Pemilihan topik kegiatan ini didasarkan pada perhatian penulis terhadap perkembangan generasi muda pada era sekarang ini yang sangat memprihatinkan. Pengetahuan terhadap suatu nilai kesejarahan sudah mulai menurun drastis. Mereka sebagian besar hanya membicarakan masalah kekinian saja serta mengesampingkan masa lalu. Sejarah mereka anggap hanya sebagai barang antik yang harus dimuseumkan. Kalangan generasi muda sekarang banyak yang mengidap penyakit amnesia sejarah. Padahal apabila kita amati secara cermat banyak sekali persoalan sekarang ini yang bisa diselesaikan dengan sejarah. Kembali pada tujuan awal bahwa belajar sejarah itu bukan hanya saja untuk mengetahui masa lampau, tetapi lebih dari itu, yaitu untuk melatih manusia lebih bersikap bijaksana dalam menyelesaikan persoalan. Persoalan bangsa selama ini menjadi suatu penghambat dalam majunya suatu negara. Lalu dengan kompleksnya persoalan negara itu, selanjutnya mau dibawa ke arah mana negara ini di masa depan. Semua itu tentunya tugas generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah metode penelitian sejarah, dengan cara merekonstruksi masa lampau melalui proses pengujian dan analisis secara kritis terhadap rekaman dan peninggalan masa lampau. Secara garis besar penelitian sejarah terbagi menjadi empat tahapan yaitu, heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Kata kunci: Disintegrasi, Bangsa, Pasca Kemerdekaan.
Grosby, S. (2011). Sejarah Nasionalisme, Asal-usul Bangsa dan Tanah Air. Yogyakarta. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Muljana, S. (2008). Kesadaran Nasional, Dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara. Yoman, D. S. S. (2011). Integrasi Belum Selesai, Komentar Kritis atas Papua Road Map. Jakarta: Endrawasih Press. Undang-undang No. 32 Tahun 2004, Tentang Otonomi Daerah. DOI: https://doi.org/10.30743/mkd.v1i2.517
 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP - Universitas Islam Sumatera Utara Page 2DOI: https://doi.org/10.30743/mkd.v1i2 MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP - Universitas Islam Sumatera Utara Ilustrasi (Ist)
EDUKASIBORNEO, PONTIANAK - Materi pelajaran PKn Kelas X dalam buku modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika sub materi peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Peran serta akan timbul jika kita memiliki kesadaran. Kesadaran adalah sikap yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi hati ikhlas tanpa ada tekanan dari luar. Konsep atau makna kesadaran dapat diartikan sebagai sikap perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri dengan dilandasi suasana hati yang ikhlas atau rela tanpa tekanan dari luar untuk bertindak yang umumnya dalam upaya mewujudkan kebaikan yang berguna untuk diri sendiri dan lingkungannya. Membangun kesadaran berbangsa dan bernegara kepada generasi muda merupakan hal penting karena generasi muda merupakan penerus bangsa yang tidak dapat dipisahkan dari perjalan panjang bangsa ini. Baca Juga : Materi PKn Kelas X Semester Genap Peran Serta Masyarakat untuk Mengatasi Berbagai Ancaman dalam Membangun Integrasi Nasional Kesadaran berbangsa dan bernegara ini tidak hanya berlaku pada pemerintah saja, tetapi lebih luas menerapkan arti sadar berbangsa dan bernegara ini dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak tantangan di era globalisasi ini bagi negeri kita untuk menumbuhkan peran serta dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Pemerintah ikut bertanggung jawab mengemban amanat untuk memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi warganya. Jika rakyat Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengakibatkan bangsa ini akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat parah bahkan jauh terpuruk dari bangsa-bangsa yang lain yang telah mempersiapkan diri dari gangguan bangsa lain. Akibatnya, Integrasi nasional akan terganggu. Peran serta dan kesadaran masyarakat mempunyai makna bahwa individu harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasasi keikhlasan atau kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan Negara Indonesia untuk mengatasi ancaman dalam membangun integrasi nasional. Baca Juga : Materi PKn Kelas X Semester Genap Ancaman di Bidang Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Tidak membeda-bedakan keberagaman misalnya pada suku, budaya, daerah dan sebagainya 2. Menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama yang dianutnya 3. Membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional 4. Melakukan gotong royong dalam rangka peningkatan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 5. Menggunakan segala fasilitas umum dengan baik 6. Mau dan bersedia untuk bekerja sama dengan segenap lapisan atau golongan masyarakat 7. Merawat dan memelihara lingkungan bersama-sama dengan baik 8. Bersedia memperoleh berbagai macam pelayanan umum secara tertib. 9. Menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. 10. Mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. 11. Menjaga keamanan wilayah negara dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. 