Departemen yang membentuk jaringan komputer di amerika serikat adalah,departemen

Sejarah internet dimulai pada 1969 ketika Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengadakan penelitian untuk menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Pada 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan satu sama lain sehingga mereka dapat berkomunikasi. Pada tahun 1972, Roy Tomlinson berhasil menyempurnakannya dengan menciptakan program e-mail atau surat elektronik. Jaringan komputer ARPANET dikembangkan keluar Amerika Serikat pada tahun 1973. Komputer University College di London merupakan komputer pertama yang ada di luar Amerika yang menjadi anggota jaringan ARPANET.  

Berdasarkan penjelasan tersebut, jawaban yang tepat adalah E.  

Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat di tahun 1969, melalui proyek ARPA yang disebut ARPANET (Advanced Research Project Agency Network), di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis UNIX, kita bisa melakukan komunikasi dalam jarak yang tidak terhingga melalui saluran telepon. Proyek ARPANET merancang bentuk jaringan, kehandalan, seberapa besar informasi dapat dipindahkan, dan akhirnya semua standar yang mereka tentukan menjadi cikal bakal pembangunan protokol baru yang sekarang dikenal sebagai TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

Tujuan awal dibangunnya proyek itu adalah untuk keperluan militer. Pada saat itu Departemen Pertahanan Amerika Serikat (US Department of Defense) membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat, yang apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan.

Pada mulanya ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, University of Utah, di mana mereka membentuk satu jaringan terpadu di tahun 1969, dan secara umum ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Tidak lama kemudian proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah, dan semua universitas di negara tersebut ingin bergabung, sehingga membuat ARPANET kesulitan untuk mengaturnya.

Oleh sebab itu ARPANET dipecah manjadi dua, yaitu "MILNET" untuk keperluan militer dan "ARPANET" baru yang lebih kecil untuk keperluan non-militer seperti, universitas-universitas. 

Internet merupakan jaringan komputer yang dihasilkan bentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969, menempuh proyek ARPA yang disebut ARPANET (Advanced Research Project Agency Network), di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis UNIX, kita bisa memainkan komunikasi dalam jarak yang tidak terhingga menempuh aliran telepon. Proyek ARPANET merancang bentuk jaringan, kehandalan, seberapa akbar informasi mampu dipindahkan, dan akhir-akhirnya semua standar yang mereka tentukan dijadikan cikal bakal pembangunan protokol baru yang sekarang diketahui sebagai TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

Sasaran permulaan dibangunnya proyek itu adalah untuk keperluan militer. Pada waktu itu Departemen Pertahanan Amerika Serikat (US Department of Defense) menciptakan sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat, yang apabila terjadi perang mampu mudah dihancurkan.

Pada mulanya ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja adalah Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, University of Utah, di mana mereka membentuk satu jaringan terpadu pada tahun 1969, dan secara umum ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Tidak lama yang belakang sekali proyek ini dijadikan bertambah sempurna pesat di seluruh kawasan, dan semua universitas di negara tersebut berhasrat bergabung, sehingga menciptakan ARPANET kesulitan untuk mengaturnya.

Oleh sebab itu ARPANET dipecah manjadi dua, adalah "MILNET" untuk keperluan militer dan "ARPANET" baru yang bertambah kecil untuk keperluan non-militer seperti, universitas-universitas. Gabungan kedua jaringan akhir-akhirnya diketahui dengan nama DARPA Internet, yang yang belakang sekali disederhanakan dijadikan Internet.

Daftar peristiwa penting

Peristiwa penting lainnya

Tahun 1971, Ray Tomlinson sukses menyempurnakan program e-mail yang beliau ciptakan setahun yang lalu untuk ARPANET. Program e-mail ini begitu mudah sehingga langsung dijadikan populer. Pada tahun yang sama, ikon "@" juga diperkenalkan sebagai lambang penting yang menunjukkan “at” atau “pada”. Tahun 1973, jaringan komputer ARPANET mulai dikembangkan ke luar Amerika Serikat.

Komputer University College di London merupakan komputer pertama yang mempunyai di luar Amerika yang dijadikan anggota jaringan Arpanet. Pada tahun yang sama, dua orang pakar komputer yakni Vinton Cerf dan Bob Kahn mempresentasikan sebuah gagasan yang bertambah akbar, yang dijadikan cikal bakal pemikiran internet. Ide ini dipresentasikan untuk pertama kalinya di Universitas Sussex.

Hari bersejarah selanjutnya adalah tanggal 26 Maret 1976, ketika Ratu Inggris sukses mengirimkan e-mail dari Royal Signals and Radar Establishment di Malvern. Setahun yang belakang sekali, sudah bertambah dari 100 komputer yang bergabung di ARPANET membentuk sebuah jaringan atau network. Pada 1979, Tom Truscott, Jim Ellis dan Steve Bellovin, menciptakan newsgroups pertama yang diberi nama USENET. Tahun 1981 France Telecom menciptakan gebrakan dengan meluncurkan telpon televisi pertama, dimana orang bisa saling menelpon sambil berkomunikasi dengan video link.

Karena komputer yang membentuk jaringan lebih hari lebih banyak, maka dibutuhkan sebuah protokol resmi yang diakui oleh semua jaringan. Pada tahun 1982 dihasilkan bentuk Transmission Control Protocol atau TCP dan Internet Protokol atau IP yang kita tahu semua. Sementara itu di Eropa muncul jaringan komputer tandingan yang diketahui dengan Eunet, yang menyediakan tingkah laku baik jaringan komputer di negara-negara Belanda, Inggris, Denmark dan Swedia. Jaringan Eunet menyediakan tingkah laku baik e-mail dan newsgroup USENET.

Untuk menyeragamkan alamat di jaringan komputer yang mempunyai, maka pada tahun 1984 diperkenalkan sistem nama domain, yang kini kita tahu dengan DNS atau Domain Name System. Komputer yang tersambung dengan jaringan yang mempunyai sudah melebihi 1000 komputer bertambah. Pada 1987 jumlah komputer yang tersambung ke jaringan melonjak 10 kali lipat manjadi 10.000 bertambah.

Tahun 1988, Jarko Oikarinen dari Finland menemukan dan sekaligus memperkenalkan IRC atau Internet Relay Chat. Setahun yang belakang sekali, jumlah komputer yang saling berkomunikasi kembali melonjak 10 kali lipat dalam setahun. Tak kurang dari 100.000 komputer kini membentuk sebuah jaringan. Tahun 1990 adalah tahun yang paling bersejarah, ketika Tim Berners Lee menemukan program editor dan browser yang bisa menjelajah selang satu komputer dengan komputer lainnyanya, yang membentuk jaringan itu. Program inilah yang disebut www, atau World Wide Web.

Tahun 1992, komputer yang saling tersambung membentuk jaringan sudah melampaui sejuta komputer, dan pada tahun yang sama muncul istilah surfing the internet. Tahun 1994, situs internet telah tumbuh dijadikan 3000 alamat halaman, dan untuk pertama kalinya virtual-shopping atau e-retail muncul di internet. Dunia langsung berubah. Pada tahun yang sama Yahoo! didirikan, yang juga sekaligus kelahiran Netscape Navigator.

Page 2

Internet merupakan jaringan komputer yang dihasilkan bentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969, menempuh proyek ARPA yang disebut ARPANET (Advanced Research Project Agency Network), di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis UNIX, kita bisa memainkan komunikasi dalam jarak yang tidak terhingga menempuh aliran telepon. Proyek ARPANET merancang bentuk jaringan, kehandalan, seberapa akbar informasi mampu dipindahkan, dan akhir-akhirnya semua standar yang mereka tentukan dijadikan cikal bakal pembangunan protokol baru yang sekarang diketahui sebagai TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

Sasaran permulaan dibangunnya proyek itu adalah untuk keperluan militer. Pada waktu itu Departemen Pertahanan Amerika Serikat (US Department of Defense) menciptakan sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat, yang apabila terjadi perang mampu mudah dihancurkan.

Pada mulanya ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja adalah Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, University of Utah, di mana mereka membentuk satu jaringan terpadu pada tahun 1969, dan secara umum ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Tidak lama yang belakang sekali proyek ini dijadikan bertambah sempurna pesat di seluruh kawasan, dan semua universitas di negara tersebut berhasrat bergabung, sehingga menciptakan ARPANET kesulitan untuk mengaturnya.

Oleh sebab itu ARPANET dipecah manjadi dua, adalah "MILNET" untuk keperluan militer dan "ARPANET" baru yang bertambah kecil untuk keperluan non-militer seperti, universitas-universitas. Gabungan kedua jaringan akhir-akhirnya diketahui dengan nama DARPA Internet, yang yang belakang sekali disederhanakan dijadikan Internet.

Daftar peristiwa penting

Peristiwa penting lainnya

Tahun 1971, Ray Tomlinson sukses menyempurnakan program e-mail yang beliau ciptakan setahun yang lalu untuk ARPANET. Program e-mail ini begitu mudah sehingga langsung dijadikan populer. Pada tahun yang sama, ikon "@" juga diperkenalkan sebagai lambang penting yang menunjukkan “at” atau “pada”. Tahun 1973, jaringan komputer ARPANET mulai dikembangkan ke luar Amerika Serikat.

Komputer University College di London merupakan komputer pertama yang mempunyai di luar Amerika yang dijadikan anggota jaringan Arpanet. Pada tahun yang sama, dua orang pakar komputer yakni Vinton Cerf dan Bob Kahn mempresentasikan sebuah gagasan yang bertambah akbar, yang dijadikan cikal bakal pemikiran internet. Ide ini dipresentasikan untuk pertama kalinya di Universitas Sussex.

Hari bersejarah selanjutnya adalah tanggal 26 Maret 1976, ketika Ratu Inggris sukses mengirimkan e-mail dari Royal Signals and Radar Establishment di Malvern. Setahun yang belakang sekali, sudah bertambah dari 100 komputer yang bergabung di ARPANET membentuk sebuah jaringan atau network. Pada 1979, Tom Truscott, Jim Ellis dan Steve Bellovin, menciptakan newsgroups pertama yang diberi nama USENET. Tahun 1981 France Telecom menciptakan gebrakan dengan meluncurkan telpon televisi pertama, dimana orang bisa saling menelpon sambil berkomunikasi dengan video link.

Karena komputer yang membentuk jaringan lebih hari lebih banyak, maka dibutuhkan sebuah protokol resmi yang diakui oleh semua jaringan. Pada tahun 1982 dihasilkan bentuk Transmission Control Protocol atau TCP dan Internet Protokol atau IP yang kita tahu semua. Sementara itu di Eropa muncul jaringan komputer tandingan yang diketahui dengan Eunet, yang menyediakan tingkah laku baik jaringan komputer di negara-negara Belanda, Inggris, Denmark dan Swedia. Jaringan Eunet menyediakan tingkah laku baik e-mail dan newsgroup USENET.

Untuk menyeragamkan alamat di jaringan komputer yang mempunyai, maka pada tahun 1984 diperkenalkan sistem nama domain, yang kini kita tahu dengan DNS atau Domain Name System. Komputer yang tersambung dengan jaringan yang mempunyai sudah melebihi 1000 komputer bertambah. Pada 1987 jumlah komputer yang tersambung ke jaringan melonjak 10 kali lipat manjadi 10.000 bertambah.

Tahun 1988, Jarko Oikarinen dari Finland menemukan dan sekaligus memperkenalkan IRC atau Internet Relay Chat. Setahun yang belakang sekali, jumlah komputer yang saling berkomunikasi kembali melonjak 10 kali lipat dalam setahun. Tak kurang dari 100.000 komputer kini membentuk sebuah jaringan. Tahun 1990 adalah tahun yang paling bersejarah, ketika Tim Berners Lee menemukan program editor dan browser yang bisa menjelajah selang satu komputer dengan komputer lainnyanya, yang membentuk jaringan itu. Program inilah yang disebut www, atau World Wide Web.

Tahun 1992, komputer yang saling tersambung membentuk jaringan sudah melampaui sejuta komputer, dan pada tahun yang sama muncul istilah surfing the internet. Tahun 1994, situs internet telah tumbuh dijadikan 3000 alamat halaman, dan untuk pertama kalinya virtual-shopping atau e-retail muncul di internet. Dunia langsung berubah. Pada tahun yang sama Yahoo! didirikan, yang juga sekaligus kelahiran Netscape Navigator.

Page 3

Internet merupakan jaringan komputer yang dihasilkan bentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969, menempuh proyek ARPA yang disebut ARPANET (Advanced Research Project Agency Network), di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis UNIX, kita bisa memainkan komunikasi dalam jarak yang tidak terhingga menempuh aliran telepon. Proyek ARPANET merancang bentuk jaringan, kehandalan, seberapa akbar informasi mampu dipindahkan, dan akhir-akhirnya semua standar yang mereka tentukan dijadikan cikal bakal pembangunan protokol baru yang sekarang diketahui sebagai TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

Sasaran permulaan dibangunnya proyek itu adalah untuk keperluan militer. Pada waktu itu Departemen Pertahanan Amerika Serikat (US Department of Defense) menciptakan sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat, yang apabila terjadi perang mampu mudah dihancurkan.

Pada mulanya ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja adalah Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, University of Utah, di mana mereka membentuk satu jaringan terpadu pada tahun 1969, dan secara umum ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Tidak lama yang belakang sekali proyek ini dijadikan bertambah sempurna pesat di seluruh kawasan, dan semua universitas di negara tersebut berhasrat bergabung, sehingga menciptakan ARPANET kesulitan untuk mengaturnya.

Oleh sebab itu ARPANET dipecah manjadi dua, adalah "MILNET" untuk keperluan militer dan "ARPANET" baru yang bertambah kecil untuk keperluan non-militer seperti, universitas-universitas. Gabungan kedua jaringan akhir-akhirnya diketahui dengan nama DARPA Internet, yang yang belakang sekali disederhanakan dijadikan Internet.

Daftar peristiwa penting

Peristiwa penting lainnya

Tahun 1971, Ray Tomlinson sukses menyempurnakan program e-mail yang beliau ciptakan setahun yang lalu untuk ARPANET. Program e-mail ini begitu mudah sehingga langsung dijadikan populer. Pada tahun yang sama, ikon "@" juga diperkenalkan sebagai lambang penting yang menunjukkan “at” atau “pada”. Tahun 1973, jaringan komputer ARPANET mulai dikembangkan ke luar Amerika Serikat.

Komputer University College di London merupakan komputer pertama yang mempunyai di luar Amerika yang dijadikan anggota jaringan Arpanet. Pada tahun yang sama, dua orang pakar komputer yakni Vinton Cerf dan Bob Kahn mempresentasikan sebuah gagasan yang bertambah akbar, yang dijadikan cikal bakal pemikiran internet. Ide ini dipresentasikan untuk pertama kalinya di Universitas Sussex.

Hari bersejarah selanjutnya adalah tanggal 26 Maret 1976, ketika Ratu Inggris sukses mengirimkan e-mail dari Royal Signals and Radar Establishment di Malvern. Setahun yang belakang sekali, sudah bertambah dari 100 komputer yang bergabung di ARPANET membentuk sebuah jaringan atau network. Pada 1979, Tom Truscott, Jim Ellis dan Steve Bellovin, menciptakan newsgroups pertama yang diberi nama USENET. Tahun 1981 France Telecom menciptakan gebrakan dengan meluncurkan telpon televisi pertama, dimana orang bisa saling menelpon sambil berkomunikasi dengan video link.

Karena komputer yang membentuk jaringan lebih hari lebih banyak, maka dibutuhkan sebuah protokol resmi yang diakui oleh semua jaringan. Pada tahun 1982 dihasilkan bentuk Transmission Control Protocol atau TCP dan Internet Protokol atau IP yang kita tahu semua. Sementara itu di Eropa muncul jaringan komputer tandingan yang diketahui dengan Eunet, yang menyediakan tingkah laku baik jaringan komputer di negara-negara Belanda, Inggris, Denmark dan Swedia. Jaringan Eunet menyediakan tingkah laku baik e-mail dan newsgroup USENET.

Untuk menyeragamkan alamat di jaringan komputer yang mempunyai, maka pada tahun 1984 diperkenalkan sistem nama domain, yang kini kita tahu dengan DNS atau Domain Name System. Komputer yang tersambung dengan jaringan yang mempunyai sudah melebihi 1000 komputer bertambah. Pada 1987 jumlah komputer yang tersambung ke jaringan melonjak 10 kali lipat manjadi 10.000 bertambah.

Tahun 1988, Jarko Oikarinen dari Finland menemukan dan sekaligus memperkenalkan IRC atau Internet Relay Chat. Setahun yang belakang sekali, jumlah komputer yang saling berkomunikasi kembali melonjak 10 kali lipat dalam setahun. Tak kurang dari 100.000 komputer kini membentuk sebuah jaringan. Tahun 1990 adalah tahun yang paling bersejarah, ketika Tim Berners Lee menemukan program editor dan browser yang bisa menjelajah selang satu komputer dengan komputer lainnyanya, yang membentuk jaringan itu. Program inilah yang disebut www, atau World Wide Web.

Tahun 1992, komputer yang saling tersambung membentuk jaringan sudah melampaui sejuta komputer, dan pada tahun yang sama muncul istilah surfing the internet. Tahun 1994, situs internet telah tumbuh dijadikan 3000 alamat halaman, dan untuk pertama kalinya virtual-shopping atau e-retail muncul di internet. Dunia langsung berubah. Pada tahun yang sama Yahoo! didirikan, yang juga sekaligus kelahiran Netscape Navigator.

Page 4

Lambang Presiden Republik Indonesia

Bendera Presiden Republik Indonesia

Istana Merdeka, salah satu lambang Lembaga Kepresidenan Indonesia

Presiden dan Wakil Presiden Indonesia (secara bersama-sama dikata lembaga kepresidenan Indonesia) memiliki sejarah yang hampir sama tuanya dengan sejarah Indonesia. Diistilahkan hampir sama sebab pada saat proklamasi 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia belum memiliki pemerintahan. Barulah sehari akhir, 18 Agustus 1945, Indonesia memiliki konstitusi yang menjadi dasar kepada mengatur pemerintahan (|UUD 1945)dan lembaga kepresidenan yang memimpin semua bangsa. Dari titik inilah perjalanan lembaga kepresidenan yang bersejarah dimulai.

Sejarah perjalanan lembaga kepresidenan Indonesia memiliki keunikan tersendiri, sebagaimana tiap-tiap bangsa memiliki ciri khas pada sejarah pemimpin mereka masing-masing. Perjalanan sejarah yang dilalui lembaga kepresidenan diwarnai setidaknya tiga atau bahkan empat konstitusi. Selain itu ini boleh diistilahkan “hanya” diatur dalam konstitusi. Peraturan di bawah konstitusi hanya mengatur sebagian kecil dan itupun kedudukannya tersebar dalam berbagai jenis maupun tingkatan peraturan. Ini beda dengan lembaga legislatif dan lembaga yudikatif yang memiliki undang-undang mengenai bangunan dan posisi lembaga itu sendiri. Lain daripada itu masalah tokoh dan periodisasi juga memerlukan pencermatan lebih lanjut.

Oleh sebab lembaga kepresidenan sebagian luhur diatur dalam konstitusi, maka pembahasan sejarah lembaga ini akan difokuskan menurut pengaturan dalam konstitusi dan akan dibagi menurut saat berjalannya masing-masing konstitusi. Pembagian inipun tidak sepenuhnya lepas sama sekali dari kesusahan di setidaknya dua kurun waktu. Pertama, periode selang tahun 1949–1950 saat aci dua konstitusi yang berjalan secara bersamaan. Kedua, selang 1999–2002 saat konstitusi mengalami pembongkaran ulang. Selain itu, karena dinamika yang sedang terus berlanjut, maka pembahasan artikel hanya akan dibatasi sampai tahun 2008 atau setidak-tidaknya pertengahan 2009.

Periode 1945–1950

Periode 18 Agustus 1945 – 15 Agustus 1950 adalah periode berjalannya konstitusi yang dformalkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, yang kelak akhir dikata sebagai UUD 1945. Periode ini dibagi lagi menjadi dua saat adalah, pertama, selang 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 saat negara Indonesia berdiri sendiri, dan kedua selang 27 Desember 1949 – 15 Agustus 1950 saat negara Indonesia bergabung sebagai negara anggota dari negara federasi Republik Indonesia Serikat.

Menurut UUD 1945, lembaga kepresidenan, yang bersifat personal[1], terdiri atas seorang presiden dan seorang wakil presiden. Lembaga ini dipilih oleh MPR dengan syarat tertentu dan memiliki saat posisi selama 5 tahun. Sebelum menjalankan tugasnya lembaga ini bersumpah di hadapan MPR atau DPR.

Menurut UUD 1945:

1. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan
2. Presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden
3. Wakil presiden menggantikan presiden jika presiden mangkat, beristirahat, atau tidak dapat menerapkan kewajibannya dalam saat posisinya
4. Presiden menetapkan peraturan pemerintah
5. Presiden dibantu oleh menteri
6. Presiden dapat menginginkan pertimbangan kepada DPA
7. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Tentara Nasional Indonesia
8. Presiden mencetuskan perang dan menciptakan perdamaian serta kontrak dengan negara lain atas persetujuan DPR
9. Presiden mencetuskan keadaan bahaya
10. Presiden mengangkat dan menerima misi diplomatik
11. Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi
12. Presiden memberi gelar dan tanda kehormatan
13. Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR
14. Presiden berhak memveto RUU dari DPR
15. Presiden berhak mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam keadaan mendesak.

Dr. Ir. Soekarno, Presiden Indonesia 1945-1949 dan 1950-1967; Presiden RIS 1949-1950

Pada 18 Agustus 1945, kepada pertama kalinya, presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI. Dalam saat peralihan ini kekuasaan presiden paling luhur karena semua kekuasaan MPR, DPR, dan DPA, sebelum lembaga itu terbentuk, dijalankan oleh presiden dengan pertolongan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Namun tugas berat juga dibebankan kepada presiden kepada mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang diteguhkan UUD 1945.

Hanya sebagian bulan pemerintahan, KNIP yang menjadi pembantu presiden dalam menjalankan kekuasaan MPR, DPR, dan DPA menginginkan kekuasaan yang lebih. Hal itu akhir direspon oleh lembaga kepresidenan dengan memberikan kekuasaan kepada menetapkan haluan negara dan membentuk UU melintasi Maklumat Wakil Presiden Nomor X yang dikeluarkan pada 16 Oktober 1945. Kurang dari sebulan, kekuasaan presiden berkurang dengan terbentuknya Kabinet Syahrir I yang tidak lagi bertanggung jawab kepadanya melainkan kepada Badan Pekerja KNIP. Pada tahun-tahun berikutnya saat keadaan darurat, 29 Juni 1946 – 2 Oktober 1946, dan 27 Juni 1947 – 3 Juli 1947, presiden mengambil alih kekuasaan lagi. Begitu pula selang 29 Januari 1948 – 27 Desember 1949 kabinet kembali bersifat presidensial (bertanggung jawab kepada presiden).

Saat pemerintahan, termasuk di dalamnya lembaga kepresidenan, di Yogyakarta lumpuh dan tidak dapat menjalankan tugasnya saat Serangan Militer Belanda II. Walau ditawan musuh, nampaknya lembaga ini tidak bubar. Sementara pada saat yang sama, atas dasar mandat darurat yang diberikan sesaat sebelum kejatuhan Yogyakarta, sebuah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) propertti di pedalaman Sumatera (22 Desember 1948 – 13 Juli 1949) mendapatkan legitimasi yang sah. Keadaan inilah yang menimbulkan pemerintahan dan juga lembaga kepresidenan ganda. Sebab pemerintahan darurat itupun memiliki pimpinan pemerintahan (atau lembaga kepresidenan) dengan sebutan Ketua Pemerintahan Darurat. Hal inilah yang sering menimbulkan kontroversi dan polemik berkepanjangan mengenai status pemerintah darurat dan status ketua pemerintah darurat.

Bagi sebagian pihak, PDRI dan juga Ketua Pemerintahan Darurat adalah penerima tongkat estafet pemerintahan dan kepemimpinan nasional saat pemerintahan di ibukota tertawan musuh. Oleh karena itu posisinya tidak mampu diabaikan. Apalagi pada 13 Juli 1949, Ketua Pemerintah Darurat Syafruddin Prawiranegara secara resmi menyerahkan kembali mandat kepada Wakil Presiden Mohammad Hatta yang pulang dari tawanan musuh. Namun bagi pihak lain, tidak mundurnya presiden dan wakil presiden secara resmi memperlihatkan tongkat estafet pemerintahan dan kepemmpinan nasional tetap dipegang oleh Soekarno dan Mohammad Hatta yang tertawan. Apalagi perundingan-perundingan, seperti Kontrak Roem-Royen, dilaksanakan dengan pemerintahan dan lembaga kepresidenan tertawan bukan dengan pemerintah darurat.

Periode 1949–1950

Negara Federasi Republik Indonesia Serikat 1949-1950

Pada periode 27 Desember 1949 – 15 Agustus 1950, RI bergabung dalam negara federasi Republik Indonesia Serikat dengan posisi sebagai negara anggota. Hal ini berakibat berjalannya 2 konstitusi secara bersamaan di wilayah negara anggota RI, adalah Konstitusi RIS dan UUD 1945. Pada 27 Desember 1949, Presiden RI Soekarno telah menyerahkan secara resmi kekuasaan pemerintahan RI kepada Assaat sebagai Pemangku Posisi Presiden.

