Bagaimana proses penyelesaian kasus tentang HAM baik dari Nasional dan Internasional

MERCATORIA, Vol. 11 (1) Juni (2018) p-ISSN: 1979-8652 e-ISSN: 2541-5913

MERCATORIA

Available online http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria

Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan

Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan

Rekonsiliasi

Aulia Rosa Nasution *

Universitas Medan Area

*Corresponding author: E-mail:

Abstrak

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak – hak yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa memandang

perbedaan ras, warna kulit, gender,suku,agama bahasa, jenis kelamin, agama, dan politik. HAM secara hukum

dijamin dalam hukum HAM yang melindungi individu-individu atau kelompok dari tindakan-tindakan yang

melanggar kebebasan serta harkat dan martabat manusia. Salah satu instrument dari hukum HAM yang digunakan

sebagaipedoman bersama dalam melaksanakan norma-norma HAM adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

tahun 1948 yang dirumuskan oleh PBB dan ditaati sebagai norma internasional oleh negara-negara di seluruh

dunia. Dalam rangka menegakkan HAM pemerintah Indonesia telah mengeluarkan UU No. 39 tentang HAM dan UU

No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Salah satu persoalan yang masih mengganjal selama bertahun-tahun

adalah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Seiring dengan perkembangan demokrasi, maka

salah satu tuntutan yang mendesak di era pemerintahan Jokowi adalah bagaimana upaya perlindungan dan

penegakan hukum di dalam menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM yang selama ini terbengkalai karena

belum adanya keseriusan dan kesungguhan pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Upaya

perlindungan dan penegakan hukum terhadap HAM merupakan salah satu kewajiban Negara terhadap rakyat

Indonesia dalam menjamin pelaksanaan hak-hak yang fundamental.

Kata kunci : Pelanggaran HAM Berat, Pengadilan Nasional, Pengadilan Internasional, Komisi

Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), Perlindungan HAM , Penegakan Hukum

Abstract

Human rights are the rights which is possessed by every humanbeing regardless of race, color, gender,

ethnicity, religion, language, gender, religion and politics. Human rights are legally guaranteed by human rights law

which is protecting the individual or groyps from acts that violate the freedom and the dignity of humanity. One of the

human rights law instrument which has been used as a reference in implementing the human rights norms is the

Universal Declaration of Human Rights in 1948 which has been formulated by the United Nations and adhered to as

an international norm by countries around the world. In order to uphold the human rights, the Indonesian

government has passed the law number 39 of 1999 on Human Rights and law number 26 of 2000 on Human Rights

Court. One of the problems that still hamper for years are the legal settlements of human rights cases in Indonesia.

Along with the development of democracy in Indonesia, one of the urgents issue in Jokowi Presidential Government is

the legal settlement and the law enforcement efforts to solve various cases of gross violation of human rights which

have been neglected for years due to the government’s insufficiency in resolving the cases. The efforts in human rights

protection and human rights law enforcement becamea State’s obligation to all of the Indonesian people in ensuring

the implementation of their fundamental rights

Keyword: Gross Violation of Human Rights, National Courts, International Courts, The Truth and

Reconciliation Comission, Human Rights Protection, Law Enforcement

How to Cite: Nasution, A.R., (2018), Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan

Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Mercatoria, 11 (1): 90-126.

MERCATORIA, 11 (1) (2018): 90-126

91

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) pada

hakekatnya merupakan hak kodrati yang

secara inheren melekatdalam setiap diri

manusia sejak lahir, Pengertian ini

mengandung arti bahwa HAM merupakan

karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada

hambanya. Mengingat karena HAM itu

adalah karunia Tuhan, maka tidak ada

badan apapun yang dapat seorangpun

diperkenankan untuk merampasnya serta

tidak ada kekuasaan apapun yang boleh

membelenggunya. (Bambang Sutiyoso,

2010)

Pengertian HAM pertamakalinya

dikemukakan oleh John Locke, yang

menjelaskan bahwa hak asasi manusia

adalah hak- hak yang diberikan langsung

oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai

sesuatu yang bersifat kodrati. Karena

sifatnya yang demikian, maka tidak ada

kekuasaan apapun di dunia yang dapat

mencabut hak asasi setiap manusia. HAM

adalah hak dasar setiap manusia yang

dibawa sejak lahir sebagai anugerah

Tuhan Yang Maha Esa; bukan pemberian

manusia atau lembaga kekuasaan.

Pada akhir abad XIV hingga awal

abad XIIV, muncul ide baru John Locke

bahwa manusia memiliki hak yang tidak

dapat dihilangkan yaitu: life, liberty and

prosperity. Sebagai homo sapiens, manusia

mempunyai tiga macam hak asasi, yaitu

hak untuk hidup, hakatas kebebasan/

kemerdekaan, hak untuk memiliki sesuatu.

Bahkan ditekankan lagi bahwa hak untuk

memiliki sesuatu (property rights) tidak

hanya meliputi barang miliki (estates)

tetapi juga kehidupan (lives) dan

kebebasan (liberties) bahkan tidak hanya

itu melainkan lima macam hak di dalam

property rights yaitu nyawa, badan,

kemerdekaan, kehormatan dan harta

benda (leven, liif, vrijheids, eervermogen)

(Max Boli Sabon, 2014). Negara harus

melindungi hak-hak tersebut dari

tindakan perampasan dan perkosaan.

Dalam perkembangannya muncul

J.J. Rosseau dengan teori kontrak

sosialnya bahwa munculnya kekuasaan

negara itu karena berdasarkan

persetujuan atau kontrak antara seluruh

anggota masyarakat untuk membentuk

suatu pemerintahan. Negara tidak bisa

mencabut hak-hak dasar yang dimiliki

individu dan masyarakat, bahkan negara

harus melindungi hak hak tersebut dari

tindakan perampasan dan perkosaan

(Reinhart, 1999). Pemikiran John Locke

dan Rosseau tentang Hak Asasi Manusia

menjadi dasar berkembangnya

pemikiran-pemikiran selanjutnya tentang

hak asasi manusia, dan berpengaruh

besar pada terjadinya revolusi di

Perancis dan Amerika Serikat.

Lahirnya hak asasi manusia dalam

bentuk peraturan tertulis pertama kali

ditemukan dalam Magna Charta 1215 di

kerajaan Inggris yang menyebutkan

bahwa raja dapat dibatasi kekuasaannya

dan dapat dimintai pertanggungjawaban

hukum. Dari sini muncul doktrin bahwa

tidak ada pihak yang kebal hukum,

termasuk raja yang memiliki kekuasaan

(Ahmad Kosasih, 2003). Semangat Magna

Charta ini menjadi inspirasi munculnya

undang undang dalam kerajaan Inggris

tahun 1689 yang dikenal dengan undang-

undang hak (Bill of rights). Munculnya “bill

of rights” menjadi awal munculnya dari

prinsip “equality before law” atau

persamaan di depan hukum yang artinya

manusia memiliki kedudukan yang sama

dan sederajat di hadapan hukum. Prinsip

Aulia Rosa Nasution, Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan

Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

92

inilah yang menjadi dasar berkembangnya

negara hukum dan demokrasi yang

menjamin asas persamaan dan kebebasan

sebagai warga negara.

Pada tahun 1776 di Amerika

Serikat terjadi deklarasi kemerdekaan

(declaration of independence) yang di

dalam deklarasi tersebut dinyatakan

dengan tegas bahwa manusia adalah

merdeka sejak dalam perut ibunya,

sehingga dengan tidak masuk akal jika

setelah lahir dia harus terbelenggu.

Semangat kemerdekaan ini terinsipirasi

dari paham Rosseau dan Montesquieu

tentang teori pemisahan kekuasaan (trias

politica). Teori pemisahan kekuasaan ini

menciptakan satu susunan negara yang

adil dan seimbang. Demikian juga, Pada

tahun 1789 di Perancis lahir sebuah

deklarasi yang dikenal dengan “the French

Declaration” yang di dalamnya

dikemuakan hak–hak yang lebih rinci

yang menjadi dasar dari “the rule of law’.

Di samping itu, di dalam “the French

Declaration”juga diatur mengenai tidak

bolehnya penangkapan dan penahanan

secara semena mena, prinsip

“presumption of innocence”, hak kebebasan

berpendapat , kebebasan beragama dan

perlindungan terhadap hak milik.

Dengan adanya hak-hak asasi

manusia yang terinci tersebut dapat

dikatakan bahwa Deklarasi Perancis

sudah mencakup hak-hak yang menjamin

timbulnya negara demokrasi maupun

negara hokum (Baharudin Lopa, 1996).

Meskipun “the French Declaration” ada

setelah “Declaration of independence” di

Amerika serikat, Deklarasi Prancis

merupakan satu kristalisasi dari revolusi

yang panjang dengan tujuan

mendapatkan jaminan hak asasi manusia

dalam undang-undang negara. Dua tahun

kemudian, lahir Trisloganda yang berisi;

(1) kemerdekaan (Liberte); (2) kesamaan

(equalite); (3) kerukunan dan

persaudaraan (fraternite). Tiga prinsip

inilah yang kemudian melahirkan

konstitusi Prancis tahun 1791 (Ahmad

Kosasih, 2003).

