Dalam meredam masalah gejala konflik disintegrasi Papua SBY jk menggunakan jalan damai dengan cara

Keterangan gambar,

Presiden SBY bersama Panglima TNI Agus Suhartono di sebuah acara.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta negara-negara lain menghormati keberadaan Papua sebagai bagian wilayah Indonesia, dengan menghindari propaganda dan provokasi kelompok tertentu.

"Hendaknya semua pihak, di dalam dan luar negeri, menghindari segala bentuk propaganda dan provokasi yang dapat menganggu kedaulatan wilayah Indonesia," kata Presiden SBY, dalam pidato kenegaraan di depan sidang bersama DPD dan DPR, di Gedung DPR, Jumat (16/08), ketika menyinggung persoalan gerakan separatisme di Papua.

"Selama ini, kita, bangsa Indonesia, senantiasa menghormati kedaulatan dan integritas negara lain, negara-negara sahabat kami. Oleh karena itu, prinsip yang sama juga diterapkan secara resiprokal," kata Presiden, dalam pidatonya.

"Jangan lukai perasaan bangsa indonesia," tandas Yudhoyono, yang disambut tepuk tangan peserta sidang. "Karena kami juga tidak ingin melukai bangsa lain".

Presiden dalam pidatonya tidak secara eksplisit menyebut nama negara yang dimaksudnya. Namun sebelumnya, Indonesia mengecam pembukaan kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka, OPM di Oxford, Inggris, pada Mei 2013 lalu.

Saat itu, Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa memanggil Duta Besar Inggris, Mark Canning terkait acara tersebut yang juga dihadiri anggota parlemen Inggris dan Walikota Oxford.

Kemenlu Indonesia menyebut pemanggilan ini sebagai bentuk protes keras Indonesia, walaupun Dubes Inggris kemudian menyatakan, Inggris mendukung kedaulatan Indonesia dan tidak mendukung aksi kelompok yang berupaya untuk memerdekakan Papua.

Pernyataan Presiden ini juga terjadi setelah OPM mengklaim akan meresmikan kantor perwakilannya di Denhag, Belanda, Kamis (15/08), yang kemudian diikuti unjuk rasa ribuan para pendukungnya di sejumlah kota di Papua.

Di hadapan peserta sidang, SBY berulangkali menegaskan bahwa Papua dan Aceh merupakan "bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI... Pendirian ini merupakan harga mati... Ini bersifat fundamental dan tidak bisa ditawar-tawar."

Secara khusus, Presiden SBY juga menyinggung perkembangan terbaru di Aceh, yang pada Kamis (15/08) kemarin memperingati delapan tahun perjanjian damai Helsinki, antara Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, GAM.

Keterangan gambar,

Presiden SBY dalam pidatonya juga meminta semua pihak, termasuk masyarakat Aceh, untuk mengubur konflik di masa lalu.

Presiden mengajak semua pihak untuk menghindari "segala hal yang berpotensi menciptakan kemunduran dan kembali ke situasi tidak aman seperti di masa lalu".

"Semua pihak,"demikian harapan Presiden, "memegang teguh semangat dan ketulusan hati untuk mengubur konflik di masa lalu dan melangkah ke depan untuk membangun diri dalam naungan NKRI."

Pernyataan Presiden ini kemudian mendapat balasan tepuk tangan dari peserta sidang.

Persoalan terbaru yang muncul di Aceh adalah polemik antara Jakarta dan pemerintah Aceh terkait Perda tentang bendera Aceh.

Pemerintah pusat mengganggap simbol bendera Aceh mirip dengan bendera GAM, sehingga mereka meminta diubah.

Namun permintaan ini ditolak Pemerintah Aceh dan DPR Aceh, yang menganggap simbol bendera itu tidak melanggar peraturan dan MOU Helsinki.

Sejauh ini perundingan terhadap persoalan ini masih berlangsung, dan diperpanjang sampai Oktober nanti.

Jakarta, CNN Indonesia --

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berjanji membantu pemerintah menyelesaikan konflik di Papua melalui jalur perdamaian. Dia menekankan bahwa upaya mendamaikan pihak yang bertikai harus berpegang pada prinsip win-win solution dan dignity for all.

