Contoh pergolakan yang pernah terjadi di indonesia adalah

Dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, bangsa kita diuji bukan hanya dari penjajahan bangsa asing tetapi juga dari perlawanan bangsa sendiri. Hal ini lantaran adanya konflik dan pergolakan di dalam negeri, salah satunya berkaitan dengan sistem ideologi. Ideologi merupakan kumpulan pandangan, ide, gagasan ataupun tujuan yang berupa konsep untuk dijadikan asas, petunjuk dalam menjalankan Negara.

Setelah kemerdekaan diproklamirkan, ada kelompok-kelompok dalam hal ini partai yang memang saling bersaing dengan mengusung ideologi masing-masing. Perbedaan sistem ideologi dari masing-masing kelompok inilah yang membuat adanya konflik dan pergolakan di dalam negeri.

Setidaknya ada 3 peristiwa penting dalam sejarah terkait dengan pergolakan yang berkaitan dengan sistem ideologi, diantaranya pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun, Pemberontakan DI/TII, dan Gerakan 30 September 1965 atau yang dikenal dengan G30S/PKI.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai pergolakan yang terjadi di tanah air berkaitan dengan sistem ideologi, berikut penjelasannya.

Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun

PKI merupakan partai yang telah berdiri sebelum proklamasi tepatnya pada tahun 1914, tetapi sempat dibekukan oleh pemerintah Hindia Belanda karena memberontak pada tahun 1926. Setelah era kemerdekaan PKI kembali aktif dan sangat mendukung pemerintah karena masih menjadi bagian dari golongan kiri yang memegang kekuasaan.

Setelah golongan kiri tidak mempunyai kuasa atas pemerintahan, maka PKI mengubah haluan politiknya menjadi pihak oposisi. Saat itu, tampuk kekuasaan PKI dikendalikan oleh Musso yang kemudian membawa partai tersebut dalam pemberontakan bersenjata di Madiun pada 18 September 1948.

(Baca juga: Disintegrasi Bangsa dan Berbagai Penyebabnya)

Adanya pergolakan ini disebabkan oleh tujuan ideologis PKI yang menginginkan Indonesia menjadi Negara komunis. Pemberontakan PKI ini cukup sukses karena mampu menggaet partai dari golongan kiri, selain itu berhasil menambah pasukan bersenjatanya karena menjadi provokator demonstrasi buruh dan petani terhadap pemerintah.

Akhirnya pada September 1948 pemerintah mengerahkan kekuatan bersenjata untuk memberantas PKI dan berhasil membuat Musso tewan dalam pertempuran tersebut, sehingga PKI kalah dan tokoh-tokohnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati.

Pemberontakan ini dipimpin oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo seorang tokoh Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Pemberontakan ini dilatarbelakangi sistem Ideologi yang dimiliki Kartosuwiryo untuk menjadikan Indonesia sebagai sebuah Negara Islam.

Konflik ini bermula dari keputusan Renville yang mengharuskan pasukan tentara RI berpindah dari daerah yang diklaim sebagai milik Belanda. Divisi Siliwangi yang harusnya pindah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah menolak pindah dan memilih untuk membentuk Tentara Islam Indonesia (TII) dan bertujuan untuk peran melawan Belanda tetapi akhirnya berambisi untuk menjadikan Indonesia menjadi Negara Islam.

Pada Agustus 1948 di Jawa Barat, Karosuwiryo menyatakan pembentukan Darus Islam (Negara Islam/DI) bersama dengan TII dan menolak mengakui adanya RI. Demi menjaga keutuhan bangsa maka pemerintah melakukan operasi “pagar betis” untuk membatasi ruang gerak DI/TII. Pada tahun 1962 Kartosuwiryo berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati.

Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI)

Gerakan ini merupakan biang dari aksi kudeta yang dilakukan oleh PKI. Terlepas dari pemberontakan yang dilakukan di Madiun, PKI kembali membangun diri dan terus berkembang sebagai sebuah partai oposisi di tengah masyarakat. Bahkan PKI menjadi dekat dengan Presiden Soekarno setelah dirangkul untuk menghindari konflik dengan tentara.