Menurut Konstitusi RIS, lembaga kepresidenan yang bersifat personal terdiri atas seorang presiden. Presiden dipilih oleh Dewan Pemilih (Electoral College) yang terdiri atas utusan negara-negara anggota dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum menjalankan tugasnya, presiden bersumpah dihadapan Dewan Pemilih.

Beda dengan UUD 1945, Konstitusi RIS mengatur posisi dan kekuasaan, tugas dan kewenangan, serta hak dan kewajiban lembaga kepresidenan secara lebih rinci. Selain itu dalam sistematika Konstitusi RIS, hal-hal yang mengatur tentang lembaga kepresidenan tidak tidak kekurangan dalam satu bab khusus melainkan tersebar di berbagai pasal. Menurut Konstitusi RIS (secara khusus[2]):

1. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara
2. Presiden merupakan anggota dari pemerintah [pasal 68 (1) dan (2), 70, 72 (1)];
3. Presiden tidak dapat diganggu-gugat dan segala pertanggung jawaban tidak kekurangan di tangan kabinet [pasal 74 (4), 118 (2), dan 119];
4. Presiden dilarang: (a). rangkap posisi dengan posisi apapun adun di dalam ataupun di luar federasi, (b). turut serta atau menjadi penanggung perusahaan yang diadakan negara federal maupun negara anggota, (c). dan memiliki piutang atas tanggungan negara [pasal 79 (1), (2), dan (3)]. Larangan (b) dan (c) tetap berjalan selama tiga tahun setelah presiden menaruh posisinya [pasal 79 (4)];
5. Presiden maupun mantan presiden diadili oleh Mahkamah Luhur atas pelanggaran posisi atau pelanggaran lainnya yang dilaksanakan dalam saat posisinya [pasal 148 (1)]
6. Hal keuangan presiden diatur dalam UU federal [pasal 78];
7. Presiden dengan persetujuan Dewan Pemilih membentuk Kabinet Negara [pasal 74 (1) – (4)];
8. Presiden menyaksikan pelantikan kabinet [pasal 77];
9. Presiden menerima pemberitahuan kabinet mengenai urusan penting [pasal 76 (2)];
10. Presiden menyaksikan pelantikan anggota Senat [pasal 83];
11. Presiden mengangkat ketua Senat [pasal 85 (1)] dan menyaksikan pelantikannya [pasal 86];
12. Presiden menyaksikan pelantikan anggota DPR [pasal 104];
13. Presiden mengesahkan pemilihan ketua dan wakil-wakil ketua DPR [pasal 103 (1)];
14. Presiden bertindak secara administratif/protokoler dalam urusan legislatif [pasal 128 (1) dan (2), 133-135; 136 (1) dan (2), 137, dan 138 (3)];
15. Presiden bertindak secara administratif/protokoler dalam urusan konstitutif [pasal 187 (1) dan 189 (3)].
16. Presiden dengan pertimbangan Senat mengangkat Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota-anggota Mahkamah Luhur kepada pertama kalinya [pasal 114 (1)] dan memberhentikan mereka atas permintaan sendiri [pasal 114 (4)];
17. Presiden dengan pertimbangan Mahkamah Luhur memberi grasi dan amnesti [pasal 160];
18. Presiden dengan pertimbangan Senat mengangkat Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota-anggota Dewan Pengawas Keuangan kepada pertama kalinya [pasal 116 (1)] dan memberhentikan mereka atas permintaan sendiri [pasal 116 (4)];
19. Presiden mengadakan dan mengesahkan kontrak internasional atas kuasa UU federal [pasal 175];
20. Presiden mengangkat dan menerima misi diplomatik [pasal 178];
21. Presiden memegang kekuasaan militer [pasal 183 (1) dan (3)];
22. Presiden memberikan tanda kehormatan menurut UU federal [pasal 126].

Selain bertindak secara khusus, sebagai anggota dari pemerintahan dalam fungsi administratif/protokoler[3], presiden, menurut konstitusi, selang lain:

1. Menjalankan pemerintahan federal [pasal 117];
2. Mendengarkan pertimbangan dari Senat [pasal 123 (1) dan (4);
3. Memberi keterangan pada Senat [pasal 124];
4. Mengesahkan atau memveto UU yang telah disetujui oleh DPR dan Senat [pasal 138 (2)];
5. Mengeluarkan peraturan darurat (UU Darurat) dalam keadaan mendesak [pasal 139];
6. Mengeluarkan peraturan pemerintah [pasal 141];
7. Memegang urusan hubungan luar negeri [pasal 174, 176, 177];
8. Mencetuskan perang dengan persetujuan DPR dan Senat [pasal 183];
9. Mencetuskan keadaan bahaya [pasal 184 (1)];
10. Mengusulkan rancangan konstitusi federal kepada konstituante [pasal 187 (1) dan (2)], dan mengumumkan konstitusi tersebut [pasal 189 (2) dan (3)] serta mengumumkan perubahan konstitusi [pasal 191 (1) dan (2)].

Lembaga kepresidenan dalam periode ini hanya berumur paling pendek. RI dan RIS mencapai kesepakatan pada 19 Mei 1950 kepada kembali ke bentuk negara kesatuan. Pada 15 Agustus 1950, di hadapan sidang DPR dan Senat, diproklamasikan berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia menggantikan negara federasi Republik Indonesia Serikat. Konstitusi RIS diubah menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (yang selanjutnya dikenal sebagai UUDS 1950) sesuai UU RIS No. 7 Tahun 1950. Pada hari itu juga, Pemangku Posisi Presiden RI, Assaat, menyerahkan secara resmi kekuasaan pemerintahan RI kepada Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia.

Periode 1950–1959

Drs. Moh Hatta, Wakil Presiden Indonesia 1945-1949 dan 1950-1956

Saat republik ketiga adalah periode diberlakukannya konstitusi sementara yang kelak akhir dikata dengan UUDS 1950. Konstitusi ini sebenarnya merupakan perubahan konstitusi federal. Dari segi materi, konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia ini merupakan perpaduan selang konstitusi federal milik negara federasi Republik Indonesia Serikat dengan konstitusi yang dformalkan oleh PPKI milik Republik Indonesia, sebagai hasil persetujuan RIS dan RI tanggal 19 Mei 1950. Secara tepatnya periode ini berlanjut selang 15 Agustus 1950 – 5 Juli 1959.

Menurut konstitusi sementara, lembaga kepresidenan yang bersifat personal terdiri atas seorang presiden dan seorang wakil presiden [Pasal 44, 45, 46 (1), 47, dan 48]. Presiden dan wakil presiden dipilih menurut UU dengan syarat tertentu [pasal 45 (3) dan (5)]. Tidak aci saat posisi yang jelas bagi lembaga ini, namun dari sifat konstitusi sementara [pasal 134 dan penjelasan konstitusi], posisi ini dipertahankan hingga aci lembaga baru menurut konstitusi tetap yang disusun oleh Konstituante. Sebelum menjalankan tugasnya presiden dan wakil presiden bersumpah dihadapan DPR [pasal 47].

Sama seperti konstitusi federal, konstitusi sementara mengatur posisi dan kekuasaan, tugas dan kewenangan, serta hak dan kewajiban lembaga kepresidenan secara lebih rinci. Dalam sistematika konstitusi sementara hal-hal yang mengatur tentang lembaga kepresidenan tidak tidak kekurangan dalam satu bab khusus melainkan tersebar di berbagai pasal dalam konstitusi. Menurut konstitusi sementara (secara khusus[4]):

1. Presiden dan wakil presiden adalah peralatan perlengkapan negara [pasal 44];
2. Presiden dan wakil presiden berkedudukan di lokasi posisi pemerintah [pasal 46 (1)];
3. Presiden berkedudukan sebagai Kepala Negara [pasal 45 (1)];
4. Wakil presiden membantu presiden dalam melaksanakan kewajibannya [pasal 45 (2)];
5. Wakil presiden menggantikan presiden jika presiden tidak mampu melaksanakan kewajibannya [pasal 48];
6. Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat dan semua pertanggung jawaban tidak kekurangan di tangan kabinet [pasal 83 dan 85];
7. Presiden dan wakil presiden dilarang: (a). rangkap posisi dengan posisi apapun adun di dalam ataupun di luar negara, (b). turut serta atau menjadi penanggung perusahaan yang diadakan negara maupun wilayah otonom, (c). dan memiliki piutang atas tanggungan negara [pasal 55 (1), (2), dan (3)]. Larangan (b) dan (c) tetap berjalan selama tiga tahun setelah presiden menaruh posisinya [pasal 55 (4)];
8. Presiden dan wakil presiden maupun mantan presiden dan mantan wakil presiden diadili oleh Mahkamah Luhur atas pelanggaran posisi atau pelanggaran lainnya yang dilaksanakan dalam saat posisinya [pasal 106 (1)];
9. Hal keuangan presiden dan wakil presiden diatur dengan UU [pasal 54];
10. Presiden membentuk kabinet [pasal 50 dan 51];
11. Presiden menyaksikan pelantikan kabinet [pasal 53];
12. Presiden dan wakil presiden menerima pemberitahuan kabinet mengenai urusan penting [pasal 52 (2)];
13. Presiden menyaksikan pelantikan anggota DPR [pasal 63];
14. Presiden mengesahkan pemilihan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPR [pasal 62 (1)];
15. Presiden bertindak secara administratif/protokoler dalam urusan legislatif [pasal 90 (1), 92, 93, dan 94 (3)];
16. Presiden berhak meniadakan DPR dan memerintahkan pembentukan DPR baru [pasal 84];
17. Presiden menyaksikan pelantikan anggota Konstituante, dan mengesahkan pemilihan Ketua dan Wakil-wakil ketua Konstituante [pasal 136];
18. Presiden bertindak secara administratif/protokoler dalam urusan konstitutif [pasal 140 (2)];
19. Presiden memberhentikan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota-anggota Mahkamah Luhur atas permintaan sendiri [pasal 79 (4)];
20. Presiden memberi grasi, amnesti, dan abolisi dengan pertimbangan Mahkamah Luhur [pasal 107];
21. Presiden memberhentikan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota-anggota Dewan Pengawas Keuangan atas permintaan sendiri [pasal 81 (4)];
22. Presiden memberi tanda kehormatan menurut UU [pasal 87];
23. Presiden mengangkat dan menerima misi diplomatik [pasal 123];
24. Presiden mengadakan dan mengesahkan kontrak internasional atas kuasa UU [pasal 120];
25. Presiden memegang kekuasaan militer [pasal 127];
26. Presiden mencetuskan perang dengan persetujuan DPR [pasal 128];
27. Presiden mencetuskan keadaan bahaya [pasal 129 (1)].

Selain bertindak secara khusus, sebagai anggota dari pemerintahan dalam fungsi administratif/protokoler[5], presiden (dan wakil presiden), menurut konstitusi, selang lain:

1. Menjalankan pemerintahan [pasal 82];
2. Mengesahkan atau memveto UU yang telah disetujui oleh DPR [pasal 94 (2) dan 95 (1)];
3. Mengeluarkan peraturan darurat (UU Darurat) dalam keadaan mendesak [pasal 96 (1)];
4. Mengeluarkan peraturan pemerintah [pasal 98 (1)];
5. Memegang urusan umum keuangan [pasal 111 (1)].

Lembaga kepresidenan dalam saat republik ketiga tergolong unik. Tokoh yang memangku posisi presiden pada periode ini merupakan hasil persetujuan dari RIS dan RI pada 19 Mei 1950 [penjelasan konstitusi]. Sedangkan tokoh wakil presiden kepada pertama kalinya dinaikkan oleh presiden dari tokoh yang diajukan oleh DPR [pasal 45 (4)]. Dari hal-hal tersebut jelas bahwa lembaga kepresidenan (presiden dan wakil presiden) hanya bersifat sementara seiring pemberlakuan konstitusi sementara dan akan berakhir dengan lembaga kepresidenan menurut konstitusi tetap yang akan diciptakan.

Dalam perjalanannya posisi wakil presiden mengalami kekosongan per 1 Desember 1956 karena wakil presiden mengundurkan diri. Aturan pasal 45 (4) tidak lagi dapat digunakan kepada mengisi lowongan tersebut sedangkan konstitusi tetap maupun UU pemilihan presiden dan wakil presiden belum aci. Pada 1958 presiden sempat berhalangan dan digantikan oleh pejabat presiden. Kekuasaan lembaga kepresidenan ini otomatis berakhir seiring munculnya dekrit presiden 5 Juli 1959 dan digantikan dengan lembaga kepresidenan menurut UUD 1945 yang diberlakukan kembali.

Periode 1959–1999

Jend Luhur TNI Purn. H. M. Soeharto, Pejabat Presiden Indonesia 1967-1968 dan Presiden Indonesia 1968-1998

Saat republik keempat adalah periode diberlakukannya kembali konstitusi yang dformalkan PPKI pada 18 Agustus 1945 dengan sebutan UUD 1945. Secara tepatnya periode ini berlanjut selang 5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999. Dengan diberlakukannya kembali konstitusi ini maka semua kekuasaan, bangunan dan posisi, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban lembaga kepresidenan praktis sama dengan periode republik I. Kepada melihat secara detilnya dipersilakan melihat kembali saat republik I.

Aci sebagian hal yang menarik dari segi peraturan perundang-undangan dalam periode ini. Menurut dekrit presiden yang memberlakukan kembali konstitusi dari republik I, anggota penjelasan konstitusi mendapatkan daya hukum yang mengikat karena diterbitkan dalam lembaran negara. Dengan demikian lembaga kepresidenan tidak hanya diatur dalam pasal-pasal konstitusi namun juga dalam penjelasan konstitusi. Dengan adanya lembaga MPR/MPRS dalam ketatanegaraan republik IV mengundang konsekuensi dengan kelahirannya konstitusi semu yang dikata Kepastian MPR/MPRS. Melintasi produk hukum ini, secara umum lembaga kepresidenan juga diatur, selang lain melalui:

Selain itu presiden sebagai mandataris MPR juga diberi kewenangan dan kekuasaan penuh kepada menerapkan gerakan apapun guna menyelenggarakan pemerintahan, selang lain dengan:

Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie, Wakil Presiden Indonesia 1998 dan Presiden Indonesia 1998-1999

Dengan dasar hukum tersebut lembaga kepresidenan, terutama presiden, menjadi lembaga tinggi yang “super power” dibanding lembaga tinggi lainnya.

Aci sebagian hal unik dan menarik kepada dicermati pada periode ini. Hal-hal tersebut selang lain, pertama, setelah MPRS terbentuk lembaga ini tidak langsung bersidang kepada menetapkan tokoh yang memangku posisi dalam lembaga kepresidenan yang baru. Kedua, pada tahun 1963 MPRS menetapkan kepastian MPRS yang mengangkat presiden petahana sebagai presiden seumur hidup. Ketiga, munculnya posisi “Pejabat Presiden” saat Presiden dimakzulkan pada tahun 1967. Keempat, penetapan “Pejabat Presiden” menjadi Presiden pada tahun 1968. Kelima, pengisian lembaga kepresidenan sesuai dengan konstitusi baru dilaksanakan pada tahun 1973, tiga belas tahun setelah MPR (MPRS) terbentuk. Keenam, pengucapan sumpah pelantikan presiden oleh wakil presiden tidak dilaksanakan di hadapan MPR atau DPR melainkan hanya di hadapan pimpinan MPR/DPR dan Mahkamah Luhur saat presiden mundur dari posisinya pada tahun 1998. Sebenarnya sedang banyak hal lain yang menarik namun mengingat keterbatasan lokasi maka hanya enam hal di atas yang dituturkan.

Gelombang people power yang dikenal dengan “gerakan reformasi 1998” yang muncul pada tahun 1998 berakhir juga berakibat sistem ketatanegaraan berubah secara cepat. Presiden tidak lagi memiliki kekuasaan penuh dengan dicabutnya Kepastian MPR No. V/MPR/1998[6] dengan Kepastian MPR No. XII/MPR/1998[7]. Dan periode republik IV yang telah berusia empat puluh tahun ini pun berakhir sekitar satu setahun dari munculnya gelombang people power.

Periode 1999–2002

K. H. Abdurrahman Wahid, Presiden Indonesia 1999-2001

Saat republik kelima adalah periode transisi ketatanegaraan akhir suatu peristiwa bagian perubahan konstitusi “UUD 1945” secara fundamental. Secara tepatnya periode ini berlanjut selang 19 Oktober 1999 – 10 Agustus 2002. Periode ini muncul sebagai akhir suatu peristiwa dari gelombang people power yang dikenal dengan reformasi 1998. Oleh karena perubahan kekuasaan, bangunan dan posisi, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban lembaga kepresidenan dilaksanakan secara bertahap maka pembahasan periode ini dilaksanakan menurut tahapan perubahan konstitusi [8].

Pada tahun 1999 sebagai akhir suatu peristiwa perubahan I konstitusi maka terdapat perubahan kekuasaan, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban lembaga kepresidenan yaitu:

1. Posisi lembaga kepresidenan dibatasi hanya kepada dua kali saat posisi [pasal 7];
2. Presiden dan wakil presiden dapat bersumpah di hadapan pimpinan MPR dan Mahkamah Luhur jika parlemen tidak dapat bersidang [pasal 9 (2)];
3. Presiden tidak lagi memegang kekuasaan legislatif dengan membentuk UU, melainkan hanya berwenang mengajukan RUU kepada parlemen dan ikut membahasnya [pasal 5 (1) dan pasal 20 (1) – (3)];
4. Presiden harus mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama dengan parlemen [pasal 20 (4)];
5. Presiden tidak dapat lagi memveto RUU dari parlemen, sebab klausul tersebut dihilangkan [pasal 21];
6. Presiden harus mendengar pertimbangan DPR saat mengangkat dan menerima misi diplomatik [pasal 13 (2) dan (3)];
7. Presiden harus mendengar pertimbangan Mahkamah saat memberi grasi dan rehabilitasi serta DPR saat memberi amnesti dan abolisi [pasal 14];
8. Presiden harus tunduk pada UU saat memberi gelar dan tanda kehormatan [pasal 15].

Pada tahun 2000 sebagai akhir suatu peristiwa perubahan II konstitusi maka terdapat perubahan kekuasaan, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban lembaga kepresidenan yaitu:

1. Presiden hanya dapat menunda pengesahan RUU yang telah disetujui bersama dengan parlemen paling lama tiga puluh hari [pasal 20 (5)].

Pada tahun 2001 sebagai akhir suatu peristiwa perubahan III konstitusi maka terdapat perubahan kekuasaan, bangunan dan posisi, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban lembaga kepresidenan yaitu:

Pada tahun 2002 sebagai akhir suatu peristiwa perubahan IV konstitusi maka terdapat perubahan kekuasaan, bangunan dan posisi, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban lembaga kepresidenan yaitu:

Sebagian hal yang menjadi catatan dalam periode republik V ini, selang lain, adalah, pertama, kepada pertama kalinya presiden dipilih oleh MPR dari yang akan menjadi yang berjumlah lebih dari satu orang. Kedua, presiden membekukan parlemen dan berakibat dimakzulkannya presiden. Ketiga, presiden wajib menyampaikan laporan tahunan penyelenggaraan pemerintahan kepada MPR.

Sebenarnya periode transisi ini tidak berakhir pada tahun 2002 melainkan pada tahun 2004. Namun karena acuannya adalah konstitusi maka periode ini dicukupkan pada tahun 2002. Periode transisi selanjutnya dibahas pada anggota republik VI.

Sejak 2002

Dr(HC), Hj. Diah Permata Megawati Setyawati Sukarnoputri, Wakil Presiden Indonesia 1999-2001 dan Presiden Indonesia 2001-2004

Saat republik keenam adalah periode diberlakukannya konstitusi yang dformalkan PPKI setelah mengalami bagian perubahan ketatanegaraan yang fundamental yang tetap dinamakan UUD 1945. Secara tepatnya periode ini dihitung mulai 10 Agustus 2002 sampai terjadinya perubahan yang fundamental terhadap konstitusi.

Dengan perubahan I-IV konstitusi selama saat republik V maka terjadi perubahan yang paling fundamental dari segi ketatanegaraan. Dan dapat diistilahkan lembaga-lembaga negara, termasuk lembaga kepresidenan, mendapatkan kekuasaan, bangunan dan posisi, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban yang baru menurut “konstitusi yang baru”.

Menurut konstitusi, lembaga kepresidenan bersifat personal dan terdiri atas seorang presiden dan seorang wakil presiden [pasal 4 (2); 3 (2); 6; 6A; 7; 7A; 7B; 8; dan 9]. Lembaga ini dipilih secara langsung oleh rakyat dengan syarat dan kelola metode tertentu [pasal 6 dan 6A] dengan saat posisi selama lima tahun dan hanya dibatasi kepada dua periode posisi [pasal 7]. Sebelum menjalankan tugasnya lembaga ini dilantik oleh MPR [pasal 3 (2)] dengan bersumpah di hadapan MPR atau DPR [pasal 9 (1)] atau pimpinan MPR dan pimpinan MA jika parlemen tidak dapat bersidang [pasal 9 (2)].

Secara sistematika lembaga kepresidenan diatur secara terkonsentrasi pada bab III dari konstitusi. Namun demikian terdapat pengaturan lembaga kepresidenan di bab-bab yang lain dari konstitusi. Menurut konstitusi:

Periode transisi sedang mewarnai saat republik VI ini, setidaknya selang tahun 2002 – 2004. Berbagai peraturan konstitusi semu, yang bernama Kepastian MPR, yang mengatur lembaga kepresidenan, secara bertahap diterangkan tidak berjalan oleh lembaga pembuatnya sendiri, adalah MPR, sampai terbentuknya pemerintahan hasil pemilu 2004. Selain itu aturan peralihan pasal I dan II juga berjalan selama saat transisi ini. Dalam saat transisi ini pula diciptakan peraturan UU yang mengatur pemilihan lembaga kepresidenan secara langsung. Mulai tahun 2004, kekuasaan, bangunan dan posisi, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban lembaga kepresidenan diatur melintasi konstitusi, UU, PP, maupun Perpres. Namun, beda dengan lembaga negara lain yang diatur secara terkonsentrasi dalam sebuah peraturan perundang-undangan (UU, PP, dan Perpres), peraturan mengenai lembaga kepresidenan tidak terdapat dalam satu UU melainkan tersebar dalam berbagai UU, PP, maupun Perpres. Sebagai catatan belakang, pada tahun 2004, pertama kalinya dalam sejarah, diadakan pemilihan lembaga kepresidenan secara langsung oleh rakyat.

Soekarno

Soekarno atau lebih umum dikata Bung Karno, adalah tokoh presiden pertama dari Indonesia. Posisi pertama ini dimulai sejak 18 Agustus 1945. Bung Karno terpilih secara aklamasi dalam sidang PPKI atas usul Otto Iskandardinata. Dia disertai oleh wakil presiden Drs. Mohammad Hatta atau Bung Hatta. Menurut aturan yang aci pada saat itu kekuasaan presiden paling luhur. Seiring berjalannya waktu kekuasaan legislatif diserahkan kepada Badan Pekerja Komite Nasional pada bulan Oktober 1945. Selanjutnya pada bulan November pada tahun yang sama, Sukarno menyerahkan kekuasaan eksekutif pada Kabinet Syahrir I. Namun demikian pada 29 Juni 1946 – 2 Oktober 1946, dan 27 Juni 1947 – 3 Juli 1947, Sukarno kembali mengambil alih kekuasaan saat terjadi keadaan darurat[9]. Pada 29 Januari 1948 Sukarno kembali membentuk kabinet presidensil[10]. Wakil presiden Moh Hatta ditugasi kepada memimpin kabinet sehari-hari. Di sini dapat diamati bahwa presiden dan wakil presiden menerapkan pembagian kekuasaan. Sehingga wakil presiden tidak hanya duduk di bangku cadangan yang baru diturunkan saat pemain utama cedera.

Pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan gerakan militer menyerang ibukota Yogyakarta. Dalam peristiwa ini Sukarno dan Hatta ikut tertawan sehingga praktis pemerintahan lumpuh walau tidak bubar secara resmi. Namun sebelum tertawan, presiden dan wakilnya sempat mengirimkan mandat kepada Menteri Kemakmuran Mr. Syafruddin Prawiranegara yang tidak kekurangan di Sumatera kepada membentuk pemerintahan, dan mandat kepada Menteri Keuangan Mr. A. A. Maramis yang tidak kekurangan di India kepada membentuk pemerintahan pengasingan jika usaha Syafruddin membentuk pemerintahan gagal dilaksanakan. Syafruddin berhasil membentuk pemerintahan darurat di Sumatera pada 22 Desember 1948. Namun Belanda lebih memilih berunding dengan pemerintahan tertawan. Hal inilah yang menimbulkan keadaan pemerintahan ganda. Sampai berakhir pada 13 Juli 1949, setelah melintasi bagian yang berliku, Syafruddin mengembalikan mandatnya kepada Moh. Hatta. Pada 16 Desember 1949 Sukarno terpilih sebagai presiden negara federasi Republik Indonesia Serikat[11]. Pada saat yang hampir bersamaan Hatta terpilih sebagai perdana menteri negara federasi[12]. Konstitusi federal yang melarang rangkap posisi bagi kepala negara federal dan perdana menteri federal dengan posisi apapun, mengharuskan Sukarno dan Hatta kepada menaruh posisi bersama-sama. Keadaan ini diantisipasi dengan keluarnya UU No 7 Tahun 1949. Dalam UU ini diatur apabila presiden dan wakil presiden berhalangan secara bersama-sama maka ketua parlemen dinaikkan menjadi Pemangku Posisi Presiden. Berakhir pada 27 Desember 1949 Sukarno beristirahat sebagai presiden dan menyerahkan posisi lembaga kepresidenan kepada Ketua Badan Pekerja KNI Pusat, Mr. Asaat Datuk Mudo.