Perkembangan berikutnya, hak-

hak asasi manusia terus menjadi

persoalan yang aktual. Hak – hak asasi

yang diakui pada masa lampau sudah

dianggap tidak mampu lagi memenuhi

tuntutan keadaan sosial masyarakat yang

terus berkembang. Hak-hak yang pada

masa itu berkembang terkesan hanya hak

yang bersifat yuridis politik saja, maka

pada awal abad ke-XX Presiden Amerika

Serikat, Franklin D. Roosevelt

merumuskan dan mengeluarkan “the Four

Freedoms’, yaitu; a) Freedom of speech, b)

freedom of religion; c) freedom of fear; d)

freedom from want

Rumusan hak asasi manusia baru

ini merupakan hasil pemikiran bahwa

untuk dapat hdup dengan nyaman,

manusia tidak hanya bisa dibekali

dengan hak politik saja tetapi hak atas

kebutuhan hidup sehari hari juga harus

terpenuhi. The Four Freedoms ini menjadi

inspirasi bagi adanya Universal

Declaration of Human Rights (UDHR) atau

dikenal dengan Deklarasi Universal Umat

Manusia (Deklarasi ini memuat 30 Pasal

yang sarat dengan hak-hak asasi manusia

dalam segala bidang, meliputi bidang

politik, yuridis, sosial, ekonomi dan

budaya. UDHR sering disebut sebagai

Generasi I Hak Asasi Manusia. Dalam

perkembangannya, pada tahun 1993

diadakan Konferensi Dunia tentang Hak

Asasi Manusia yang dikenal dengan

MERCATORIA, 11 (1) (2018): 90-126

93

Konferensi Wina. Konferensi ini

menghasilkan komitmen bersama dalam

pelaksanaan perlindngan HAM di seluruh

dunia sesuai dengan DUHAM dan

instrument lain yang ada kaitannya

dengan HAM dan hukum Internasional)

yang dikeluarkan oleh Perserikatan

Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948.

Terdapat bermacam-macam istilah

dalam bahasa asing atau bahasa Indonesia

yang digunakan untuk mengungkapkan

HAM. Istilah-istilah tersebut antara lain ;

“droits de’l homme” (Perancis), “human

rights” (Inggris), “meselijek rechten”

(Belanda), “civil rights” (AS) yang dapat

dijelaskan sebagai hak manusia. Istilah

lainnya “basic rights” (Inggris),

“grondrechten” (Belanda) yang

menunjukkan pengertian Hak Asasi

Manusia (Ahmad Kosasih, 2003). HAM

juga sering disebut sebagai hak

fundamental yang disebut dengan

“fundamental rights” (Inggris),

“fundamentele rechten” (Belanda). HAM

juga dikenal sebagai “constitutional rights”

(Inggris) yang berarti hak asasi

berdasarkan konstitusi. Namun tidak

semua “constitutional rights” adalah hak

asasi manusia karena ada juga yang

disebut “the Citizen’s constitutional rights”

yaitu hak rakyat atau hak warga negara

yang hanya berlaku bagi warga negara

yang bersangkutan; jadi bukan hak asasi

yang universal.

Secara etimologis, hak asasi

manusia terbentu dari tiga (3) kata yaitu;

a) hak, b) asasi; c) manusia. Dua kata

pertama, hak dan asasi berasal daribahasa

Arab, sementara kata manusia adalah kata

dalam bahasa Indonesia. Kata haqq

diambil dari kata haqqa, yahiqqu, haqqaan

yang berarti benar nyata, pasti , tetap dan

wajib. Kata asasi berasal dari kata “assa,

yaussu , asasaan “ yang berarti asas,

pangkal , asal. Dengan demikian asasi

artinya segala sesuatu yang bersifat

mendasar dan fundamental yang selalu

melekat pada objeknya (Mahrus Ali &

Syarif Nurhidayat).

Pengertian hak menurut hukum

adalah segala sesatu yang boleh dilakukan

dan boleh tidak dilakukan. Artinya

terhadap suatu hak, pemilikan hak bebas

untuk melaksanakannya atau tidak

melaksanakannya. Mochtar

Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta

menjelaskan bahwa pengertian hak pada

dasarnya berintikan kebebasan untuk

melakukan atau tidak melakukan sesuatu

berkenaan dengan sesuatu atau terhadap

subyek hukum tertentu atau semua

subyek hukum tanpa halangan atau

gangguan dari pihak manapun dan

kebebasan tersebut memiliki landasan

hukum (diakui atau diberikan oleh

hukum) dan karena itu dlindungi oleh

hokum (Ahmad Kosasih, 2003).

Menurut Scott Davidson, dalam

menegakkan hak asasi terdapat 3(tiga)

hal yang perlu mendapat perhatian yaitu;

1) hak hak itu secara kodrati inheren,

universal dan tidak dapat dicabut; 2)

perlindungan terbaik atas hak hak asasi

tersebut hanya pada negara demokrasi; 3)

batas batas pelaksanaan hak hanya dapat

ditetapkan dan dicabut oleh undang-

undang (Scott Davidson, 2008).

Di Indonesia, pengaturan tentang

HAM telah dimuat di dalam Undang-

Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusiayang menjelaskan

bahwasanya Hak Asasi Manusia adalah

seperangkat hak yang melekat pada

hakikat manusia sebagai mahluk Tuhan

Aulia Rosa Nasution, Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan

Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

94

yang Maha Esa dan merupaan anugerah-

Nya yang wajib dihormati, dijunjung

tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum,

pemerintahan dan setiap orang, demi

kehormatan serta perlindungan harkat

dan martabat manusia (Pasal 1 butir 1 UU

No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia).

Dari rumusan definisi tersebut

dapat diketahui bahwa adanya hak asasi

manusia semata - mata karena manusia

adalah mahluk ciptaan Tuhan yang

berbeda dengan mahluk ciptaan lainnya.

Hak asasi itu juga ada semata mata

karena hadiah tanpa pamrih dari Tuhan

agar manusia itu dapat hidup sungguh-

sungguh sebagai manusia. Oleh karena itu,

dalam satu definisi yang sama ditetapkan

juga kewajiban asasi, yaitu kewajiban

negara hukum, pemerintah, dan setiap

orang untuk menghormati, menjunjung

tinggi dan melindungi hak asasi orang

lain” (Max Boli Sabon).

Berdasarkan pengertian HAM

tersebut, jelas bahwa HAM di Indonesia

memiliki karakteristik tersendiri, yaitu

memiliki sisi teologis yang cukup kuat.

Pernyataan bahwa HAM adalah anugerah

dari Tuhan yang Maha Esa menunjukkan

bahwa HAM adalah suatu pemberian

Tuhan yang kemudian melekat pada tiap

diri manusia. HAM menjadi

tanggungjawab bagi setiap pihak untuk

menjaga dan melindunginya, baik negara,

hukum , masyarakat maupun tiap individu

dimanapun dan kapanpun. Hak Asasi

Manusia meliputi hak di bidang sipil,

politik, sosial dan ekonomi sampai apda

hak untuk hidup dalam lingkungan yang

sehat. Pelanggaran terhadap HAM sama

saja merendahkan martabat manusia dari

kemanusiaannya (Romli Atmasasmita,

2007).

Menurut Krisdyatmiko, hak asasi

manusia pada dasarnya dapat dibagi

menjadi tiga yaitu; 1) hak klasik berupa

hak sipil - politik 2) hak ekonomi dan 3)

hak sosial budaya. Sementara itu Sacipto

Raharjo membagi generasi HAM menjadi

tiga yaitu generasi pertama, yang meliputi

hak sipil dan politik, generasi kedua yang

meliputi hak sosial, ekonomi dan budaya,

dan generasi ketiga yang memuat

sejumlah hak-hak kolektif (Sacipto

Rahardjo, 2005).

Generasi pertama yaituHak-hak

Sipil dan Politik (Sipol) merupakan hak

yang dimiliki warga negara ketika

berhadapan dengan entitas negara yang

memiliki kedaulatan. Hak-hak yang

dimiliki warga negara sebagai warga sipil

dalam sebuah negara dan juga hak politik

warga , yang memiliki kedudukan yang

sama dalam pandangan negara, tidak ada

diskriminasi dan sebagainya dalam

kedudukannya sebagai warga negara

maupun sebagai subyek hukum. Hak Sipil

dan Politik dikemukakan dalam kovenan

internasional tahun 1966 oleh PBB yaitu

International Covenant on Civil and

Political Rights- ICCPR (Kovenan

Internasional tentang Hak-hak Sipil dan

Politik). Kovenan tersebut telah

diratifikasi oleh Indonesia dan

dituangkan ke dalam Undang-undang

Nomor 12 Tahun 2005 tentang Hak-hak

Sipil dan Politik. Kovenan ini merupakan

hasil tarik menarik antara kepentingan

Blok Barat dan Blok Timur pasca perang

dingin.

Generasi kedua yaitu Hak –hak

Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob) .