Peristiwa G30S/PKI dilatarbelakangi adanya isu Dewan Jenderal ditubuh angkatan darat yang akan menggulingkan pemerintahan Soekarno. Hingga akhirnya pasukan pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung yang merupakan perwira angkatan darat yang dekat dengan PKI melaksanakan aksi “Gerakan 30 September” dengan menculik dan membunuh 7 Jenderal dan perwira kemudian memasukannya kedalam sumur tua di daerah Lubang Buaya.

Dalam situasu ini, Panglima Komando Strategis Angkatan Darat Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih pimpinan di tubuh angkatan darat dan melaksanakan aksi pemberantasan dan penumpasan PKI baik di pusat maupun daerah.

Tahun 1948 ditandai dengan pecahnya pemberontakan besar pertama setelah Indonesia merdeka, yaitu pemberontakan PKI di Madiun. Sedangkan tahun 1965 merupakan tahun dimana berlangsung peristiwa G30S/ PKI yang berusaha merebut kekuasaan dan mengganti ideologi Pancasila. Mengapa penting hal ini kita kaji, tak lain agar kita dapat menarik hikmah dan tragedi seperti itu tak terulang kembali pada masa kini. Disinilah pentingnya kita mempelajari sejarah.Sejarah pergolakan dan konflik yang terjadi di Indonesia selama masa tahun 1948-1965 dibagi ke dalam tiga bentuk pergolakan :

1. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi.Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DI/TII dan peristiwa G30S/PKI. Ideologi yang diusung oleh PKI tentu saja komunisme, sedangkan pemberontakan DI/TII berlangsung dengan membawa ideologi agama.

Perlu diketahui bahwa menurut Herbert Feith, seorang akademisi Australia, aliran politik besar yang terdapat di Indonesia pada masa setelah kemerdekaan (terutama dapat dilihat sejak Pemilu 1955) terbagi dalam lima kelompok : nasionalisme radikal (diwakili antara lain oleh PNI), Islam (NU dan Masyumi), komunis (PKI), sosialisme demokrat (Partai Sosialis Indonesia/ PSI), dan tradisionalis Jawa (Partai Indonesia Raya/ PIR, kelompok teosofis/ kebatinan, dan birokrat pemerintah/pamongpraja). Pada masa itu kelompok-kelompok tersebut nyatanya memang saling bersaing dengan mengusung ideologi masing-masing.

2. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkait dengan kepentingan (vested interest).Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan APRA, RMS dan Andi Aziz.Vested Interest merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Kelompok ini biasanya berusaha untuk mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk keuntungan sendiri. Mereka juga sukar untuk mau melepas posisi atau kedudukannya sehingga sering menghalangi suatu proses perubahan. Baik APRA, RMS dan peristiwa Andi Aziz, semuanya berhubungan dengan keberadaan pasukan KNIL atau Tentara Kerajaan (di) Hindia Belanda, yang tidak mau menerima kedatangan tentara Indonesia di wilayah-wilayah yang sebelumnya mereka kuasai. Dalam situasi seperti ini, konflikpun terjadi.

3. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan.Termasuk dalam kategori ini adalah persoalan negara federal dan BFO (Bijeenkomst Federal Overleg), serta pemberontakan PRRI dan Permesta. Masalah yang berhubungan dengan negara federal mulai timbul ketika berdasarkan perjanjian Linggajati, Indonesia disepakati akan berbentuk negara serikat/federal dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). RI menjadi bagian RIS. Negara-negara federal lainnya misalnya adalah negara Pasundan, negara Madura atau Negara Indonesia Timur. BFO sendiri adalah badan musyawarah negara-negara federal di luar RI, yang dibentuk oleh Belanda. Awalnya, BFO berada di bawah kendali Belanda. Namun makin lama badan ini makin bertindak netral, tidak lagi melulu memihak Belanda.

Pro-kontra tentang negara-negara federal inilah yang kerap juga menimbulkan pertentangan. Sedangkan pemberontakan PRRI dan Permesta merupakan pemberontakan yang terjadi akibat adanya ketidakpuasan beberapa daerah di wilayah Indonesia terhadap pemerintahan pusat.