Pada 27 Desember 1949 Sukarno memulai saat posisinya yang pertama sebagai presiden negara federal Indonesia. Tidak banyak yang terekam dalam posisi presiden federal ini yang paling singkat ini. Sebuah persetujuan selang pemerintah federal RIS (yang bertindak atas namanya sendiri dan atas mandat penuh dari pemerintah negara anggota yang tersisa, pemerintah negara anggota Negara Indonesia Timur dan pemerintah negara anggota Negara Sumatera Timur) dan pemerintah negara anggota Republik Indonesia (yang beribukota di Yogyakarta) memilih Sukarno sebagai presiden negara kesatuan yang akan dibentuk dari penggabungan RIS dengan RI (Yogyakarta). Posisi presiden federal dipangku Sukarno sampai tanggal 15 Agustus 1950. Posisi ini dapat dihitung sebagai saat posisi kedua bagi Sukarno. Pada tanggal itu presiden federal memproklamasikan berdirinya negara kesatuan dihadapan sidang gabungan DPR dan Senat di Jakarta. Sore harinya Bung Karno terbang ke Yogyakarta kepada meniadakan pemerintah RI (Yogyakarta) dan menerima penyerahan kekuasaan dari Pemangku Posisi Presiden. Setelah kembali ke Jakarta pada hari yang sama Sukarno menerima penyerahan kekuasaan dari perdana menteri RIS.

ISKS Hamengku Buwono IX, Wakil Presiden Indonesia 1973-1978

Pada 15 Agustus 1950 Sukarno secara resmi telah menjadi presiden negara kesatuan yang pertama setelah menerima kekuasaan dari dua pemerintahan RIS dan RI (Yogyakarta). Posisi ini dapat dihitung sebagai posisi ketiga bagi Sukarno. Keesokan hari tanggal 16 Agustus 1950, Presiden melantik DPR Sementara Negara Kesatuan, hasil penggabungan dari DPR (RIS), Senat (RIS), Badan Pekerja KNI Pusat(RI-Yogyakarta), dan DPA (RI-Yogyakarta). Sesuai konstitusi, Sukarno mengangkat Hatta sebagai Wakil Presiden atas usulan dari DPR Sementara. Bagi Hatta posisi ini dapat dihitung sebagai saat posisi kedua. Sesuai konstitusi pula lembaga ini berulangkali membentuk kabinet. Sampai awal 1956 lembaga kepresidenan telah membentuk setidaknya enam kabinet dan menerima pengembalian mandat pemerintahan sejumlah lima kali. Pada belakang tahun 1956, tanggal 1 Desember 1956, Hatta mengundurkan diri dari posisi wakil presiden. Mulai saat itu, lembaga kepresidenan hanya “dihuni” oleh seorang presiden tanpa wakilnya. UUD Sementara tidak mengatur pemilihan wakil presiden dan menyerahkannya pada konstitusi yang akan disusun oleh Konstituante. Keadaan yang kian genting menyebabkan Sukarno mengeluarkan SOB pada 1957[13]. Perlahan namun pasti kekuasaan Sukarno sebagai Penguasa Tingkatan Perang meningkat. Puncaknya Sukarno mengeluarkan dekrit kepada memberlakukan kembali konstitusi yang pernah digunakan, UUD 1945, serta meniadakan konstituante yang tidak kunjung beres menyusun konstitusi tetap.

Sukarno tetap menjabat presiden berdasar aturan peralihan pasal II konstitusi yang dformalkan PPKI. Demikian pula DPR Sementara negara kesatuan berubah fungsi menjadi DPR Peralihan[14] sampai diteguhkan DPR yang baru menurut konstitusi. Posisi ini dapat dihitung sebagai posisi presiden peralihan atau dapat dihitung sebagai saat posisi keempat bagi Sukarno. Sementara itu, aturan peralihan pasal III dan IV konstitusi sudah tidak dapat digunakan lagi. Presiden tidak disertai oleh wakil presiden maupun Komite Nasional menyebabkan semua kekuasaan pemerintahan negara berpusat pada presiden. Tidak satu pun yang dapat bermain-main dengan kekuasaan presiden. DPR Peralihan pun dibubarkan pada 24 Juni 1960 karena tidak menyetujui RAPBN yang diajukan Sukarno[15]. Sebagai gantinya Sukarno membentuk DPR Gotong Royong[16]. Sesuai Penpres No 14 tahun 1960, Presiden dapat menciptakan produk legislatif jika tidak terjadi kesepakatan dengan parlemen. Pada Desember 1960 Sukarno membentuk MPR Sementara kepada melaksanakan ketentuan dalam konstitusi. Peranan Sukarno semakin luhur dengan mengeluarkan PP No 32/1964 yang mengandung DPR-GR merupakan pembantu Presiden/Pemimpin Luhur Revolusi dalam bidang legislatif. Melintasi UU No 19 tahun 1964 Presiden diberi kewenangan kepada mencampuri keputusan peradilan.

MPRS bentukan Sukarno mengeluarkan sebuah produk konstitusi semu kepada menetapkan ide-ide Pemimpin Luhur Revolusi dan berakhir menetapkan Sukarno sebagai presiden definitif dengan saat posisi seumur hidup pada 1963 tanpa disertai wakil presiden[17]. Lembaga ini juga memberi kekuasaan secara penuh pada Sukarno kepada menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara[18]. Periode ini dapat dihitung sebagai saat posisi kelima bagi Sukarno. Pada periode ini Sukarno menggunakan gelar rangkap “Presiden/Pemimpin Luhur Revolusi/Panglima Tertinggi/Mandataris MPRS” lebih banyak dari gelar yang diberikan konstitusi “Presiden”. Perubahan cuaca perpolitikan terjadi secara cepat pada tahun 1966-1968 sebagai akhir suatu peristiwa badai politik tahun 1965. Periode ini merupakan keadaan terburuk yang dialami sang proklamator. Pada tahun 1966 berbagai atribut saat kejayaan mulai dibentangkan oleh MPRS. Mulai dari pemilihan/penunjukkan wakil presiden dan pengangkatan pejabat presiden, pengertian mandataris MPR Sementara, Pemimpin Luhur Revolusi, dan berpuncak pada peninjauan kembali pengangkatan Bung Karno sebagai presiden seumur hidup. Berakhir pada 22 Februari 1967 Sukarno “menyerahkan kekuasaan” kepada pejabat presiden dan dilegalisasi dengan Kepastian MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno, presiden Indonesia dimakzulkan kepada pertama kalinya secara resmi pada 12 Maret 1967[19].

Soeharto

Jend TNI Purn. Umar Wirahadikusumah, Wakil Presiden Indonesia 1983-1988

Jenderal TNI Suharto atau yang dekat ditegur Pak Harto merupakan tokoh presiden kedua dari Republik Indonesia. Posisi pertamanya dimulai sejak 27 Maret 1968. Pak Harto dinaikkan oleh MPR Sementara dengan Kepastian MPRS No. XLIV/MPRS/1968 tentang Pengangkatan Pengemban Kepastian MPRS No. IX/MPRS/1966 sebagai Presiden Republik Indonesia. Dia adalah presiden kedua yang diteguhkan oleh MPR Sementara. Dalam saat posisinya yang pertama ini suami Ibu Tien tidak disertai oleh wakil presiden sebagaimana diatur menurut konstitusi. Sebagai mandataris MPR Sementara, secara teori, presiden adalah pelaksana kebijakan lembaga tertinggi negara tersebut. Pak Harto menjalankan kewajibannya sebagai presiden sampai aci presiden definitif yang dinaikkan oleh MPR hasil pemilu.

Pada tahun 1973 pertanggung jawaban Jenderal TNI Suharto dihadapan MPR hasil pemilu 1971 diterima. Akhir presiden dari kalangan militer yang pertama ini dinaikkan oleh lembaga yang sama sebagai presiden dari yang akan menjadi tunggal pada 24 Maret 1973[20]. Dalam saat posisinya yang kedua Pak Harto disertai oleh wakil presiden, ISKS Hamengku Buwono IX, Sultan sekaligus Kepala Wilayah Istimewa Yogyakarta[21]. Pada masa-masa ini sampai sekitar 25 tahun mendatang kepemimpinan nasional berjalan dengan urutan yang gampang diikuti relatif tidak diwarnai kontroversi tentang tokoh maupun periodesasi posisi.

Pada tahun 1978 pertanggung jawaban Suharto dihadapan MPR hasil pemilu 1977 diterima. Pada bulan yang sama purnawiran jenderal ini kembali dinaikkan oleh MPR dari yang akan menjadi tunggal[22]. Dalam saat posisi yang ketiga kalinya, Pak Harto disertai oleh Adam Malik sebagai wakil presiden[23]. Secara matematis, Suharto dinaikkan sehari lebih cepat dari jatah saat posisinya. Selanjutnya pada 1983, lagi-lagi pertanggung jawaban Pak Harto diterima. Bahkan MPR hasil pemilu 1982 memberinya gelar Bapak Pembangunan. Pada 11 Maret 1983, sang purnawirawan kembali dinaikkan oleh MPR kepada menguasai kursi kepresidenannya yang keempat dari yang akan menjadi tunggal[24]. Menurut hitung-hitungan angka dia dinaikkan tiga belas hari lebih cepat dari saat posisinya yang seharusnya berakhir pada 23 Maret 1983. Kepada pertama kalinya Pak Harto disertai oleh purnawirawan militer, Jend TNI (Purn). Umar Wirahadikusumah, sebagai wakil presiden[25].

Tahun 1988, kembali pertanggung jawaban jenderal kelahiran desa Kemusuk diterima. Setelah genap lima tahun menguasai kursi kepresidenan, Jend (Purn). Suharto kembali dilantik oleh MPR hasil pemilu 1987 pada 11 Maret 1988[26]. Dalam saat posisi kelimanya bapak pembangunan ini disertai wakil presiden dari kalangan militer, Letjend TNI (Purn). Sudarmono SH[27]. Tahun 1993, kepada ke sekian kalinya pertanggung jawaban sang presiden diterima. Pada 11 Maret 1993, setelah menggenapi saat posisinya, Jenderal TNI (Purnawirawan) Haji Muhammad Soeharto dinaikkan kepada menguasai posisi presiden keenam[28]. Lagi-lagi MPR hasil pemilu 1992 mengangkatnya dari yang akan menjadi tunggal. Kini dia disertai oleh mantan panglima militer, Jend TNI (Purn) Try Sutrisno, sebagai wakil presiden[29].

Letjend TNI (Purn). Soedharmono, SH. Wakil Presiden Indonesia 1988-1993

Maret 1998, di tengah badai politik dan ekonomi, pidato pertanggung jawaban Pak Harto diterima oleh MPR. Tidak satupun yang menyangka ini adalah terakhir kalinya dia menyampaikan laporan pertanggung jawaban. Kurang sehari dari saat posisi yang seharusnya dijalani, pada tanggal 10 Maret 1998 Jenderal Luhur TNI (Purnawirawan) Haji Muhammad Soeharto, dinaikkan dari yang akan menjadi tunggal kepada ketujuh kalinya oleh MPR hasil pemilu 1997[30]. Kepada kedua kalinya dia disertai oleh seorang sipil, Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie sebagai wakil presiden[31]. Berbagai tekanan harus dihadapi sang jenderal yang sudah berusia senja ini. Sebenarnya dia mampu menggunakan kekuasaan penuh kepada menyingkirkan semua pengganggunya, namun hal itu tidak dia lakukan. Pimpinan MPR/DPR pada waktu itu sempat menginginkan mundur sang presiden atau menggelar Sidang Istimewa MPR, sebuah sidang khusus yang dapat berujung pada pemakzulan seperti yang pernah terjadi pada diri Sukarno. Dan berakhir pada 21 Mei 1998 Soeharto mencetuskan mundur dari posisinya akhir suatu peristiwa gelombang people power “Gerakan Reformasi 1998”.

Baharuddin Jusuf Habibie

Baharuddin Jusuf Habibie adalah tokoh presiden ketiga Republik Indonesia. Posisi pertamanya dimulai pada 21 Mei 1998. Habibi menggantikan presiden sebelumnya yang mengundurkan diri. Naiknya presiden pertama dari luar Jawa ini menimbulkan sedikit kontroversi setidaknya dalam masalah prosedur formal pengangkatan sebagai presiden. Secara formal pengucapan sumpah kepresidenan dilaksanakan dihadapan parlemen. Namun, karena gedung parlemen diduduki oleh pendukung people power yang menyebabkan para legistalor tidak dapat bersidang, pengucapan sumpah posisi kepresidenan hanya dilaksanakan oleh Pak Habibi di hadapan pimpinan MPR/DPR dan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Luhur. Sebagian bulan setelahnya MPR menggelar Sidang Istimewa. Namun majelis itu tidak memberikan sebuah surat pengangkatan khusus sebagaimana pernah diberikan kepada dua presiden sebelumnya Sukarno (1963) dan Suharto ([[1968], 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998). Lembaga tertinggi negara tersebut hanya mengakui melintasi posisi Habibi di dalam Kepastian MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Bahkan dia tidak disertai oleh wakil presiden.

Catatan yang diraih oleh presiden kelahiran Provinsi Sulawesi Selatan adalah penyelenggaraan pemilu 1999 yang berproduksi parlemen baru. Namun parlemen baru yang dipilih melintasi pemilu tersebut menolak pertanggung jawaban presiden setelah presiden diberi kesempatan kepada menggunakan hak jawab kepada parlemen[32]. Pada 19 Oktober 1999 Bacharuddin Yusuf Habibie mengakhiri tugasnya yang paling singkat dengan mendampingi presiden terpilih mengucapkan sumpah kepresidenan dihadapan sidang umum MPR 1999.

Jend TNI Purn Try Sutrisno, Wakil Presiden Indonesia 1993-1998

Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Wahid adalah Presiden ke-4 Indonesia. Saat posisinya dimulai pada tanggal 19 Oktober 1999. Gus Dur adalah presiden terakhir yang dipilih oleh MPR. Dia dinaikkan oleh MPR sebagai presiden dengan Kepastian MPR Nomor VII/MPR/1999 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia. Dia mengalahkan rivalnya Megawati Soekarnoputri dalam sebuah pemilihan yang dilaksanakan oleh MPR. Namun MPR memilih rivalnya dalam pemilihan tersebut, Megawati, sebagai wakil presiden yang mendampinginya. Megawati dinaikkan oleh MPR sebagai wakil presiden dengan Kepastian MPR Nomor VIII/MPR/1999 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Karena satu dan lain hal mengenai keterbatasan seperti yang sudah dimaklumi, Gus Dur menyerahkan pelaksanaan tugas teknis pemerintahan sehari-hari pada wakil presiden. Penugasan ini diteguhkan dengan Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 2000 tentang Penugasan Presiden kepada Wakil Presiden kepada Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari Presiden Republik Indonesia. Pendulum kekuasaan yang berubah dari eksekutif ke legislatif berakibat lembaga kepresidenan sepenuhnya tunduk pada parlemen. Hal ini dibuktikan sendiri olehnya. Dua kali setelah menghadapi memorandum dari DPR, Gus Dur dihadapkan pada sebuah pemakzulan. Langkahnya yang mengeluarkan maklumat pembekuan DPR dalam dekrit tidak membuahkan hasil. MPR yang tengah menggelar Sidang Istimewa langsung menolak dekrit itu dengan Kepastian MPR Nomor I/MPR/2001 tentang Sikap Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia terhadap Maklumat Presiden Republik Indonesia Tanggal 23 Juli 2001. Maklumat tersebut juga mengantarkan lebih cepat pada pemakzulannya oleh MPR pada saat itu juga. Abdurrahman Wahid menjadi presiden kedua yang dimakzulkan oleh MPR di tengah saat posisinya, sesuai Kepastian MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid.

Megawati Soekarnoputri

Megawati Soekarnoputri adalah Presiden ke-5 Indonesia. Posisi pertamanya dimulai 23 Juli 2001. Megawati menggantikan Gus Dur karena posisinya sebagai wakil presiden. Dia adalah wakil presiden kedua yang menggantikan presiden saat beristirahat dalam saat posisinya. Megawati dinaikkan oleh MPR sebagai presiden dengan Kepastian MPR Nomor III/MPR/2001 tentang Penetapan Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri Sebagai Presiden Republik Indonesia. Saat posisinya kurang dari 5 tahun sebab dia hanya mewarisi saat posisi Gus Dur. Presiden perempuan pertama Indonesia ini disertai oleh Wakil Presiden Hamzah Haz yang memenangkan pemilihan wakil presiden oleh MPR dari rivalnya Susilo Bambang Yudhoyono. Hamzah oleh MPR dinaikkan sebagai wakil presiden dengan Kepastian MPR Nomor IV/MPR/ 2001 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Catatan dalam saat posisinya adalah Pemilu Legislatif pada April 2004 serta Pemilu Presiden pada Juli 2004. Pada Pemilu Presiden 2004, Megawati harus mengakui kelebihan SBY setelah melintasi dua putaran pemilihan. Dia mengakhiri saat posisi pertamanya pada 20 Oktober 2004, sehari lebih lama dari sisa saat posisi Gus Dur yang dilimpahkan kepadanya.

Susilo Bambang Yudhoyono

Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Indonesia 2004–2009 dan 2009–2014

Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden ke-6 Indonesia. Posisi pertamanya dimulai pada 20 Oktober 2004. Dia bersama pasangannya Muhammad Jusuf Kalla memenangi Pemilu Presiden 2004 yang merupakan pemilihan presiden secara langsung yang pertama kali. Setelah mengakhiri saat posisinya yang pertama, SBY kembali mengucapkan sumpah posisi presiden kepada kedua kalinya di hadapan sidang MPR pada 20 Oktober 2009. Kali ini dia disertai oleh Boediono sebagai wakil presiden.

Pejabat sementara

Syafruddin Prawiranegara

Syafruddin Prawiranegara, Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, 1948–1949

Syafruddin Prawiranegara adalah Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Dia ditunjuk dengan radiogram yang mengandung mandat dari Presiden Soekarno yang saat itu memegang kekuasaan pemerintahan negara pada 18 Desember 1948. Oleh sebab Bukittinggi yang menjadi lokasi posisinya juga diserang Belanda, radiogram itu tidak sampai pada waktunya. PDRI tidak berkedudukan di satu lokasi melainkan selalu berubah. Bermula dari perkebunan teh di Halaban, Sumatera Barat dia pergi ke Riau dan kembali lagi ke Sumatera Barat. Pada bulan Mei 1949, dia membentuk perwakilan PDRI di pulau Jawa. Dia berselisih mengerti dengan Soekarno karena mengirim utusan kepada Belanda dalam Kontrak Roem-Royen. Setelah melintasi berbagai bagian berliku berakhir Syafruddin bersedia mengembalikan mandat yang telah diberikan presiden kepada Hatta. Posisi Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia sebagai kepala negara dan/atau kepala pemerintahan ataupun setidaknya setingkat pejabat presiden, adun secara de facto maupun de jure, sedang diperdebatkan apakah sah atau tidak.

Assaat

Assaat, Pemangku Posisi Presiden Indonesia 1949–1950

Assaat adalah Pemangku Posisi Presiden Republik Indonesia. Posisinya dimulai pada 27 Desember 1949 saat Soekarno secara resmi menyerahkan posisi Presiden RI kepadanya. Assaat sebelumnya adalah Ketua Badan Pekerja KNIP, parlemen Indonesia saat itu. Dia menjabat sebagai pemangku posisi presiden karena UU No. 7 Tahun 1949 menentukan jika presiden dan wakil presiden secara bersama-sama tidak dapat menerapkan kewajibannya maka Ketua DPR menjadi "Pemangku Posisi Presiden". Posisi tersebut diembannya hingga 15 Agustus 1950 saat dia menyerahkan kekuasaan kepada Soekarno sebagai Presiden RI (negara kesatuan) sesuai persetujuan RIS dan RI pada 19 Mei 1950.

Sartono

Sartono pernah menjabat sebagai Pejabat Presiden Indonesia. Belum banyak data yang diketahui mengenai tokoh ini. Satu-satunya ajar yang aci ialah Sartono menandatangani Lembaran Negara tahun 1958 nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 ,14, 15, 16, 17, dan 18, tertanggal selang 13 Januari 1958 – 17 Februari 1958, yang salah satunya adalah UU No 8 tahun 1958 tentang penetapan UU Drt No 9 tahun 1954 tentang perubahan nama Provinsi Sunda Kecil menjadi Provinsi Nusa Tenggara (LN 1954 No 66) sebagai UU pada tanggal 17 Februari 1958. Kepada sementara aturan tokoh ini diabaikan, dengan pengertian, setelah mendapatkan keterangan yang jelas mengenai posisinya, tokoh ini akan dibawa masuk[33].

Soeharto

Soeharto juga pernah menjadi Pejabat Presiden Indonesia. Posisinya dimulai pada 22 Februari 1967 walau surat pengangkatannya baru dikeluarkan pada 12 Maret 1967. Dia menjadi pejabat presiden sebagai ketentuan dari Kepastian MPRS No. XV/MPRS/1966 tentang Pemilihan/Penunjukan Wakil Presiden dan Kelola Metode Pengangkatan Pejabat Presiden, setelah Soekarno dimakzulkan dengan Kepastian MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno. Seharusnya Soeharto menjadi pejabat presiden sampai dengan keadaan presiden yang dipilih oleh MPR baru dari hasil pemilihan umum. Namun pada 27 Maret 1968, karena keadaan politik saat itu, dia mengakhiri tugasnya sebagai pejabat presiden karena diteguhkan sebagai presiden (penuh) oleh MPRS saat itu.

Polemik periode dan pejabat

Periodisasi posisi lembaga kepresidenan sering menimbulkan polemik. Namun, sebelum masuk terlalu dalam, perlu diamati dan diperhatikan sebagian hal yang boleh berlaku bersifat mendasar.

1. Siapakah yang menguasai posisi lembaga kepresidenan. Apakah cukup presiden dan wakil presiden saja. Ataukah presiden dan wakil presiden serta pejabat presiden (atau sebutan lainnya).
2. Apakah dapat diakui sebuah pemerintahan ganda, dalam artian pada saat yang sama terdapat dua lembaga kepresidenan.
3. Apakah penentuan naik dan turunnya seorang tokoh dalam lembaga kepresidenan hanya sesuai aturan dalam konstitusi. Atau berdasar konstitusi dan surat pengangkatan/pelantikan (atau sebutan lain). Ataukah lagi hanya sesuai pada ketokohan semata, dalam artian satu tokoh dihitung satu saat posisi tanpa memedulikan berapa kali dia menjabat.
4. Perlukah sebuah daftar resmi dari negara kepada tokoh yang menguasai lembaga kepresidenan beserta periodisasinya supaya dapat diketahui secara pasti.

Sebagai ilustrasi, dapat diamati pada kasus Presiden Filipina. Ilustrasi ini juga didasarkan pada sisi historis, sebab Supomo waktu menjelaskan UUD 1945 dia membandingkan UUD Indonesia dengan Konstitusi Filipina[34]. Diosdado Pangan Macapagal adalah Presiden Filipina urutan kesembilan sekaligus presiden kelima dari republik ketiga negara Filipina. Satu yang dapat diamati disini bahwa dia menguasai dua buah daftar dengan nomor urut yang beda. Presiden Macapagal pada 1962 mengubah perayaan resmi hari kemerdekaan dari 4 Juli (hari saat Amerika Serikat memberikan kemerdekaan Filipina pada 1946, hari yang juga menjadi peringatan kemerdekaan AS) menjadi 12 Juni (hari saat Emilio Aguinaldo mengumumkan kemerdekaan dari Spanyol pada 1898). Keputusan ini sebagai keputusan hukum tentang waktu yang telah diteguhkan sebelumnya. Dia juga mengakui Jose P. Laurel yang menjadi Presiden Filipina oleh tentara pendudukan Jepang, sebagai presiden resmi negara itu. Sebelumnya Laurel tidak diakui oleh pemerintahan-pemerintahan Filipina setelah Perang Dunia II, karena dianggap tidak memiliki status hukum apapun namun mengakui dua presiden yang tidak kekurangan dalam pengasingan di Amerika. Di sini dapat diamati bahwa pemerintahan pengasingan diakui dan pemerintahan ganda juga diakui. Lebih dari itu Macapagal menetapkan sebuah keputusan resmi mengenai pengakuan tokoh yang menjabat dalam lembaga kepresidenan Filipina, Ng Pangulo Ng Pilipinas.

Periodisasi saat posisi maupun urutan tokoh yang duduk dalam lembaga kepresidenan sering menimbulkan ketidaksepakatan. Berikut akan diusahakan kepada memilah periodisasi dan urutan tokoh yang menjabat lembaga kepresidenan (presiden dan wakil presiden) sesuai kronologi tokoh saat memangku posisi kepada yang pertama kalinya.