12. Memberi kesempatan yang sama untuk merayakan hari besar keagamaan dengan aman dan nyaman 13. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang dilakukan dalam masyarakat dan pemerintah 14. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa 15. Bersedia untuk menjaga keutuhan negara kesatuan republik Indonesia Sumber : Edukasi Borneo Polhukam, Malang – Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia memiliki potensi terjadinya gesekan atau benturan antar kelompok dalam masyarakat yang bernuansa SARA. Oleh karena itu diperlukan sinergitas antar perangkat keamanan bangsa seperti TNI dan Polri, serta peran aktif masyarakat untuk menghadapi ancaman-ancaman tersebut. Demikian pernyataan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, Laksda TNI. Achmad Djamaludin saat memberikan pembekalan pada acara Dies Natalis Universitas Islam Malang, Selasa (27/3/2018). “Dalam menghadapi ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan bangsa dan negara dari berbagai jenis ancaman tersebut, TNI dan Polri berada sebagai garda terdepan, namun dalam menghadapi ancaman bentuk baru diperlukan peran aktif seluruh lapisan masyarakat melalui bela negara,” kata Djamaludin. Selain itu, disampaikan bahwa menjelang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Seretntak tahun 2018 dan Pemilihan Presiden serta Pemilihan Legislatif tahun 2019, penggunaan politik identitas berbasis SARA dapat menjadi salah satu ancaman yang dapat mengganggu penyelenggaraan pesta demokrasi terbesar di Indonesia tersebut. “Potensi kerawanan dan ancaman tersebut selanjutnya dapat diprovokasi oleh kelompok-kelompok tertentu melalui berita hoax dan ujaran kebencian yang disebarkan melalui media social, seperti twitter, facebook, WA, Telegram, dan lain-lain,” kata Djamaludin. Pada survey tahun 2017 yang dilakukan oleh Masyarakat Telekomunikasi, sekitar 91,8 persen berita sosial politik menyangkut Pilkada dan Pilpres yang ada di media sosial dikategorikan sebagai berita hoax. Dikatakan bahwa kondisi tersebut sangatlah memprihatinkan karena akan berpengaruh terhadap kualitas peyelenggaraan Pemilu maupun hasil Pemilu itu sendiri, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat. “Oleh sebab itu diperlukan peran serta seluruh masyarakat, termasuk sivitas akademika Unisma Malang untuk bersama-sama pemerintah menyatakan perang terhadap berita hoax yang dapat mengganggu stabilitas keamanan bangsa dan negara,” kata Djamaludin. Terkait pertahanan dan keamanan Negara, Djamaludin menjelaskan bahwa ada 3 jenis ancaman yang mungkin dihadapi oleh bangsa Indonesia, ancaman-ancaman tersebut dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Ancaman pertama adalah ancaman militer yang merupakan ancaman dengan menggunakan kekuatan senjata dan terorganisasi serta dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan dan keutuhan Negara serta keselamatan bangsa. “Ancaman militer dapat berbentuk Agresi yaitu penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain untuk melakukan aksi pendudukan di Indonesia, melalui invasi, bombardemen, blokade, pengiriman kelompok bersenjata atau tentara bayaran dan sebagainya,” jelas Djamaludin. Baca juga: Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2018 Naik Menjadi 72,39 Ancaman kedua adalah ancaman non-militer atau nirmiliter yang merupakan ancaman berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keselamatan, teknologi dan kesehatan umum, serta legislasi. Sedangkan ancaman ketiga adalah ancaman hibrida, yaitu ancaman yang memadukan ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman hibrida dapat berupa gabungan ancaman konvensional, asimetrik, cyber warfare, dan war by proxy. Untuk menghadapi ancaman tersebut, Djamaludin mengungkapkan bahwa diperlukan adanya peningkatan sinergitas TNI dan Polri dalam rangka mengamankan bangsa dan Negara sesuai dengan tugas, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Selain, dirinya juga mengatakan bahwa kesadaran masyarakat dalam bela Negara sangatlah penting sebagai upaya menghadapi ancaman-ancaman tersebut. “Pemerintah telah menetapkan kebijakan bela negara dengan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman, mendorong pendidikan kewarganegaraan seperti penguatan patriotisme, cintah tanah air, dan semangat bela negara, serta upaya untuk memperteguh kebhinnekaan,” kata Djamaludin. Diakhir sambutannya, Deputi Bidkor Hanneg menekankan kembali bahwa untuk menghadapi ancaman militer, TNI berada pada garda terdepan dan sedangkan untuk menghadapi ancaman bentuk baru membutuhkan pelibatan masyarakat secara aktif, termasuk kalangan perguruan tinggi melalui bela negara. Baca juga: Sesmenko Polhukam: Indonesia Dibangun di Atas Landasan Pancasila “Saya mengingatkan kembali bahwa bela negara adalah tugas kita bersama, tanggung jawab kita semuanya sebagai warga negara, sebagai anak bangsa di manapun kita berada, apapun latar belakang, apapun pendidikannya, apapun agamanya, dan apapun sukunya,” tegas Djamaludin. Humas Kemenko Polhukam Terkait |
Bagaimana tindakan kamu sebagai peserta didik dalam mewaspadai ancaman terhadap integritas nasional?
Pos Terkait
Copyright © 2024 idkuu.com Inc.
