Bagaimana upaya pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam lingkungan masyarakat?

Upaya pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban tidak akan berhasil apabila hanya dilakukan oleh beberapa pihak. Pemerintah dan rakyat harus bekerjasama membangun suatu tatanan kehidupan social yang harmonis tersebut dengan berpartisipasi mencegah terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga Negara di berbagai lingkungan kehidupan sehari-hari, baik lingkunan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan Negara sebagai berikut.

a.  Keluarga

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di lingkungan keluarga sebagai berikut.

1.  Menaati nasihat orang tua

2.  Berperilaku baik kepada semua anggota keluarga

3.  Mengerjakan tugas rumah dengan baik

4.  Membuat daftar kegiatan sehari-hari

5.  Makan bersama keluarga di ruang makan

b.  Sekolah

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di likungan sekolah sebagai berikut.

1.  Menegrjakan tugas sekolah dengan baik

2.  Menegrjakan ujian tanpa nyontek

3.  Membantu teman yang kesulitan dalam belajar

4.  Datang kesekolah tepat waktu

5.  Melaksanakan piket kelas

c.   Masyarakat

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di likungan masyarakat sebagai berikut.

1.  Membina kerukunan dengan tetangga

2.  Membantu tetangga yang terkena musibah

3.  Tidak mengganggu ketenangan lingkungan

4.  Melaksanakan piket ronda

5.  Menaati jam belajar masyarakat

d.  Bangsa dan Negara

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di likungan bangsa dan negara sebagai berikut.

1.  Mematuhi hokum yang berlaku

2.  Menggunakan helm saat berkendara bermotor

3.  Membayar pajak

4.  Menggunakan fasilitas umum dengan baik

5.  Kritis terhadap kebijakan pemerintah yang tidak berpihak dengan rakyat

Contoh Perilaku Upaya Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara di Lingkungan Keluarga, Sekolah, Masyarakat, Bangsa dan Negara

Upaya pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban tidak akan pernah berhasil apabila hanya dilakukan oleh segelintir pihak saja. Perlu adanya kerjasama dari berbagai elemen baik itu pemerintah, masyarakat dan warga negara sebagai individu. Kerjasama ini juga diperlukan untuk membangun suatu tatanan kehidupan sosial yang harmonis tersebut dengan berpartisipasi mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara di berbagai lingkungan kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara sebagai berikut.

1. Keluarga

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di lingkungan keluarga dapat dilakukan dengan contoh perilaku sebagai berikut:

a. Menghormati orangtua

b. Menaati nasihat orangtua

c. Berperilaku yang baik kepada semua anggota keluarga

d. Makan bersama keluarga di ruang makan

e. Membuat daftar kegiatan sehari-hari di rumah

f. Mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah dengan baik

2. Sekolah

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan contoh perilaku sebagai berikut:

a. Datang ke sekolah tepat waktu

b. Melaksanakan piket kelas

c. Membantu teman yang kesulitan dalam belajar

d. Mengerjakan ujian tanpa mencontek

e. Mengerjakan tugas sekolah dengan baik

3. Masyarakat

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di lingkungan masyarakat dapat dilakukan dengan contoh-contoh perilaku sebagai berikut ini:

a. Melakukan piket ronda atau siskamling

b. Membina kerukunan dengan tetangga 

c. Membantu tetangga yang terkena musibah

d. Tidak mengganggu ketenangan lingkungan

e. Menaati jam belajar masyarakat

4. Bangsa dan Negara

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di lingkungan bangsa dan negara dapat dilakukan dengan contoh-contoh perilaku sebagai berikut ini:

a. Membayar pajak, baik itu pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, pajak penjualan dan pajak kendaraan

b. Menggunakan helm saat berkendara sepeda motor

c. Menggunakan sabuk pengaman bagi warga yang memakai mobil

d. Mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku

e. Menggunakan fasilitas umum dengan baik

f. Tidak merusak fasilitas umum

g. Memberikan kritik dan saran yang membangun terhadap kebijakan pemerintah 

refleksi

sumber ilustrasi : https://www.google.com/search?q=logo+penanganan+ka

UPAYA PENANGANAN PELANGGARAN HAK DAN

PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Mencegah lebih baik dari pada mengobati. Pernyataan itu tentunya sudah sering kalian dengar. Pernyataan tersebut sangat relevan dalam proses penegakan hak dan kewajiban warga negara. Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. 

Berikut ini upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.

1. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum.
2. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah.
4. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara.
5. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal (sekolah/perguruan tinggi) maupun non-formal (kegiatankegiatan keagamaan dan kursuskursus).
6. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.
7. Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing

Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga menangani berbagai kasus yang sudah terjadi. Tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum, dan masyrakat yang memiliki fungsi kontol terhadap penegakan keadailan dalam masyarakat dan juga pers, , antara lain seperti berikut

1. Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman, seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum (pembunuhan, perampokan, penganiayaan dan sebagainya) dan tindak pidana terorisme. Selain itu kepolisian juga menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan lalu lintas.
2. Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar dan sebagainya.Dan TNI membaackup POLRI terhadap fungfi kemanan dan ketertiban yang dipandang sangat dibutuhkan dalam rangka kemanan negara
3. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara, baik dalam sekala kecil, maupun besar.
4. Lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara..Tentunya dengan menegakkan prinsip keadialan..
5. Masyarakat memiliki fungsi kontrol terhadap proses peyelenggaraan penegakan hukum secara adil.
6. Pers dalam hal ini sangat berperan besar dalam kontrol terhadap penyelenggaraan proses jalannya persidangan di Indonesia.