Soekarno memiliki sebagian kemungkinan periodisasi posisi presiden, selang lain:

1. Jika semua saat posisi dihitung sebagai satu kesatuan dengan titik belakang keluarnya Supersemar, maka saat posisinya adalah sejak 18 Agustus 1945 hingga 11 Maret 1966
2. Jika semua saat posisi dihitung sebagai satu kesatuan dengan titik belakang pemakzulan resmi dari MPRS, maka saat posisinya adalah sejak 18 Agustus 1945 hingga 22 Februari 1967
3. Jika RIS dihitung terpisah dengan titik belakang pemakzulan resmi dari MPRS, maka saat posisinya adalah sejak 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949, 27 Desember 1949 hingga 15 Agustus 1950, dan 15 Agustus 1950 hingga 22 Februari 1967
4. Jika RIS dihitung terpisah dan saat PDRI dihitung terpisah dengan titik belakang pemakzulan resmi dari MPRS, maka saat posisinya adalah sejak 18 Agustus 1945 hingga 18 Desember 1948, 13 Juli 1949 hingga 27 Desember 1949, 27 Desember 1949 hingga 15 Agustus 1950, dan 15 Agustus 1950 hingga 22 Februari 1967
5. Jika RIS dihitung terpisah, saat PDRI dihitung ganda, dan naik turun posisi sesuai pada konstitusi dan kepastian MPRS dengan titik belakang pemakzulan resmi dari MPRS, maka saat posisinya adalah sejak 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949, 27 Desember 1949 hingga 15 Agustus 1950, 15 Agustus 1950 hingga 18 Mei 1963, dan 18 Mei 1963 hingga 22 Februari 1967

Mohammad Hatta memiliki sebagian kemungkinan periodisasi posisi wakil presiden, yaitu:

1. Jika semua saat posisi dihitung sebagai satu kesatuan dengan mengabaikan jeda RIS maka saat posisinya adalah sejak 18 Agustus 1945 hingga 1 Desember 1956
2. Jika jeda RIS dihitung dan naik-turun posisi sesuai pada konstitusi maka saat posisinya adalah sejak 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949 dan xx/xx/1950 hingga 1 Desember 1956.[35].

Syafruddin Prawiranegara memiliki sebagian kemungkinan periodisasi posisi, yaitu:

1. Jika posisi “Ketua Pemerintahan Darurat” diakui berkedudukan setara dengan posisi “Pejabat Presiden” dan posisi “Pejabat Presiden” diakui sebagai posisi dalam lembaga kepresidenan dengan titik awal telegram yang dikirim lembaga kepresidenan dari Yogyakarta, maka saat posisinya adalah sejak 18 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949
2. Jika posisi "Ketua Pemerintahan Darurat" diakui berkedudukan setara dengan posisi “Pejabat Presiden” dan posisi “Pejabat Presiden” diakui sebagai posisi dalam lembaga kepresidenan dengan titik awal pembentukan PDRI di Sumatera Barat, maka saat posisinya adalah sejak 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949
3. Jika posisi “Ketua Pemerintahan Darurat” tidak diakui berkedudukan setara dengan posisi “Pejabat Presiden” dan posisi “Pejabat Presiden” tidak diakui sebagai posisi dalam lembaga kepresidenan maka saat jabatannya: tidak diakui/tidak pernah aci.

Assaat memiliki 2 kemungkinan periodisasi posisi, yaitu:

1. Jika posisi “Pemangku Posisi Presiden diakui” diakui berkedudukan setara dengan posisi “Pejabat Presiden” dan posisi “Pejabat Presiden” diakui sebagai posisi dalam lembaga kepresidenan serta posisi RI yang beribukota di Yogyakarta diakui berdiri sendiri (walau hanya negara bagian) selama periode RIS (memiliki ketatanegaraan yang beda dengan RIS), maka saat posisinya adalah sejak 27 Desember 1949 hingga 15 Agustus 1950
2. Jika posisi “Pemangku Posisi Presiden” tidak diakui berkedudukan setara dengan posisi “Pejabat Presiden” dan posisi “Pejabat Presiden” tidak diakui sebagai posisi dalam lembaga kepresidenan serta posisi negara anggota RI yang beribukota di Yogyakarta tidak diakui berdiri sendiri selama periode RIS (telah lebur menjadi RI), maka saat posisinya tidak diakui.

Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla, Wakil Presiden Indonesia 2004-2009

Soeharto memiliki sebagian kemungkinan periodisasi posisi, selang lain:

1. Jika semua saat posisi dihitung sebagai satu kesatuan dengan titik awal keluarnya supersemar, maka saat posisinya adalah sejak 11 Maret 1966 hingga 21 Mei 1998
2. Jika semua saat posisi dihitung sebagai satu kesatuan dengan titik awal pengangkatan resmi sebagai pejabat presiden oleh MPRS, maka saat posisinya adalah sejak 22 Februari 1967 hingga 21 Mei 1998
3. Jika naik turun posisi sesuai UUD 1945 dan kepastian MPR(S) serta saat Pejabat Presiden dihitung, maka saat posisinya adalah sejak 22 Februari 1967 hingga 27 Maret 1968, 27 Maret 1968 hingga 24 Maret 1973, 24 Maret 1973 hingga 23 Maret 1978, 23 Maret 1978 hingga 11 Maret 1983, 11 Maret 1983 hingga 1988, 11 Maret 1988 hingga 1993, 11 Maret 1993 hingga 10 Maret 1998, dan 10 Maret 1998 hingga 21 Mei 1998
4. Jika naik turun posisi sesuai UUD 1945 dan kepastian MPR(S) serta saat Pejabat Presiden tidak dihitung, maka saat posisinya adalah sejak 27 Maret 1968 hingga 24 Maret 1973, 24 Maret 1973 hingga 23 Maret 1978, 23 Maret 1978 hingga 11 Maret 1983, 11 Maret 1983 hingga 1988, 11 Maret 1988 hingga 1993, 11 Maret 1993 hingga 10 Maret 1998, dan 10 Maret 1998 hingga 21 Mei 1998

Hamengkubuwana IX memiliki 1 periode posisi wakil presiden adalah sejak 24 Maret 1973 hingga 23 Maret 1978.

Adam Malik memiliki 1 periode posisi wakil presiden adalah sejak 23 Maret 1978 hingga 11 Maret 1983.

Umar Wirahadikusumah memiliki 1 periode posisi wakil presiden adalah sejak 11 Maret 1983 hingga 1988.

Sudharmono memiliki 1 periode posisi wakil presiden adalah sejak 11 Maret 1988 hingga 1993.

Try Sutrisno memiliki 1 periode posisi wakil presiden adalah sejak 11 Maret 1993 hingga 1998.

Baharuddin Jusuf Habibie memiliki periode jabatan:

1. Sebagai wakil presiden sejak 11 Maret 1998 hingga 21 Mei 1998.
2. Sebagai presiden sejak 21 Mei 1998 hingga 19 Oktober 1999.

Abdurrahman Wahid memiliki 1 periode posisi presiden adalah sejak 19 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001.

Megawati Soekarnoputri memiliki periode jabatan:

1. Sebagai wakil presiden sejak 19 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001.
2. Sebagai presiden sejak 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004.

Hamzah Haz memiliki 1 periode posisi wakil presiden adalah sejak 26 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004.

Susilo Bambang Yudhoyono memiliki 2 periode posisi presiden adalah sejak 20 Oktober 2004 hingga 2009 dan sejak 20 Oktober 2009 hingga saat ini.

Muhammad Jusuf Kalla memiliki 1 periode posisi wakil presiden adalah sejak 20 Oktober 2004 hingga 2009.

Boediono memiliki 1 periode posisi wakil presiden adalah sejak 20 Oktober 2009 hingga saat ini.

Kepada mengetahui urutan tokoh atau urutan saat posisi lembaga kepresidenan yang ke berapakah sekarang yang menjabat maka tinggal merangkai masing-masing saat posisi tokoh. Perlu hati-hati dalam merangkai sebagian tokoh karena akan aci over lapping saat tugas dan tidak mungkin over lapping saat tugas. Di sini akan diberi dua contoh beda.

Contoh Pertama: Sukarno menurut versi (2), Suharto versi (2), Habibie (2), Gus Dur, Mega (2), SBY.

Prof. Dr. Boediono, Wakil Presiden Indonesia 2009-2014

Contoh Kedua: Soekarno menurut versi (5), Syafruddin (1), Assaat (1), Suharto versi (3), Habibi (2), Gus Dur, Mega (2), SBY.

Kedua contoh di atas memperlihatkan sebuah perbedaan yang amat mencolok. Dan itu pun baru contoh dari dua versi.

Footnote

1. ^ dalam artian bukan merupakan sebuah kolektivitas
2. ^ pasal-pasal yang secara tertulis menggunakan kata Presiden
3. ^ pasal-pasal yang secara tertulis menggunakan kata pemerintah bukan kata presiden, namun lazimnya gerakan pemerintah tersebut dilaksanakan oleh kepala negara
4. ^ pasal-pasal yang secara tertulis menggunakan kata Presiden
5. ^ pasal-pasal yang secara tertulis menggunakan kata pemerintah bukan kata presiden, namun lazimnya gerakan pemerintah tersebut dilaksanakan oleh kepala negara
6. ^ Kepastian MPR No. V/MPR/1998 tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam Rangka Penyuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila
7. ^ Kepastian MPR No. XII/MPR/1998 tentang Pencabutan Kepastian MPR RI No. V/MPR/1998 tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam Rangka Penyuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila
8. ^ Sebagai acuan awalnya adalah kekuasaan, bangunan dan posisi, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban lembaga kepresidenan republik IV. Dan sebagai acuan berakhir adalah kekuasaan, bangunan dan posisi, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban lembaga kepresidenan republik VI
9. ^ Pengambil alihan kekuasaan pemerintahan negara dilaksanakan dengan Maklumat Presiden Tahun 1946 Nomor 1 dan Maklumat Presiden Tahun 1947 Nomor 6]]
10. ^ Pembentukan Kabinet Presidensil yang dikenal dengan nama Kabinet Hatta I pada 29 Januari 1948 dilaksanakan dengan Maklumat Presiden 1948 No. 3 jo Maklumat Presiden 1948 No. 2. Selain itu pada 4 Agustus 1949 Sukarno kembali membentuk kabinet presidensil yang dikenal dengan Kabinet Hatta II dengan Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1949
11. ^ Sukarno dilantik menjadi Presiden RIS oleh Ketua Mahkamah Luhur pada 17 Desember 1949 di Bangsal Sitihinggil Kraton Yogyakarta. Dia dipilih, dari yang akan menjadi tunggal, oleh Dewan Pemilihan Presiden RIS yang bersidang pada 15-16 Desember 1949
12. ^ Hatta dilantik menjadi Perdana Menteri RIS pada 20 Desember 1949
13. ^ SOB = Staat van Oorlog en Beleg (negara dalam keadaan perang dan darurat). Pada 14 Maret 1957, satu setengah jam setelah Kabinet Ali Sastroamijoyo menyerahkan mandat kepada presiden, Sukarno mengeluarkan dekrit Negara Dalam Keadaan Darurat Perang. Akhir pada 17 Desember 1957, dia meningkatkan status bahaya menjadi Negara Dalam Keadaan Perang. Status SOB baru dicabut pada 1 Mei 1963
14. ^ mulai 22 Juli 1959
15. ^ DPR Peralihan dibubarkan Sukarno dengan Penetapan Presiden (Penpres) No 3 tahun 1960
16. ^ Bangunan DPR Gotong Royong (DPR-GR) diteguhkan dengan Penpres No 4 tahun 1960
17. ^ Kepastian MPRS No. III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Pemimpin Luhur Revolusi Indonesia Bung Karno Menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup
18. ^ Kepastian MPRS No. IV/MPRS/1963 tentang Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Garis-Garis Luhur Haluan Negara dan Haluan Pembangunan
19. ^ Kepastian MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ditetapkan/dikeluarkan oleh MPRS pada 12 Maret 1967 namun diberlakukan surut hingga 22 Februari 1967 kepada menghindari vacuum of power dalam negara
20. ^ Pak Harto dinaikkan oleh MPR sebagai presiden dengan Kepastian MPR No. IX/MPR/1973 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia
21. ^ Sultan Yogyakarta dinaikkan oleh MPR sebagai wakil presiden dengan Kepastian MPR No. XI/MPR/1973 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia
22. ^ Pak Harto dinaikkan oleh MPR sebagai presiden dengan Kepastian MPR No. X/MPR/1978 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia
23. ^ Adam Malik dinaikkan oleh MPR sebagai wakil presiden dengan Kepastian MPR No. XI/MPR/1978 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia
24. ^ Pak Harto dinaikkan oleh MPR sebagai presiden dengan Kepastian MPR No. VI/MPR/1983 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia
25. ^ Umar Wirahadikusumah dinaikkan oleh MPR sebagai wakil presiden dengan Kepastian MPR No. VIII/MPR/1983 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia
26. ^ Pak Harto dinaikkan oleh MPR sebagai presiden dengan Kepastian MPR No. V/MPR/1988 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia
27. ^ Sudarmono dinaikkan oleh MPR sebagai wakil presiden dengan Kepastian MPR No. VII/MPR/1988 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia
28. ^ Pak Harto dinaikkan oleh MPR sebagai presiden dengan Kepastian MPR No. IV/MPR/1993 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia
29. ^ Pak Try dinaikkan oleh MPR sebagai wakil presiden dengan Kepastian MPR No. V/MPR/1993 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia
30. ^ Pak Harto dinaikkan oleh MPR sebagai presiden dengan Kepastian MPR No. IV/MPR/1998 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia
31. ^ Pak Habibi dinaikkan oleh MPR sebagai wakil presiden dengan Kepastian MPR No. VI/MPR/1998 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia
32. ^ Pidato pertanggung jawaban Habibi didorong oleh MPR dengan Kepastian MPR No. III/MPR/1999 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie
33. ^ Jika UU No 7 tahun 1949 sedang berjalan maka kemungkinan luhur Sartono adalah ketua DPR saat itu
34. ^ lihat penjelasan umum UUD 1945 dan risalah sidang BPUPKI/PPKI
35. ^ Aci kesusahan mengenai tanggal pengangkatan Hatta karena belum aci data pasti. Menurut konstitusi wakil presiden dinaikkan dari yang akan menjadi yang diusulkan oleh DPR Sementara dan DPR Sementara baru dilantik pada 16 Agustus 1950 maka paling cepat Hatta dinaikkan dalam posisi wakil presiden pada hari yang sama

Referensi

Lihat pula

Page 5

Untuk artikel tentang nama orang-orang Indonesia, lihat Nama Indonesia

Catatan masa lalu menyebut kepulauan di selang Indocina dan Australia dengan aneka nama.

Kronik-kronik bangsa Tionghoa menyebut kawasan ini sebagai Nan-hai ("Kepulauan Laut Selatan").

Berbagai catatan kuno bangsa India menamai kepulauan ini Dwipantara ("Kepulauan Tanah Seberang"), nama yang diturunkan dari kata dalam bahasa Sanskerta dwipa (pulau) dan selang (luar, seberang). Cerita Ramayana karya pujangga Walmiki menceritakan pencarian terhadap Sinta, istri Rama yang diculik Rahwana, hingga ke Suwarnadwipa ("Pulau Emas", diperkirakan Pulau Sumatera sekarang) yang terletak di Kepulauan Dwipantara.

Bangsa Arab menyebut kawasan kepulauan itu sebagai Jaza'ir al-Jawi (Kepulauan Jawa). Nama Latin untuk kemenyan, benzoe, berasal dari nama bahasa Arab, luban jawi ("kemenyan Jawa"), sebab para pedagang Arab memperoleh kemenyan dari batang pohon Styrax sumatrana yang dahulu hanya tumbuh di Sumatera. Hingga hari ini jemaah haji kita sedang sering dipanggil "orang Jawa" oleh orang Arab, termasuk untuk orang Indonesia dari luar Jawa sekali pun. Dalam bahasa Arab juga diketahui nama-nama Samathrah (Sumatera), Sholibis (Pulau Sulawesi), dan Sundah (Sunda) yang disebut kulluh Jawi ("semuanya Jawa").

Bangsa-bangsa Eropa yang pertama kali datang beranggapan bahwa Asia hanya terdiri atas orang Arab, Persia, India, dan Tiongkok. Untuk mereka, kawasan yang terbentang lebar selang Persia dan Tiongkok seluruhnya adalah Hindia. Jazirah Asia Selatan mereka sebut "Hindia Muka" dan daratan Asia Tenggara dinamai "Hindia Belakang", sementara kepulauan ini memperoleh nama Kepulauan Hindia (Indische Archipel, Indian Archipelago, l'Archipel Indien) atau Hindia Timur (Oost Indie, East Indies, Indes Orientales). Nama lain yang kelak juga dipakai adalah "Kepulauan Melayu" (Maleische Archipel, Malay Archipelago, l'Archipel Malais).

Unit politik yang mempunyai di bawah taklukan Belanda memiliki nama resmi Nederlandsch-Indie (Hindia-Belanda). Pemerintah pendudukan Jepang 1942-1945 memakai istilah To-Indo (Hindia Timur) untuk menyebut kawasan taklukannya di kepulauan ini.

Eduard Douwes Dekker (1820-1887), yang diketahui dengan nama samaran Multatuli, pernah memakai nama yang spesifik untuk menyebutkan kepulauan Indonesia, yaitu "Insulinde", yang faedahnya juga "Kepulauan Hindia" (dalam bahasa Latin "insula" faedahnya pulau). Nama "Insulinde" ini selanjutnya kurang populer, walau pernah menjadi nama surat kabar dan organisasi pergerakan di awal masa ratus tahun ke-20.

Nama Indonesia

Pada tahun 1847 di Singapura terbit suatu majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia (JIAEA, BI: "Jurnal Kepulauan Hindia dan Asia Timur")), yang diurus oleh James Richardson Logan (1819-1869), seorang Skotlandia yang meraih sarjana hukum dari Universitas Edinburgh. Selanjutnya pada tahun 1849 seorang pandai etnologi bangsa Inggris, George Samuel Windsor Earl (1813-1865), menggabungkan diri sebagai redaksi majalah JIAEA.

Dalam JIAEA volume IV tahun 1850, halaman 66-74, Earl menulis artikel On the Leading Characteristics of the Papuan, Australian and Malay-Polynesian Nations ("Pada Karakteristik Terkemuka dari Bangsa-bangsa Papua, Australia dan Melayu-Polinesia"). Dalam artikelnya itu Earl menegaskan bahwa sudah tiba saatnya untuk masyarakat Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu untuk memiliki nama khas (a distinctive name), sebab nama Hindia tidaklah tepat dan sering rancu dengan penyebutan India yang lain. Earl mengajukan dua pilihan nama: Indunesia atau Malayunesia ("nesos" dalam bahasa Yunani faedahnya "pulau"). Pada halaman 71 artikelnya itu tertulis (diterjemahkan ke Bahasa Indonesia dari Bahasa Inggris):

Earl sendiri menyatakan memilih pilihan nama Malayunesia (Kepulauan Melayu) daripada Indunesia (Kepulauan Hindia), sebab Malayunesia sangat tepat untuk ras Melayu, sedangkan Indunesia bisa juga dipakai untuk Ceylon (sebutan Srilanka saat itu) dan Maldives (sebutan asing untuk Kepulauan Maladewa). Earl berpendapat juga bahwa bahasa Melayu dipakai di seluruh kepulauan ini. Dalam tulisannya itu Earl memang memakai istilah Malayunesia dan tidak memakai istilah Indunesia.

Dalam JIAEA Volume IV itu juga, halaman 252-347, James Richardson Logan menulis artikel The Ethnology of the Indian Archipelago ("Etnologi dari Kepulauan Hindia"). Pada awal tulisannya, Logan pun menyatakan perlunya nama khas untuk kepulauan tanah cairan kita, sebab istilah Indian Archipelago ("Kepulauan Hindia") terlalu panjang dan membingungkan. Logan selanjutnya memungut nama Indunesia yang dibuang Earl, dan huruf u diwakilinya dengan huruf o supaya ucapannya bertambah baik. Maka lahirlah istilah Indonesia. [1]

Dan itu membuktikan bahwa sebagian kalangan Eropa tetap meyakini bahwa masyarakat di kepulauan ini adalah Indian, suatu julukan yang dipertahankan karena sudah terlanjur dekat di Eropa.

Untuk pertama kalinya kata Indonesia muncul di dunia dengan tercetak pada halaman 254 dalam tulisan Logan (diterjemahkan ke Bahasa Indonesia):

Saat mengusulkan nama "Indonesia" persangkaannya Logan tidak menyadari bahwa di selanjutnya hari nama itu akan menjadi nama resmi. Sejak saat itu Logan secara konsisten memakai nama "Indonesia" dalam tulisan-tulisan ilmiahnya, dan lambat laun pemakaian istilah ini menyebar di kalangan para ilmuwan anggota etnologi dan geografi. [1]

Pada tahun 1884 guru akbar etnologi di Universitas Berlin yang bernama Adolf Bastian (1826-1905) menerbitkan buku Indonesien oder die Inseln des Malayischen Archipel ("Indonesia atau Pulau-pulau di Kepulauan Melayu") sejumlah lima volume, yang memuat hasil penelitiannya saat mengembara di kepulauan itu pada tahun 1864 hingga 1880. Buku Bastian inilah yang memopulerkan istilah "Indonesia" di kalangan sarjana Belanda, sehingga sempat timbul anggapan bahwa istilah "Indonesia" itu ciptaan Bastian. Gagasan yang tidak aci itu, selang lain tercantum dalam Encyclopedie van Nederlandsch-Indië tahun 1918. Pada kenyataannya, Bastian mengambil istilah "Indonesia" itu dari tulisan-tulisan Logan.

Pribumi yang mula-mula memakai istilah "Indonesia" adalah Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara). Saat dibuang ke negeri Belanda tahun 1913 ia membangun suatu biro pers dengan nama Indonesische Persbureau.

Nama Indonesisch (pelafalan Belanda untuk "Indonesia") juga diperkenalkan sebagai pengganti Indisch ("Hindia") oleh Prof Cornelis van Vollenhoven (1917). Sejalan dengan itu, inlander ("pribumi") diwakili dengan Indonesiër ("orang Indonesia")..

Politik

Pada dasawarsa 1920-an, nama "Indonesia" yang merupakan istilah ilmiah dalam etnologi dan geografi itu diambil alih oleh tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia, sehingga nama "Indonesia" penghabisannya memiliki ciri utama politis, yaitu identitas suatu bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan. Sebagai belakang suatu peristiwanya, pemerintah Belanda mulai curiga dan waspada terhadap pemakaian kata ciptaan Logan itu. [1]

Pada tahun 1922 atas inisiatif Mohammad Hatta, seorang mahasiswa Handels Hoogeschool (Sekolah Tinggi Ekonomi) di Rotterdam, organisasi pelajar dan mahasiswa Hindia di Negeri Belanda (yang terbentuk tahun 1908 dengan nama Indische Vereeniging) berubah nama menjadi Indonesische Vereeniging atau Perhimpoenan Indonesia. Majalah mereka, Hindia Poetra, bertukar nama menjadi Indonesia Merdeka.

Bung Hatta menegaskan dalam tulisannya,

Di Indonesia Dr. Sutomo membangun Indonesische Studie Club pada tahun 1924. Tahun itu juga Perserikatan Komunis Hindia bertukar nama menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada tahun 1925 Jong Islamieten Bond membentuk kepanduan Nationaal Indonesische Padvinderij (Natipij). Itulah tiga organisasi di tanah cairan yang mula-mula memakai nama "Indonesia". Penghabisannya nama "Indonesia" dinobatkan sebagai nama tanah cairan, bangsa, dan bahasa pada Kerapatan Pemoeda-Pemoedi Indonesia tanggal 28 Oktober 1928, yang kini diketahui dengan sebutan Sumpah Pemuda.

Pada bulan Agustus 1939 tiga orang anggota Volksraad (Dewan Rakyat; parlemen Hindia-Belanda), Muhammad Husni Thamrin, Wiwoho Purbohadidjojo, dan Sutardjo Kartohadikusumo, mengajukan mosi kepada Pemerintah Belanda supaya nama Indonesië diresmikan sebagai pengganti nama "Nederlandsch-Indie". Permohonan ini tidak diterima. Sementara itu, Kamus Poerwadarminta yang diterbitkan pada tahun yang sama mencantumkan lema nusantara sebagai bahasa Kawi untuk "kapuloan (Indonesiah)".

Dengan pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, lenyaplah nama "Hindia-Belanda". Pada tanggal 17 Agustus 1945, menyusul deklarasi Proklamasi Kemerdekaan, lahirlah Republik Indonesia.

Lihat pula

Rujukan

• David Chandler, et al. 2005. "The Emergence of Modern Southeast Asia: A New History", disunting oleh Norman G. Owen (U. Hawai‘i Press, 2005)

Pranala luar

• (Indonesia) Menapaki Nama Indonesia
• (Indonesia) Asal Usul Nama Indonesia
• (Indonesia) Asal-usul Kata Indonesia
• (Indonesia) Pusatbahasa: Nama Indonesia
• (Inggris) Nama Indonesia, Jakarta, dan Jawa dalam berbagai bahasa

Pustaka

1. ^ a b c . David Chandler, et al. 2005. "The Emergence of Modern Southeast Asia: A New History", disunting oleh Norman G. Owen (U. Hawai‘i Press, 2005)

Page 6

Untuk artikel tentang nama orang-orang Indonesia, lihat Nama Indonesia

Catatan masa lalu menyebut kepulauan di selang Indocina dan Australia dengan aneka nama.

Kronik-kronik bangsa Tionghoa menyebut kawasan ini sebagai Nan-hai ("Kepulauan Laut Selatan").

Berbagai catatan kuno bangsa India menamai kepulauan ini Dwipantara ("Kepulauan Tanah Seberang"), nama yang diturunkan dari kata dalam bahasa Sanskerta dwipa (pulau) dan selang (luar, seberang). Cerita Ramayana karya pujangga Walmiki menceritakan pencarian terhadap Sinta, istri Rama yang diculik Rahwana, hingga ke Suwarnadwipa ("Pulau Emas", diperkirakan Pulau Sumatera sekarang) yang mempunyai di Kepulauan Dwipantara.