Hak – hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

MERCATORIA, 11 (1) (2018): 90-126

95

merupakan hak asasi manusia yang

merepresentasikan manusia sebagai

mahluk yang mampu berkarya dan

membutuhkan perangkat tertentu untuk

dapat bertahan dalam kelanjutan

kehidupannya. Hak ekosob pada dasarnya

adalah sebuah kebutuhan tetapi dengan

adanya fenomena diskriminasi negara

kepada kaum yang lemah dengan alasan

untuk kepentingan lebih besar pasca

menguatnya rezim ekonomi global, maka

hak ekosob yang merupakan kebutuhan

pokok dapat menjadi hak untuk diklaim

kepada negara.

Hak ekonomi, sosial dan budaya

memiliki arti yang sangat penting bagi

kehidupan manusia karena beberapa

alasan berikut yaitu; a) hak ekosob

mencakup berbagai masalah paling utama

yang dialami oleh manusia sehari-hari

seperti makanan yang cukup, pelayanan

kesehatan dan perumahan yang layak

sebagai bagian dari kebutuhan pokok

(basic necessities) bagi seluruh umat

manusia; b) hak ekosob tidak dapat

dipisahkan dengan hak asasi manusia

yang lainnya; interdependensi hak asasi

manusia adalah realitas yang tidak bisa

dihindari saat ini; c) hak ekosob

mengubah kebutuhan menjadi hak atas

dasar keadilan dan martabat manusia.

Hak ekosob memungkinkan masyarakat

menjadikan kebutuhan pokok mereka

sebagai sebuah hak yang harus diklaim

(Agung Yudhawiranata, 2016). Hak

ekosob ini diatur pertama kali dalam

kovenan internasional yaitu International

Covenant on Economic, Social and Cultural

Rights ICESCR (Kovenan Internasional

tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan

Budaya) pada tahun 1966. Indonesia telah

meratifikasi kovenan tersebut dan

dituangkan dalam Undang-undang Nomor

11 Tahun 2005.

Generasi ketigamuncul seiring

dengan pembangunan dan kemajuan

dalam suatu negara yang terkadang

mengesampingkan dampak-dampak

buruk yang diakibatkan dan masyarakat

menjadi korban dari semua itu. Hak

kolektif meliputi hak atas

perkembangan/ kemajuan (development),

hak atas perdamaian, hak atas lingkungan

yang bersih, dan hak atas kekayaan alam,

hak atas warian budaya (Sacipto

Rahardjo). Keberadaan hak kolektif ini

sebagai reaksi terhadap proses

pembangunan dalam suatu negara.

Adanya kecenderungan diskriminasi dan

tidak adanya pemerataan dalam hal

pembangunan ekonomi, dan juga

infrastruktur, serta munculnya

ketidakadilan dengan mengorbankan

sekelompok masyarakat demi

pembangunan dan kemajuan kelopok

yang lain membuat hak kolektif ini

semakin dirasa penting.

Hak kolektif cenderung dilanggar

oleh negara yang sedang berkembang dan

gencar dalam membangun seperti di

Indonesia. Menurut Scott Davidson,

munculnya hak generasi ketiga atau hak

solidaritas dikaitkan dengan bangkitnya

nasionalisme Dunia Ketiga dan persepsi

negara-negara berkembang bahwa

tatanan internasional yang ada cenderung

memusuhi mereka. Hal ini juga dapat

dipandang sebagai tuntutan negara-negar

berkembang atas perlakuan yang lebih

adil (Scott Davidson). Burns Weston telah

mengidentifikasi bahwa setidaknya

terdapat 6 (enam) kategori hak generasi

ketiga antara lain yaitu; (1) hak atas

penentuan nasib sendiri di bidang

Aulia Rosa Nasution, Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan

Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

96

ekonomi,politik, sosial dan kultural; (2)

hak atas pembangunan ekonomi dan

sosial; (3) hak untuk berpartisipasi dalam

dan memperoleh manfaat dari Warisan

Bersama Umat Manusia (Common Heritage

of Mankind) serta informasi dan kemajuan

lain; (4) Hak atas perdamaian; (5) Hak

atas lingkungan yang sehat; (6) Hakatas

bantuan kemanusiaan (Scott Davidson).

Berbagai kasus pelanggaran HAM

dalam proses pembuatan waduk

Kedungombo, kerusakan lingkungan di

sekitar tambang emas Freeport, relokasi

kaum pinggiran dengan tidak diikuti

dengan ganti rugi yang memadai,

merupakan contoh kecil dari pelanggaran

hak kolektif oleh negara. Contoh-contoh

kejadian tersebut merupakan bentuk

kejahatan terhadap hak kolektif

masyarakat berupa kesejahteraan dan

kedamaian hidup dalam suasana yang

sehat. Salah satu penerapan dari hak

kolektif ini dapat ditemukan dalam

perundang-undangan yang mengatur

tentang hak-hak yang dimiliki oleh

masyarakat (Misalnya kita dapat

menemukan hak kolektif dalam UU Nomor

23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup , Pasal 37 ayat (1) yang

menyatakan; “ Masyarakat berhak

mengajukan gugatan perwakilan ke

pengadilan dan/atau melaporkan ke

penegak hukum mengenai berbagai

masalah lingkungan hidup yang

merugikan perikehidupan masyarakat”).

Menurut Hamid Awaluddin, HAM

berkembang sampai pada generasi

keempat. HAM dalam perspektif ini

acapkali diistilahkan dengan “Action plan

of human rights”. Generasi keempat HAM

mulai menggelinding dalam konferensi

HAM sedunia di Wina pada tahun 1993

yang dikenal dengan “The Vienna

Declaration and Programme of Action”-

(VDPA). Dalam tahap ini, umat manusia

tidak lagi berbicara dalam kerangka

tuntutan kejelasan mengenai hak-hak

fundamental mereka. HAM dalam generasi

kempat ini sudah menuntut level aplikasi

di lapangan.

Dalam generasi keempat HAM ini

ada empat agenda utama yang selalu

mengemuka antara lain yaitu (Hamid

Awaluddin, 2012): 1) masalah impuniti;

2) tuntutan agar diperjelas lembaga-

lembaga negara yang secara khusus

menangani masalah-masalah HAM

sehingga rakyat bisa mengetahui nasib

mereka di bidang HAM; 3) terjadinya

tuntutan mengenai parameter yang jelas

tentang perilaku yang dinilai melanggar

HAM; 4) tuntutan mengenai pendidikan

HAM sangat menonjol; 5) tuntutan adanya

ikhtiar konkret untuk melindungi

kelompok-kelompok rentan tertentu

dalam masyarakat khususnya kelompok-

kelompok rentan seperti kaum

perempuan, anak-anak, orang tua,

penduduk asli, dan sebagianya.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan upaya

untuk mencari dan menemukan

pengetahuan yang benar mengenai hukum.

Mencari dan menemukan itu tentu saja ada

caranya, yaitu melalui metode (M.

Syamsudin, 2007). Dalam penelitian ini

menggunakan penelitian normatif, yaitu

melakukan kajian terhadap berbagai

peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan Penyelesaian Kasus

Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan

Nasional dan Internasional serta Komisi

Kebenaran dan Rekonsiliasi. Penelitian

MERCATORIA, 11 (1) (2018): 90-126

97

hukum normatif atau penelitian hukum

kepustakaan adalah penelitian hukum yang

dilakukan dengan cara meneliti bahan

pustaka atau bahan sekunder belaka

(Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,

2001). Di dalam penelitian hukum normatif,

maka penelitian terhadap asas-asas hukum

dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum,

yang merupakan patokan-patokan

berprilaku atau bersikap tidak pantas

(Nomensen Sinamo, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip-prinsip dalam Hak Asasi

Manusia

Di dalam HAM terdapat empat

prinsip dasar HAM yaitu; 1)kebebasan, 2)

kemerdekaan, 3) persamaan dan 4)

keadilan. Kebebasan merupakan

penghormatan yang diciptakan oleh Sang

Pencipta kepada martabat manusia selaku

ciptaan-Nya dimana manusia diberi

kebebasan oleh Tuhan untuk berkuasa.

Kemerdekaan memiliki arti bahwa

manusia telah diberikan kebebasan oleh

Sang Pencipta oleh karena itu manusia

harus dibiarkan meredeka dalam arti

tidak boleh dijajah, dibelenggu atau

dipasung dalam bentuk apapun.

Persamaan memiliki arti bahwa

setiap manusia berasal dari produk yang

sama sebagai ciptaan Tuhan maka

manusia sebagai sesama ciptaan Tuhan

tidak boleh membedakan manusia yang

satu dengan lainnya. Atas dasar ini maka

dirumuskan dalam peraturan perundang-

undangan bahwa setiap manusia

berkedudukan sama di hadapan hukum

dan pemerintahan. Prinsip dasar keadilan

menunjukkan adanya persamaan di

hadapan hukum dan pemerintahan

sebagai ciri utama negara hukum dan

negara demokrasi. Tujuan utama dari

negara hukum dan negara demokrasi

adalah menjamin adanya keadilan dan

untuk menegakkan keadilan.

Prinsip keadilan ini juga didasarkan

pada teori keadilan. Menurut Van

Apeldoorn, terdapat dua macam keadilan

yaitu keadilan komutatif (kesamaan) dan

keadilan distributif (kesebandingan).

Keadilan komutatifadalah keadilan yang

memberikan jatah kepada setiap orang

sama banyak tanpa mengingat jasa-jasa

perseorangan. Keadilan distributif,

sebaliknya memberikan jatah kepada tiap-

tiap orang menurut jasanya.