Page 2

Artikel ini akan membahas tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, berbagai pergolakan di dalam negeri 1948 1965, peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi.

Alangkah hebatnya bangsa kita sebenarnya. Indonesia adalah negeri yang terdiri dari 17.500 pulau, lebih dari 300 kelompok etnik, 1.340 suku bangsa, 6 agama resmi dan belum termasuk beragam aliran kepercayaan, serta 737 bahasa.

Kita harus bersyukur pada Tuhan YME, atas keberuntungan bangsa kita yang hingga kini tetap bersatu dalam keberagaman, meskipun berbagai kasus konflik dan pergolakan sempat berlangsung di masyarakat. Hal ini misalnya dapat dilihat dari potongan gambar berita di atas.

Dalam sejarah republik ini, konflik dan pergolakan dalam skala yang lebih besar bahkan pernah terjadi. Bila sudah begitu, lantas siapa pihak yang paling dirugikan?

Tak lain adalah rakyat, bangsa kita sendiri. Karenanya, dalam artikel ini akan kalian pelajari beberapa pergolakan besar yang pernah berlangsung di dalam negeri akibat ketegangan politik selama rentang tahun 1948-1965.

Mengapa penting hal ini kita kaji, tak lain agar kita dapat menarik hikmah dan tragedi seperti itu tak terulang kembali pada masa kini. Disinilah pentingnya kita mempelajari sejarah.

Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DI/TII dan peristiwa G30S/PKI. Ideologi yang diusung oleh PKI tentu saja komunisme, sedangkan pemberontakan DI/TII berlangsung dengan membawa ideologi agama.

Perlu kalian ketahui bahwa menurut Herbert Feith, seorang akademisi Australia, aliran politik besar yang terdapat di Indonesia pada masa setelah kemerdekaan (terutama dapat dilihat sejak Pemilu 1955) terbagi dalam lima kelompok :

nasionalisme radikal (diwakili antara lain oleh PNI), Islam (NU dan Masyumi), komunis (PKI), sosialisme demokrat (Partai Sosialis Indonesia/ PSI), dan tradisionalis Jawa (Partai Indonesia Raya/PIR, kelompok teosofis/ kebatinan, dan birokrat pemerintah/pamongpraja).

Pada masa itu kelompokkelompok tersebut nyatanya memang saling bersaing dengan mengusung ideologi masing-masing.

Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan APRA, RMS dan Andi Aziz.Vested Interest merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Kelompok ini biasanya berusaha untuk mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk keuntungan sendiri.

Mereka juga sukar untuk mau melepas posisi atau kedudukannya sehingga sering menghalangi suatu proses perubahan.

Baik APRA, RMS dan peristiwa Andi Aziz, semuanya berhubungan dengan keberadaan pasukan KNIL atau Tentara Kerajaan (di) Hindia Belanda, yang tidak mau menerima kedatangan tentara Indonesia di wilayah-wilayah yang sebelumnya mereka kuasai. Dalam situasi seperti ini, konflikpun terjadi.

Termasuk dalam kategori ini adalah persoalan negara federal dan BFO (Bijeenkomst Federal Overleg), serta pemberontakan PRRI dan Permesta.

Masalah yang berhubungan dengan negara federal mulai timbul ketika berdasarkan perjanjian Linggajati, Indonesia disepakati akan berbentuk negara serikat/federal dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). RI menjadi bagian RIS.

Negara-negara federal lainnya misalnya adalah negara Pasundan, negara Madura atau Negara Indonesia Timur. BFO sendiri adalah badan musyawarah negara-negara federal di luar RI, yang dibentuk oleh Belanda.

Awalnya, BFO berada di bawah kendali Belanda. Namun makin lama badan ini makin bertindak netral, tidak lagi melulu memihak Belanda. Pro-kontra tentang negara-negara federal inilah yang kerap juga menimbulkan pertentangan.

Sedangkan pemberontakan PRRI dan Permesta merupakan pemberontakan yang terjadi akibat adanya ketidakpuasan beberapa daerah di wilayah Indonesia terhadap pemerintahan pusat.

Baca Selanjutnya

Pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia) Madiun 1948