Bangsa Arab menyebut kawasan kepulauan itu sebagai Jaza'ir al-Jawi (Kepulauan Jawa). Nama Latin untuk kemenyan, benzoe, berasal dari nama bahasa Arab, luban jawi ("kemenyan Jawa"), sebab para pedagang Arab memperoleh kemenyan dari batang pohon Styrax sumatrana yang dahulu hanya tumbuh di Sumatera. Hingga hari ini jemaah haji kita sedang sering dipanggil "orang Jawa" oleh orang Arab, termasuk untuk orang Indonesia dari luar Jawa sekali pun. Dalam bahasa Arab juga diketahui nama-nama Samathrah (Sumatera), Sholibis (Pulau Sulawesi), dan Sundah (Sunda) yang disebut kulluh Jawi ("semuanya Jawa").

Bangsa-bangsa Eropa yang pertama kali datang beranggapan bahwa Asia hanya terdiri atas orang Arab, Persia, India, dan Tiongkok. Untuk mereka, kawasan yang terbentang lebar selang Persia dan Tiongkok seluruhnya merupakan Hindia. Jazirah Asia Selatan mereka sebut "Hindia Muka" dan daratan Asia Tenggara dinamai "Hindia Belakang", sementara kepulauan ini memperoleh nama Kepulauan Hindia (Indische Archipel, Indian Archipelago, l'Archipel Indien) atau Hindia Timur (Oost Indie, East Indies, Indes Orientales). Nama lain yang kelak juga dipakai merupakan "Kepulauan Melayu" (Maleische Archipel, Malay Archipelago, l'Archipel Malais).

Unit politik yang mempunyai di bawah taklukan Belanda memiliki nama formal Nederlandsch-Indie (Hindia-Belanda). Pemerintah pendudukan Jepang 1942-1945 memakai istilah To-Indo (Hindia Timur) untuk menyebut kawasan taklukannya di kepulauan ini.

Eduard Douwes Dekker (1820-1887), yang diketahui dengan nama samaran Multatuli, pernah memakai nama yang spesifik untuk menyebutkan kepulauan Indonesia, yaitu "Insulinde", yang faedahnya juga "Kepulauan Hindia" (dalam bahasa Latin "insula" faedahnya pulau). Nama "Insulinde" ini selanjutnya kurang populer, walau pernah menjadi nama surat kabar dan organisasi pergerakan di awal masa ratus tahun ke-20.

Nama Indonesia

Pada tahun 1847 di Singapura terbit suatu majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia (JIAEA, BI: "Jurnal Kepulauan Hindia dan Asia Timur")), yang diurus oleh James Richardson Logan (1819-1869), seorang Skotlandia yang meraih sarjana hukum dari Universitas Edinburgh. Selanjutnya pada tahun 1849 seorang pandai etnologi bangsa Inggris, George Samuel Windsor Earl (1813-1865), menggabungkan diri sebagai redaksi majalah JIAEA.

Dalam JIAEA volume IV tahun 1850, halaman 66-74, Earl menulis artikel On the Leading Characteristics of the Papuan, Australian and Malay-Polynesian Nations ("Pada Karakteristik Terkemuka dari Bangsa-bangsa Papua, Australia dan Melayu-Polinesia"). Dalam artikelnya itu Earl menegaskan bahwa sudah tiba saatnya untuk masyarakat Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu untuk memiliki nama khas (a distinctive name), sebab nama Hindia tidaklah tepat dan sering rancu dengan penyebutan India yang lain. Earl mengajukan dua pilihan nama: Indunesia atau Malayunesia ("nesos" dalam bahasa Yunani faedahnya "pulau"). Pada halaman 71 artikelnya itu tertulis (diterjemahkan ke Bahasa Indonesia dari Bahasa Inggris):

Earl sendiri menyatakan memilih pilihan nama Malayunesia (Kepulauan Melayu) daripada Indunesia (Kepulauan Hindia), sebab Malayunesia sangat tepat untuk ras Melayu, sedangkan Indunesia bisa juga dipakai untuk Ceylon (sebutan Srilanka saat itu) dan Maldives (sebutan asing untuk Kepulauan Maladewa). Earl berpendapat juga bahwa bahasa Melayu dipakai di seluruh kepulauan ini. Dalam tulisannya itu Earl memang memakai istilah Malayunesia dan tidak memakai istilah Indunesia.

Dalam JIAEA Volume IV itu juga, halaman 252-347, James Richardson Logan menulis artikel The Ethnology of the Indian Archipelago ("Etnologi dari Kepulauan Hindia"). Pada awal tulisannya, Logan pun menyatakan perlunya nama khas untuk kepulauan tanah cairan kita, sebab istilah Indian Archipelago ("Kepulauan Hindia") terlalu panjang dan membingungkan. Logan selanjutnya memungut nama Indunesia yang dibuang Earl, dan huruf u diwakilinya dengan huruf o supaya ucapannya lebih baik. Maka lahirlah istilah Indonesia. [1]

Dan itu membuktikan bahwa sebagian kalangan Eropa tetap meyakini bahwa masyarakat di kepulauan ini merupakan Indian, suatu julukan yang dipertahankan karena sudah terlanjur dekat di Eropa.

Untuk pertama kalinya kata Indonesia muncul di dunia dengan tercetak pada halaman 254 dalam tulisan Logan (diterjemahkan ke Bahasa Indonesia):

Saat mengusulkan nama "Indonesia" persangkaannya Logan tidak menyadari bahwa di selanjutnya hari nama itu akan menjadi nama formal. Semenjak saat itu Logan secara konsisten memakai nama "Indonesia" dalam tulisan-tulisan ilmiahnya, dan lambat laun pemakaian istilah ini menyebar di kalangan para ilmuwan anggota etnologi dan geografi. [1]

Pada tahun 1884 guru akbar etnologi di Universitas Berlin yang bernama Adolf Bastian (1826-1905) menerbitkan buku Indonesien oder die Inseln des Malayischen Archipel ("Indonesia atau Pulau-pulau di Kepulauan Melayu") sejumlah lima volume, yang memuat hasil penelitiannya saat mengembara di kepulauan itu pada tahun 1864 hingga 1880. Buku Bastian inilah yang memopulerkan istilah "Indonesia" di kalangan sarjana Belanda, sehingga sempat timbul anggapan bahwa istilah "Indonesia" itu ciptaan Bastian. Gagasan yang tidak aci itu, selang lain tercantum dalam Encyclopedie van Nederlandsch-Indië tahun 1918. Pada kenyataannya, Bastian mengambil istilah "Indonesia" itu dari tulisan-tulisan Logan.

Pribumi yang mula-mula memakai istilah "Indonesia" merupakan Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara). Saat dibuang ke negeri Belanda tahun 1913 ia membangun suatu biro pers dengan nama Indonesische Persbureau.

Nama Indonesisch (pelafalan Belanda untuk "Indonesia") juga diperkenalkan sebagai pengganti Indisch ("Hindia") oleh Prof Cornelis van Vollenhoven (1917). Sejalan dengan itu, inlander ("pribumi") diwakili dengan Indonesiër ("orang Indonesia")..

Politik

Pada dasawarsa 1920-an, nama "Indonesia" yang merupakan istilah ilmiah dalam etnologi dan geografi itu diambil alih oleh tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia, sehingga nama "Indonesia" penghabisannya memiliki makna politis, yaitu identitas suatu bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan. Sebagai belakang suatu peristiwanya, pemerintah Belanda mulai curiga dan waspada terhadap pemakaian kata ciptaan Logan itu. [1]

Pada tahun 1922 atas inisiatif Mohammad Hatta, seorang mahasiswa Handels Hoogeschool (Sekolah Tinggi Ekonomi) di Rotterdam, organisasi pelajar dan mahasiswa Hindia di Negeri Belanda (yang terbentuk tahun 1908 dengan nama Indische Vereeniging) berubah nama menjadi Indonesische Vereeniging atau Perhimpoenan Indonesia. Majalah mereka, Hindia Poetra, bertukar nama menjadi Indonesia Merdeka.

Bung Hatta menegaskan dalam tulisannya,

Di Indonesia Dr. Sutomo membangun Indonesische Studie Club pada tahun 1924. Tahun itu juga Perserikatan Komunis Hindia bertukar nama menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada tahun 1925 Jong Islamieten Bond membentuk kepanduan Nationaal Indonesische Padvinderij (Natipij). Itulah tiga organisasi di tanah cairan yang mula-mula memakai nama "Indonesia". Penghabisannya nama "Indonesia" dinobatkan sebagai nama tanah cairan, bangsa, dan bahasa pada Kerapatan Pemoeda-Pemoedi Indonesia tanggal 28 Oktober 1928, yang kini diketahui dengan sebutan Sumpah Pemuda.

Pada bulan Agustus 1939 tiga orang anggota Volksraad (Dewan Rakyat; parlemen Hindia-Belanda), Muhammad Husni Thamrin, Wiwoho Purbohadidjojo, dan Sutardjo Kartohadikusumo, mengajukan mosi untuk Pemerintah Belanda supaya nama Indonesië diresmikan sebagai pengganti nama "Nederlandsch-Indie". Permohonan ini tidak diterima. Sementara itu, Kamus Poerwadarminta yang diterbitkan pada tahun yang sama mencantumkan lema nusantara sebagai bahasa Kawi untuk "kapuloan (Indonesiah)".

Dengan pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, lenyaplah nama "Hindia-Belanda". Pada tanggal 17 Agustus 1945, menyusul deklarasi Proklamasi Kemerdekaan, lahirlah Republik Indonesia.

Lihat pula

Rujukan

• David Chandler, et al. 2005. "The Emergence of Modern Southeast Asia: A New History", disunting oleh Norman G. Owen (U. Hawai‘i Press, 2005)

Pranala luar

• (Indonesia) Menapaki Nama Indonesia
• (Indonesia) Asal Usul Nama Indonesia
• (Indonesia) Asal-usul Kata Indonesia
• (Indonesia) Pusatbahasa: Nama Indonesia
• (Inggris) Nama Indonesia, Jakarta, dan Jawa dalam berbagai bahasa

Pustaka

1. ^ a b c . David Chandler, et al. 2005. "The Emergence of Modern Southeast Asia: A New History", disunting oleh Norman G. Owen (U. Hawai‘i Press, 2005)

Page 7

Untuk artikel tentang nama orang-orang Indonesia, lihat Nama Indonesia

Catatan masa lalu menyebut kepulauan di selang Indocina dan Australia dengan aneka nama.

Kronik-kronik bangsa Tionghoa menyebut kawasan ini sebagai Nan-hai ("Kepulauan Laut Selatan").

Berbagai catatan kuno bangsa India menamai kepulauan ini Dwipantara ("Kepulauan Tanah Seberang"), nama yang diturunkan dari kata dalam bahasa Sanskerta dwipa (pulau) dan selang (luar, seberang). Cerita Ramayana karya pujangga Walmiki menceritakan pencarian terhadap Sinta, istri Rama yang diculik Rahwana, hingga ke Suwarnadwipa ("Pulau Emas", diperkirakan Pulau Sumatera sekarang) yang mempunyai di Kepulauan Dwipantara.

Bangsa Arab menyebut kawasan kepulauan itu sebagai Jaza'ir al-Jawi (Kepulauan Jawa). Nama Latin untuk kemenyan, benzoe, berasal dari nama bahasa Arab, luban jawi ("kemenyan Jawa"), sebab para pedagang Arab memperoleh kemenyan dari batang pohon Styrax sumatrana yang dahulu hanya tumbuh di Sumatera. Hingga hari ini jemaah haji kita sedang sering dipanggil "orang Jawa" oleh orang Arab, termasuk untuk orang Indonesia dari luar Jawa sekali pun. Dalam bahasa Arab juga diketahui nama-nama Samathrah (Sumatera), Sholibis (Pulau Sulawesi), dan Sundah (Sunda) yang disebut kulluh Jawi ("semuanya Jawa").

Bangsa-bangsa Eropa yang pertama kali datang beranggapan bahwa Asia hanya terdiri atas orang Arab, Persia, India, dan Tiongkok. Untuk mereka, kawasan yang terbentang lebar selang Persia dan Tiongkok seluruhnya merupakan Hindia. Jazirah Asia Selatan mereka sebut "Hindia Muka" dan daratan Asia Tenggara dinamai "Hindia Belakang", sementara kepulauan ini memperoleh nama Kepulauan Hindia (Indische Archipel, Indian Archipelago, l'Archipel Indien) atau Hindia Timur (Oost Indie, East Indies, Indes Orientales). Nama lain yang kelak juga dipakai merupakan "Kepulauan Melayu" (Maleische Archipel, Malay Archipelago, l'Archipel Malais).

Unit politik yang mempunyai di bawah taklukan Belanda memiliki nama formal Nederlandsch-Indie (Hindia-Belanda). Pemerintah pendudukan Jepang 1942-1945 memakai istilah To-Indo (Hindia Timur) untuk menyebut kawasan taklukannya di kepulauan ini.

Eduard Douwes Dekker (1820-1887), yang diketahui dengan nama samaran Multatuli, pernah memakai nama yang spesifik untuk menyebutkan kepulauan Indonesia, yaitu "Insulinde", yang faedahnya juga "Kepulauan Hindia" (dalam bahasa Latin "insula" faedahnya pulau). Nama "Insulinde" ini selanjutnya kurang populer, walau pernah menjadi nama surat kabar dan organisasi pergerakan di awal masa ratus tahun ke-20.

Nama Indonesia

Pada tahun 1847 di Singapura terbit suatu majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia (JIAEA, BI: "Jurnal Kepulauan Hindia dan Asia Timur")), yang diurus oleh James Richardson Logan (1819-1869), seorang Skotlandia yang meraih sarjana hukum dari Universitas Edinburgh. Selanjutnya pada tahun 1849 seorang pandai etnologi bangsa Inggris, George Samuel Windsor Earl (1813-1865), menggabungkan diri sebagai redaksi majalah JIAEA.

Dalam JIAEA volume IV tahun 1850, halaman 66-74, Earl menulis artikel On the Leading Characteristics of the Papuan, Australian and Malay-Polynesian Nations ("Pada Karakteristik Terkemuka dari Bangsa-bangsa Papua, Australia dan Melayu-Polinesia"). Dalam artikelnya itu Earl menegaskan bahwa sudah tiba saatnya untuk masyarakat Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu untuk memiliki nama khas (a distinctive name), sebab nama Hindia tidaklah tepat dan sering rancu dengan penyebutan India yang lain. Earl mengajukan dua pilihan nama: Indunesia atau Malayunesia ("nesos" dalam bahasa Yunani faedahnya "pulau"). Pada halaman 71 artikelnya itu tertulis (diterjemahkan ke Bahasa Indonesia dari Bahasa Inggris):

Earl sendiri menyatakan memilih pilihan nama Malayunesia (Kepulauan Melayu) daripada Indunesia (Kepulauan Hindia), sebab Malayunesia sangat tepat untuk ras Melayu, sedangkan Indunesia bisa juga dipakai untuk Ceylon (sebutan Srilanka saat itu) dan Maldives (sebutan asing untuk Kepulauan Maladewa). Earl berpendapat juga bahwa bahasa Melayu dipakai di seluruh kepulauan ini. Dalam tulisannya itu Earl memang memakai istilah Malayunesia dan tidak memakai istilah Indunesia.

Dalam JIAEA Volume IV itu juga, halaman 252-347, James Richardson Logan menulis artikel The Ethnology of the Indian Archipelago ("Etnologi dari Kepulauan Hindia"). Pada awal tulisannya, Logan pun menyatakan perlunya nama khas untuk kepulauan tanah cairan kita, sebab istilah Indian Archipelago ("Kepulauan Hindia") terlalu panjang dan membingungkan. Logan selanjutnya memungut nama Indunesia yang dibuang Earl, dan huruf u diwakilinya dengan huruf o supaya ucapannya lebih baik. Maka lahirlah istilah Indonesia. [1]

Dan itu membuktikan bahwa sebagian kalangan Eropa tetap meyakini bahwa masyarakat di kepulauan ini merupakan Indian, suatu julukan yang dipertahankan karena sudah terlanjur dekat di Eropa.

Untuk pertama kalinya kata Indonesia muncul di dunia dengan tercetak pada halaman 254 dalam tulisan Logan (diterjemahkan ke Bahasa Indonesia):

Saat mengusulkan nama "Indonesia" persangkaannya Logan tidak menyadari bahwa di selanjutnya hari nama itu akan menjadi nama formal. Semenjak saat itu Logan secara konsisten memakai nama "Indonesia" dalam tulisan-tulisan ilmiahnya, dan lambat laun pemakaian istilah ini menyebar di kalangan para ilmuwan anggota etnologi dan geografi. [1]

Pada tahun 1884 guru akbar etnologi di Universitas Berlin yang bernama Adolf Bastian (1826-1905) menerbitkan buku Indonesien oder die Inseln des Malayischen Archipel ("Indonesia atau Pulau-pulau di Kepulauan Melayu") sejumlah lima volume, yang memuat hasil penelitiannya saat mengembara di kepulauan itu pada tahun 1864 hingga 1880. Buku Bastian inilah yang memopulerkan istilah "Indonesia" di kalangan sarjana Belanda, sehingga sempat timbul anggapan bahwa istilah "Indonesia" itu ciptaan Bastian. Gagasan yang tidak aci itu, selang lain tercantum dalam Encyclopedie van Nederlandsch-Indië tahun 1918. Pada kenyataannya, Bastian mengambil istilah "Indonesia" itu dari tulisan-tulisan Logan.

Pribumi yang mula-mula memakai istilah "Indonesia" merupakan Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara). Saat dibuang ke negeri Belanda tahun 1913 ia membangun suatu biro pers dengan nama Indonesische Persbureau.

Nama Indonesisch (pelafalan Belanda untuk "Indonesia") juga diperkenalkan sebagai pengganti Indisch ("Hindia") oleh Prof Cornelis van Vollenhoven (1917). Sejalan dengan itu, inlander ("pribumi") diwakili dengan Indonesiër ("orang Indonesia")..

Politik

Pada dasawarsa 1920-an, nama "Indonesia" yang merupakan istilah ilmiah dalam etnologi dan geografi itu diambil alih oleh tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia, sehingga nama "Indonesia" penghabisannya memiliki makna politis, yaitu identitas suatu bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan. Sebagai belakang suatu peristiwanya, pemerintah Belanda mulai curiga dan waspada terhadap pemakaian kata ciptaan Logan itu. [1]

Pada tahun 1922 atas inisiatif Mohammad Hatta, seorang mahasiswa Handels Hoogeschool (Sekolah Tinggi Ekonomi) di Rotterdam, organisasi pelajar dan mahasiswa Hindia di Negeri Belanda (yang terbentuk tahun 1908 dengan nama Indische Vereeniging) berubah nama menjadi Indonesische Vereeniging atau Perhimpoenan Indonesia. Majalah mereka, Hindia Poetra, bertukar nama menjadi Indonesia Merdeka.

Bung Hatta menegaskan dalam tulisannya,

Di Indonesia Dr. Sutomo membangun Indonesische Studie Club pada tahun 1924. Tahun itu juga Perserikatan Komunis Hindia bertukar nama menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada tahun 1925 Jong Islamieten Bond membentuk kepanduan Nationaal Indonesische Padvinderij (Natipij). Itulah tiga organisasi di tanah cairan yang mula-mula memakai nama "Indonesia". Penghabisannya nama "Indonesia" dinobatkan sebagai nama tanah cairan, bangsa, dan bahasa pada Kerapatan Pemoeda-Pemoedi Indonesia tanggal 28 Oktober 1928, yang kini diketahui dengan sebutan Sumpah Pemuda.

Pada bulan Agustus 1939 tiga orang anggota Volksraad (Dewan Rakyat; parlemen Hindia-Belanda), Muhammad Husni Thamrin, Wiwoho Purbohadidjojo, dan Sutardjo Kartohadikusumo, mengajukan mosi untuk Pemerintah Belanda supaya nama Indonesië diresmikan sebagai pengganti nama "Nederlandsch-Indie". Permohonan ini tidak diterima. Sementara itu, Kamus Poerwadarminta yang diterbitkan pada tahun yang sama mencantumkan lema nusantara sebagai bahasa Kawi untuk "kapuloan (Indonesiah)".

Dengan pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, lenyaplah nama "Hindia-Belanda". Pada tanggal 17 Agustus 1945, menyusul deklarasi Proklamasi Kemerdekaan, lahirlah Republik Indonesia.

Lihat pula

Rujukan

• David Chandler, et al. 2005. "The Emergence of Modern Southeast Asia: A New History", disunting oleh Norman G. Owen (U. Hawai‘i Press, 2005)

Pranala luar

• (Indonesia) Menapaki Nama Indonesia
• (Indonesia) Asal Usul Nama Indonesia
• (Indonesia) Asal-usul Kata Indonesia
• (Indonesia) Pusatbahasa: Nama Indonesia
• (Inggris) Nama Indonesia, Jakarta, dan Jawa dalam berbagai bahasa

Pustaka

1. ^ a b c . David Chandler, et al. 2005. "The Emergence of Modern Southeast Asia: A New History", disunting oleh Norman G. Owen (U. Hawai‘i Press, 2005)

Page 8

Untuk artikel tentang nama orang-orang Indonesia, lihat Nama Indonesia

Catatan masa lalu menyebut kepulauan di selang Indocina dan Australia dengan aneka nama.

Kronik-kronik bangsa Tionghoa menyebut kawasan ini sebagai Nan-hai ("Kepulauan Laut Selatan").

Berbagai catatan kuno bangsa India menamai kepulauan ini Dwipantara ("Kepulauan Tanah Seberang"), nama yang diturunkan dari kata dalam bahasa Sanskerta dwipa (pulau) dan selang (luar, seberang). Cerita Ramayana karya pujangga Walmiki menceritakan pencarian terhadap Sinta, istri Rama yang diculik Rahwana, hingga ke Suwarnadwipa ("Pulau Emas", diperkirakan Pulau Sumatera sekarang) yang terletak di Kepulauan Dwipantara.

Bangsa Arab menyebut kawasan kepulauan itu sebagai Jaza'ir al-Jawi (Kepulauan Jawa). Nama Latin untuk kemenyan, benzoe, berasal dari nama bahasa Arab, luban jawi ("kemenyan Jawa"), sebab para pedagang Arab memperoleh kemenyan dari batang pohon Styrax sumatrana yang dahulu hanya tumbuh di Sumatera. Hingga hari ini jemaah haji kita sedang sering dipanggil "orang Jawa" oleh orang Arab, termasuk untuk orang Indonesia dari luar Jawa sekali pun. Dalam bahasa Arab juga diketahui nama-nama Samathrah (Sumatera), Sholibis (Pulau Sulawesi), dan Sundah (Sunda) yang disebut kulluh Jawi ("semuanya Jawa").

Bangsa-bangsa Eropa yang pertama kali datang beranggapan bahwa Asia hanya terdiri atas orang Arab, Persia, India, dan Tiongkok. Untuk mereka, kawasan yang terbentang lebar selang Persia dan Tiongkok seluruhnya adalah Hindia. Jazirah Asia Selatan mereka sebut "Hindia Muka" dan daratan Asia Tenggara dinamai "Hindia Belakang", sementara kepulauan ini memperoleh nama Kepulauan Hindia (Indische Archipel, Indian Archipelago, l'Archipel Indien) atau Hindia Timur (Oost Indie, East Indies, Indes Orientales). Nama lain yang kelak juga dipakai adalah "Kepulauan Melayu" (Maleische Archipel, Malay Archipelago, l'Archipel Malais).

Unit politik yang mempunyai di bawah taklukan Belanda memiliki nama resmi Nederlandsch-Indie (Hindia-Belanda). Pemerintah pendudukan Jepang 1942-1945 memakai istilah To-Indo (Hindia Timur) untuk menyebut kawasan taklukannya di kepulauan ini.

Eduard Douwes Dekker (1820-1887), yang diketahui dengan nama samaran Multatuli, pernah memakai nama yang spesifik untuk menyebutkan kepulauan Indonesia, yaitu "Insulinde", yang faedahnya juga "Kepulauan Hindia" (dalam bahasa Latin "insula" faedahnya pulau). Nama "Insulinde" ini selanjutnya kurang populer, walau pernah menjadi nama surat kabar dan organisasi pergerakan di awal masa ratus tahun ke-20.

Nama Indonesia

Pada tahun 1847 di Singapura terbit suatu majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia (JIAEA, BI: "Jurnal Kepulauan Hindia dan Asia Timur")), yang diurus oleh James Richardson Logan (1819-1869), seorang Skotlandia yang meraih sarjana hukum dari Universitas Edinburgh. Selanjutnya pada tahun 1849 seorang pandai etnologi bangsa Inggris, George Samuel Windsor Earl (1813-1865), menggabungkan diri sebagai redaksi majalah JIAEA.

