bahwa Jepang benar-benar akan membebaskan Indonesia dari penjajahan. “Saudara tua” diterima baik oleh rakyat Indonesia. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, sifat pendudukan Jepang memperlihatkan bentuk aslinya. Sifat baik yang diperlihatkannya di masa awal, pelan-pelan bergeser menjadi praktek penjajahan yang kejam dan mendatangkan penyiksaan bagi rakyat Indonesia. PEMERINTAHAN MILITER DAN SIPIL JEPANG DI INDONESIA Kamu tahu nggak mengapa ketika Belanda menguasai Indonesia, kita menyebutnya dengan istilah imperialisme dan kolonialisme, namun ketika Jepang mengusai Indonesia disebut dengan pendudukan? Apa sih bedanya? Mau tahu? Sebenarnya secara harfiah maknanya hampir sama yaitu menjajah dan menguasai, Tapi istilah ini digunakan pada saat Jepang menguasai Indonesia karena Jepang merebut dan berkuasa di Indonesia dengan sistem militer. Indonesia menjadi daerah basis pertahanan tentara Jepang dalam menghadapi perang dengan sekutu daalm Perang Dunia ke II. Nah sekarang sudah paham kan bedanya? Selanjutnya mari kita pelajari pembentukan pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Pada pertengahan tahun 1942 timbul pemikiran dari Markas Besar Tentara Jepang agar penduduk di daerah pendudukan dilibatkan dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran (termasuk semimiliter). Oleh karena itu, pemerintah Jepang di Indonesia kemudian membentuk pemerintahan militer. Di seluruh Kepulauan Indonesia bekas Hindia Belanda itu wilayahnya dibagi menjadi tiga wilayah pemerintahan militer.
Pembagian administrasi wilayah pendudukan semacam itu tentu juga terkait dengan perbedaan kepentingan Jepang terhadap tiap-tiap daerah di Indonesia, baik dari segi militer maupun politik ekonomi. Pulau Jawa yang merupakan pusat pemerintahan yang sangat penting waktu itu masih diberlakukan pemerintahan sementara. Hal ini berdasarkan Osamu Seirei (Undang-Undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara Ke-16). Di dalam undang-undang itu antara lain berisi ketentuan sebagai berikut. · Jabatan Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda dihapuskan dan segala kekuasaan yang dahulu dipegangnya diambil alih oleh panglima tentara Jepang di Jawa. · Para pejabat pemerintah sipil beserta pegawainya di masa Hindia Belanda tetap diakui kedudukannya, asalkan memiliki kesetiaan terhadap tentara pendudukan Jepang. · Badan-badan pemerintah dan undang-undang di masa Belanda tetap diakui secara sah untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer Jepang. Adapun susunan pemerintahan militer Jepang tersebut adalah sebagai berikut.
a) Somobu (Departemen Dalam Negeri) b) Zaimubu (Departemen Keuangan) c) Sangyobu (Departemen Perusahaan, Industri, dan Kerajinan Tangan) atau urusan Perekonomian d) Kotsubu (Departemen Lalu Lintas) e) Shihobu (Departemen Kehakiman)
a) Jawa Barat : pusatnya di Bandung. b) Jawa Tengah : pusatnya di Semarang. c) Jawa Timur : pusatnya di Surabaya. d) Ditambah dua daerah istimewa (Kochi) yakni Yogyakarta dan Surakarta. Kamu perlu tahu juga bahwa di dalam pemerintahan militer tersebut, jepang juga membentuk kesatuan Kempetai (Polisi Militer) dan menetapkan lagu kebangsaan yang boleh diperdengarkan hanyalah Kimigayo. Padahal masa-masa awal kedatangan Jepang, Lagu Indonesia Raya sering diperdengarkan di radio-radio Tokyo. kira-kira apa ya tujuan Jepang membentuk Kempetai? Lalu siapa yang dijadikan pimpinan Kempetai pada waktu itu? Pada masa pendudukan Jepang, Jepang juga melakkan perubahanperubahan berkiatan budaya. Misalnya, untuk petunjuk waktu harus digunakan tarikh Sumera (tarikh Jepang), menggantikan tarikh Masehi. Waktu itu tarikh Masehi 1942 sama dengan tahun 2602 Sumera. Setiap tahun (mulai tahun 1942) rakyat Indonesia harus merayakan Hari Raya Tencosetsu (hari raya lahirnya Kaisar Hirohito). Dalam bidang politik, Jepang melakukan kebijakan dengan melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan menggunakan bahasa Jepang. Selain pemerintahan militer, Jepang juga membentuk pemerintahan sipil untuk medukung jalannya pemerintahan Jepang di Indonesia. Pemerintahan militer berusaha meningkatkan sistem pemerintahan, antara lain dengan mengeluarkan UU No. 27 tentang aturan pemerintahan daerah dan dimantapkan dengan UU No. 28 tentang pemerintahan shu serta tokubetsushi. Dengan UU tersebut, pemerintahan akan dilengkapi dengan pemerintahan sipil. Menurut UU No. 28 ini, pemerintahan daerah yang tertinggi adalah shu (karesidenan). Seluruh Pulau Jawa dan Madura, kecuali Kochi Yogyakarta dan Kochi Surakarta, dibagi menjadi daerah-daerah shu (karesidenan), shi (kotapraja), ken (kabupaten), gun (kawedanan), son (kecamatan), dan ku (desa/kelurahan). Seluruh Pulau Jawa dan Madura dibagi menjadi 17 shu. Kota mana saja ya yang dsbut sebagi Shi pada masa pendudukan Jepang ini? Pemerintahan shu itu dipimpin oleh seorang shucokan. Shucokan memiliki kekuasaan seperti gubenur pada zaman Hindia Belanda meliputi kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dalam menjalankan pemerintahan shucokan dibantu oleh Cokan Kanbo (Majelis Permusyawaratan Shu). Setiap Cokan Kanbo ini memiliki tiga bu (bagian), yakni Naiseibu (bagian pemerintahan umum), Kaisaibu (bagian ekonomi), dan Keisatsubu (bagian kepolisian). Pemerintah pendudukan Jepang juga membentuk sebuah kota yang dianggap memiliki posisi sangat penting sehingga menjadi daerah semacam daerah swatantra (otonomi). Daerah ini disebut tokubetsushi (kota istimewa), yang posisi dan kewenangannya seperti shu yang berada langsung di bawah pengawasan gunseikan. Sebagai contoh adalah Kota Batavia, sebagai Batavia Tokubetsushi di bawah pimpinan Tokubetu shico. Pemerintah Jepang juga membentuk tonarigumi, yang pada masa sekarang ini kita kenal dengan Rukun Tetangga (RT). Tanorigumi ini digunakan oleh pemerintah Jepang untuk mengawasi gerak-gerik rakyat agar dapat dipantau oleh pemerintah Jepang |
Dimanakah pusat pemerintahan militer Angkatan Darat ke 25?
Pos Terkait
Copyright © 2024 idkuu.com Inc.