Teori keadilan lainnya yang lebih

relevan dengan HAM adalah teori keadilan

dari John Rawls. Menurutnya, sekurang-

kurangnya terdapat tiga prinsip yang

mengatur tentang keadilan. Teori

keadilan Rawls (John Rawls

mengonsepsikan keadilan sebagai fairness

yang mengandung asas bahwa orang yang

merdeka dan rasional yang berkehendak

untuk mengembangkan kepentingan-

kepentingannya hendaknya memperoleh

suatu kedudukan yang sama pada saat

akan memulainya dan itu merupakan

syarat-syarat yang fundamental bagi

mereka untuk memasuki perhimpunan

yang mereka kehendaki. Dengan

pengertian tersebut, menurut Rawls

keadilan menjadi fairness (wajar, alamiah)

jika tatanan yang ada dapat diterima oleh

semua orang secara adil. Lewat

penerimaan dengan ikhlas semua tatanan

yang ada oleh semua golongan, kelompok ,

ras, etnik, agama tanpa tekanan, otomatis

tatatanan dalam masyarakat menjadi adil)

bertujuan untuk memberikan dasar dasar

bagi kerja sama sosial dalam masyarakat

bangsa yang pluralistik modern.

Aulia Rosa Nasution, Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan

Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

98

Menurutnya, pengaturan masyarakat

pluralistik modern tidak boleh didasarkan

atas suatu anutan nilai hidup tertetu

melainkan haruslah dikendalikan oleh

prinsip yang menjamin dan

mengekspresikan kepentingan bersama.

Prinsip inilah yang disebut dengan

keadilan sosial atau “justice as fairness”

(Bur Rasuanto, 2005).

Prinsip pertama menyatakan

bahwa setiap orang mempunyai hak yang

sama atas seluruh sistem kebebasan

pokok yang sama seluas-luasnya yang

dapat diselaraskan dengan sistem yang

sama bagi oranglain. Prinsip kedua

menyatakan bahwa ketimpangan

(ketidaksamaan sosial) dan ekonomi

harus diatur sedemikian rupa agar

menghasilkan manfaat seoptimal mungin

bagi mereka yang paling kurang (tidak

beruntung). Prinsip ketiga, menyediakan

suatu sistem akses yang sama untuk

semua jabatan dalam kesamaan peluang.

Melalui cara berpikir Rawls ini dapat

dipahami konsepsi umum tentang

keadilan yang “fairness”, krn

menempatkan aspek kesamaan, baik

secara umum (the principle of greatest

equal liberty) maupun persamaan

kesempatan (the principle affair of

opportunity) dan ketimpangan atau

ketidaksamaan (the difference principle)

secara fair.

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi

Manusia (DUHAM)

Perumusan HAM ke dalam piagam

HAM Internasional (Bill of Rights) pada

awalnya dilakukan tahun 1946 atas

inisiatif Presiden Truman (Presiden

Amerika Serikat saat itu), bersama

dengan Komisi Hak Asasi Manusia PBB

(Comission of Human Rights-CRR) yang

mulai bersidang pada bulan Januari 1947

dengan Komisi Hak Asasi Manusia PBB

(Comission of Human Rights-CRR). Setelah

hampir dua tahun bekerja hasil kerja

Komisi HAM PBB disampaikan kepada

PBB. Pada 10 Desember 1948 , Sidang

Umum PBB di Istana Chaillot, Paris,

menerima hasil kerja komisi. Dari

perwakilan 58 negara dalam sidang

tersebut, 48 negara menyatakan setuju, 8

negara abstain dan 2 negara absen. Atas

persetujuan sebagian besar perwakilan

negara yang hadir maka dihasilkan

“International Bill of Rights” dalam sebuah

deklarasi yang disebut dengan Universal

Declaraton of Human Rights –UDHR

(Deklarasi Universal Hak-hak Asasi

Manusia- DUHAM) atau Pernyataan Umum

tentang Hak-hak Asasi Manusia.

Sebagai sebuah pernyataan ,

Piagam PBB baru mengikat secara moral

dan belum sepenuhnya yuridis. Meskipun

demikian, dokumen tersebut memiliki

pengaruh dan kekuatan moril, politik dan

pendidikan yang sangat besar yang

melambangkan komitmen moril dunia

pada norma-norma hak asasi manusia.

Hak Asasi Manusia (HAM) secara

universal mengalami perkembangan

yaitu; (1) Generasi Pertama, HAM Sipil dan

Politik; (2) Generasi Kedua, HAM Ekonomi

dan Sosial Budaya, (3) Generasi Ketiga,

HAM untuk Pembangunan Kolektif yaitu

hak – hak negara secara kolektif untuk

berpartisipasi dalam pembangunan untuk

menikmati hasil-hasil pembangunan dan

untuk menentukan nasib sendiri (the

rights of self determination) (Endang

Sutrisno, 2007).

Adapun tujuan DUHAM antara lain

sebagai berikut; a) sebagai tolak ukur

MERCATORIA, 11 (1) (2018): 90-126

99

(standar umum) prestasi bersama semua

rakyat dan semua bangsa ; b) sebagai

pengumuman resmi kepada semua negara

anggota PBB dan semua bangsa agar

memajukan dan menjamin pengakuan

dan pematuhan hak-hak dan kebebasan-

kebebasan yang termaktub di dalam

DUHAM; c) meskipun DUHAM bukanlah

sebagai “convention” atau “covenant”

(perjanjian internasional) namun semua

anggota PBB secara moral berkewajiban

untuk menerapkannya (Max Boli Sabon).

Menurut DUHAM, terdapat (5) lima jenis

hak asasi yang dimiliki oleh setiap

individu yaitu; 1) hak personal (hak

jaminan kebutuhan pribadi); 2) hak legal

(hak jaminan perlindungan hukum); 3)

hak sipil dan politik; 4) hak substensi (hak

jaminan adanya sumber daya untuk

menunjang kehidupan); dan 5) hak

ekonomi , sosial dan budaya (A. Ubaedillah

& A.Rozak, 2015).

Pelaksanaan HAM telah diterapkan

ke dalam dua instrumen yaitu pertama,

kovenan hak-hak sipil dan politik atau

International Covenant on Civil and

Political Rights (ICCPR) dan kedua,

kovenan hak- hak ekonomi, sosial dan

budaya atau International Covenant on

Economic, Social and Cultural Rights

(ICESCR). Kovenan hak-hak sipil dan

politik (ICCPR) sebagaimana ditegaskan

ke dalam Pasal 3 s.d. Pasal 21 Universal

Declaration of Human Rights dapat

digolongkan ke dalam 5 kelompok HAM

yaitu: a) hak untuk hidup, memperoleh

kebebasan dan keselamatan individu; b)

hak pribadi (personal rights) yang meliputi

kebebasan menyatakan pendapat,

kebebasan memeluk agama, kebebasan

bergerak dan sebagainya; c) hak untuk

mendapatkan perlakuan yang sama di

hadapan hukum dan pemerintahan (rights

of egal equality); d) hakatas kebebasan

berkumpul secara damai (rights of

peacefull assembly); e) hak politik (political

rights) yaitu hak untuk ikut serta dalam

pemerintahan, hak pilih (memilih dan

dipilih dalam pemilihan umum) (Max Boli

Sabon).

Sementara itu kovenan

internasional tentang Hak-hak Ekonomi,

Sosial dan Kebudayaan (ICESCR)

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22

s.d. 28 Universal Declaration of Human

Rights dapat digolongkan ke dalam 11

(sebelas) kelompok HAM yaitu: a) hak

atas pekerjaan (rights to work); b) hak

sosial dan kebudayaan (social and cultural

rights) yaitu ; a) hak atas pekerjaan

(rights to work); b) hak sosial dan

kebudayaan (social and cultural rights)

yaitu hak untuk memilih pendidikan,

mengembangkan kebudayaan dan

sebagainyal; c) hak atas upah yang sama

untuk pekerjaan yang sama (equal pay and

equal work); d) hak mendirikan dan

bergabung dalam serikat bekerja (form

and join trade unions); e) hak beristirahat

dan berlibur (rest and pleasure); f) hak

atas taraf hidup yang memadai untuk

kesehatan dan kesejahteraan dirinya

termasuk hak atas sandang, pangan,

papan serta perawatan kesehatan; g) hak

atas pendidikan bagi kaum ibu dan anak-

anak ; h) hak atas pendidikan, hak

prioritas orangtua untuk memilih jenis

pendidikan bagi anak-anaknya; i) hak

turut serta dalam kehidupan budaya

masyarakatnya; j) hak perlindungan atas

keuntungan-keuntungan moral dan

material yang diperoleh sebagai hasil

karya ilmiah, kesusasteraan atau

kesenian yang diciptakan; k) hak atas

Aulia Rosa Nasution, Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan

Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

100

tatanan sosial dan internasional, tempat

hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang

termaktub dalam Universal Declaration of

Human Rights tanggal 10 Desember agar

dapat dilaksanakan sepenuhnya (A.

Ubaedillah & A.Rozak, 2015).