Dalam JIAEA volume IV tahun 1850, halaman 66-74, Earl menulis artikel On the Leading Characteristics of the Papuan, Australian and Malay-Polynesian Nations ("Pada Karakteristik Terkemuka dari Bangsa-bangsa Papua, Australia dan Melayu-Polinesia"). Dalam artikelnya itu Earl menegaskan bahwa sudah tiba saatnya untuk masyarakat Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu untuk memiliki nama khas (a distinctive name), sebab nama Hindia tidaklah tepat dan sering rancu dengan penyebutan India yang lain. Earl mengajukan dua pilihan nama: Indunesia atau Malayunesia ("nesos" dalam bahasa Yunani faedahnya "pulau"). Pada halaman 71 artikelnya itu tertulis (diterjemahkan ke Bahasa Indonesia dari Bahasa Inggris):

Earl sendiri menyatakan memilih pilihan nama Malayunesia (Kepulauan Melayu) daripada Indunesia (Kepulauan Hindia), sebab Malayunesia sangat tepat untuk ras Melayu, sedangkan Indunesia bisa juga dipakai untuk Ceylon (sebutan Srilanka saat itu) dan Maldives (sebutan asing untuk Kepulauan Maladewa). Earl berpendapat juga bahwa bahasa Melayu dipakai di seluruh kepulauan ini. Dalam tulisannya itu Earl memang memakai istilah Malayunesia dan tidak memakai istilah Indunesia.

Dalam JIAEA Volume IV itu juga, halaman 252-347, James Richardson Logan menulis artikel The Ethnology of the Indian Archipelago ("Etnologi dari Kepulauan Hindia"). Pada awal tulisannya, Logan pun menyatakan perlunya nama khas untuk kepulauan tanah cairan kita, sebab istilah Indian Archipelago ("Kepulauan Hindia") terlalu panjang dan membingungkan. Logan selanjutnya memungut nama Indunesia yang dibuang Earl, dan huruf u diwakilinya dengan huruf o supaya ucapannya bertambah baik. Maka lahirlah istilah Indonesia. [1]

Dan itu membuktikan bahwa sebagian kalangan Eropa tetap meyakini bahwa masyarakat di kepulauan ini adalah Indian, suatu julukan yang dipertahankan karena sudah terlanjur dekat di Eropa.

Untuk pertama kalinya kata Indonesia muncul di dunia dengan tercetak pada halaman 254 dalam tulisan Logan (diterjemahkan ke Bahasa Indonesia):

Saat mengusulkan nama "Indonesia" persangkaannya Logan tidak menyadari bahwa di selanjutnya hari nama itu akan menjadi nama resmi. Sejak saat itu Logan secara konsisten memakai nama "Indonesia" dalam tulisan-tulisan ilmiahnya, dan lambat laun pemakaian istilah ini menyebar di kalangan para ilmuwan anggota etnologi dan geografi. [1]

Pada tahun 1884 guru akbar etnologi di Universitas Berlin yang bernama Adolf Bastian (1826-1905) menerbitkan buku Indonesien oder die Inseln des Malayischen Archipel ("Indonesia atau Pulau-pulau di Kepulauan Melayu") sejumlah lima volume, yang memuat hasil penelitiannya saat mengembara di kepulauan itu pada tahun 1864 hingga 1880. Buku Bastian inilah yang memopulerkan istilah "Indonesia" di kalangan sarjana Belanda, sehingga sempat timbul anggapan bahwa istilah "Indonesia" itu ciptaan Bastian. Gagasan yang tidak aci itu, selang lain tercantum dalam Encyclopedie van Nederlandsch-Indië tahun 1918. Pada kenyataannya, Bastian mengambil istilah "Indonesia" itu dari tulisan-tulisan Logan.

Pribumi yang mula-mula memakai istilah "Indonesia" adalah Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara). Saat dibuang ke negeri Belanda tahun 1913 ia membangun suatu biro pers dengan nama Indonesische Persbureau.

Nama Indonesisch (pelafalan Belanda untuk "Indonesia") juga diperkenalkan sebagai pengganti Indisch ("Hindia") oleh Prof Cornelis van Vollenhoven (1917). Sejalan dengan itu, inlander ("pribumi") diwakili dengan Indonesiër ("orang Indonesia")..

Politik

Pada dasawarsa 1920-an, nama "Indonesia" yang merupakan istilah ilmiah dalam etnologi dan geografi itu diambil alih oleh tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia, sehingga nama "Indonesia" penghabisannya memiliki ciri utama politis, yaitu identitas suatu bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan. Sebagai belakang suatu peristiwanya, pemerintah Belanda mulai curiga dan waspada terhadap pemakaian kata ciptaan Logan itu. [1]

Pada tahun 1922 atas inisiatif Mohammad Hatta, seorang mahasiswa Handels Hoogeschool (Sekolah Tinggi Ekonomi) di Rotterdam, organisasi pelajar dan mahasiswa Hindia di Negeri Belanda (yang terbentuk tahun 1908 dengan nama Indische Vereeniging) berubah nama menjadi Indonesische Vereeniging atau Perhimpoenan Indonesia. Majalah mereka, Hindia Poetra, bertukar nama menjadi Indonesia Merdeka.

Bung Hatta menegaskan dalam tulisannya,

Di Indonesia Dr. Sutomo membangun Indonesische Studie Club pada tahun 1924. Tahun itu juga Perserikatan Komunis Hindia bertukar nama menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada tahun 1925 Jong Islamieten Bond membentuk kepanduan Nationaal Indonesische Padvinderij (Natipij). Itulah tiga organisasi di tanah cairan yang mula-mula memakai nama "Indonesia". Penghabisannya nama "Indonesia" dinobatkan sebagai nama tanah cairan, bangsa, dan bahasa pada Kerapatan Pemoeda-Pemoedi Indonesia tanggal 28 Oktober 1928, yang kini diketahui dengan sebutan Sumpah Pemuda.

Pada bulan Agustus 1939 tiga orang anggota Volksraad (Dewan Rakyat; parlemen Hindia-Belanda), Muhammad Husni Thamrin, Wiwoho Purbohadidjojo, dan Sutardjo Kartohadikusumo, mengajukan mosi kepada Pemerintah Belanda supaya nama Indonesië diresmikan sebagai pengganti nama "Nederlandsch-Indie". Permohonan ini tidak diterima. Sementara itu, Kamus Poerwadarminta yang diterbitkan pada tahun yang sama mencantumkan lema nusantara sebagai bahasa Kawi untuk "kapuloan (Indonesiah)".

Dengan pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, lenyaplah nama "Hindia-Belanda". Pada tanggal 17 Agustus 1945, menyusul deklarasi Proklamasi Kemerdekaan, lahirlah Republik Indonesia.

Lihat pula

Rujukan

• David Chandler, et al. 2005. "The Emergence of Modern Southeast Asia: A New History", disunting oleh Norman G. Owen (U. Hawai‘i Press, 2005)

Pranala luar

• (Indonesia) Menapaki Nama Indonesia
• (Indonesia) Asal Usul Nama Indonesia
• (Indonesia) Asal-usul Kata Indonesia
• (Indonesia) Pusatbahasa: Nama Indonesia
• (Inggris) Nama Indonesia, Jakarta, dan Jawa dalam berbagai bahasa

Pustaka

1. ^ a b c . David Chandler, et al. 2005. "The Emergence of Modern Southeast Asia: A New History", disunting oleh Norman G. Owen (U. Hawai‘i Press, 2005)

Page 9

Tags (tagged): daftar isi pusat, ilmu pengetahuan, daftar, isi pusat ilmu, pengetahuan, unkris, portal, utama agama astronomi, bahasa biografi, biologi, budaya, bengkulu jambi, kepulauan bangka, belitung, kepulauan riau, kong, india indonesia, iran, iraq israel jepang, kamboja, tunisia, afrika, barat benin burkina, faso gambia, ghana, pusat ilmu pengetahuan, portal asia, astronomi portal ateisme, portal atheis, pengetahuan pusat, ilmu, pengetahuan daftar isi, pusat ilmu

Page 10

Tags (tagged): daftar isi pusat, ilmu pengetahuan, daftar, isi pusat ilmu, pengetahuan, unkris, portal, indonesia sumatera jabodetabek, kalimantan wayang, maluku, maluku maluku utara, papua papua, papua, barat negara, peru, suriname uruguay, venezuela, negara wilayah, lesotho, namibia swaziland, territorial, wilayah, pusat ilmu, pengetahuan islam, jabodetabek portal jawa, portal jepang, pusat, ilmu pengetahuan daftar, isi pusat, ilmu

Page 11

Tags (tagged): the world encyclopedia, of contents, the, world encyclopedia of, contents, unkris, geography, portal africa south, america north, america, north kalimantan nusa, tenggara islands, bali, west, sri lanka, syria taiwan, tajikistan, thailand timor leste, africa burundi, djibouti, eritrea ethiopia kenya, comoros, center, of, studies portal formula, portal geography, portal, geography the world, encyclopedia of, center of studies, the world, encyclopedia

Page 12

Tags (tagged): the world encyclopedia, of contents, the, world encyclopedia of, contents, unkris, sumatra, jabodetabek borneo kalimantan, puppet wayang, java, west papua countries, in europe, albanian, andorra armenia, peru, suriname uruguay, venezuela, state and territory, in, regional, dependency, melilla reunion western, sahara saint, center, of studies portal, java portal, japan, portal borneo portal, the world, encyclopedia, of contents center, of studies

Page 13

Bhutan yaitu sebuah negara kecil di Asia Selatan yang berwujud Kerajaan dan diketahui dengan Negeri Naga Guntur. Wilayahnya terhimpit selang India dan Republik Rakyat Cina. Nama lokal negara ini yaitu Druk Yul, manfaatnya "Negara Naga". Gambar nagapun didapati di benderanya.

Pemerintahan yang dijalankan dengan kekuasaan monarki absolut habis ketika konstitusi baru dan pemilihan perdana menteri dilaksanakan. Raja Jigme Singye Wangchuck yang memimpin sejak tahun 1972 mengumumkan menggelar pemilu tahun 2008, sekaligus turun tahta. Pengumuman disampaikan dihadapan 8.000 penggembala hewan yak, biksu, petani, dan siswa pedesaan pada 18 Desember 2005. Pengumuman disebarkan melalui harian Kuensel. Sebelumnya, raja memperkenalkan rancangan konstitusi dan mencetuskan pensiun pada usia 65 tahun. Atas ide ini, sebagian rakyat tidak sependapat sebab kuatir terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), namun pada tahun 2006 sang raja mengundurkan diri dan digantikan oleh puterandanya.

Nama

'Bhutan' mungkin diturunkan dari kata Sanskerta 'Bhu-Uttan भू-उत्थान)' yang berfaedah 'Tanah Tinggi'. Dalam teori lain Sanskertanisasi, 'Bhots-ant भोट-अन्त' berfaedah 'ujung Tibet' atau 'selatan Tibet'. Namun beberapa orang Bhutan mengatakan negeri mereka 'Druk Yul' dan penduduknya 'Drukpa'. Nama Dzongkha (dan Tibet) untuk negeri ini ialah 'Druk Yul' (Tanah Naga Guntur). Sebab tenang dan perawannya negeri dan pemandangannya ini, sekarang Bhutan kadang-kadang dikata Shangri-La terakhir.

Secara historis, Bhutan diketahui dengan jumlah nama, seperti 'Lho Mon' (Negeri Kegelapan dari Selatan), 'Lho Tsendenjong' (Negeri Cendana dari Selatan), 'Lhomen Khazhi' (Negeri Empat Tujuan dari Selatan), dan 'Lho Men Jong' (Negeri Obat Tumbuhan dari Selatan).

Sejarah

Peralatan, senjata, dan sisa dari batu membuktikan bahwa Bhutan telah dihuni sejak awal 2000 SM. Para sejarawan telah berteori bahwa negara Lhomon (harfiah, "kegelapan dari selatan"), atau Monyul ("Tanah Gelap", rujukan pada Monpa, penduduk asli Bhutan) sudah mempunyai selang 500 SM dan 600 M. Nama Lhomon Tsendenjong (Negeri Cendana), dan Lhomon Khashi, atau Mon Selatan (negeri 4 tujuan) telah ditemukan dalam kronik Bhutan dan Tibet lawas.

Kejadian tertulis paling awal di Bhutan yaitu lewatnya tokoh suci Buddha Padmasambhava (juga dikata Guru Rinpoche) pada zaman ke-8. Sejarah awal Bhutan tidak jelas, sebab sebagian akbar catatan telah musnah setelah kebakaran di Punakha, ibukota lawas pada 1827. Dari zaman ke-10, perkembangan politik Bhutan amat dipengaruhi oleh sejarah religiusnya. Bermacam anak sekte Buddha muncul yang dilindungi oleh bermacam maharaja Mongol dan Tibet. Setelah runtuhnya bangsa Mongol pada zaman ke-14, anak-anak sekte itu bersaingan satu sama lain demi supremasi dalam bentang politik dan agama, hasilnya menimbulkan naiknya anak sekte Drukpa di yang belakang sekali zaman ke-16.

Sampai zaman ke-17, Bhutan mempunyai sbg fiefdom yang saling bertempur sampai dipersatukan oleh lama Tibet dan pemimpin militer Shabdrung Ngawang Namgyal. Untuk mempertahankan negerinya dari penggarongan yang sebentar-sebentar dilakukan bangsa Tibet, Namgyal mendirikan sebuah jaringan dzong (benteng) tak terkalahkan, dan mengumumkan kode hukum yang membantu membawa raja-raja setempat di bawah kemudi terpusat. Jumlah dari dzong itu yang masih mempunyai. Setelah kematian Namgyal pada 1651, Bhutan jatuh dalam suasana anarkis. Mengambil keuntungan dari kekacauan itu, orang Tibet menyerang Bhutan pada 1710, dan kembali pada 1730 dengan bantuan orang Mongol. Kedua serang itu sukses digagalkan, dan gencatan senjata ditandatangani pada 1759.

Peta Bhutan

Pada zaman ke-18, Bhutan menyerang dan mendiami Kerajaan Cooch Behar di selatan. Pada 1772, Cooch Behar berkeinginan British East India Company yang membantu mereka dalam mengusir orang Bhutan, dan yang belakang sekali dalam menyerang Bhutan sendiri pada 1774. Sebuah akad damai ditandatangani di mana Bhutan setuju mundur dari perbatasannya sebelum 1730. Namun, perdamaian itu renggang, dan pertempuran perbatasan dengan Inggris berlanjut sampai ratusan tahun selanjutnya. Hasilnya pertempuran itu menimbulkan Perang Duar (1864–1865), konfrontasi atas mereka yang akan mengendalikan orang Duar dari Benggala. Setelah Bhutan kalah perang, Akad Sinchula ditandatangani selang India Britania dan Bhutan. Sbg anggota pemulihan perang, bangsa Duar diserahkan kepada Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia dalam pertukaran sewa Rs. 50,000. Akad itu mengakhiri seluruh permusuhan selang India Britania dan Bhutan.

Selama 1870-an, perjuangan daya selang lembah saingan Paro dan Trongsa menimbulkan perang saudara di Bhutan, hasilnya menimbulkan naik tahtanya Ugyen Wangchuck, ponlop (gubernur) Tongsa. Dari basis kekuataanya di Bhutan tengah, Ugyen Wangchuck mengalahkan para musuh politiknya dan mempersatukan negeri ini menyusul beberapa perang saudara dan pemberontakan selang 1882–1885.

Pada 1907, tahun penting di negri ini, Ugyen Wangchuck dipilih dengan suara bulat sbg raja pusaka negeri ini oleh majelis rahib Buddha, pejabat pemerintahan, dan kepala keluarga penting yang menonjol. Pemerintah Britania menyetujui dengan cepat monarki baru ini, dan pada 1910 Bhutan menandatangani akad yang membuat Britania Raya ‘memandu’ urusan luar negeri Bhutan.

Setelah India mendapatkan kemerdekaan dari Britania Raya pada 15 Agustus 1947, Bhutan menjadi salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan India.

Setelah Britania meninggalkan kawasan ini, sebuah akad yang mirip dengan yang pada tahun 1910 diandatangani pada 8 Agustus 1949 dengan India yang baru merdeka.

Dzong Trongsa

Setelah Pasukan Pembebasan Rakyat RRC memasuki Tibet pada 1951, Bhutan menyekat perbatasan utaranya dan mengembangkan hubungan bilateral dengan India. Untuk mengurangi risiko gangguan RRC, Bhutan memulai program modernisasi yang didukung sepenuhnya oleh India. Pada 1953, Raja Jigme Dorji Wangchuck mendirikan badan pembuat UU di negeri itu– Majelis Nasional mempunyai anggota 130 orang– untuk meningkatkan wujud pemerintahan yang lebih demokratis. Pada 1965, beliau mendirikan Dewan Penasihat Kerajaan, dan pada 1968 beliau membentuk kabinet. Pada 1971, Bhutan memasuki PBB, setelah memegang jabatan pengamat selama 3 tahun. Pada Juli 1972, Jigme Singye Wangchuck naik tahta pada usia 16 setelah kematian ayahandanya Dorji Wangchuck.

Sejak 1988, para imigran Nepal begitupun imigran gelap telah mendakwa Bhutan melanggar HAM. Mereka mengatakan bahwa pemerintah Bhutan bertanggung jawab atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap penduduk minoritas penutur bahasa Nepalnya. Dugaan itu tetap tak terbukti dan dengan suara keras disangkal pihak Bhutan. Sebagian akbar para pengungsi itu tinggal di kamp pengungsian yang dibuat PBB di Nepal tenggara di mana mereka tetap di sana selama 15 tahun.

Pada 1998, Raja Jigme Singye Wangchuck memperkenalkan reformasi politik signifikan, memindakan sebagian akbar kekuasaannya kepada PM dan mengizinkan panggilan pertanggungjawaban pada raja oleh dua pertiga mayoritas Majelis Nasional. Di yang belakang sekali 2003, tentara Bhutan sukses meluncurkan operasi skal akbar untuk meredam para pengacau anti-India yang menjalankan kamp pelatihan di Bhutan selatan.

Pada 1999, sang Raja juga mencabut larangan TV dan Internet, membuat Bhutan salah satu dari negara terakhir yang memperkenalkan TV. Dalam pidatonya, beliau bicara bahwa TV yaitu langkah penting buat modernisasi Bhutan seperti sumbangan utama pada Kebahagiaan Nasional Bruto negeri ini (Bhutan ialah satu-satunya negara yang mengukur kebahagiaan) namun memperingatkan penyalahgunaan TV yang bisa menggerus nilai-nilai tradisional Bhutan.

Sebuah konstitusi baru telah diperkenalkan pada awal 2005[1] yang akan diratifikasi oleh referendum sebelum dilakukan. Pada Desember 2005, Raja Jigme Singye Wangchuck mengumumkan bahwa beliau akan turun tahta pada 2008. Sang Raja akan digantikan puterandanya, putra mahkota Jigme Khesar Namgyel Wangchuck. Namun sebelum tahun itu tiba (2006), beliau telah turun tahta.

Geografi

Peta topografis Bhutan

Kawasan utara terdiri atas busur puncak pegunungan yang terglasialkan dengan iklim yang amat dingin pada ketinggian tertinggi. Sebagian akbar puncak di utara lebih dari 23.000 kaki (7.000 m) dpl; titik tertinggi dinyatakan sbg Kula Kangri, pada 24.780 kaki (7.553 m), namun studi topografi terperinci mencetuskan bahwa semuanya Kula Kangri mempunyai di Tibet dan pengukuran RRC modern mencetuskan bahwa Gangkhar Puensum, yang istimewa sbg pegunungan tertinggi yang tak terdaki di dunia, lebih tinggi dari 24.835 kaki (7.570 m). Dialiri oleh sungai bersalju, lembah pegunungan tinggi di kawasan ini menyediakan padang rumput untuk ternak, dipelihara oleh populasi penggembala migrator yang kurang.

Pegunungan Hitam di Bhutan tengah membentuk badan cairan selang 2 sistem cairan utama: Mo Chhu dan Drangme Chhu. Puncak-puncak di Pegunungan Hitam berkisar selang 4.900 sampai 8.900 kaki (1.500  dan 2.700 m) dpl, dan sungai beraliran cepat telah membentuk jurang yang dalam di jajaran pegunungan yang lebih rendah. Hutan di kawasan tengah menyediakan sebagian akbar produksi hutan di Bhutan. Torsa, Raidak, Sankosh, dan Manas ialah sungai-sungai utama di Bhutan, mengalir melalui kawasan ini. Sebagian akbar penduduk tinggal di dataran tinggi tengah.

Pertanian bertingkat di Lembah Punakha.

Di selatan, Perbukitan Shiwalik ditutupi dengan hutan yang lebat dan selalu beralih daun, lembah-lembah sungai dataran rendah aluvial, dan pegunungan setinggi 4.900 kaki (1.500 m) dpl. Kaki bukit menurun ke dataran Duar yang bersifat subtropis. Sebagian akbar Duar terletak di India, meski garisnya lebih luas 6–9 mil (10–15 km) ke Bhutan. Duar yang mempunyai di Bhutan terbagi atas 2 bagian: Duar utara dan selatan. Duar utara, yang bersamaan batasannya dengan kaki bukit Himalaya, memiliki dataran yang kasar dan miring serta tanah yang kering dan keropos dengan vegetasi yang jarang dan margasatwa yang jumlah. Duar selatan memiliki tanah yang persangkaan subur, rumput sabana yang lebat, hutan yang lebat dan bercampur serta sumber cairan panas. Sungai pegunungan, yang diperoleh dari salju membeku atau hujan monsun, mengalir ke sungai Brahmaputra di India. Data yang diluncurkan oleh Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa negeri ini memiliki hutan lebih kurang 64% per Oktober 2005.

Iklim di Bhutan bervariasi menurut ketinggian, dari subtropis di selatan sampai sedang di dataran tinggi dan iklim tipe kutub, dengan salju sepanjang tahun, di utara. Bhutan mengalami 5 musim yang berbeda: panas, monsun, gugur, dingin, dan semi. Hujan monsun di Bhutan barat lebih lebat; musim panas di Bhutan selatan kering dan panas serta musim salju yang dingin; Bhutan tengah dan timur beriklim sedang dan lebih kering daripada di barat dengan musim panas yang hangat dan musim salju yang dingin.

Ekonomi

Meski menjadi salah satu yang terkecil di dunia, ekonomi Bhutan telah berkembang pesat lebih kurang 8% pada 2005 dan 14% pada 2006. Per Maret 2006, pendapatan per kapita Bhutan yaitu US$1.321 yang membuatnya tertinggi di Asia Selatan. Standar hidup Bhutan berkembang dan merupakan salah satu yang terbaik di Asia Selatan.

Ekonomi Bhutan yaitu salah satu yang terkecil dan kurang berkembang di dunia, yang berbasis pertanian, kehutanan, dan penjualan PLTA ke India. Pertanian menyediakan mata pencaharian buat lebih dari 80% penduduk. Praktek agraria sebagian akbar terdiri atas pertanian subsisten dan peternakan hewan. Kerajinan tangan, khususnya menjahit dan produksi seni keagamaan untuk altar rumah merupakan industri kecil milik rakyat dan sumber sekian pendapatan. Pemandangan yang berlainan dari pegunungan berbukit yang kasar membuat pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya sulit dan mahal. Ini, dan tiadanya akses ke laut, mengakibatkan Bhutan tidak pernah bisa dapat untung dari perdagangan yang signifikan dari produknya. Sekarang Bhutan currently tak memiliki jalur kereta api, meski Indian Railways merencanakan menghubungan Bhutan selatan dengan jaringannya yang luas di bawah persetujuan yang ditandatangani pada Januari 2005.[2] Jalur perdagangan saat lalu selang peguunungan Himalaya, yang menghubungkan India ke Tibet, telah ditutup sejak pengambilalihan militer atas Tibet pada 1959 (meski programa penyelundupan tetap membawa barang-barang RRC ke Bhutan).

Sektor industri amat minim, produksinya termasuk macam industri rakyat. Sebagian akbar proyek pembangunan, seperti konstruksi jalan, brsandar pada buruh kontrak India. Produk pertanian ditengahnya beras, lombok, produk dari dairy (yak), soba, gerst, panenan akar, apel, dan pohon jeruk di ketinggian rendah. Industri lain seperti semen, produksi kayu, buah-buahan yang diproses, MiRas, dan kalsium karbida.

Mata uang Bhutan, ngultrum, ditautkan ke Rupee India. Rupee juga diterima sbg penawaran resmi di negeri itu. Pendapatan lebih dari Nu 100,000 per tahun dikenakan pajak, namun penerima upah dan gaji yang amat sedikit memenuhi syarat. Tingkat inflasi Bhutan diperkirakan lebih kurang 3% pada 2003. Bhutan memiliki Produk Domestik Bruto lebih kurang USD 2.913 miliar (diatur ke keseimbangan daya beli), menjadikan ekonominya terbesar ke-162 di dunia. Pendapatan per kapita lebih kurang US$1.400 (€1.170), urutan ke-124. Jumlah penerimaan pemerintah €122 miliar (US$146 miliar), meski jumlah ekspenditur €127 miliar (US$152 miliar). Namun, 60%Templat:Inote ekspeditur aturan belanja, dibiayai oleh Kementerian Luar Negeri India.[3] Ekspor Bhutan, khususnya listrik, kapulaga, gips, kayu, kerajinan tangan, semen, buah, batu luhur dan rempah-rempah, total €128 miliar (US$154 miliar) (perkiraan tahun 2000). Namun, impor berjumlah lebih kurang €164 miliar (US$196 miliar), menimbulkan defisit perdagangan. Benda/barang utama yang diimpor termasuk bahan bakar dan minyak pelumas, gabah, mesin, kendaraan, pabrik, dan nasi. Mitra ekspor utama Bhutan yaitu India, terhitung lebih kurang 87,9% benda/barang ekspornya. Bangladesh (4,6%) dan Philipina (2%) ialah mitra ekspor terpentingnya setelah India. Sebab perbatasannya dengan Tibet ditutup, perdagangan selang Bhutan dan RRC hampir tiada. Mitra impor Bhutan yaitu India (71,3%), Jepang (7,8%) dan Austria (3%).