"Dalam hal ini tidak boleh ada pihak yang merasa kalah dan dilecehkan martabatnya. Misalnya pada saat upaya damai Aceh, pihak GAM tidak pernah menyerahkan senjatanya ke pihak pemerintah, namun mereka potong sendiri menjadi dua bagian. Itu adalah upaya menjaga martabat pihak GAM," kata JK dalam acara di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (14/10).

JK optimis konflik di Papua bisa diselesaikan melalui jalur perundingan damai. Apalagi jika merujuk pada sejarah kemerdekaan Indonesia. Kata dia, pemerintah telah berulang kali menghadapi situasi serupa, yakni konflik separatisme.

Ia berujar semua konflik separatisme dalam sejarah Indonesia biasanya selesai dengan jalur diplomasi. Salah satu yang terbilang sukses dengan jalan diplomasi yakni konflik dengan Aceh.

"Selama Indonesia merdeka kita telah mengalami 15 kali konflik yang besar, yang korbannya di atas 1.000 Jiwa. Dari 15 konflik tersebut 13 kita selesaikan melalui operasi militer dan sisanya melalui jalur perdamaian," kata JK.

"Yang perlu saya garisbawahi, Aceh saja yang keras begitu bisa kita ajak berunding untuk damai," kata dia lagi.

Meski begitu, JK mengingatkan bahwa masalah Papua dan Aceh memiliki pendekatan diplomasi yang berbeda. Perbedaan pendekatan ini didasari perbedaan organisasi yang menyulut keinginan memisahkan diri dari NKRI.

Dalam konflik Aceh, kata dia, kala itu hanya ada satu garis komando setiap kali konflik dengan Indonesia, yakni melalui Gerakan Aceh Merdeka. Sementara di Papua, Organisasi Papua Merdeka (OPM) memiliki banyak faksi di dalamnya.

JK menyebut dalam konflik di Papua, satu kabupaten atau kampung lainnya tidak terhubung garis komando.

"Kalau di Aceh ada satu garis komando yang jelas. Jadi begitu kita ngomong di level atas maka di bawah pasti akan patuh. Berbeda halnya dengan kelompok bersenjata di Papua ada banyak faksi di sana dan garis komandonya tidak jelas," kata dia.

JK meyakini konflik di Papua tetap bisa diselesaikan meski tak ada kesatuan komando seperti di Aceh.

[Gambas:Video CNN]

Oleh Liputan6 pada 25 Nov 2009, 14:44 WIB

Diperbarui 25 Nov 2009, 14:44 WIB

Perbesar

Liputan6.com, Ambon: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bangsa Indonesia bertekad akan terus menyelesaikan berbagai konflik internal di dalam negeri secara damai dan bermartabat. "Saya punya keyakinan masih banyak cara lain menyelesaikan kemelut dalam negeri," ujar Presiden dalam pidato pada peringatan Hari Perdamaian Dunia di Taman Pelita, Kota Ambon, Maluku, Rabu (25/11). Presiden SBY menegaskan tindakan militer adalah cara terakhir untuk menyelesaikan konflik apabila tidak tersedia lagi cara lain. Kepala Negara menambahkan cara damai telah dipilih dan sukses diterapkan untuk menyelesaikan konflik di Aceh, Papua, Poso, dan Maluku. Presiden sekaligus mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk membudayakan menyelesaikan konflik dengan cara damai. Namun yang lebih penting lagi menurut Presiden adalah mencegah konflik antar sesama dengan cara terus membangun dialog. SBY mengatakan masyarakat Maluku telah memiliki pengalaman dan pelajaran berharga karena sukses mengakhiri konflik komunal secara damai dan kini terus berupaya memelihara perdamaian menuju masa depan yang lebih baik. Dipilihnya Ambon sebagai tempat peringatan Hari Perdamaian Dunia 2009 adalah untuk menggugah warga setempat agar terus memelihara kehidupan damai. Presiden menegaskan masa depan Maluku adalah perdamaian, persaudaraan, dan pembangunan, bukan konflik dan kekerasan. Ia juga mengingatkan perdamaian tak datang begitu saja namun harus diperjuangkan dan terus dipelihara.(JUM/YUS)