Perkembangan Pemikiran HAM di

Indonesia

Wacana HAM di Indonesia telah

berlangsung seiring dengan berdirinya

Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI). Secara garis besar perkembangan

pemikiran HAM di Indonesia dapat dibagi

ke dalam dua periode yaitu periode

sebelum dan sesudah kemerdekaan.

Pemikiran HAM dalam periode sebelum

kemerdekaan dapat dilihat dalam sejarah

kemunculan organisasi pergerakan

nasional, seperti Boedi Oetomo (1908)

Sarekat Islam (1911), Indische Partij

(1912), Partai Komunis Indonesia (1920),

Perhimpunan Indonesia (1925) dan Partai

Nasional Indonesia (1927). Lahirnya

organisasi-organisasi pergerakan nasional

tersebut tidak bisa dilepaskan dari

sejarah pelanggaran HAM yang dilakukan

oleh penguasa kolonial, penjajahan dan

pemerasan terhadap hak-hak masyarakat

Indonesia. Puncak perdebatan HAM yang

dilontarkan oleh para tokoh pergerakan

nasional seperti Soekarno, Agus Salim,

Mohamad Natsir, Mohammad Yamin, K.H.

Mas Mansur, K.H. Wachid Hasyim, Mr.

Maramis terjadi dalam siding-sidang

BPUPKI .

Dalam sidang BPUPKI tersebut

para tokoh nasional berdebat dan

berunding merumuskan dasar-dasar

ketatanegaraan dan kelengkapan negara

yang menjamin hak dan kewajiban negara

dan warga negara dalam negara RI yang

hendak diproklamirkan.Satu hal yang

menarik bahwa meskipun UUD 1945

adlah hukum dasr tertulis yang di

dalamnya memuat hak-hak dasar

manusia Indonesia serta kewajiban-

kewajiban yang bersifat dasar pula, tetapi

istilah perkataan HAM itu sendiri tidak

dijumpai dalam UUD 1945, baik dalam

Pembukaan, Batang Tubuh maupun

Penjelasannya karena yang ada hanyalah

hak dan kewajiban warga Negara (Majda

El Muhtaj, 2005). Pemikiran HAM pada

periode awal pasca kemerdekaan masih

menekankan pada wacana hak untuk

merdeka, hak kebebasan untuk berserikat

melalui organisasi politik yang didirikan

serta hak kebebasan untuk menyampaikan

pendapat terutama di parlemen.

Pemikiran HAM pada periode

1950-1959 (masa demokrasi parlementer)

memasuki masa yang sangat kondusif bagi

sejarah perjalanan HAM di Indonesia.

Menurut catatan Bagir Manan, masa

gemilang sejarah HAM di Indonesia pada

masa ini tercermin pada 5 (lima) indikator

HAM yaitu; a) munculnya partai-partai

politik dengan beragam ideologi; b)

adanya kebebasan pers; c) pelaksanaan

pemilihan umum secara aman, bebas dan

demokratis; d) Kontrol parlemen atas

eksekutif; e) Perdebatan HAM secara

bebas dan demokratis. Berbagai partai

politik yang berbeda haluan dan ideologi

sepakat tentang substansi HAM Universal

dan pentingnya HAM masuk ke dalam

UUD 1945.

Selanjutnya pemikiran HAM

memasuki periode 1959-1966 melalui

sistem demokrasi terpimpin yang terpusat

pada kekuasaan Presiden Soekarno.

Demokrasi Terpimpin (Guided Democracy)

tidak lain sebagai bentuk penolakan

MERCATORIA, 11 (1) (2018): 90-126

101

Presiden Soekarno terhadap sistem

Demokrasi Parlementer yang dinilainya

sebagai produk Barat. Menurut Soekarno,

Demokrasi Parlementer tidak sesuai

dengan karakter bangsa Indonesia yang

telah memiliki tradisinya sendiri dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara. Melalui sistem demokrasi

terpimpin, kekuasaan terpusat di tangan

Presiden. Presiden tidak dapat dikontrol

oleh parlemen, sebaliknya parlemen

dikendalikan oleh presiden. Kekuasaan

Presiden Soekarno bersifat absolut,

bahkan dinobatkan sebagai Presiden RI

seumur hidup. Akibat langsung dari model

pemerintahan yang sangat individual ini

adalah pemasungan terhadap hak-hak

asasi warga negara. Semua pandangan

politik masyarakat diarahkan harus

sejalan dengan kebijakan pemerintah yang

otoriter.

Pada masa 1966-1998, periode

pemikiran HAM memasuki masa

kepeimpinan Orde Baru. Orde Baru pada

awalnya menjanjikan harapan baru bagi

penegakan HAM di Indonesia. Berbagai

seminar tentang HAM dilakukan oleh

Orde Baru. Namun kenyataannya, Orde

Baru telah menorehkan sejarah hitam

pelanggaran HAM di Indonesia.

Pelanggaran HAM Orde Baru dapat

dilihat dari kebijakan politik Orde Baru

yang bersifat sentralistik dan anti segala

gerakan politik yang berbeda dengan

pemerintah. Di antara butir penolakan

pemerintah Orde Baru terhadap konsep

universal HAM adalah: a) HAM adalah

produk pemikiran Barat yang tidak sesuai

dengan nilai nilai luhur budaya bangsa

yang tercermin dalam Pancasila; b)

Bangsa Indonesia sudah terlebih dahulu

mengenal HAM sebagaimana tertuang

dalam rumusan UUD 1945 yang lahir lebih

dahulu dibandingkan Deklarasi Universal

HAM; c) Isu HAM seringkali digunakan

oleh negara-negara Barat untuk

memojokkan negara yang berkembang

seperti Indonesia.

Pada masa pemerintahan Presiden

Soeharto, di era Orde Baru tidak dikenal

istilah partai oposisi bahkan sejumlah

gerakan yang berlawanan dengan

kebijakan pemerintah dinilai sebagai anti

pembangunan bahkan anti- Pancasila.

Melalui pendekatan keamanan (security

approach) dengan cara cara kekerasan

yang berlawanan dengan prinsip-prinsip

HAM, pemerintah Orde Baru tidak segan-

segan menumpas segala bentuk aspirasi

masyarakat yang dinilai berlawanan

dengan pemerintahan Orde Baru. Inilah

yang menyebabkan pada masa ini, banyak

bermunculan berbagai kasus pelanggaran

HAM seperti kasus Tanjung Priok, Kedung

Ombo, Lampung, dan Aceh yang

merupakan segelintir dari dafter

pelanggaran HAM yang pernah dilakukan

oleh penguasa Orde Baru.

Upaya penegakan HAM oleh

kelompok-kelompok non-pemerintah

melalui Lembaga Swadaya Masyarakat

(LSM) membuahkan hasil yang

menggembirakan. Akibat kuatnya

tuntutan penegakan HAM dari kalangan

masyarakat akhirnya mengubah pendirian

pemerintah Orde Baru untuk bersikap

lebih akomodatif terhadap tuntutan HAM.

Satu di antara sikap akomodatif

pemerintah tercermin dalam persetujuan

pemerintah terhadap pembentukan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

(Komnas HAM) melalui Keputusan

Presiden (Keppres). Kehadiran Komnas

HAM adalah untuk memantau dan

Aulia Rosa Nasution, Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan

Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

102

menyelidiki pelaksanaan HAM, memberi

pendapat, pertimbangan dan saran kepada

pemerintah perihal pelaksanaan HAM.

Lembaga ini juga membantu

pengembangan dan pelaksanaan HAM

yang sesuai dengan Pancasila dan UUD

1945.

Meskipun telah dibentuk Komnas

HAM namun komitmen Orde Baru untuk

melaksanakan HAM secara murni dan

konsekuen masih jauh dari harapan

masyarakat, bahkan masa pemerintahan

Orde Baru sarat dengan pelanggaran HAM

yang dilakukan oleh aparat negara atas

warga negara. Hal inilah yang

menyebabkan kuatnya tuntutan terhadap

Presiden Soeharto untuk mundur dari

tampuk kepresidenan yang disuarakan

oleh kelompok reformis dan mahasiswa

pada tahun 1998 melalu isu – isu

pelanggaran HAM dan penyalahgunaan

kekuasaan dalam berbagai tuntutan

reformasi yang disuarakan oleh pelopor

reformasi Dr. Amin Rais, tokoh intelektual

muslim Indonesia yang sangat kritis

terhadap kebijakan pemerintah Orde

Baru.

Tahun 1998 merupakan salah satu

era terpenting dalam sejarah HAM di

Indonesia yang ditandai dengan

lengsernya tampuk kekuasaan Orde Baru

sekaligus menandai berakhirnya rezim

militer di Indonesai dan datangnya era

demokrasi dan HAM, setelah selama

kurang lebih 30 (tigapuluh) tahun

lamanya terpasung di bawah rezim

otoriter. Pada masa ini, kepemimpinan

Presiden Soeharto digantikan oleh B. J.

Habibie yang saat itu menjabat sebagai

Wakil Presiden RI. Menyusul berakhirnya

pemerintahan Orde Baru, pengkajian

terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru

yang bertentangan dengan prinsip-prinsip

HAM dalam kehidupan ketatanegaraan

dan kemasyarakatan. Tak kalah penting

dari perubahan perundangan, pemerintah

di era reformasi ini juga melakukan

ratifikasi terhadap sejumlah instrument

HAM Internasional untuk mendukung

pelaksanaan HAM di Indonesia.