Dalam menanggapai tudingan pada 1987 oleh seorang wartawan dari Financial Times (Britania Raya) bahwa perkembangan di Bhutan lambat, sang Raja bicara bahwa "Kebahagiaan Nasional Bruto lebih penting daripada Produk Domestik Bruto." [4] Pernyataan ini memberi pertanda penemuan terkini oleh para psikolog ekonomi Barat, termasuk penerima Nobel 2002 Daniel Kahneman, yang mempertanyakan hubungan selang tingkat pendapatan dan kebahagiaan. Itu menandai komitmennya untuk mendirikan ekonomi yang cocok buat hukum budaya istiadat Bhutan yang unik, berdasarkan pada nilai-nilai spiritual agama Buddha, dan telah berlangsung sbg visi persatuan untuk ekonomi. Di samping itu, nampaknya kebijakan itu mendapat hasil yang diharapkan seperti dalam survei terkini yang diatur oleh Universitas Leicester [1] di Britania Raya, Bhutan diurutkan sbg tempat paling bahagia ke-8 di bumi [2].

Pemerintahan dan politik

Biara Takstang. Buddha yaitu agama negara dan berperan penting dalam politik bangsa.

Sepanjang dasawarsa terakhir, politik Bhutan terjadi dalam kerangka monarki absolut yang berkembang menjadi monarki konstitusional. Pada 1999, raja ke-4 Bhutan menciptakan badan 10 anggota yang dikata Lhengye Zhungtshog (Dewan Menteri). Raja Bhutan yaitu kepala negara. Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh Lhengye Zhungtshog, dewan menteri. Kekuasaan legislatif dipegang oleh pemerintah dan Majelis Nasional.

Pada tahun 2008, Bhutan menciptakan sejarah dengan memperkenalkan demokrasi parlementer, sehingga kerja-kerja berubah dan partai politik sekarang resmi. Dalam sistem baru ini terdapat parlemen yang terdiri dari majelis tinggi dan majelis rendah — anggota majelis rendah terafiliasi dengan partai-partai politik. Pemilihan anggota majelis tinggi dilaksanakan untuk awalnya pada Desember 2007 sementara pemilihan anggota majelis rendah dilaksanakan pada Maret 2008. Partai Perdamaian dan Kesejahteraan Bhutan memenangi pemilihan majelis rendah dengan meraih 44 dari 47 kursi.

Kekuasaan peradilan dilaksanakan di seluruh pengadilan Bhutan. Jaksa Luhur ialah kepala administratif peradilan.

Distrik

Untuk tujuan administratif, Bhutan terbagi atas 4 dzongdey (zona administratif). Tiap dzongdey dibagi lagi menjadi dzongkhag (distrik). Mempunyai 20 dzongkhag di Bhutan. Dzongkhag yang akbar dibagi lagi menjadi disktrik yang diketahui sbg dungkhag. Di tingkat dasar, sekelompok desa membentuk konstituante yang dikata gewog dan diatur oleh gup, yang dipilih rakyat.

Dzongkhag di Bhutan.

1. Bumthang
2. Chukha (ejaan lama: Chhukha)
3. Dagana
4. Gasa
5. Haa
6. Luentse
7. Mongar
8. Paro
9. Pemagatshel (Pemagatsel)
10. Punaka
11. Samdrup Jongkhar
12. Samtse (Samchi)
13. Sarpang
14. Thimphu
15. Trashigang (Tashigang)
16. Trashiyangse
17. Trongsa (Tongsa)
18. Tsirang (Chirang)
19. Wangdue Phodrang (Wangdi Phodrang)
20. Zhemang (Shemgang)

Kota

• Jakar - pusat administratif Distrik Bumthang dan basis di mana agama Buddha masuk Bhutan.
• Mongar
• Paro - tempat bandara internasional
• Punakha - Ibukota lama
• Phuentsholing - pusat perdagangan Bhutan.
• Samdrup Jongkhar
• Thimphu - kota terbesar dan ibukota Bhutan
• Trashigang
• Trongsa

Militer dan kebijakan asing

Tentara Kerajaan Bhutan yaitu dinas militer Bhutan. Termasuk pengawal kerajaan dan Polisi Kerajaan Bhutan. Keanggotaannya sukarela, dan usia minimum untuk perekrutan yaitu 18. Jumlah tentara yang mempunyai lebih kurang 6.000 dan dilatih oleh Tentara India.[5] Memiliki aturan tahunan lebih kurang US$13,7 juta—1,8% PDB.

Meski Persetujuan 1949 dengan India kadang-kadang masih disalahtafsirkan bahwa India mengendalikan urusan luar negerinya, sekarang Bhutan memegang seluruh urusan luar negerinya sendiri termasuk isu garis perbatasan dengan RRC yang sensitif (bagi India). Templat:Inote Bhutan memiliki hubungan diplomatik dengan 22 negara, termasuk Uni Eropa, dengan misi di India, Bangladesh, Thailand dan Kuwait. Memiliki 2 misi PBB, 1 di New York dan 1 di Jenewa. Hanya India dan Bangladesh yang memiliki kantor kedutaan di Bhutan, sedangkan Thailand punya kantor konsulat di Bhutan.

Dengan akad yang lama dibuat, warganegara India dan Bhutan bisa berlangsung ke kedua negara satu sama lain tanpa paspor atau visa dan sbg gantinya memakai kartu identitas nasionalnya. Warganegara Bhutan bisa bekerja di India tanpa pembatasan resmi. Bhutan tak memiliki ikatan diplomasi resmi dengan negara tetangga utaranya, RRC, meski pertukaran lawatan pada bermacam tingkat di selang kedua negeri itu telah lebih pada tahun-tahun terkini. Persetujuan bilateral pertama selang RRC dan Bhutan ditandatangani pada 1998, dan Bhutan juga tela mendirikan konsulat di Makau dan Hong Kong. Perbatasan Bhutan dengan RRC sebagian akbar tak dibatasi dan dipertentangkan di beberapa tempat. [6]

Pada 13 November 2005, pasukan RRC menerobos Bhutan dengan dalih keadaan lingkungan telah memaksa mereka mundur ke selatan dari Himalaya. Pemerintah Bhutan mengizinkan penerobosan itu (atas kenyataan) gagasan kemanusiaan. Segera setelah itu, RRC mulai mendirikan jalan dan jembatan di wilayah Bhutan. MenLu Bhutan Khandu Wangchuk membahas masalah itu dengan pemerintah RRC sebab isu itu merebak di parlemen Bhutan. Sbg tanggapannya, JuBir Kementerian Luar Negeri Qin Gang dari RRT telah bicara bahwa perbatasan itu tetap dalam persengketaan (benar-benar mengabaikan dalih resmi yang asli atas penerobosan itu) dan bahwa kedua belah pihak terus bekerja demi resolusi perdamaian atas pertentangan itu [7]. Tidak sewenang-wenang pemerintah RRC maupun India (India masih mengendalikan beberapa urusan luar negeri Bhutan) tidak melaporkan babak apapun tentang masalah ini (kedamaian, keramahan atau apapun), dan sampai sekarang RRC terus mendirikan prasarana dan menambah garnisun militernya di Bhutan. Seorang perwira intelijen Bhutan telah bicara bahwa delegasi RRC di Bhutan memberi tau Bhutan bahwa mereka "kelewat ketentuan yang tidak boleh dilampaui." Surat kabar Bhutan Kuensel telah bicara bahwa RRC bisa memakai jalanan itu untuk melanjutkan klaimnya sepanjang perbatasan itu. [8]

Demografi

Golongan etnis dominan ialah keturunan Tibet / Tibet-Burma; imigran etnis Nepal membentuk mayoritas penduduk selatan negeri ini.

Penduduk Bhutan, pernah diperkirakan beberapa juta, telah diturunkan oleh pemerintah Bhutan sampai 750,000, setelah sebuah sensus di awal 1990-an. Sebuah sesnsus lanjutan yang dilakukan pada Juni 2005 mengurangi jumlah penduduk lebih lanjut dari 672.425 [3]. Pemerintah belum pernah meluncurkan rincian demografis jumlah penduduk sekarang. Biasanya orang percaya bahwa penduduknya sengaja terbumbung pada 1990-an sebab persepsi lebih awal bahwa bangsa dengan berpenduduk kurang dari sejuta takkan diakui oleh PBB. Sebab itu jumlah penduduk PBB lebih tinggi daripada jumlah yang dipersiapkan oleh pemerintah. CIA World Factbook memberikan jumlah penduduk 2.279.723 (dari Juli 2006) yang juga mencatat bahwa beberapa agak kurang dari 810.000.

Kepadatan penduduk, 45 km persegi (117/mil. persegi), membuat Bhutan negeri paling jarang pendudunya di Asia. Lebih kurang 20% penduduknya tinggal di wilayah perkotaan yang terdiri atas kota-kota kecil sepanjang lembah tengah dan perbatasan selatan. Persentase ini berkembang pesat sebab langkah untuk migrasi perkotaan telah diambil. Kota terbesar ialah Thimphu, ibukota, yang berpenduduk 50.000. Daerah perkotaan lain berpenduduk padat yaitu Paro dan Phuentsholing.

Di selang orang Bhurtan, beberapa golongan etnis penting diistimewakan. Golongan dominan yaitu Ngalop, sekelompok penganut Buddha yang tinggal di anggota barat negeri ini. Hukum budaya istiadat mereka berkaitan ketat dengan hukum budaya istiadat Tibet. Begitupun Sharchop ("Orang Timur"), yang dikaitkan dengan anggota timur Bhutan (namun secara tradisional mengikuti Nyingmapa daripada wujud Drukpa Kagyu yang resmi dari Agama Buddha Tibet). Kedua golongan itu dikata orang Bhutan. 15% sisanya adalh etnis Nepal, sebagian akbar Hindu.

Bahasa nasional yaitu Dzongkha, salah satu dari 53 bahasa dalam keluarga bahasa Tibet. Tulisannya, dikata Chhokey ("Bahasa Dharma"), identik dengan tulisan Tibet. Pemerintah mengelompokkan 19 bahasa-bahasa terkait di sana sbg dialek bahasa Dzongkha. Lepcha dibicarakan di barat Bhutan; Tshangla, kerabat tidak jauh Dzongkha, dibicarakan lebih luas di anggota timur. Khengkha dibicarakan di tengah Bhutan. bahasa Nepal dibicarakan lebih luas di selatan. Di sekolah bahasa Inggris ialah media instruksi dan Dzongkha diajarkan sbg bahasa resmi. Ethnologue mendaftarkan 24 bahasa yang sekarang dibicarakan di Bhutan, seluruhnya dari keluarga Tibet-Burma, kecuali Nepal, sebuah bahasa Indo-Arya. Bahasa-bahasa di Bhutan tetap tak terciri dengan tidak sewenang-wenang, dan beberapa buah belum tercatat dalam tatabahasa akademis. Bahasa Inggris juga punya jabatan resmi sekarang.

Tingkat melek huruf hanya 42,2% (56,2% pria dan 28,1% wanita). Orang berusia 14 dan yang lebih muda menyusun 39,1%, sedangkan orang berusia 15 dan 59 menyusun 56,9%, dan yang di atas 60 hanya 4%. Negeri ini memiliki usia rata-rata 20,4 tahun. Bhutan memiliki keinginan hidup 62,2 tahun (61 untuk pria dan wanita 64,5) menurut data terakhir dari Bank Dunia. Mempunyai 1.070 pria dari setiap 1.000 wanita di negeri ini.

Hukum budaya istiadat

Saat masyarakatnya dipandang bebas sama sekali bepergian keluar negeri, Bhutan sering tak terjangkau orang asing. Kesalahan cerminan lebih luas bahwa Bhutan telah membatasi visa turis, tarif yang tinggi, dan permintaan pergi dengan tur paket nampaknya menciptakan kesan ini.

Pakaian tradisional buat lelaki Ngalong and Sharchop yaitu gho, jubah sepanjang lutut yang diikatkan di pinggang dengan sabuk pakaian yang diketahui sbg kera. Wanita mengenakan gaun sepanjang pergelangan kaki, kira, yang dijepit di bahu dan diikatkan di pinggang. Kira dipadukan dengan blus lengan panjang, toego, yang dikenakan di bawah lapisan luar. Jabatan dan kelas sosial memilihkan tekstur, warna, dan dekorasi yang menghiasi pakaian. Selendang dan syal juga penanda jabatan sosial, sebab secara tradisional Bhutan yaitu masyarakat feodal. Anting-anting dikenakan oleh wanita. Yang menjadi perdebatan, sekarang hukum Bhutan mengizinkan pakaian ini buat seluruh masyarakatnya.

Nasi, dan lebih jumlah lagi jagung, yaitu konsumsi pokok negeri itu. Konsumsi di perbukitan kaya akan protein sebab konsumsi daging, khususnya unggas, yak and daging sapi. Sup daging, nasi, dan sayuran yang dikeringkan yang dibumbui dengan cabai dan keju yaitu konsumsi favorit selama musim dingin. Konsumsi susu, khususnya mentega dan keju dari yak dan sapi, juga terkenal, dan memang hampir seluruh susu diubah menjadi mentega dan keju. Minuman terkenal termasuk teh mentega, teh, anggur nasi yang dimasak dan bir. Bhutan yaitu satu-satunya negara di dunia yang telah melarang rokoq dan penjualan tembakau.

Memanah ialah olahraga nasional Bhutan dan aduan dilaksanakan secara teratur.

Olaraga nasional Bhutan yaitu memanah, dan kompetisi diadakan secara teratur di sebagian desa, yang berlainan dengan standar Olimpiade yang tak hanya dalam rincian teknis seperti penempatan tujuan dan suasana. Mempunyai 2 tujuan yang diletakkan lebih dari 100 meter jauhnya dan tem menembak dari satu ujung ke ujung lain. Setiap anggota tim menembak 2 panah per putaran. Olahraga memanah tradisional Bhutan yaitu kejadian sosial dan kompetisi diatur selang desa, kota, dan tim amatir. Biasanya jumlah konsumsi dan minuman lengkap dengan cheerleader menyanyi dan menari yang terdiri atas para pendukung tim yang ikut serta dengan istri-istrinya. Percobaan untuk mengganggu lawan termasuk berdiri di lebih kurang tujuan dan melucui kemampuan penembak. Anak panah (khuru) yaitu olahraga tim yang sama populer, di mana anak panah dari kayu yang berat yang ditunjuk dengan paku 10 cm dilemparkan ke tujuan seukuran kertas 10-12 m jauhnya.

Olahraga tradisional lainnya yaitu digor, yang bisa dituturkan sbg lempar peluru yang digabungkan dengan pelemparan ladam. Sepak bola yaitu olahraga yang lagi populer. Pada 2002, tim nas ionalBhutan sah pemain dengan Montserrat - diumumkan sbg 'Final Lainnya', pertandingan terjadi saat Brasil melawan Jerman dalam Final Piala Dunia, namun saat itu Bhutan dan Montserrat yaitu 2 tim berperingkat rendah dunia. Pertandingan itu diadakan di Stadion Nasional Changlimithang Timphu, dan Bhutan menang 4-0. Sebuah dokumenter pertandingan dibuat oleh pembuat film Belanda Johan Kramer. Rigsar yaitu gaya musik populer yang sekarang marak, dilakukan dengan campuran instrumen tradisional dan papan tuts elektronik yang bermula dari awal 1990-an; menunjukkan pengaruh musik pop India, wujud campuran pengaruh pop tradisional dan Barat. Macam tradisional termasuk zhungdra dan boedra.

Karakteristik kawasan ini yaitu macam benteng yang diketahui sbg arsitektur dzong.

Chaam atau tari topeng ialah tarian mistik yang dipertunjukkan selama festival Buddha.

Bhutan memiliki sejumlah hari libur umum, sebagian berpusar pada festival musiman, sekuler, dan keagamaan, yang termasuk Dongzhi (sekitar 1 Januari, menurut sistem penanggalan berdasarkan peredaran Bulan), Tahun Baru menurut peredaran Bulan (Februari atau Maret), hari UlTah Raja dan perayaan penobatannya, awal musim monsun resmi (22 September), Hari Nasional (17 Desember), dan sejumlah perayaan Buddha dan Hindu. malahan hari libur sekuler memiliki nada tambahan keagamaan, termasuk tari keagamaan dan doa keselamatan hari.

Tari topeng dan sendratari yaitu segi tradisional umum pada festival, biasanya disertai dengan musik tradisional. Tarian yang penuh semangat, mengenakan topeng kayu berwarna dan kostum luwes, mempertunjukkan pahlawan, setan, kepala mati, hewan, dewa, dan karikatur orang awam. Para penari menikmati perlindungan kerajaan, dan melestarikan hukum budaya rakyat dan keagamaan lawas dan mengabadikan pengetahuan dan seni lawas pembuatan topeng.

Bhutan hanya memiliki 1 surat kabar pemerintahan (Kuensel) dan 2 surat kabar swasta yang sekarang diluncurkan, 1 televisi milik pemerintah dan beberapa stasiun radio FM.

Rujukan

Lihat pula

Pranala luar

Page 14

Tags (tagged): birkirkara, unkris, birkirkara birkirkara, b, kara kota terbesar, populasi 25, 0, jiwa birkirkara terbagi, menjadi tiga, otonomi, st helen st, joseph st, mary, kota merupakan, presiden, eddie fenech, adami, pemimpin oposisi alfred, center of, studies, luar inggris bkara, com inggris, empress, helen en fete, edunitas

Page 15

Tags (tagged): birmingham, unkris, west midlands, inggris birmingham, kota, 1166 banyak industri, berkembang birmingham, selama, abad, 1889 memainkan, peran besar, dalam, usaha perang pada, perang, judas, priest, grup rock bill, oddie aktor, ozzy, osbourne, center of, studies pranala, luar, inggris situs resmi, inggris situs, resmi, studies

Page 16

Bishkek Бишкек
—  City  —
Transkripsi Kyrgyz
• ISO 9	biškek
• BGN/PCGN	bishkek
• ALA-LC	bishkek
Ala-Too Square
Bendera Simbol
Lokasi di Kirgizstan
Negara	Kyrgyzstan
Shaar	Bishkek[1] (It is, however, the capital of the Chuy Province)
Raion[2]
Pemerintahan
• Mayor	Isa Omurkulov
Luas[3]
• Total	127 km2 (49 mil²)
Ketinggian	800 m (2,600 ft)
Populasi (1999)[3]
• Total	762.308
• Perkiraan (2007)	1.250.000
• Kepadatan	Bad rounding here6,000/km2 (Bad rounding here16,000/sq mi)
Zona ketika	UTC+6 (UTC+6)
Kode wilayah	312

Kota Bishkek

Bishkek (populasi 800.000 jiwa), didirikan pada tahun 1878, adalah ibu kota Kirgizstan. Dari 1926 sampai 1991, kota ini dikenal dengan nama Frunze, yang diambil dari pemimpin militer Bolshevik Mikhail Frunze. Dalam bahasa Kirgiz, Bishkek adalah suatu tong susu sebagai memfermentasi susu kuda betina (kumis), minuman nasional Kirgizstan.

Secara arsitektur, Bishkek merupakan kota dengan jalan akbar yang luas dan propertti umum bermarmer serta apartemen bercorak Uni Soviet. Bangunan-bangunan tersebut ditata berpola papan main dam (checkerboard). Sebagian akbar jalan raya diapit pada kedua sudutnya oleh arus irigasi yang sempit sebagai pengairan bagi pepohonan sehingga mengurangi teriknya matahari pada musim panas dan secara keseluruhan memperindah kota Bishkek.

Bishkek berada pada ketinggian 800 m, tepatnya di pinggir sebelah utara pegunungan Ala-Too, suatu perluasan dari gunung Tien Shan, yang tingginya sampai 4.800 m sehingga membuat latar belakangan pemandangan kota yang indah. Di sebelah utara Bishkek terdapat padang rumput luas tanpa pohon (steppe) yang subur dan memanjang sampai negara tetangga Kazakhstan. Sungai Chui mengalir di sebagian akbar wilayah Bishkek.

Daftar isi

• 1 Sejarah
• 2 Geografi
• 3 Obyek wisata
• 4 Kota kembar
• 5 Pustaka

Sejarah

Pada seratus tahun dahulu, Bishkek, salah satu rute jalur sutra, menjadi sebagai tempat peristirahatan bagi kafilah (caravan) yang melewati pegunungan Tien Shan. Pada 1825, wilayah ini diperkuat pertahanannya oleh khan Uzbek pada pemerintahan Kokhand dengan benteng lumpur. Pada 1862, benteng tersebut dikuasai dan diruntuhkan tatkala Tzar Rusia menganeksasi wilayah itu. Kemudian lokasi tersebut menjadi garnisun Rusia serta dikembangkan dan dinamakan Pishpek semenjak 1877 oleh pemerintah Rusia sebagai mendorong kaum miskin Rusia yang diberikan ladang sawah bertanah hitam sebagai menetap di sana. Pada 1926, kota Pishpek menjadi ibu kota ASSR Kirgiz yang baru diwujudkan dan dinamakan Frunze setelah Mikhail Frunze, rekan terdekat Lenin yang lahir di Bishkek dan memperagakan peran penting selama revolusi 1905 dan 1917 serta selama perang saudara Rusia pada awal 1920-an.

Setelah pecahnya Uni Soviet, Kirgizstan merdeka pada 1991, dan kota itu dinamakan Bishkek. Kini, Bishkek sarat dengan kehidupan dan berkembang pesat, dengan restoran dan kafe serta mobil Eropa bekas meramaikan jalan raya. Pada era Soviet, kota ini merupakan kawasan perindustrian, walaupun sekarang hanya sedikit pabrik yang masih beroperasi. Bishkek juga menjadi markas bagi sekolah pelatihan pilot militer Soviet, dan di antara pelajarnya ialah mantan presiden Mesir, Hosni Mubarak.

Pada 2002, Amerika Serikat diijinkan sebagai menjadikan Bandar Udara Internasional Manas sebagai pangkalan udara sebagai operasi militernya di Afghanistan dan Irak, menamakannya Pangkalan Udara Ganci AS. Tidak mau ketinggalan, Rusia kemudian mendirikan pangkalan udaranya di wilayah Kant.

Geografi

Iklim

Bishkek memiliki iklim kontinental yang lembap dengan rata-rata 322 hari cerah per tahun karena letak-nya di pegunungan. Rata-rata presipitasi berkisar antara 440 millimetre (17 in) per tahun. Suhu rata-rata per hari berkisar antara −3 °C (26.6 °F) pada bulan Januari sampai 25 °C (77.0 °F) pada bulan Juli.[4]

Obyek wisata

• Pegunungan Ala-Too, jaraknya 40 kilometer, memberikan latar belakangan kota yang indah
• Taman Nasional Ala Archa
• Beberapa patung Vladimir Lenin masih tersisa, yang terbesar terletak di seberang gedung parlemen – dipindahkan tahun 2003 dari lokasi semula di lapangan utama yang terlalu mencolok. Suatu patung Mikhail Frunze yang sedang menunggang kuda berdiri di taman tidak jauh stasiun kereta api.
• Gedung utama pemerintah, Gedung Putih, mempunyai tujuh lantai bermarmer serta bekas markas Partai Komunis SSR Kirgiz.

Kota kembar

Bishek memiliki Kota kembar sebagai berikut:

• Almaty, Kazakhstan
• Astana, Kazakhstan
• Colorado Springs, Colorado, Amerika Serikat, semenjak 1994
• Meriden, Connecticut, Amerika Serikat, semenjak 2005
• Ankara, Turki
• İzmir, Turki
• Toronto, Kanada, semenjak 2008
• Ürümqi, Republik Rakyat Cina
• Minsk, Belarus, semenjak 2008

Pustaka

Page 17

Bissau
Pusat kota Bissau diamati dari Pensão Central
Bendera Lambang
Location of Bissau in Guinea-Bissau
Negara	Guinea-Bissau
Region	Bissau Autonomous Sector
Region
Luas
• Total	30 mil² (77 km2)
Populasi (2007)
• Total	407.424 est,
• Kepadatan	137,040/sq mi (5.291,2/km2)

Bissau yaitu ibu kota sekaligus kota terbesar Guinea Bissau. Penduduknya berjumlah 388.000 jiwa (2004).

Hubungan internasional

Kota kembar

• Águeda Municipality, Portugal
• Dakar, Senegal
• Taipei, Taiwan

Rujukan

Page 18

Bissau
Pusat kota Bissau diamati dari Pensão Central
Bendera Lambang
Location of Bissau in Guinea-Bissau
Negara	Guinea-Bissau
Region	Bissau Autonomous Sector
Region
Luas
• Total	30 mil² (77 km2)
Populasi (2007)
• Total	407.424 est,
• Kepadatan	137,040/sq mi (5.291,2/km2)

Bissau yaitu ibu kota sekaligus kota terbesar Guinea Bissau. Penduduknya berjumlah 388.000 jiwa (2004).

Hubungan internasional

Kota kembar

• Águeda Municipality, Portugal
• Dakar, Senegal
• Taipei, Taiwan

Rujukan

Page 19

Bissau
Pusat kota Bissau diamati dari Pensão Central
Bendera Lambang
Location of Bissau in Guinea-Bissau
Negara	Guinea-Bissau
Region	Bissau Autonomous Sector
Region
Luas
• Total	30 mil² (77 km2)
Populasi (2007)
• Total	407.424 est,
• Kepadatan	137,040/sq mi (5.291,2/km2)

Bissau yaitu ibu kota sekaligus kota terbesar Guinea Bissau. Penduduknya berjumlah 388.000 jiwa (2004).

Hubungan internasional

Kota kembar

• Águeda Municipality, Portugal
• Dakar, Senegal
• Taipei, Taiwan

Rujukan

Page 20

Bissau
Pusat kota Bissau diamati dari Pensão Central
Bendera Lambang
Location of Bissau in Guinea-Bissau
Negara	Guinea-Bissau
Region	Bissau Autonomous Sector
Region
Luas
• Total	30 mil² (77 km2)
Populasi (2007)
• Total	407.424 est,
• Kepadatan	137,040/sq mi (5.291,2/km2)

Bissau yaitu ibu kota sekaligus kota terbesar Guinea Bissau. Penduduknya berjumlah 388.000 jiwa (2004).

Hubungan internasional

Kota kembar

• Águeda Municipality, Portugal
• Dakar, Senegal
• Taipei, Taiwan

Rujukan

Page 21

Bishkek Бишкек
—  City  —
Transkripsi Kyrgyz
• ISO 9	biškek
• BGN/PCGN	bishkek
• ALA-LC	bishkek
Ala-Too Square
Bendera Simbol
Lokasi di Kirgizstan
Negara	Kyrgyzstan
Shaar	Bishkek[1] (It is, however, the capital of the Chuy Province)
Raion[2]
Pemerintahan
• Mayor	Isa Omurkulov
Luas[3]
• Total	127 km2 (49 mil²)
Ketinggian	800 m (2,600 ft)
Populasi (1999)[3]
• Total	762.308
• Bertambah kurang (2007)	1.250.000
• Kepadatan	Bad rounding here6,000/km2 (Bad rounding here16,000/sq mi)
Zona waktu	UTC+6 (UTC+6)
Kode wilayah	312

Kota Bishkek

Bishkek (populasi 800.000 jiwa), didirikan pada tahun 1878, merupakan ibu kota Kirgizstan. Dari 1926 hingga 1991, kota ini dikenal dengan nama Frunze, yang diambil dari pimpinan militer Bolshevik Mikhail Frunze. Dalam bahasa Kirgiz, Bishkek merupakan sebuah tong susu kepada memfermentasi susu kuda betina (kumis), minuman nasional Kirgizstan.

Secara arsitektur, Bishkek merupakan kota dengan jalan luhur yang luas dan yang didirikan umum bermarmer serta apartemen bercorak Uni Soviet. Bangunan-bangunan tersebut ditata berpola papan main dam (checkerboard). Beberapa luhur jalan raya diapit pada kedua sudutnya oleh aliran irigasi yang ketat kepada pengairan bagi pepohonan sehingga mengurangi teriknya matahari pada musim panas dan secara keseluruhan memperindah kota Bishkek.

Bishkek berada pada ketinggian 800 m, tepatnya di pinggir sebelah utara pegunungan Ala-Too, sebuah perluasan dari gunung Tien Shan, yang tingginya mencapai 4.800 m sehingga menciptakan latar belakang pemandangan kota yang indah. Di sebelah utara Bishkek terdapat padang rumput luas tanpa pohon (steppe) yang subur dan memanjang hingga negara tetangga Kazakhstan. Sungai Chui mengalir di beberapa luhur wilayah Bishkek.

Sejarah

Pada zaman dahulu, Bishkek, salah satu rute jalur sutra, menjadi kepada tempat peristirahatan bagi kafilah (caravan) yang melalui pegunungan Tien Shan. Pada 1825, wilayah ini diperkuat pertahanannya oleh khan Uzbek pada pemerintahan Kokhand dengan benteng lumpur. Pada 1862, benteng tersebut dikuasai dan diruntuhkan tatkala Tzar Rusia menganeksasi wilayah itu. Yang belakang sekali lokasi tersebut menjadi garnisun Rusia serta dikembangkan dan dinamakan Pishpek semenjak 1877 oleh pemerintah Rusia kepada mendorong kaum miskin Rusia yang diberikan ladang sawah bertanah hitam kepada menetap di sana. Pada 1926, kota Pishpek menjadi ibu kota ASSR Kirgiz yang baru dibuat dan dinamakan Frunze setelah Mikhail Frunze, rekan terdekat Lenin yang lahir di Bishkek dan memainkan peran penting selama revolusi 1905 dan 1917 serta selama perang saudara Rusia pada permulaan 1920-an.

Setelah pecahnya Uni Soviet, Kirgizstan merdeka pada 1991, dan kota itu dinamakan Bishkek. Kini, Bishkek sarat dengan kehidupan dan mengembang pesat, dengan restoran dan kafe serta mobil Eropa kesan meramaikan jalan raya. Pada era Soviet, kota ini merupakan daerah perindustrian, walaupun kini hanya sedikit pabrik yang sedang beroperasi. Bishkek juga menjadi markas bagi sekolah pelatihan pilot militer Soviet, dan di selang pelajarnya ialah mantan presiden Mesir, Hosni Mubarak.

Pada 2002, Amerika Serikat diijinkan kepada menjadikan Bandar Udara Internasional Manas kepada pangkalan udara kepada operasi militernya di Afghanistan dan Irak, menamakannya Pangkalan Udara Ganci AS. Tidak bersedia tertinggal, Rusia yang belakang sekali membangun pangkalan udaranya di wilayah Kant.

Geografi

Iklim

Bishkek memiliki iklim kontinental yang lembap dengan rata-rata 322 hari cerah per tahun karena letak-nya di pegunungan. Rata-rata presipitasi berkisar selang 440 millimetre (17 in) per tahun. Suhu rata-rata per hari berkisar selang −3 °C (26.6 °F) pada bulan Januari hingga 25 °C (77.0 °F) pada bulan Juli.[4]

Obyek wisata

• Pegunungan Ala-Too, jaraknya 40 kilometer, memberikan latar belakang kota yang indah
• Taman Nasional Ala Archa
• Beberapa patung Vladimir Lenin sedang tersisa, yang terbesar terletak di seberang gedung parlemen – dipindahkan tahun 2003 dari lokasi semula di lapangan utama yang terlalu mencolok. Sebuah patung Mikhail Frunze yang sedang menunggang kuda berdiri di taman tidak jauh stasiun kereta api.
• Gedung utama pemerintah, Gedung Putih, memiliki tujuh lantai bermarmer serta kesan markas Partai Komunis SSR Kirgiz.

Kota kembar

Bishek memiliki Kota kembar kepada berikut:

• Almaty, Kazakhstan
• Astana, Kazakhstan
• Colorado Springs, Colorado, Amerika Serikat, semenjak 1994
• Meriden, Connecticut, Amerika Serikat, semenjak 2005
• Ankara, Turki
• İzmir, Turki
• Toronto, Kanada, semenjak 2008
• Ürümqi, Republik Rakyat Cina
• Minsk, Belarus, semenjak 2008

Referensi

Page 22

Bishkek Бишкек
—  City  —
Transkripsi Kyrgyz
• ISO 9	biškek
• BGN/PCGN	bishkek
• ALA-LC	bishkek
Ala-Too Square
Bendera Simbol
Lokasi di Kirgizstan
Negara	Kyrgyzstan
Shaar	Bishkek[1] (It is, however, the capital of the Chuy Province)
Raion[2]
Pemerintahan
• Mayor	Isa Omurkulov
Luas[3]
• Total	127 km2 (49 mil²)
Ketinggian	800 m (2,600 ft)
Populasi (1999)[3]
• Total	762.308
• Bertambah kurang (2007)	1.250.000
• Kepadatan	Bad rounding here6,000/km2 (Bad rounding here16,000/sq mi)
Zona waktu	UTC+6 (UTC+6)
Kode wilayah	312

Kota Bishkek

Bishkek (populasi 800.000 jiwa), didirikan pada tahun 1878, merupakan ibu kota Kirgizstan. Dari 1926 hingga 1991, kota ini dikenal dengan nama Frunze, yang diambil dari pimpinan militer Bolshevik Mikhail Frunze. Dalam bahasa Kirgiz, Bishkek merupakan sebuah tong susu kepada memfermentasi susu kuda betina (kumis), minuman nasional Kirgizstan.

Secara arsitektur, Bishkek merupakan kota dengan jalan luhur yang luas dan yang didirikan umum bermarmer serta apartemen bercorak Uni Soviet. Bangunan-bangunan tersebut ditata berpola papan main dam (checkerboard). Beberapa luhur jalan raya diapit pada kedua sudutnya oleh aliran irigasi yang dekat kepada pengairan bagi pepohonan sehingga mengurangi teriknya matahari pada musim panas dan secara semuanya memperindah kota Bishkek.

Bishkek berada pada ketinggian 800 m, tepatnya di pinggir sebelah utara pegunungan Ala-Too, sebuah perluasan dari gunung Tien Shan, yang tingginya hingga 4.800 m sehingga menciptakan latar belakang pemandangan kota yang indah. Di sebelah utara Bishkek terdapat padang rumput luas tanpa pohon (steppe) yang subur dan memanjang hingga negara tetangga Kazakhstan. Sungai Chui mengalir di beberapa luhur wilayah Bishkek.

Sejarah

Pada zaman dahulu, Bishkek, salah satu rute jalur sutra, dijadikan kepada tempat peristirahatan bagi kafilah (caravan) yang melalui pegunungan Tien Shan. Pada 1825, wilayah ini diperkuat pertahanannya oleh khan Uzbek pada pemerintahan Kokhand dengan benteng lumpur. Pada 1862, benteng tersebut dikuasai dan diruntuhkan tatkala Tzar Rusia menganeksasi wilayah itu. Yang belakang sekali lokasi tersebut dijadikan garnisun Rusia serta dikembangkan dan dikata Pishpek semenjak 1877 oleh pemerintah Rusia kepada mendorong kaum miskin Rusia yang diberikan ladang sawah bertanah hitam kepada menetap di sana. Pada 1926, kota Pishpek dijadikan ibu kota ASSR Kirgiz yang baru dibuat dan dikata Frunze setelah Mikhail Frunze, rekan terdekat Lenin yang lahir di Bishkek dan memainkan peran penting selama revolusi 1905 dan 1917 serta selama perang saudara Rusia pada permulaan 1920-an.

Setelah pecahnya Uni Soviet, Kirgizstan merdeka pada 1991, dan kota itu dikata Bishkek. Kini, Bishkek sarat dengan kehidupan dan mengembang pesat, dengan restoran dan kafe serta mobil Eropa kesan meramaikan jalan raya. Pada era Soviet, kota ini merupakan daerah perindustrian, walaupun kini hanya sedikit pabrik yang sedang beroperasi. Bishkek juga dijadikan markas bagi sekolah pelatihan pilot militer Soviet, dan di selang pelajarnya ialah mantan presiden Mesir, Hosni Mubarak.

Pada 2002, Amerika Serikat diijinkan kepada menjadikan Bandar Udara Internasional Manas kepada pangkalan udara kepada operasi militernya di Afghanistan dan Irak, menamakannya Pangkalan Udara Ganci AS. Tidak bersedia ketertinggalan, Rusia yang belakang sekali membangun pangkalan udaranya di wilayah Kant.

Geografi

Iklim

Bishkek memiliki iklim kontinental yang lembap dengan rata-rata 322 hari cerah per tahun sebab letak-nya di pegunungan. Rata-rata presipitasi berkisar selang 440 millimetre (17 in) per tahun. Suhu rata-rata per hari berkisar selang −3 °C (26.6 °F) pada bulan Januari hingga 25 °C (77.0 °F) pada bulan Juli.[4]

Obyek wisata

• Pegunungan Ala-Too, jaraknya 40 kilometer, memberikan latar belakang kota yang indah
• Taman Nasional Ala Archa
• Beberapa patung Vladimir Lenin sedang tersisa, yang terbesar terletak di seberang gedung parlemen – dipindahkan tahun 2003 dari lokasi semula di lapangan utama yang terlalu mencolok. Sebuah patung Mikhail Frunze yang sedang menunggang kuda berdiri di taman tidak jauh stasiun kereta api.
• Gedung utama pemerintah, Gedung Putih, memiliki tujuh lantai bermarmer serta kesan markas Partai Komunis SSR Kirgiz.

Kota kembar

Bishek memiliki Kota kembar kepada berikut:

• Almaty, Kazakhstan
• Astana, Kazakhstan
• Colorado Springs, Colorado, Amerika Serikat, semenjak 1994
• Meriden, Connecticut, Amerika Serikat, semenjak 2005
• Ankara, Turki
• İzmir, Turki
• Toronto, Kanada, semenjak 2008
• Ürümqi, Republik Rakyat Cina
• Minsk, Belarus, semenjak 2008

Referensi

Page 23

Bishkek Бишкек
—  City  —
Transkripsi Kyrgyz
• ISO 9	biškek
• BGN/PCGN	bishkek
• ALA-LC	bishkek
Ala-Too Square
Bendera Simbol
Lokasi di Kirgizstan
Negara	Kyrgyzstan
Shaar	Bishkek[1] (It is, however, the capital of the Chuy Province)
Raion[2]
Pemerintahan
• Mayor	Isa Omurkulov
Luas[3]
• Total	127 km2 (49 mil²)
Ketinggian	800 m (2,600 ft)
Populasi (1999)[3]
• Total	762.308
• Bertambah kurang (2007)	1.250.000
• Kepadatan	Bad rounding here6,000/km2 (Bad rounding here16,000/sq mi)
Zona waktu	UTC+6 (UTC+6)
Kode wilayah	312

Kota Bishkek

Bishkek (populasi 800.000 jiwa), didirikan pada tahun 1878, merupakan ibu kota Kirgizstan. Dari 1926 hingga 1991, kota ini dikenal dengan nama Frunze, yang diambil dari pimpinan militer Bolshevik Mikhail Frunze. Dalam bahasa Kirgiz, Bishkek merupakan sebuah tong susu kepada memfermentasi susu kuda betina (kumis), minuman nasional Kirgizstan.

Secara arsitektur, Bishkek merupakan kota dengan jalan luhur yang luas dan yang didirikan umum bermarmer serta apartemen bercorak Uni Soviet. Bangunan-bangunan tersebut ditata berpola papan main dam (checkerboard). Beberapa luhur jalan raya diapit pada kedua sudutnya oleh aliran irigasi yang dekat kepada pengairan bagi pepohonan sehingga mengurangi teriknya matahari pada musim panas dan secara semuanya memperindah kota Bishkek.

Bishkek berada pada ketinggian 800 m, tepatnya di pinggir sebelah utara pegunungan Ala-Too, sebuah perluasan dari gunung Tien Shan, yang tingginya hingga 4.800 m sehingga menciptakan latar belakang pemandangan kota yang indah. Di sebelah utara Bishkek terdapat padang rumput luas tanpa pohon (steppe) yang subur dan memanjang hingga negara tetangga Kazakhstan. Sungai Chui mengalir di beberapa luhur wilayah Bishkek.

Sejarah

Pada zaman dahulu, Bishkek, salah satu rute jalur sutra, dijadikan kepada tempat peristirahatan bagi kafilah (caravan) yang melalui pegunungan Tien Shan. Pada 1825, wilayah ini diperkuat pertahanannya oleh khan Uzbek pada pemerintahan Kokhand dengan benteng lumpur. Pada 1862, benteng tersebut dikuasai dan diruntuhkan tatkala Tzar Rusia menganeksasi wilayah itu. Yang belakang sekali lokasi tersebut dijadikan garnisun Rusia serta dikembangkan dan dikata Pishpek semenjak 1877 oleh pemerintah Rusia kepada mendorong kaum miskin Rusia yang diberikan ladang sawah bertanah hitam kepada menetap di sana. Pada 1926, kota Pishpek dijadikan ibu kota ASSR Kirgiz yang baru dibuat dan dikata Frunze setelah Mikhail Frunze, rekan terdekat Lenin yang lahir di Bishkek dan memainkan peran penting selama revolusi 1905 dan 1917 serta selama perang saudara Rusia pada permulaan 1920-an.

Setelah pecahnya Uni Soviet, Kirgizstan merdeka pada 1991, dan kota itu dikata Bishkek. Kini, Bishkek sarat dengan kehidupan dan mengembang pesat, dengan restoran dan kafe serta mobil Eropa kesan meramaikan jalan raya. Pada era Soviet, kota ini merupakan daerah perindustrian, walaupun kini hanya sedikit pabrik yang sedang beroperasi. Bishkek juga dijadikan markas bagi sekolah pelatihan pilot militer Soviet, dan di selang pelajarnya ialah mantan presiden Mesir, Hosni Mubarak.

Pada 2002, Amerika Serikat diijinkan kepada menjadikan Bandar Udara Internasional Manas kepada pangkalan udara kepada operasi militernya di Afghanistan dan Irak, menamakannya Pangkalan Udara Ganci AS. Tidak bersedia ketertinggalan, Rusia yang belakang sekali membangun pangkalan udaranya di wilayah Kant.

Geografi

Iklim

Bishkek memiliki iklim kontinental yang lembap dengan rata-rata 322 hari cerah per tahun sebab letak-nya di pegunungan. Rata-rata presipitasi berkisar selang 440 millimetre (17 in) per tahun. Suhu rata-rata per hari berkisar selang −3 °C (26.6 °F) pada bulan Januari hingga 25 °C (77.0 °F) pada bulan Juli.[4]

Obyek wisata

• Pegunungan Ala-Too, jaraknya 40 kilometer, memberikan latar belakang kota yang indah
• Taman Nasional Ala Archa
• Beberapa patung Vladimir Lenin sedang tersisa, yang terbesar terletak di seberang gedung parlemen – dipindahkan tahun 2003 dari lokasi semula di lapangan utama yang terlalu mencolok. Sebuah patung Mikhail Frunze yang sedang menunggang kuda berdiri di taman tidak jauh stasiun kereta api.
• Gedung utama pemerintah, Gedung Putih, memiliki tujuh lantai bermarmer serta kesan markas Partai Komunis SSR Kirgiz.

Kota kembar

Bishek memiliki Kota kembar kepada berikut:

• Almaty, Kazakhstan
• Astana, Kazakhstan
• Colorado Springs, Colorado, Amerika Serikat, semenjak 1994
• Meriden, Connecticut, Amerika Serikat, semenjak 2005
• Ankara, Turki
• İzmir, Turki
• Toronto, Kanada, semenjak 2008
• Ürümqi, Republik Rakyat Cina
• Minsk, Belarus, semenjak 2008

Referensi

Page 24

Bishkek Бишкек
—  City  —
Transkripsi Kyrgyz
• ISO 9	biškek
• BGN/PCGN	bishkek
• ALA-LC	bishkek
Ala-Too Square
Bendera Simbol
Lokasi di Kirgizstan
Negara	Kyrgyzstan
Shaar	Bishkek[1] (It is, however, the capital of the Chuy Province)
Raion[2]
Pemerintahan
• Mayor	Isa Omurkulov
Luas[3]
• Total	127 km2 (49 mil²)
Ketinggian	800 m (2,600 ft)
Populasi (1999)[3]
• Total	762.308
• Bertambah kurang (2007)	1.250.000
• Kepadatan	Bad rounding here6,000/km2 (Bad rounding here16,000/sq mi)
Zona waktu	UTC+6 (UTC+6)
Kode wilayah	312

Kota Bishkek

Bishkek (populasi 800.000 jiwa), didirikan pada tahun 1878, merupakan ibu kota Kirgizstan. Dari 1926 hingga 1991, kota ini dikenal dengan nama Frunze, yang diambil dari pimpinan militer Bolshevik Mikhail Frunze. Dalam bahasa Kirgiz, Bishkek merupakan sebuah tong susu kepada memfermentasi susu kuda betina (kumis), minuman nasional Kirgizstan.

Secara arsitektur, Bishkek merupakan kota dengan jalan luhur yang luas dan yang didirikan umum bermarmer serta apartemen bercorak Uni Soviet. Bangunan-bangunan tersebut ditata berpola papan main dam (checkerboard). Beberapa luhur jalan raya diapit pada kedua sudutnya oleh aliran irigasi yang ketat kepada pengairan bagi pepohonan sehingga mengurangi teriknya matahari pada musim panas dan secara keseluruhan memperindah kota Bishkek.

Bishkek berada pada ketinggian 800 m, tepatnya di pinggir sebelah utara pegunungan Ala-Too, sebuah perluasan dari gunung Tien Shan, yang tingginya mencapai 4.800 m sehingga menciptakan latar belakang pemandangan kota yang indah. Di sebelah utara Bishkek terdapat padang rumput luas tanpa pohon (steppe) yang subur dan memanjang hingga negara tetangga Kazakhstan. Sungai Chui mengalir di beberapa luhur wilayah Bishkek.

Sejarah

Pada zaman dahulu, Bishkek, salah satu rute jalur sutra, menjadi kepada tempat peristirahatan bagi kafilah (caravan) yang melalui pegunungan Tien Shan. Pada 1825, wilayah ini diperkuat pertahanannya oleh khan Uzbek pada pemerintahan Kokhand dengan benteng lumpur. Pada 1862, benteng tersebut dikuasai dan diruntuhkan tatkala Tzar Rusia menganeksasi wilayah itu. Yang belakang sekali lokasi tersebut menjadi garnisun Rusia serta dikembangkan dan dinamakan Pishpek semenjak 1877 oleh pemerintah Rusia kepada mendorong kaum miskin Rusia yang diberikan ladang sawah bertanah hitam kepada menetap di sana. Pada 1926, kota Pishpek menjadi ibu kota ASSR Kirgiz yang baru dibuat dan dinamakan Frunze setelah Mikhail Frunze, rekan terdekat Lenin yang lahir di Bishkek dan memainkan peran penting selama revolusi 1905 dan 1917 serta selama perang saudara Rusia pada permulaan 1920-an.

Setelah pecahnya Uni Soviet, Kirgizstan merdeka pada 1991, dan kota itu dinamakan Bishkek. Kini, Bishkek sarat dengan kehidupan dan mengembang pesat, dengan restoran dan kafe serta mobil Eropa kesan meramaikan jalan raya. Pada era Soviet, kota ini merupakan daerah perindustrian, walaupun kini hanya sedikit pabrik yang sedang beroperasi. Bishkek juga menjadi markas bagi sekolah pelatihan pilot militer Soviet, dan di selang pelajarnya ialah mantan presiden Mesir, Hosni Mubarak.

Pada 2002, Amerika Serikat diijinkan kepada menjadikan Bandar Udara Internasional Manas kepada pangkalan udara kepada operasi militernya di Afghanistan dan Irak, menamakannya Pangkalan Udara Ganci AS. Tidak bersedia tertinggal, Rusia yang belakang sekali membangun pangkalan udaranya di wilayah Kant.

Geografi

Iklim

Bishkek memiliki iklim kontinental yang lembap dengan rata-rata 322 hari cerah per tahun karena letak-nya di pegunungan. Rata-rata presipitasi berkisar selang 440 millimetre (17 in) per tahun. Suhu rata-rata per hari berkisar selang −3 °C (26.6 °F) pada bulan Januari hingga 25 °C (77.0 °F) pada bulan Juli.[4]

Obyek wisata

• Pegunungan Ala-Too, jaraknya 40 kilometer, memberikan latar belakang kota yang indah
• Taman Nasional Ala Archa
• Beberapa patung Vladimir Lenin sedang tersisa, yang terbesar terletak di seberang gedung parlemen – dipindahkan tahun 2003 dari lokasi semula di lapangan utama yang terlalu mencolok. Sebuah patung Mikhail Frunze yang sedang menunggang kuda berdiri di taman tidak jauh stasiun kereta api.
• Gedung utama pemerintah, Gedung Putih, memiliki tujuh lantai bermarmer serta kesan markas Partai Komunis SSR Kirgiz.

Kota kembar

Bishek memiliki Kota kembar kepada berikut:

• Almaty, Kazakhstan
• Astana, Kazakhstan
• Colorado Springs, Colorado, Amerika Serikat, semenjak 1994
• Meriden, Connecticut, Amerika Serikat, semenjak 2005
• Ankara, Turki
• İzmir, Turki
• Toronto, Kanada, semenjak 2008
• Ürümqi, Republik Rakyat Cina
• Minsk, Belarus, semenjak 2008

Referensi

Page 25

Bissau
Pusat kota Bissau dilihat dan diteliti dari Pensão Central
Bendera Simbol
Location of Bissau in Guinea-Bissau
Negara	Guinea-Bissau
Region	Bissau Autonomous Sector
Region
Luas
• Total	30 mil² (77 km2)
Populasi (2007)
• Total	407.424 est,
• Kepadatan	137,040/sq mi (5.291,2/km2)

Bissau yaitu ibu kota sekaligus kota terbesar Guinea Bissau. Warganya berjumlah 388.000 jiwa (2004).

Hubungan internasional

Kota kembar

• Águeda Municipality, Portugal
• Dakar, Senegal
• Taipei, Taiwan

Pustaka

Page 26

Bissau
Pusat kota Bissau dilihat dan diteliti dari Pensão Central
Bendera Simbol
Location of Bissau in Guinea-Bissau
Negara	Guinea-Bissau
Region	Bissau Autonomous Sector
Region
Luas
• Total	30 mil² (77 km2)
Populasi (2007)
• Total	407.424 est,
• Kepadatan	137,040/sq mi (5.291,2/km2)

Bissau yaitu ibu kota sekaligus kota terbesar Guinea Bissau. Warganya berjumlah 388.000 jiwa (2004).

Hubungan internasional

Kota kembar

• Águeda Municipality, Portugal
• Dakar, Senegal
• Taipei, Taiwan

Pustaka