Pasca jatuhnya rezim Soeharto

pada Mei 1998 , hal ini telah membuka

babak baru perjuangan penegakan HAM

di Indonesia setelah terpasung selama

hampir tiga puluh tahun. Momentum

kejatuhan rezim otoritarian ini

memunculkan desakan terbuka dari

kekuatan pro-demokrasi terhadap rezim

sesudahnya (era kepemimpinan B. J.

Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY dan

Jokowi) untuk melakukan langkah-

langkah hukum dan politik yang tegas,

jelas dan terarah bagi perlindungan HAM

di Indonesia khususnya penyeleasian

pelanggaran berat HAM di masa lalu

(Suparman Marzuki, 2012).

Adapun mandat yang dibebankan

kepada pemerintahan era reformasi

adalah menyelesaikan Pelanggaran HAM

yang berat pada masa lalu yang terjadi di

era Orde Baru. Mandat tersebut tertuang

dalam TAP MPR No. V/MPR/2000 dan UU

No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan

HAM. Di dalam UU No. 26 Tahun 2000

disediakan dua jalan (avenue) yaitu:

pertama, melalui pengadilan HAM ad hoc ,

kedua, melalui Komisi Kebenaran dan

Rekonsiliasi (KKR) sebagaimana yang

dijelaskan dalam Pasal 43 UU No. 26

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

yaitu; (1) Pelanggaran HAM yang berat

yang terjadi sebelum diundangkannya

undang-undang ini diperiksa dan diputus

oleh Pengadilan HAM ad hoc; (2)

MERCATORIA, 11 (1) (2018): 90-126

103

Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas

usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu

dengan Keputusan Presiden; (3)

Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) berada di

lingkungan Peradilan Umum.

Selanjutnya Pasal 47 UU No. 26

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

menjelaskan yaitu; (1) Pelanggaran HAM

yang berat yang terjadi sebelum

berlakunya undang-undang ini tidak

menutup kemungkinan penyelesaiannya

dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan

Rekonsiliasi; (2) Komisi Kebenaran dan

Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dibentuk dengan undang-

undang (Penjelasan Pasal 43 dan 47

menerangkan: “ Ketentuan dalam Pasal ini

dimaksudkan untuk memberikan

alternatif penyelesaian pelanggaran HAM

yang berat yang dilakukan di luar

Pengadilan HAM”).

Kesungguhan pemerintahan

B.J.Habibie dalam perbaikan pelaksanaan

HAM ditunjukkan dengan pencanangan

program HAM yang dikenal dengan istilah

Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM)

pada pada 25 Juni 1998 yang ditetapkan

oleh Keppres No. 129 Tahun 1998 pada

15 Agustus 1998. Agenda ini

bersandarkan pada empat pilar yaitu; (1)

Persiapan pengesahan perangkat

Internasional di bidang HAM; (2)

Diseminasi informasi dan pendidikan

bidang HAM; (3) Penentuan skala prioritas

pelaksanaan HAM; (4) Pelaksanaan isu

perangkat Internasional di bidang HAM

yang telah diratifikasi melalui perundang-

undangan nasional (A. Ubaedillah & Abdul

Rozak, 2015).

Substansi Pasal 43 dan 47

tersebut di atas adalah Pelanggaran HAM

yang berat yang terjadi sebelum adanya

UU Pengadilan HAM dapat diselesaikan

melalui Pengadilan HAM ad hoc atau

melalui KKR. Inilah politik hukum HAM

transisional atau dalam konsep Moh.

Mahfud MD disebut dengan politik

hukum HAM jangka pendek yang dibuat

oleh pemerintahan Pasca OrdeBaru guna

menyelesaikan pelanggaran HAM yang

berat yang terjadi pada masa rezim

terdahulu.

Namun sayangnya, meskipun

pengadilan HAM ad hoc telah dilakukan

terhadap Pelanggaran HAM yang berat di

Timor Timur dan Tanjung Priok, kedua

pengadilan HAM ad hoc tersebut berakhir

mengecewakan dan hanya menjadi

pengadilan pura – pura (sham prosecution)

hanya sekedar mekanisme yang diadakan

untuk memenuhi tuntutan nasional dan

internasional serta memanfaatkan klausul

pengutamaan pengadilan domestik atas

pengadilan Internasional, dimana dalam

pengadilan ini semua pelaku dibebaskan,

baik di tingkat Pengadilan Negeri,

Pengadilan Banding, Pengadilan Kasasi

maupun Pengadilan Peninjauan Kembali

(KP), yang pelakunya juga dibebaskan

seperti Eurico Gueteres.

Salah satu penyebab mengapa sulit

dilakukan peradilan terhadap pelanggaran

HAM berat seperti yang telah dialami oleh

negara negara di Afrika, Amerika Latin,

Eropa Timur dan Asia, karena

pelanggaran HAM melibatkan rezim

pemerintahan yang berkuasa dalam waktu

yang sangat panjang, sehingga hal ini

menjadi kendala di dalam proses

peradilan. Kesulitan tersebut antara lain:

a) kesulitan pembuktian jika penyekesaian

Aulia Rosa Nasution, Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan

Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

104

akan dilakukan melalui jalur hukum

(pengadilan) atau disebut kesulitan teknis

prosedural ; b) adanya hadangan

kekuatan politik pendukung rezim

terdahulu, terutama militer atau disebut

kendala politis; c) tantangan dari

kelompok masyarakat tertentu termasuk

sebagian korban atau keluarga korban

yang tidak menginginkan mengungkit

kembali kasus masa lalu, dengan alasan

hanya membuka luka lama. Contoh

sebagian para korban dan keluarga

korban Tanjung Priok, termasuk kasus

kasus lain yang belum memasuki proses

hukum seperti kasus Talangsari Lampung,

tidak menghendaki kasus itu diungkit

kembali. Mereka cenderung memilih

untuk melupakan, melihat ke depan dan

tidak lagi menoleh ke belakang (Suparman

Marzuki).

Kesulitan pembuktian atau teknis

prosedural pada kejahatan HAM

merupakan sesuatu yang sudah lazim

terjadi pada kasus-kasus pelanggaran

HAM karena kejahatan itu bukan

kejahatan biasa (konvensional) tetapi

kejahatan politik atau kejahatan dengan

motif politik dari sebuah rezim yang

dilakukan secara terencana, rahasia dan

sistematis, termasuk dalam

menghilangkan jejak kejahatannya. Selain

itu lamanya jarak waktu antara terjadiya

peristiwa denagn pengusutan berakibat

pada sulitnya mencari alat bukti yang

rusak, hilang, daya ingat saksi yang

berkurang atau bahkan hilang,

dihilangkan atau meninggal dunia.

Sementara itu kendala politik berupa

tekanan, intimidasi , pengaruh dan

ancaman kekuatan politik rezim lama

menjadi masalah yang umumnya akan

mempengaruhi rezim baru.

Rezim pengganti akan dihantui

oleh ketakutan pada militer yang akan

melakukan kudeta, dan mengembalikan ke

rezm otoritarian baru atau melakukan

tindakan tindakan liar yang dimaksudkan

untuk mengacaukan tatanan sosial,

ekonomi , hukum dan politik yang sedang

dibangun. Potensi kekuatan rezim lama

untuk mencegah rezim baru untuk dapat

melakukan langkah-langkah hukum

mengusut kejahatan HAM yang pernah

mereka lakukan tidak dapat diabaikan

karena kekuatan mereka terletak pada

pengaruh politik mereka yang kuat .

Di Parlemen sebagaimana yang

pernah terjadi, pada periode 1999-2004,

Golkar dan TNI-Polri masih merupakan

kekuatan politik riil di Parlemen karena

dengan 120 kursi, ditambah 62 kursi dari

utusan daerah, ditambah 38 kursi TNI

Polri jelas memiliki pengaruh politik yang

signifikan dalam parlemen. Sementara itu,

unsur PNS dan keluarga besarnya sejak

Pemilu 1971 menjadi kekuatan besar

bagi Golkar dan ini diakui oleh Akbar

Tanjung sebagai salah satu penentu

kemenangan Golkar pada pemilu-pemilu

Orde Baru.

Kekuatan rezim Orde Lama tidak

hanya terletak pada pengaruh politik dan

eksekutif (birokrasi sipil) atau lembaga

yudikatif tetapi juga pada kekuatan

ekonomi dan ideologis. Melalui dua unsur

utama pendukung Status Quo Orde Baru

tersebut upaya blokade atau

penghambatan terhadap penyelesaian

hukum atas kasus-kasus masa lalu bisa

mereka lakukan dengan pelbagai cara,

mulai pemandulan aturan hukum

material dan formal, mengacaukan opini

publik dengan memanipulasi informasi

melalui media massa, sampai pada

MERCATORIA, 11 (1) (2018): 90-126

105

tindkaan tindakan fisik berupa

penculikan, pembunuhan atau kekacauan.

Kegagalan pengadilan HAM ad hoc

meminta pertanggungjawaban hukum

pidana pelanggaran HAM , lambannya

pembentukan UU KKR, yang kemudian

berujung pembatalan UU tersebut oleh

MK merupakan keberhasilan rezim lama

dalam mengamankan kejahatannya.

Rangkaian kegagalan itu sekaligus

kegagalan politik hukum HAM transisional

yang dimasudkan mengantarkan rezim

baru menuju negara hukum demokratis

di atas terbangunnya politik hukum HAM

bagi penghormatan, perlindungan dan

penegakan HAM.

Komitmen pemerintah RI terhadap

penegakan HAM tidak hanya ditunjukkan

dengan pengesahan UU tentang HAM,

yaitu UU No. 39 tahun 1999 dan UU No. 26

tahun 2006 tentang Pengadilan HAM,

pembentukan Kantor Menteri Negara

Urusan HAM yang kemudian digabung

dengan Departemen Hukum dan

Perundang-undangan menjadi

Departemen Kehakiman dan HAM,

penambahan pasal-pasal khusus tentang

HAM dalam Amandemen UUD 195,

penerbitan inpres tentang

pengarusutamaan gender dalam

pembangunan nasional, pengesahan UU

tentang Pengadilan HAM.

Pada tahun 2001 Indonesia juga

menandatangani dua Protokol Hak Anak

yaituprotokol yang terkait dengan

larangan perdagangan, prostitusi dan

pornografi anak serta protokol yang

terkait dengan keterlibatan anak dalam

konflik bersenjata. Menyusul kemudian

pada tahun yang sama pemerintah

membuat beberapa pengesahan UU

diantaranya tentang perlindungan anak,

pengesahan tentang penghapusan

kekerasan dalam rumah tangga dan

penerbitan keppress tentang Rencana Aksi

Nasional (RAN) HAM Indonesia tahun

2004-2009 (A. Ubaedillah & A.Rozak,

2015).

Politik hukum HAM terus

berlanjut dengan diberlakukannya UU No.

39 tahun 1999 tentang HAM sebagai

implementasi TAP XVII/MPR/1998.

Selanjutnya di era pemerintahan Gus Dur ,

pemerintah mengeluarkan UU No. 26

tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang

memuat ketentuan prinsip retroaktif

sehingga memungkikan dilakukannya

proses hukum terhadap berbagai kasus

pelanggaran berat HAM yang terjadi pada

masa lalu. Atas dasar itulah maka

pemerintahan Gus Dur membentuk

Pengadilan HAM ad hoc di Jakarta,

Surabaya, Medan dan Makassar melalui

Keppres No. 31 Tahun 2001 untuk

mengadili pelanggaran HAM yang terjadi

di Timor-Timur dan Tanjung Priok

(Suparman Marzuki).

Kebijakan hukum HAM

pemerintahan era reformasi untuk

menyelesaikan pelanggaran HAM pada

masa lalu merupakan salah satu kemajuan

dalam perkembangan HAM di Indonesia

sekaligus menjadi langkah politik hukum

HAM yang strategis . Bagi kelompok pro

demokrasi, penyelesaian melalui

mekanisme hukum dalam bentuk

mengadili pelaku merupakan pilihan yang

tepat untuk menghilangkan kekebalan

hukum (impunity) atau “perlakuan

istimewa” terhadap para pemimpin

negara dan aparat negara tingkat tinggi

yang melanggar HAM di masa lalu.

Keberadaan pengadilan HAM juga penting

untuk menunjukan supremasi nilai-nilai,

Aulia Rosa Nasution, Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan

Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

106

asas-asas dan norma-norma negara

hukum dan demokrasi. Kegagalan

mengadili dapat menyebabkan

ketidakpercayaan rakyat terhadap sistem

politik yang dibangun oleh pemerintah

sehingga tidak mencerminkan

pelaksanaan demokrasi yang

sesungguhnya di Indonesia.

Salah satu masalah utama yang

menjadi batu ganjalan di dalam upaya

penyelesaian kasus pelanggaran HAM

masa lalu adalah persoalan apakah kasus

kasus tersebut dapat diselesaikan dengan

mekanisme formal, prosedural, dan

normatif. Kekhawatiran ini beralasan

karena telah terbukti terjadi di banyak

negara negara di Eropa maupun Asia yang

mengalami masa transisional, penggunaan

mekanisme hukum di dalam menyelidiki

dan mengadili kejahatan HAM masa lalu

yang pelakunya kebanyakan dari kalangan

militer memang tidak mudah. Itulah

sebabnya TAP MPR No. V/MPR/2000 Bab

V angka 3 dan UU No. 26 TAhun 2000

tentang Pengadilan HAM Pasal 47 beserta

penjelasannya sudah menyediakan

alternatif berupa mekanisme Komisi

Kebenaran dan Rekonsiliasi ( KKR) yang

kemudian diatur dalam UU No. 27 Tahun

2004, tetapi belum sempat digunakan

karena terlanjur dibatalkan oleh

Mahkamah Konstitusi (MK) (Suparman

Marzuki). Padahal seyogyanya, mekanisme

KKR ini diharapkan dapat

mengungkapkan kebenaran (telling truths)

dan sebagai upaya penyembuhan (healing)

atas berbagai pelanggaran HAM yang

pernah terjadi pada masa lampau sehingga

berbagai kasus pelanggaran HAM dapat

dibongkar dan para korban kasus

pelanggaran HAM berat dapat terobati.

Selanjutnya komitmen pemerintah

Indonesia terhadap penegakan HAM juga

ditunjukkan dengan memasukkan pasal-

pasal yang mengatur tentang HAM seperti

yang tertuang dalam Pasal 28 A sampai

28 J dalam Amandemen I sampai V UUD

1945 sehingga hal ini menunjukkan bahwa

HAM sudah menjadi bagian dan komitmen

dari bangsa Indonesia. Hal ini juga

dipertegas dengan dibentuknya UU

tentang HAM yaitu UU No. 39 tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26

tahun 2006 tentang Pengadilan Hak Asasi

Manusia untuk mengadili berbagai kasus

pelanggaran HAM (Endang Sutrisno).

Pada Ketetapan MPR No.

IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar

Haluan Negara (GBHN) khususnya Bab IV

tentang kebijakan, sub bab A tentang

hukum, terdapat sekurang-kurangnya

empat butir yang mengatur tentang HAM

yaitu; (1) menegakkan hukum secara

konsisten untuk lebih menjamin

kepastian hukum, keadilan dan kebenaran,

supremasi hukum serta menghargai HAM;

(2) melanjutkan ratifikasi konvensi HAM

Internasional sesuai kebutuhan dan

kepentingan bangsa dalam bentuk UU; (3)

meningkatkan pemahaman, penyadaran,

perlindungan, penghormatan dan

penegakan HAM dalam seluruh aspek

kehidupan; (4) menyelesaikan berbagai

proses peradilan terhadap pelanggaran

HAM yang belum ditangani secara tuntas.

Penegakan hukum HAM untuk

menyelesaikan pelanggaran HAM yang

berat pada masa lalu melalui pengadilan

dalam pengalaman banyak negara pada

umumnya terkendala oleh sulitnya

mencari alat bukti dan saksi karena

kasusnya telah melampaui waktu yang

relatif lama, tidak bisa menjangkau kasus

MERCATORIA, 11 (1) (2018): 90-126

107

dalam jumlah besar, memakan waktu lama

dan berlarut-larut , berpotensi gagal

akibat kegagalan memenuhi syarat-syarat

hukum formal dari proses hukum itu

sendiri serta tidak objektif akibat cara

berpikir dan menilai dari aparatur

penegak hukum terhadap kasus

terkontaminasi oleh rezim sebelumnya

(Suparman Marzuki). Penegakan hukum

terhadap kasus pelanggaran HAM berat di

masa lampau juga cenderung bersifat

normatif (legalistis) hanya mengacu pada

terpenuhinya unsur materil tindakan serta

prosedur dan mekanisme hukum tanpa

menghiraukan adanya aspek-aspek

sosial, moral , politik , kultural dan

manusia sebagai pelaksana hukum

sehingga menjadi kendala di dalam

penyelesaian pelanggaran HAM berat di

masa lalu.

Mekanisme Penyelesaian Kasus

Pelanggaran HAM Berat di Indonesia

Hingga saat ini tidak terdapat

pengertian tunggal mengenai konsep

pelanggaran HAM sekalipun di kalangan

para ahli terdapat semacam kesepakatan

umum bahwa pelanggaran HAM dimaknai

sebagai”pelanggaran terhadap kewajiban

negara yang lahir dari instrument-

instrumen internasional HAM”.

Pelanggaran terhadap kewajiban negara

itu dapat dilakukan dengan perbuatannya

sendiri (acts of commission) ataupun

karena kelalaiannya sendiri (acts of

omission). Dalam rumusan lain,

pelanggaran HAM adalah “tindakan atau

kelalaian oleh negara terhadap norma

yang belum dipidana dalam hukum pidana

Internasional tetapi merupakan norma

HAM yang diakui secara Internasional” (C.

de Rover, 2000).

Dari rumusan di atas terlihat

bahwa pihak yang bertanggung jawab

adalah negara, bukan individu atau badan

hukum lainnya. Hal yang menjadi titik

tekan dalam pelanggaran HAM adalah

tanggung jawab negara (state

responsibility). Konsep tanggungjawab

negara dalam hukum Internasional

biasanya dipahami sebagai “tanggung

jawab yang timbul akibat pelanggaran

hukum internasional oleh negara”. Akan

tetapi dalam kaitannya dengan hukum

HAM Internasional, pengertian tanggung

jawab negara bergeser maknanya menjadi

“ tanggung jawab yang timbul akibat dari

pelanggaran terhadap kewajiban untuk

melindungi dan menghormati HAM oleh

negara”. Kewajiban yang dimaksud itu

adalah kewajiban yang lahir dari

perjanjian-perjanjian internasional HAM

ataupun dari hukum kebiasaan

internasional (International Customary

Law) khususnya norma-norma hukum

kebiasaan internasional yang memiliki

sifat “jus cogens”.

Rumusan pelanggaran HAM

tersebut tidak identik dengan “kejahatan

internasional paling serius atau “the most

serious international crimes”. Meskipun

kejahatan internasional seperti genosida,

kejahatan terhadap kemanusiaan, agresi,

terorisme dan kejahatan perang bisa

disebut sebagai “pelanggaran HAM” ia

tidak dapat begitu saja disamakan dengan

pelanggaran HAM sebab

pertanggungjawabannya sangat berbeda

(Suparman Marzuki).

Definisi dari pelanggaran HAM

telah tertuang di dalam Pasal 1 butir 6 UU

No. 39 tahun 1999 tentang HAM yang

menjelaskan bahwa Pelanggaran HAM

adalah setiap perbuatan seseorang atau

Aulia Rosa Nasution, Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan

Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

108

kelompok orang termasuk aparat Negara

baik disengaja maupun tidak disengaja

atau kelalaian yang secara melawan hak

hukum, mengurangi, menghalangi,

membatasi, dan atau mencabut hak asasi

manusia seseorang atau kelompok orang

yang dijamin oleh Undang-Undang ini,

dan tidak mendapat , atau dikhawatirkan

tidak akan memperoleh penyelesaian

hukum yang adil dan benar, berdasarkan

mekanisme hukum yang berlaku”.

Rumusan tentang pelanggaran

HAM tersebut di atas menurut Titon

Slamet kurang tepat karena secara

teoretis tidak mengacu pada konsep

normatif HAM yang melihat faktor

kekuasaan negara sebagai masalah.

Konsep HAM secara normatif bertujuan

untuk mencegah kemungkinan terjadinya

penyalahgunaan wewenang dan

kekuasaan koersif negara. Dengan

mengaitkan pelanggaran HAM dan

kekuasaan negara maka terdapat dua jenis

pelanggaran HAM yaitu dengan tindakan

action/commission) dan pendiaman

(omission) yang ketika pelanggaran

dilakukan oleh individu atau kelompok

orang yang bukan aparat negara namun

negara melalui aparat negara tidak

bertindak, baik preventif maupun represif

(Suparman Marzuki).

Dalam satu pertemuan dari para

30 ahli yang diselenggarakan di Maastricht

pada 22-26 Januari 1997 dan

menghasilkan “Maastricht Guidelines”

sebagai pedoman untuk mengelaborasi

prinsip prinsip Limburg tentang

implementasi Kovenan Internasional

tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

sebagai sifat dan lingkup pelanggaran hak

hak Ekonomi, Sosial dan Budaya,

menjelaskan bahwa pelanggaran hak asasi

bagi pelaku negara (state actors) atau non

negara (non state actors) dapat terjadi

melalui tindakan untuk melakukan (acts of

comission) oleh negara atau pihak lain

yang tidak diatur secara memadai oleh

negara atau tidak melakukan tindakan apa

pun (acts of commission) oleh Negara

(Suparman Marzuki).

Pelanggaran HAM oleh negara, baik

yang bersifat “acts of omission” maupun

“acts of commission”, dapat dilihat melalui

kegagalan memenuhi 3 (tiga) kewajiban

yang berbeda yaitu sebagai berikut:

1. Kewajiban untuk menghormati.

Kewajiban ini menuntut negara ,

organ dan aparat negara untuk

tidak bertindak apapun yang

melanggar integritas individu atau

kelompok atau pelanggaran pada

kebebasan mereka seperti ; (a)

pembunuhan di luar hukum; b)

penahanan serampangan; c)

pelarangan serikat buruh; d)

pembatasan terhadap praktik

agama tertentu.;

2. Kewajian untuk melindungi.

Kewajiban ini menuntut negara dan

aparatnya untuk melakukan

tindakan yang memadai guna

melindungi pelanggaran hak hal

individu atau kelompok termasuk

pencegahan atau pelanggaran atas

penikmat kebebasan mereka.

Contoh jenis pelanggaran ini adalah

“acts of commission” dalam bentuk ;

(a) kegagalan untuk bertindak,

ketika satu kelompok etnis tertentu

menyerang kelompok etinis

tertentu lainnya; (b) kegagalan

untuk memaksa perusahaan untuk

membayar upah yang tepat

MERCATORIA, 11 (1) (2018): 90-126

109

3. Kewajian untuk memenuhi.

Kewajiban ini menuntut negara

untuk melakukan tindakan yang

memadai, guna menjamin setiap

orang di dalam peluang

yurisdiksinya untuk memberi

kepuasan kepada mereka yang

memerlukan , yang telah dikenal di

dalam instrument hak asasi dan

tidak dapat dipenuhi oleh upaya

pribadi. Contoh jenis ini adalah

acts of omission seperti ; (a)

kegagalan untuk memenuh sistem

perawatan kesehatan dasar; (b)

kegagalan untuk

mengimplementasikan satu sistem

pendidikan gratis pada tingkat

primer

Satuan-satuan (entitas) bukan

pemerintah juga bisa menjadi pelaku

pelanggaran Hak Asasi Manusia

sebagaimana yang dilakukan oleh Negara

atau agen-agen Negara yang bertentangan

dengan kewajiban untuk menghormati

kebebasan individual atau kelompok.

Contoh tindakan oleh satuan bukan negara

yaitu; a) pembunuhan penduduk sipil oleh

tentara pemberontakan;b) pengusiran

komunitas yang dilakukan oleh

perusahaan transnasional; c) serangan

bersenjata oleh salah satu pihak melawan

pihak lain; d) serangan fisik mendadak

oleh pengawal pribadi melawan para

pemrotes.

Sementara itu, tindakan

pelanggaran oleh agen bukan negara(non-

negara) dalam wilayah hak hak ekonomi,

sosial dan budaya antara lain;a)

merancang tingkat upah yang lebih rendah

daripada yang dinyatakan di dalam

perundang-undangan; b) kebijakan yang

bersifat diskriminatif di dalam

pengangkatan buruh atau pekerja atau

karyawan; c) pembuangan zat pencemar.

Meskipun terdapat perbedaan dari sisi

pelaku antara pemerintah dan non-

pemerintah, sebagian besar para ahli

berpendapat bahwa pelanggaran hak asasi

harus dilekatkan hanya pada pemerintah

karena tindakan tindakan pelaku bukan

pemerintah dilihat sebagai tanggung

jawab negara yang dianggap gagal

mencegah atau melawan tindakan

tindakan itu.

Sebagaimana konsep pelanggaran

HAM, pada konsepsi pelanggaran HAM

yang berat juga tidak terdapat satu

pemahaman yang disepakati secara

umum dan menjadi standar untuk

dipergunakan setiap kali menyebut

istilah “pelanggaran HAM yang berat”.

Menurut pendapat Suparman Marzuki,

istilah “pelanggaran HAM berat”

biasanya ditujukan terhadap kejahatan

genosida, kejahatan perang, dan kejahatan

terhadap kemanusiaan (Eddy, O.S., Hiariej,

2010). Ketiga jenis kejahatan inilah yang

merupakan Pelanggaran HAM yang berat,

dan dapat dikualifikasikan sebagai “delicta

jure gentium” (Istilah Delicta Jure Gentium

digunakan untuk menggantikan istilah ‘

Hostis Humanis Generis’ yang berasal dari

istilah lain yang lebih tua yaitu ‘

Commune hostis hone ‘ atau ‘ musuh umat

manusia’. Istilah tersebut pertama kali

disampaikan oleh Cicero yang tercermin

dalam hukum Romawi abad ke-16. Istilah-

istilah tersebut diberikan kepada pelaku

kejahatan Internasional). Kejahatan-

kejahatan yang demikian juga merupakan

pengingkaran terhadap “jus cogens” (Jus

Cogens adalah hukum pemaksa yang

harus ditaati oleh bangsa-bangsa beradab

di dunia sebagai prinsip dasar yang umum

Aulia Rosa Nasution, Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan

Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

110

dalam hukum Internasional yang

berkaitan dengan moral).

Dalam istilah asing terdapat

beberapa istilah yang menggambarkan

pelanggaran HAM berat yaitu “ gross and

systematic violations”, “the most serious

crimes”, “gross violations”, “grave

violations”, “grave violations”, atau lebih

sering dikenal dengan sebutan “gross

violation of human rights”.H.Victor conde

merumuskan pelanggaran HAM berat

sebagai (H. Victor Conde, 1999):

A term uses but not well defined in

human rights resolutions , declarations,

and treaties but generaly meaning

systematic violations of certain human

rights norms of a more serious nature ,